Beranda Daerah Bisnis Peti Mati Berujung Bui, Yayasan Kematian Diperiksa Polisi

Bisnis Peti Mati Berujung Bui, Yayasan Kematian Diperiksa Polisi

Pontianak, Kabarxxi.com – Suara telepon mendering ke sambungan telepon Tim Redaksi Suara Pemred, sekitar seminggu lalu. Dalam telepon itu, ada pria yang mengaku bernama Thang Get Fui (Susanto/Ahui), kelahiran Pontianak, 9 September 1973, pengrajin peti mati, warga Siantan, Pontianak.

“Saya ingin meminta keadilan, kasus saya hutang piutang usaha peti mati. Putusannya one pretasi, karena saya dinilai berusaha menicicil hutang, dan sudah ingkrah di Pengadilan Negeri Pontianak. Tapi belakangan, saya tetap dijebloskan dalam penjara dengan tuduhan lain yakni penggelapan,” kata Ahui.

Pria yang mengaku sudah 30 tahun menggeluti usaha pembuatan peti mati (konchoi) turunan dari sang ayah, mengaku tidak terima kenapa sejumlah Yayasan Kematian yang membeli konchoi darinya dibawa-bawa dan diperiksa polisi.

“Mereka tidak bersalah, kasihan orang-orang tua itu, mana mereka tahu asal usul kayu. Kalau mau adil, harusnya yang melaporkan saya itu yang diperiksa karena dia yang punya kayu, dia ambil dari hutan mana saya tidak tahu, saya cuma mengolahnya, ” kata Ahui lagi.

Suara Pemred lalu mengkonfirmasi pihak Kepolisian. Banar saja, kasus Ahui sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak. Awalnya kasus ini sempat ditangani oleh Polsek Pontianak Utara.

Adalah Sui Ket Liong (Aliong), kelahiran Sungai Pinyuh, 29 Agustus 1961, pensuplai bahan baku peti mati berdomisili di Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, melaporkan rekan bisnisnya, Thang Get Fui (Susanto/Ahui), kelahiran Pontianak, 9 September 1973, pengrajin peti mati, warga Siantan, Pontianak.

Laporan Polisi ini adalah tindaklanjut dari putusan perdata Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu mengabulkan sebagian gugatan penggugat (Sui Ket Liong), agar tergugat (Thang Get Fui), memenuhi kewajibannya membayar utang Rp205 juta, pada 4 Agustus 2020. Konflik perdata didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak, 27 Februari 2020.

Kamis, 30 Desember 2020, berkas perkara Thang Get Fui, dinyatakan lengkap, P21, dan diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak.

Thang Get Fui digiring melakukan tindak pidana penipuan, karena tidak mampu bayar sisa utang Rp205 juta dari Rp280 juta sebelumnya, atas penjualan 26 unit peti mati milik Sui Ket Liong.

Ini bermula dari laporan Sui Ket Liong ke Polisi pada 17 Nopember 2020. Kemudian dilakukan mediasi pada 6 Desember 2020, ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam mediasi, dibuat perjanjian tertulis, Thang Get Fui mencicil utang Rp25 juta per minggu hingga keseluruhan Rp280 juta lunas.

Belakangan, Thang Get Fui tidak mampu memenuhi perjanjian, sehingga masih ada tunggakan utang Rp205 juta dari sebelumnya Rp280 juta, sehingga berbuah laporan Polisi pada 14 Desember 2020.

Tidak melunasi utang, bukan karena kesengajaan, tapi karena pada Juli 2020, Thang Get Fui mengalami musibah, gudangnya kebakaran sehingga kesulitan masalah keuangan.

Satu hari kemudian, 15 Desember 2020, Thang Get Fui ditahan di Polisi Kota Besar Pontianak, hingga berkas perkaranya dinyatakan lengkap, P21, dan kasusnya diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak, Kamis, 30 Desember 2020.

Bisnis peti mati berujung bui, merupakan kasus pertama di Provinsi Kalimantan Barat. Ada potensi praktik kriminalisasi polisi di dalam kasus ini, karena soal pembuatan peti mati bagian dari kebudayaan masyarakat.

Korban Kriminalisasi

Korban kriminalisasi Polisi Thang Get Fui (Ahui) berharap penegak hukum bisa adil dalam menyelesaikan perkara ini. Dia menceritakan kronologinya, di mana ia dan pelapor sudah kerja sama lama.

“Terkait 26 peti mati yang dilaporkan penggelapan itu sebenarnya sudah dijualkan ke saya dengan perjanjian pembayaran cara cicil yang mana telah dibuat Surat Perjanjian Utang Piutang yang di Polsek Utara,” ujarnya.

Ahui pun menyatakan bahwa ia banyak mendapat musibah sebelumnya dan juga di utang orang, maka pembayaran macet dan hanya bisa menyicil lima kali dengan total pembayaran Rp76.000.000.

Baca Juga :  Polri Tangkap Pengedar 50 Kg Sabu Jaringan Aceh, Medan dan Jakarta

“Karena macet, pelapor menggugat perdata dan gugatan perbuatan melawan hukum, yang digugatkan. Saya tidak diterima hakim dan hasil keputusan sidang menyatakan saya wanprestasi,” kata Ahui.

“Dan kenapa sekarang saya dilaporkan penggelapan menjual peti mati tersebut tanpa izin pelapor. Dan kenapa penyidik mengabaikan keputusan perdata? Saya harap kasus ini bisa diselesaikan secara perdata, saya sudah mediasi beberapa kali dengan pelapor, tetapi pelapor maunya pembayaran secara tunai,” lanjutnya.

Terakhir, ujar Ahui saat di Polresta, ia dan pelapor. Saya bersama keluarga dan teman yang bisa membatu untuk membayar Rp50 juta dan sisanya dicicil Rp2-3juta per bulan, tetapi niat baik Ahui ditolak.

“Langkah yang bisa saya lakukan hanya mempercayakan kuasa hukum untuk membela hak saya. Saya juga berharap pihak yayasan tidak dipersulit dalam hal ini, karena mereka adalah pembeli yang baik dan bukan penadah, dan mereka juga punya tujuan yang baik,” tutur Ahui.

Baca Juga :  Jual Tanah Tanpa Persetujuan Istri, Seorang Ayah Digugat 4 Anaknya

Murni Perdata

Anggota komunitas masyarakat Tionghoa Kalbar, Toni Wong, mengatakan, kasus ini murni perdata, tapi kesannya patut diduga dipaksakan polisi ke dalam ranah pidana, sehingga memang ada potensi kriminalisasi.

Kriminalisasi kasus peti mati, sama dengan kriminalisasi peladang Suku Dayak oleh Polisi di Provinsi Kalbar tahun 2019. Ini terjadi, karena kualitas pemahaman Polisi akan anthropologi budaya sangat buruk, sehingga selalu dilihat dari aspek legal formal, tidak dilihat dari aspek materiil.

Kalau masalah ini terus dibiarkan, bisa menimbulkan kegelisahan meluas di kalangan masyarakat, karena aplikasi trilogi peradaban berkebudayaan masyarakat di Benua Asia, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orangtua, serta hormat dan patuh kepada negara bagi masyarakat di Benua Asia, termasuk warga Tionghoa, justru dikriminalisasi.

Pembuatan peti mati, peradaban yang sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, 17 Agustus 1945.

Bahkan sudah ada semenjak perantauan Tionghoa dari daratan China mendarat di Pulau Borneo tahun 1771, untuk bekerja di pertambangan emas Sultan Brunei Darussalam dan Sultan Sambas.

“Bagi masyarakat Tionghoa, pembuatan peti mati, kemudian dilihat sebagai peluang bisnis di lingkungan internal, bagian dari aplikasi kebudayaan, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur dan orangtua,” kata Tony Wong.

Tony Wong mengatakan, ada potensi tindakan kejahatan kebudayaan dilakukan penyidik Polisi Kota Besar Pontianak, karena kesannya terlalu memaksakan kasus perdata menjadi kasus pidana, melalui berbagai bentuk pembenaran diri.

Kalau kasus penipuan, yaitu pidana, mestinya pelapor, yaitu Sui Ket Liong, harus ikut diseret, untuk menelusuri asal-usul bahan baku kayu untuk pembuatan peti mati.

Polisi harus secara terbuka, menelisik apakah di dalam mensuplai bahan baku, berupa kayu ulin, Sui Ket Liong dilengkapi perizinan yang lengkap sesuai ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diungkapkan Tony Wong, kalau memang tidak ada izin penebangan kayu, jika Thang Get Fui sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, maka demi keadilaan hukum bagi masyarakat, apapun alasannya, Sui Ket Liong sebagai pensuplai kayu ulin sebagai bahan baku, harus pula ditetapkan sebagai tersangka.

Sui Ket Liong tidak punya izin penebangan dan peredaran kayu ulin. Apalagi sekarang, sebagai salah satu tanaman endemik, kayu ulin tidak boleh diperjual-belikan.

Selagi Polisi Kota Besar Pontianak hanya menetapkan Thang Get Fui sebagai tersangka, menurut Tony Wong, maka di sinilah ada potensi unsur kriminalisasi aparat penegak hukum, karena terbukti ada keberpihakan.

Di sini terlihat, kesannya patut diduga,Polisi sudah tidak lagi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, tapi hanya tukang mencari-cari kesalahan para pencari keadilan hukum. Masalah perdata, harus diselesaikan secara perdata, bukan pidana.

Baca Juga :  Pasal 2D Maklumat Kapolri Terkait FPI Jadi Multi Tafsir, Dikhawatirkan Membatasi Kebebasan Pers

Tidak Bisa Dikonfirmasi

Sui Ket Liong, belum berhasil dikonfirmasi. Materi konfirmasi yang disampaikan sejak Sabtu, 2 Januari 2021, belum direspon.

Demikan juga Anggi, kuasa hukum Thang Get Fui, belum berhasil dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi, Anggi berjanji akan koordinasi dengan tim, untuk menjawab pertanyaan Suara Pemred, tapi hingga berita ini diturunkan, Anggi belum memberikan keterangan.

Salah satu anggota keluarga Thang Get Fui, tapi tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan, sudah muncul kegelisahan di kalangan yayasan-yayasan milik warga Tionghoa yang tergabung di dalam Yayasan Bhakti Suci, Pontianak.

Para pengelola yayasan, khawatir semua peti mati yang dipasok dari para pengrajin internal, akan dijadikan celah hukum bagi polisi kembali melakukan kriminalisasi.

Khusus di dalam keluarga Thang Get Fui, bisnis peti mati, merupakan usaha keluarga. Thang Get Fui, meneruskan usaha ayahnya bernama Then Djun Fat yang sekarang berusia 68 tahun. Then Djun Fat, memiliki 11 anak, dan Thang Get Fui, anak ke-3.

Rasa nasionalisme Then Djun Fat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah tidak diragukan lagi. Ketika meletus konfrontasi dengan Malaysia, 1964-1966, Then Djun Fat, menjadi anggota Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) bentukan Panglima Komando Tempur IV/Bengkayang Brigadir Jenderal Soepardjo.

Then Djun Fat, ikut bertempur melawan Malaysia di sepanjang perbatasan Kabupaten Bengkayang-Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia.

Saat muncul kerusuhan periode September-Desember 1967, dalam rangkaian penumpasan PGRS, sebagai implikasi Indonesia-Malaysia berdamai, 11 Agustus 1966, Then Djun Fat, terlibat dalam melerai pihak yang bertikai, dan kemudian kembali menjadi masyarakat biasa.

Profesi Then Djun Fat, setelah normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia, adalah bisnis peti mati, dimana kemudian usaha itu dilanjutkan anak ketiganya bernama Thang Get Fui.

Baca Juga :  Polisi Tembak Anak dan Istri, Lalu Bunuh Diri

Karena sebagai bekas pejuang PGRS, Then Djun Fat, memiliki komunikasi baik dengan Gubernur Kalimantan Barat Brigjen TNI Kadarusno (1971-1977) dan Mayjen TNI Soedjiman, Gubernur Kalbar, 1978-1988.

Karena itu, penyidik Polisi di Provinsi Kalimantan Barat, harus paham akan sejarah dan anthropolgi budaya, agar tidak mudah terjebak di dalam praktik kriminalisasi.

Bantah Kriminalisasi

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Pontianak, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rully Robinson Polii, mengatakan, laporan Sui Ket Liong (Aliong) kepada Thang Get Fui (Ahui), bukan kriminalisasi, melainkan tindak pidana, karena ada unsur penipuan.

“Sui Ket Liong menitipkan 26 buah peti mati kepada Thang Get Fui. Tapi belakangan diketahui, peti mati dijual Thang Get Fui tanpa sepengetahuan Sui Ket Liong,” kata Rully.

Sui Ket Liong kemudian menanyakan kepada Thang Get Fui, tentang peti yang dititipkan. Jika memang peti mati 26 buah dijual, lalu ke mana uang hasil penjualan.

“Thang Get Fui sampai sekarang tidak memberikan uang hasil penjualan 26 peti mati kepada Sui Ket Liong,” kata Rully.

Rully mengatakan, Thang Get Fui ditersangkakan melakukan penipuan terhadap Sui Ket Liong, dan berkas Perkaranya sudah lengkap, P21, dimana penahanan tersangka sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak, Kamis, 30 Desember 2020.

Rully meyakinkan, Polisi Kota Besar Kota Pontianak melakukan upaya hukum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah tercukupi dua alat bukti dan pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi korban.

Pelapor, dilanjutkannya sebagai korban berhak melapor ke kepolisian jika merasa ada hak yang diambil orang lain, dan anggota kepolisian juga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Jadi bukan kriminalisasi. Tapi adanya laporan masyarakat yang menjadi korban penggelapan dan penipuan,” kata Rully. (tim laporan khusus)

Artikel ini telah tayang di suarapemredkalbar.com dengan judul “Utang Piutang Peti Mati Berujung Bui, Yayasan Kematian Diperiksa Polisi”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

Fakta Baru Kasus Penembakan 6 Anggota FPI Ditemukan Komnas HAM di TKP

Jakarta, Kabarxxi.com - Fakta baru ditemukan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat menyelidiki lokasi polisi menembak...

PANTAU TERUS !