Beranda Opini Jokowi Mengancam? Terkait Kritik Ketenagalistrikan

Jokowi Mengancam? Terkait Kritik Ketenagalistrikan

Opini oleh : Ahmad Daryoko*)

Jokowi : “Kalau ada kendala politis dari pihak2 tertentu terkait PLN, laporkan ke saya ! Saya tdk segan2 untuk menindaknya !”

Tidak diketahui siapa yg di “tembak” Presiden Jokowi tsb ? Dng demikian semua pihak yg sering mengkritisi pengelolaan Sektor Ketenagalistrikan/PLN (termasuk penulis) memang selayaknya bersiap siap untuk merespon tindakan beliau itu !

Penulis mengkritisi kebijakan sektor ketenagalistrikan ini sejak pertengahan 1999 karena terbitnya  “The White Paper” Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto tgl 25 Agustus 1998.

Dan sampai sekarangpun tetap kami lakukan perlawanan  krn “The White Paper” diatas yang di “jiplak” dari “The Power Sector Restructuring Program” design dari WB,ADB, dan IMF tetap dijadikan Naskah Akademik kebijakan2 era Jokowi !

Semua kami lakukan bersama organisasi Serikat Pekerja PLN (SP PLN) dlm bentuk RDPU dng Komisi VII DPR RI, diundang Seminar di perguruan tinggi spt ITB (sampai lima kali), UI (tiga kali) ITS (tiga kali), UNIBRAW (dua kali) dll. Kami adakan juga dalam bentuk demo oleh ribuan karyawan PLN dan anak perusahaannya.

Baca Juga :  Tak Lagi di Kodam Merdeka, Warganet Beri Pangkat Tertinggi untuk Brigjen Junior Tumilaar

Sementara Judicial Review thd UU No 20/2002 serta UU No 30/2002 ttg Ketenagalistrikan yang menjabarkan kebijakan “The White Paper” diatas dilakukan oleh SP PLN dan anak perusahaan pada tahun 2003-2004 dan 2015 – 2016, sehingga Pasal pasal kebijakan yang akan meng “Unbundling” atau memprivatisasi/ menjual/ menswastanisasi PLN dibatalkan oleh MK !

Baca Juga :  Tak Lagi di Kodam Merdeka, Warganet Beri Pangkat Tertinggi untuk Brigjen Junior Tumilaar

Perlawanan dng berbagai cara ini kami lakukan karena kebijakan tersebut akan berakibat timbulnya pasar bebas kelistrikan dan tarip listrik menjadi sangat mahal (kesaksian Prof. David Hall dari Greenwich University dll dlm Sidang MK ).

Dan terbukti di Sidang MK bahwa kami memiliki hak Konstitusi untuk melakukan gugatan thd UU Kolonialis tsb atau kami memiliki Legal Standing untuk melawan kebijakan yang mengancam kedaulatan dan tidak memiliki jiwa Nasionalisme ini !

Baca Juga :  Menteri Luar Negeri Uzbekistan Pimpin Agenda Kerja ke Afghanistan

Boleh saja Pemerintah/Presiden memiliki berbagai argumentasi guna melanjutkan kebijakan, dengan alasan  semuanya adalah kewenangan Pemerintah ! Namun kami ingatkan , bahwa MK dalam putusan No  001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004, melarang semua kebijakan Pemerintah yang melawan Konstitusi !

Sehingga kami berpegang pada stand point diatas, dan siap menghadapi konsekuensi apapun atas sikap kami !

*) Penulis: Koordinator INVEST

Opini adalah suatu bentuk pendapat dan atau pemikiran seseorang berdasarkan fakta, data dan perspektifnya.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !