Beranda Ekonomi Haris Azhar: Luhut Bantah Minta Saham Freeport, Bukti dan Dokumentasi Disimpan

Haris Azhar: Luhut Bantah Minta Saham Freeport, Bukti dan Dokumentasi Disimpan

Jakarta, kabarxxi.com – Aktivis, pengacara, dan Direktur Lokataru Haris Azhar mengaku punya bukti untuk membantah tudingan yang menyebutnya pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Haris Azhar menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu Luhut dan membahas permintaan saham PT Freeport Indonesia. Haris menjelaskan, ia memang pernah bertemu dengan staf dan deputi Menko Marves dalam pertemuan tanggal 4 Maret 2021.

Namun, ia datang sebagai kuasa hukum dari tiga hingga empat masyarakat adat di Mimika, Papua, yang semestinya mendapatkan pembagian saham dari perusahaan tambang itu.  

“Semua argumentasi saya ada buktinya, surat audiensi, surat kuasa, dan legal opinion,” ujar Haris Azhar, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Haris menyusul tudingan dari kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang yang mengatakan bahwa Haris sempat menemui Luhut untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Tudingan itu disampaikan Juniver dalam tayangan “Mata Najwa” yang diunggah di YouTube Najwa Shihab, 30 September 2021.

Baca Juga :  Kemenkominfo Tingkatkan Inisiatif untuk Atasi Kesenjangan Literasi Digital di Bali

Haris menerangkan bahwa pertemuan itu bukan untuk meminta saham PT Freeport Indonesia untuk dirinya. Dia menegaskan, saat itu dia datang dan bertindak profesional sebagai kuasa hukum dari masyarakat adat yang masih dirugikan meskipun ada divestasi saham.

“Menurut saya aneh, pemerintah pusat gembar gembor divestasi saham, berhasil memberikan jatah saham ke masyarakat adat, tapi regulasi tata kelola tersebut dibiarkan tidak ada peraturan daerah (perda)-nya,” ucap dia.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Gagal Tangani Pelanggaran Prokes Saat PPKM dan LP Natalia Rusli Dinilai Mandek

Atas permasalahan itu kemudian Haris Azhar mendatangi kantor Menko Marves untuk memberi masukan agar pemerintah pusat mendorong perda itu dibuat sebagai payung hukum.

“Saya ke Menko (Marves) memberi tahu agar negara membantu munculnya perda di tingkat kabupaten,” ucapnya.

“Sampai saat ini tidak ada jejak bantuan Menko (Marves) terhadap situasi tersebut,” kata Haris Azhar.

Polemik ini terjadi tak lama setelah Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dilaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut bersama kuasa hukumnya memilih menempuh jalur hukum karena merasa pihak Fatia dan Haris tidak merespons dua kali surat somasi yang dilayangkan.

Baca Juga :  Permintaan Pasar Domestik Naik, Ketua DPD RI Ingin Ekspor Pakaian Meningkat

Perkara bermula saat Fatia dan Haris menyebut bahwa Luhut punya keterkaitan dengan salah satu perusahaan tambang yang akan menggarap proyek di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Dugaan itu disampaikan keduanya di akun YouTube Haris Azhar.

Luhut tidak hanya menggugat keduanya melalui jalur pidana, tapi juga melayangkan gugatan perdata senilai Rp 100 miliar. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas laporan Luhut yang disampaikan pada 22/9/2021. (sumber)

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !