Beranda Hukrim LQ Indonesia Lawfirm Segera Somasi Dirjen Pas Terkait Judicial Review 28P Sebelum...

LQ Indonesia Lawfirm Segera Somasi Dirjen Pas Terkait Judicial Review 28P Sebelum Tempuh Jalur Hukum

Jakarta, kabarxxi.com – Menanggapi polemik mengenai remisi WBP Tipikor, LQ Indonesia Lawfirm menjawab pernyataan Rika selaku Humas Ditjen PAS.

“Putusan 28P sudah jelas isinya bahwa pasal2 yang dibatalkan Tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berlaku seketika setelah dibacakan harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Menkumham cq DitjenPAS. 90 hari itu pada pasal 8 Perma No 1 Tahun 2011, bukan batas waktu Pihak Termohon untuk melaksanakan, namun apabila pihak termohon tidak melaksanakan maka peraturan perundangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA yang terkenal vokal.

“Tapi pemerintah itu punya kewajiban menjaga hak asasi setiap orang apalagi warga binaan yang sedang di rampas kemerdekaannya, jadi tindakan lambat-lambat dan sengaja mengulur ini perlu diselidiki para pihak, ada apakah?” ujarnya dalam rilis media pada Kamis (25/11/2021).

Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm Sugi menambahkan LQ menerima kuasa dari para WBP untuk mengambil langkah hukum, kami akan mulai dengan somasi ke kementrian, lalu ambil langkah pidana pasal 421 KUH pidana terhadap Dirjenpas dan menteri Hukum dan HAM apabila tidak ada tindakan nyata.

“Bagi warga binaan tipikor harap segera memberikan kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm di 0818-0489-0999 apabila ingin remisinya dapat di urus. Tanpa tekanan dan upaya hukum, kami pastikan Ditjenpas akan ulur-ulur. Dengan memberikan kuasa secara berjamaah, bisa ada Class Action dan lebih kuat dorongan agar segera memberikan hak warga binaan melalui upaya hukum yang dilakukan LQ Indonesia Lawfirm,” terangnya.

DIRJEN PAS TANGGAPI KEBERATAN LQ INDONESIA LAWFIRM SOAL REMISI WBP.

Baca Juga :  Saksi Ahli Sebut Kasus Tambang Morowali Murni Perdata Bukan Pidana

Pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menanggapi serius pernyataan LQ Indonesia Lawfirm, dan segera membentuk tim untuk menindaklanjuti putusan MA Nomor 28 P/HUM / 2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Baca Juga :  Klarifikasi Dirtipideksus Dibantah LQ Indonesia Lawfirm Sebagai Dugaan Pembodohan Publik

Dalam Amar putusannya MA RI mengabulkan sebagian dari permohonan selengkapnya ada dalam Putusan MA tersebut, terkait remisi koruptor.

Dirjenpas Reyhard P Silitonga seperti yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti

‘Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjenpas sudah membentuk tim dan sedang mempelajari Amar putusan dimaksud, dan selanjutnya akan menyusun Perubahan peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan pemenuhan Hak Remisi, asimilasi maupun integrasi,” ujar Rika Aprianti melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/11/2021).

Lebih lanjut Rika menambahkan, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 8 ayat 2, mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi 

Baca Juga :  Apresiasi Kapolri, LQ Indonesia Lawfirm: Jangan Takut Copot Pimpinan Oknum Polri Nakal

“Pemerintah masih memiliki waktu  90 hari terhitung sejak 28 Oktober 2021 sd 28 Januari 2022 untuk menyusun kembali perubahan Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,” ucapnya.

Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA menutup “tidak perlu 90 hari untuk menyusun kembali Permenkumham No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

“LQ Indonesia Lawfirm siap mengirim Tim Ahli Hukum dan membantu dalam 1- 2 jam saja bisa selesai jika memang ada niat mengerjakannya. Hak orang dikebiri, ada yang seharusnya langsung bebas ketika haknya diberikan jadi tertunda, dan ini melawan hukum. Pemerintah jangan justru menjadi penjahat dan kriminal yang melawan hukum, walau itu adalah Warga Binaan,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !