Beranda Daerah Hukum Pandangan Hukum Tentang Peninjauan Kembali Bersama Asst. Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko,...

Pandangan Hukum Tentang Peninjauan Kembali Bersama Asst. Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. CPCLE.CPA

OPINI, kabarxxi.com –  Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dipakai bagi narapidana didalam membuat terangnya suatu permasalahan hukum yang menimpanya.

Atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Mengenai peninjauan kembali ini diatur dalam ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 269 KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP permintaan peninjauan kembali dapat didasarkan atas dasar :

1._Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2._Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Baca Juga :  Edukasi Hukum Tentang Aksi Unjuk Rasa di Muka Umum dan Akibat Hukumnya

3._Apabila putusan itu dengan jelas memperhatikan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan- alasan tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan permintaan peninjauan kembali atas putusan yang didalamnya perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dinyatakan terbukti namun tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. prosedur peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

Baca Juga :  Tindak Pidana Korporasi

1. _Pemohon mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Baca Juga :  Ajudikasi dalam Sistem Hukum di Indonesia

2._Dalam peninjauan kembali tidak terdapat batasan waktu pengajuan permohonan setelah menerima permintaan peninjauan kembali ketua pengadilan menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali untuk memeriksa, apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi syarat alasan dapat diupayakan upaya dalam pemeriksaan tersebut pemohon dan Jaksa ikut hadir serta dapat menyampaikan pendapatnya atas pemeriksaan tersebut akan dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim,Jaksa, pemohon dan panitera berdasarkan berita acara tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera.

4._Permintaan peninjauan kembali tersebut disertai berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kemudian diajukan oleh ketua pengadilan kepada Mahkamah Agung.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !