Beranda Daerah Hukum Edukasi Hukum Tentang Penerapan Hukum Pelaku Bully (Perundungan) dan Pelecehan oleh Dr....

Edukasi Hukum Tentang Penerapan Hukum Pelaku Bully (Perundungan) dan Pelecehan oleh Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE

Jakarta, kabarxxi.com – Dunia tidak lagi menutup mata dan telinga setiap kali perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk Indonesia.  

“Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum juga disahkan, masyarakat Indonesia mulai bergotong royong untuk menyuarakan, mencegah, bertindak, hingga meningkatkan kepedulian terhadap perilaku kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya yang terjadi di ruang publik,” ucap Dr. Seno, Rabu (8/9/2021).

Hebohnya dugaan pelecehan seksual dan bullying (perundungan- red) yang terjadi pada KPI pusat menggegerkan masyarakat luas. Pada media sosial sudah tertera nama nama yang diduga menjadi pelaku.

Menurutnya, melihat kasus ini sebagai kasus yang sangat menarik. “Pelecehan seksual sangat sulit sekali dibuktikan, namun tidak dengan bullying (perundungan- red) yang mana dalam permasalahan ini juga disertai dengan kekerasan fisik,” jelasnya.

Bullying (perundungan- red) yang disertai kekerasan fisik sebetulnya bisa dibuktikan dengan Visum et Repertum, masalahnya adalah kejadian ini sudah beberapa tahun yang lalu terjadi.

Telah beredarnya pemberitaan pernyataan yang tertulis MS mengadukan nasibnya atas perbuatan pada Presiden Joko Widodo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegaskan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual dan perundungan yang dilakukan oleh siapa pun.

Baca Juga :  Firma Hukum DSW & Partners Memutus Kemitraan dengan Kantor Cabang Bekasi

Hal itu ditegaskan Ketua KPI Pusat Agung Suprio dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/9/2021) menanggapi adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI berinisial MS, dan dilakukan terhadap sesama pegawai.  “Turut prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapapun dalam bentuk apapun,” ucapnya.

Ditempat yang berbeda, sebelumnya pada Jumat (3/9/2021) Komnas HAM batal menggali informasi terkait pengaduan MS, salah seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual oleh rekan kerja di lembaga itu.

Menurut keterangan, MS batal memenuhi undangan Komnas HAM pada Jumat (3/9/2021) lalu karena sedang beristirahat usai menjalani rangkaian pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga :  Edukasi Hukum: Hidup Bukan Persaingan Namun Lebih Tepat Perjalanan

Ada pun kasus perundungan dan kekerasan seksual yang dialami MS diketahui melalui pesan berantai yang disebar di sejumlah grup media pada Rabu (1/9/2021) malam. Dalam pesan berantai di sebuah aplikasi perpesanan, MS mengaku telah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat selama periode 2011-2020 .

Menurut  pengakuannya, MS mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban.

Lebih lanjut Founder LawFirm DSW & Partner Asst Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko. S.H., M.H., CPCLE merupakan Ahli Hukum Pidana menjelaskan pengertian pelecehan seksual.  Menurut para ahli, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan- pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks.

Baca Juga :  Konsepsi Miranda Rule dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana di Indonesia Menurut Ass. Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE

Walaupun secara umum wanita yang sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama.

“Dengan demikian, pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik,” jelasnya.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !