Beranda Daerah Breaking News Direktur LIMA: Mahkamah Konstitusi Putuskan UU KPK

Direktur LIMA: Mahkamah Konstitusi Putuskan UU KPK

Jakarta, KabarXXI.com–  Demi mencegah penerbitan SP3 di lembaga antirasuah yang diprediksi makin banyak pasca-kasus BLBI, Direktur Lima Ray Rangkuti menyebut uji materi UU KPK di MK jadi upaya terakhir melawan pelemahan lembaga antirasuah.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Jika tidak maka akan makin banyak surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terbit di KPK.

MK akan memutus uji materi UU No. 19 Tahun 2019 hasil perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Selasa (4/5/2021).

“Lihat saja pemberian SP3 kasus BLBI. Jelas, ini merupakan luka bangsa. Ketentuan yang menyebut satu perkara dapat di SP3 jika dalam masa dua tahun tidak dapat dibuktikan dengan dua barang bukti akan memberi kemungkinan banyak kasus yang akan di SP3,” kata Ray, Senin (3/5/2021) seperti dilansir cnnindonesia.com.

Baca Juga :  Soal Tanah Markas FPI, Kementerian ATR Sebut Bila Status HGU Habis Harus Dikembalikan ke Negara

Ia mengatakan saat ini pemberantasan korupsi bergantung pada keinginan atau niat pada komisioner lembaga tersebut dalam mencari bukti kasus. Situasi bisa bertambah buruk jika para komisioner lembaga antirasuah merupakan para dari partisan politik. Boleh jadi, ia memprediksi akan lebih banyak lagi kasus yang akan dihentikan karena alasan tak ada bukti baru.

Baca Juga :  Polisi Amankan 10 Orang Pemuda Geng Motor All Star yang Sempat Viral di Medsos

“Jelas hasil revisi undang-undang KPK itu begitu menyeramkan bagi nasib pemberantasan korupsi di Indonesia.  Keputusan hakim MK besok akan menentukan upaya terakhir masyarakat antikorupsi dalam melawan upaya pelemahan lembaga antirasuah sejak revisi UU tersebut diketuk 2019 lalu.

Baca Juga :  Polda Jatim Musnahkan Ratusan Kg Narkoba, 15 Kasus dari Ponpes

“Kita segenap rakyat Indonesia, berharap kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat mengabulkan permohonan judicial review disampaikan oleh masyarakat,” kata Ray.

Revisi UU KPK selama ini telah memberi ruang bagi para politisi dan birokrat korup melaku, KabarXXI.comkan aksinya. Itu dibuktikan dengan dua menteri dari Kabinet Presiden Jokowi yang secara beruntun dicolok dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu belum termasuk sederet kepala daerah dan anggota dewan yang mengalami hal serupa. Tragisnya upaya pelemahan KPK juga terlihat terus dilakukan dari dalam. “Saya kira sulit untuk menepis bahwa Revisi Undang-Undang KPK yang lalu, seperti memberi angin kepada para koruptor untuk kembali melakukan aktivitas menyolong uang negara,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

PANTAU TERUS !