Beranda Nasional Kelompok Ini Bisa Gagalkan Amandemen Konstitusi untuk Perpanjang Jabatan Presiden

Kelompok Ini Bisa Gagalkan Amandemen Konstitusi untuk Perpanjang Jabatan Presiden

Jakarta, kabarxxi.com – Amandemen UUD 1945 bisa digagalkanoleh lima kelompok ini.  Mereka adalah Presiden Joko Widodo, MPR RI, media massa, civil society dan ibu rumah tangga alias emak-emak.

“Kalau Presiden dan MPR setuju dengan Amandemen, berarti tinggal media massa, civil society termasuk mahasiswa dan ibu rumah tangga atau emak-emak,” ujar pengamat politik dari Kedai Kopi, Hendri Satrio dalam webinar bertajuk ‘Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan’ pada Rabu (15/9/2021).

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya tetap konsisten menolak amandemen konstitusi. Sebab, konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa jabatan presiden hanya untuk dua periode saja.

“Partai Demokrat konsisten menjaga amanah dari Reformasi 98. Kami tidak akan goyang kiri-kanan. Apapaun yang terjadi. Kami akan fokus untuk berkoalisi dengan rakyat. Aspirasi rakyat saat ini adalah jabatan presiden sesuai konsitusi adalah dua periode,” ujar Herzaky.

Baca Juga :  Bakal Dipolisikan Karena Ucapan Bakal Santet Moeldoko, Iti Jayabaya Jawab Begini

Partai Demokrat akan melakukan cara apapun untuk menolak amandemen. Baginya, amandemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden tak lebih dari upaya segelintir orang yang ingin mendapat keuntungan dari perpanjangan masa jabatan.

“Kami yakin sebagaian besar masyarakat menolak dengan wacana preside tiga periode. Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja,” terangnya.

Dia juga meyakini Jokowi tidak akan mengkhianati Reformasi dengan menyetujui amandemen. “Kami akan terus mengingatkan beliau bahwa Amandemen itu tidak sesuai dengan amanat Reformasi,” pungkas Herzaky.

Baca Juga :  Dinilai Gagal Membuat Kaderisasi, Barisan Massa Demokrat Serukan KLB Jilid 2

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut wacana amandemen UUD 1945 jelas mengkhianati amanat Reformasi. Menurutnya, Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca Juga :  Sepanjang Tahun 2020 Polri Tangani 148 Perkara Perdagangan Orang

Baginya, adalah kesalahan fatal apabila MPR pada akhirnya meloloskan wacana amandemen itu. Dia mengakui MPR dan Presiden Jokowi sudah menegaskan menolak amandemen untuk tujuan memperpanjang masa jabatan.

Namun, agar masyarakat percaya pada sikap politik Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebaiknya menandatangani petisi terkait penolakan amandemen. Jokowi juga harus membubarkan relawan JokPro 2024, pengusul pertama agar Jokowi menjabat tiga periode. “Memang dia (Jokowi, Red) sudah menolak. Tapi kalau hanya kata-kata saja, saya tidak terlalu percaya,” tutupnya.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !