Beranda Ekonomi BPKN: Debt Collector Dilarang Rampas Barang dari Debitur

BPKN: Debt Collector Dilarang Rampas Barang dari Debitur

Jakarta, kabarxxi.com-  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kembali mengingatkan masyarakat bahwa debt collector alias penagih utang tidak berhak mengambil barang dari tangan debitur.  Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Sitinjak menuturkan ketentuan tersebut sudah diatur dalam aturan perundang-undangan seperti diungkapkan dalam diskusi virtual Ngabuburit Consumer Talks, Jumat (23/4/2021) lalu.

Salah satunya, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Aturan itu menyebutkan bahwa kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Baca Juga :  Menkumham Yasonna Sebut Pers Berguguran Jadi Kado Pahit HPN

“Secara regulasi debt collector tidak berhak menyita barang, debt collector tidak berhak datang ke tempat untuk menyita barang walaupun barang itu sudah fidusia. Sudah ada aturan yang mengatur bahwasanya jika debt collector melakukan penagihan harus didampingi polisi yang punya surat tugas,” ujarnya.

Sayangnya, kejadian perampasan barang langsung oleh debt collector kerap kali masih ditemukan misalnya roda duanya diambil paksa oleh debt collector di tengah jalan maupun didatangi ke rumah Karena itu masyarakat yang menerima perlakuan tersebut untuk melaporkannya kepada BPKN melalui aplikasi BPKN 153.

Baca Juga :  6 Laskar Ditembak Mati Polisi, Besok Komnas HAM Periksa Kapolda Metro Jaya
Baca Juga :  Ketua Gapensi Lebak Bagikan Santunan Kepada Siswa Sekolah Khusus, di Wilayah Lebak Selatan

“Sebagai lembaga negara BPKN menerima pengaduan.  Laporkan kepada BPKN melalui aplikasi BPKN 153,” jelasnya.

Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim menilai keberadaan debt collector sudah salah sejak awal. Pasalnya, persoalan utang seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata karena melibatkan dua pihak sehingga harus diselesaikan oleh dua pihak bersangkutan.

“Tentu hubungannya dua belah pihak utang piutang, ini masuk sembarangan orang, itu sebenarnya tidak boleh secara perdata,” katanya.(dwi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

PANTAU TERUS !