Dilema Penambangan Timah di Laut Tembelok: Masyarakat Terpinggirkan

Babel, Kabarxxi.com – Kegiatan tambang timah di laut Tembelok, kabupaten Bangka Barat, provinsi Bangka Belitung, kini menjadi sorotan tajam. Dilema ini mencuat sebagai isu sentral yang mengkhawatirkan baik bagi masyarakat sekitar maupun para penambang serta nelayan yang bergantung pada kekayaan alamnya.

M. Anshori, pemerhati pertambangan, mengutarakan kebingungannya terkait sikap masyarakat di lokasi lain yang menolak tambang, sementara di Laut Tembelok dan Keranggan, sebagian besar penduduk justru memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas pertambangan. Ironisnya, nelayan di Laut Tembelok yang seharusnya menjadi pilar ekonomi malah terjebak dalam problematika berkepanjangan, baik akibat penertiban oleh aparat penegak hukum maupun minimnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait penambangan di lokasi yang jelas di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diharapkan untuk lebih responsif terhadap kegiatan tambang rakyat yang potensial meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendongkrak perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk aturan bersama dengan DPRD Bangka Barat yang mengedepankan kearifan lokal,” jelasnya (4/10/2023).

Selain itu, perlunya fasilitasi terkait legalitas penambang serta regulasi pajak daerah dari sektor tambang juga perlu diatur dengan jelas. Mengintegrasikan kegiatan tambang rakyat dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau perusahaan daerah adalah solusi yang dapat diusulkan untuk memajukan sektor ini.

“Agar penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polres Bangka Barat dan Polda Babel, tidak memunculkan ketegangan, perlu adanya pemahaman bahwa tugas utama mereka adalah menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, bukan mengintensifkan konflik dengan penambang.”

Dalam konteks hukum, penerapan UU Minerba 03/2020 dapat disesuaikan dengan peraturan daerah yang mempertimbangkan persyaratan khusus yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Bangka Belitung.

Namun, muncul dugaan bahwa kepentingan kolektor tertentu mungkin telah memicu ketegangan dan perdebatan terkait kegiatan tambang di Laut Tembelok.

“Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang bagi semua pihak, tidak hanya di Laut Tembelok, tetapi juga di seluruh wilayah Bangka Belitung,” pungkasnya.

Reporter: Jumli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *