Beranda Nasional OPINI: MUNGKINKAH SUBSIDI LISTRIK DITIADAKAN ?

OPINI: MUNGKINKAH SUBSIDI LISTRIK DITIADAKAN ?

Magelang, KabarXXI.com– Salah satu latar belakang terbitnya Letter Of Intent (LOI) yang ditanda tangani Pemerintah Indonesia 31 Oktober 1997 adalah pencabutan subsidi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah RI dalam membayar hutang Luar Negeri (saat itu mayoritas hutang LN berasal dari IFIs a.l WB,ADB, IMF, USAID dst).

Caranya adalah dengan meminta komitmen Pemerintah RI untuk tidak lagi mengurus BUMN Pelayanan Publik seperti PLN. Dan hal ini baru bisa dilaksanakan bila BUMN2 semacam PLN itu di privatisasi/dijual/di swastakan.

Selanjutnya (khusus PLN), sbg tindak lanjut LOI diatas terbitlah “The Power Sector Restructuring Program” (PSRP) atau buku putih kelistrikan sbg “road map” PLN menuju privatisasi/dijual.

Dalam PSRP tsb direncanakan PLN Jawa-Bali dijual ke Asing (sekarang justru mayoritas ke Aseng) dan PLN Luar Jawa-Bali diserahkan ke PEMDA. Sedangkan masalah subsidi dicabut total.

Untuk kelistrikan Jawa-Bali, operasionalnya ( mulai dari pembangkit – transmisi – distribusi – ritail) sampai ke penagihan pembayaran ke konsumen, semua diserahkan ke Kartel Listrik Swasta (Kartel Liswas).

Baca Juga :  Hoaks, Narasi Mudik Dilarang karena Kondisi Keuangan Bank Mengkhawatirkan

Artinya saat ini operasional kelistrikan di Jawa-Bali secara defacto sudah dibawah komando Kartel Liswas ( karena sudah hampir semuanya dijual ke swasta ) . Andaikan ada instalasi PLN yang mereka pakai (seperti jaringan transmisi, distribusi dan sebagian kecil pembangkit) statusnya sudah mereka sewa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses tender  pengadaan “stroom” pembangkit di Pusat Pengatur Beban (P2B). Dengan demikian sebenarnya Pemerintah sdh tidak butuh PLN lagi untuk menangani area Jawa-Bali. Dan hal ini di indikasikan dengan tidak adanya Laporan Keuangan 2020 seperti sebelum sebelumnya ! Sedang PLN Luar Jawa sebenarnya sudah bisa diserahkan ke masing2 PEMDA sesuai konsep PSRP diatas.

Baca Juga :  Hoaks, Narasi Mudik Dilarang karena Kondisi Keuangan Bank Mengkhawatirkan

Namun, kalau Pemerintah tiba2  membubarkan PLN, akan terlihat secara kasat mata telah melanggar pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Meskipun sejatinya yang terjadi di lapangan memang sudah spt itu karena pembangkit2 sdh dikuasai Huadian, Shenhua, Chengda dll. Sedang Ritail sdh dikuasai taipan 9 Naga. Ini semua  bisa terjadi dengan melanggar putusan MK No. 001- 021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tgl 14 Desember 2016.

Baca Juga :  Ancang-ancang Rebound, LPKR Perkuat Posisi Kas Perusahaan

Program privatisasi/penjualan PLN mulai awal 2000 an sdh berhasil digagalkan oleh SP PLN. Tetapi dng munculnya tokoh2 semacam JK, Dahlan Iskan , Luhut Binsar P, Erick Tohir dll semakin tidak terbendung penjualan PLN dimaksud, karena mereka juga ikut “bermain” !

KESIMPULAN.

Dengan demikian Pemerintah dengan subsidi listrik saat ini terlihat sedang menjaga “citra politik” seolah olah masih patuh terhadap Konstitusi dan Panca Sila ! (Sdh terlanjur dng statemen #SayaPancaSila dan #NKRI Harga mati ! )

Namun secara pelan tapi pasti (“merangkak”) subsidi listrik pasti akan dicabut guna mengikuti pasar bebas kelistrikan yg sebenarnya sudah terjadi !

Dan indikasi awal dari semua itu, adalah tidak mampunya PLN membuat Laporan Keuangan 2020.

Pantesan dalam RDP Komisi VII DPR RI – PLN pada 29 Maret 2021 hanya membahas Kontraktor pemasok batu bara dan gas. (Dan rakyat akan tertawa melihat “dagelan” ini).

Opini oleh Ahmad Daryoko (Koordinator INVEST)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

PANTAU TERUS !