Beranda Daerah Pandeglang BLT Diindikasikan Banyak Pungli, Pihak Yudikatif Diminta Panggil Semua Kades di Pandeglang

BLT Diindikasikan Banyak Pungli, Pihak Yudikatif Diminta Panggil Semua Kades di Pandeglang

PANDEGLANG, KabarXXI.Com – Di tengah bangkitnya perekonomian masyarakat Indonesia yang terpuruk karena pandemi Covid-19, Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, dengan persentase sekitar 40 persen peruntukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran yang diterima semua desa.

Pihak Yudikatif harus berani memanggil dan memeriksa desa-desa yang terindikasi adanya pungutan liar atau potongan BLT oleh oknum-oknum di tingkat desa, juga terkait anggaran paralegal yang dikelola oleh desa.

Salah seorang aktivis Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Pendeglang (GMPP), Arip Wahyudin atau yang akrab disapa Ekek mengatakan, pihaknya merasa miris dengan kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang terjadi, bahkan viral di beberapa media online, tentang dugaan pemotongan BLT di wilayah Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.

“Dugaan potongan atau pungli yang merebak di wilayah tersebut pada program BLT yang bersumber dari DD, diduga telah terjadi, dan diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa,” ujar Ekek kepada awak media di Sekertariat GMPP, Jumat, 13 Mei 2022.

Baca Juga :  Kawal Bansos, Dinsos Pandeglang Teken MoU dengan Kejari
Baca Juga :  Santri Pondok Pesantren Al Khozin Jiput Terima Bingkisan Kapolda Banten

Ekek mengatakan, salah seorang warga merasa kebingungan karena BLT yang diterimanya tidak sama dengan tetangganya, yaitu hanya senilai Rp.600 ribu , sementara tetangganya yang lain menerima Rp.900 ribu.

“Dugaan pemotongan tersebut dilakukan oleh oknum perangkat desa, akan tetapi dalam hal tersebut secara logika para oknum tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan secara aturan tanpa diketahui atau tidak menutup kemungkinan direstui pemilik kebijakan setempat, atau dalam hal ini diduga Kepala Desa (Kades),” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak Yudikatif dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan harus mengusut tuntas akan peristiwa yang terjadi.

Baca Juga :  Dinas LH Tidak Tahu PT CSD Tebar Benih Ikan, Masyarakat Cimanggu Mengeluh

“Walaupun dari informasi yang berkembang telah dikembalikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi dugaan pelanggaran pidana telah terjadi, maka kenapa tidak untuk diproses secara hukum,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk anggaran paralegal atau anggaran yang diperuntukan pada kegiatan bantuan hukum di desa masing-masing.

“Bagaimana penggunaanya karena selama ini tidak sedikit masyarakat desa yang membutuhkan bantuan hukum dalam berbagai hal, seperti masyarakat yang akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama, jangan sampai hal-hal seperti ini membingungkan masyarakat, apalagi di tingkat ekonomi lemah,” sahutnya.

Baca Juga :  Wagub Andika Dampingi Kapolri Tinjau Vaksinasi di Pandeglang
Baca Juga :  Kawal Bansos, Dinsos Pandeglang Teken MoU dengan Kejari

Reporter: Asep S

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !