Beranda Daerah Hukum Konsepsi Miranda Rule dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana di Indonesia Menurut Ass....

Konsepsi Miranda Rule dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana di Indonesia Menurut Ass. Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE

OPINI, kabarxxi.com-  Istilah Miranda Rules sebenarnya merupakan suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus Miranda vs Arizona pada tahun  1966 yang akhirnya menimbulkan amandemen kelima Piagam Hak Asasi Manusia.

Konsepsi Miranda Rules kemudian diadopsi oleh banyak negara hukum di  dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, konsepsi Miranda  Rules dapat ditemui dalam instrumentarim peraturan perundang-undangan yang  terkait dengan peradilan, diantaranya:

a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (diatur dalam Bab VI : Pasal 69

sampai dengan Pasal 74)

c. Undang-Undang Nomot 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 22 ayat (1)

dan (2) )

d. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal

56 dan Pasal 57).

Secara lebih sistematis konsep Miranda Rules terdapat dalam beberapa pasal yang tercantum dalam KUHAP, diantaranya:

a. Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, pelaksanaan tugas  penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat  perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Baca Juga :  Lawan Kriminalisasi Direksi PT. Sunway Kreasi Bestindo, LQ Indonesia Lawfirm Ajukan Peninjauan Kembali

b. Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa, untuk mempersiapkan pembelaan :

(a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang  dimengerti olehnya tetang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; (b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Baca Juga :  Istri Sah VS Pelakor Saling Sindir di WhatsApp

c. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa, dalam pemeriksaan pada tingkat  penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

d. Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

e. Pasal 55 KUHAP menyebutkan bahwa, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

f. Pasal 56 KUHAP :

1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat ayng bersangkutan pada semua tingkat  pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Baca Juga :  Adidas Lansir Evolusi "Impossible Is Nothing” Lewat Film Serial Dokumenter

2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , memberikan bantuannya dengan cuma-Cuma.

g. Pasal 57 KUHAP :

1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini

2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Meskipun secara substansi pengaturan mengenai Miranda Rules telah diadopsi dalam sistem hukum nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum pidana, namun hal tersebut masih berada dalam tataran teoritik.

Berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadikan pengaturan mengenai hak tersangka dalam Miranda Rules hanya bernilai semantik semata. Sejauh ini banyak ditemukan kasus pengabaian terhadap keberadaan Miranda Rules yang kemudian menimbulkan kerugian berupa ternegasikannya hak-hak tersangka.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !