Beranda Opini Menagih Janji Kapolri untuk Menerapkan Retorative Justice Pada Perkara Napoleon Bonaparte

Menagih Janji Kapolri untuk Menerapkan Retorative Justice Pada Perkara Napoleon Bonaparte

Opini : Ahmad Khozinudin, S.H.*)

Pada saat institusi Polri dipimpin oleh Kapolri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D, pada tanggal 27 Juli 2018 Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat itu dikeluarkan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif justice agar tidak memunculkan keberagaman admnistrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan Surat Edaran tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 19 Februari 2021 juga mengeluarkan Surat edaran  bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Substansi surat edaran ini sama dengan SE sebelumnya yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, yakni meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Irjen Pol Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 ayat (1) KUHP, tentang tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan hingga tindak penganiayaan, sehubungan dengan adanya laporan yang dibuat oleh Saudara Kace alias Kosman pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan nomor polisi LP/B/0510/VIII/2021/BARESKRIM POLRI.

Dalam perkara ini, Saudara Kace alias Kosman selaku korban telah membuat pernyataan permintaan maaf kepada segenap umat Islam dan menyatakan tidak akan mengambil upaya hukum sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh sejumlah tahanan yang marah atas perilaku Saudara Kace alias Kosman yang mengulangi pelecehan terhadap Rasulullah Muhammad Saw di Rutan Bareskrim, dihadapan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan tahanan lainnya.

Baca Juga :  Tagih Janji Kapolri, Sejumlah Lawyer Gelar Aksi Teatrikal Pocong di Depan Istana Negara

Bahkan, Saudara Kace Alias Kosman telah mencabut laporannya lewat surat yang ia kirim ke Dirtipidum Polri pada 3 September 2021, hanya selang beberapa hari setelah terjadinya peristiwa di Tempat Kejadian Perkara di Rutan Bareskrim Polri.

Karena itu, sejatinya dalam perkara ini Penyidik wajib menggunakan pendekatan Restoratif Justice dengan menghentikan perkara karena telah terjadi perdamaian, sebagaimana petunjuk dan arahan dari Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Baca Juga :  HUT Elvis Presley Bersama Nia Daniaty di D’Khayangan Senior Club Berlangsung Semarak

Menjadi sangat mencurigakan dan patut diduga ada motif lain (motif politik)  jika kasus ini dipaksakan diteruskan, mengingat Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang sebelumnya dijerat kasus Red Notice telah mengeluarkan Surat Terbuka untuk membongkar siapa saja dalang dibalik kasus Red Notice Joko S Tjandra.

Kasus menjadi bernuansa politis jika dipaksakan lanjut, padahal sudah ada perdamaian antara Irjen Pol Napoleon Bonaparte dengan Saudara Kace sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian dengan  No. 01/KP/NB-KC/IX/2021 yang dibuat tanggal 03 September 2021.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana belum pernah dicabut dan masih tetap berlaku. Sehingga, Bareskrim Polri selaku penyidik wajib terikat dengan Surat Edaran ini.

Lagipula, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pernah menyampaikan komitmen ihwal pendekatan restoratif justice ini dalam fit and proper tes di Komisi III DPR. Prinsipnya, restorative justice adalah upaya penyelesaian pidana secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait.

Baca Juga :  Posisi dan Status Benda dalam Penyitaan

Penerapan Restoratif Justice pada Irjen Pol Napoleon Bonaparte adalah murni penegakan hukum, untuk menjaga wibawa institusi Kepolisian dan sebagai konfirmasi kepatuhan penyidik Bareskrim Polri kepada Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri.

Sehingga, penghentian kasus Irjen Pol Napoleon Bonaparte tidak boleh dikaitkan dengan status Saudara Kace alias Kosman yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Tersangka Penodaan Agama dan Penyebar Kebencian dan Permusuhan SARA berdasarkan ketentuan pasal 156a KUHP dan/atau pasal 45A ayat (2) jo  28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus saudara Kace adalah perkara terpisah, tetap wajib dilanjutkan karena terkait dengan penodaan agama Islam, dan tidak bisa dihentikan karena adanya penghentian perkara Irjen Pol Napoleon Bonaparte.

Secara substansi, Perkara Saudara Kace yang menghina Islam tidak dapat diterapkan pendekatan Restoratif Justice, termasuk perkara yang dikecualikan, karena mengandung materi perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme, sebagaimana disebutkan dalam Surat edaran  bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

*) Penulis:  Advokat, Anggota Tim Penasihat Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !