Beranda Jakarta Program Vaksin Nusantara Bukan Program Dari TNI

Program Vaksin Nusantara Bukan Program Dari TNI

Jakarta, kabarxxi.com-  Program vaksin Nusantara bukan program dari TNI. Namun demikian sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan Covid-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P. saat konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).

Kapuspen TNI menjelaskan bahwa terkait berbagai bentuk inovasi tersebut, ada tiga kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM yang harus dipenuhi yaitu keamanan, etifikasi dan kelayakannya. Selain itu juga perlu pengurusan perizinan kerja sama antara TNI dengan berbagai pihak dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti.

Baca Juga :  Skenario Perampokan Jiwasraya Berkedok Penyelamatan Polis Nasabah (Bagian 1)

“Mekanisme kerja sama akan diatur sebagai dasar hukum atau legal standing dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok satuan,” katanya.

Mayjen TNI Achmad Riad mengatakan bahwa TNI telah berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki baik Personel TNI maupun Alutsista dan prasarana lainnya seperti pemanfaatan Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia, sebagai vaksinator dan tracer.

Baca Juga :  Komjen Pol Listyo Sigit Besok Jalani Fit and Proper Test, DPP LPPI Gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., MARS., M.H. menyampaikan bahwa TNI dalam inovasi vaksin betul-betul memberikan dukungan dan tentunya harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan yang baik dan tahapan-tahapan dari suatu inovasi termasuk dalam tahapan penelitian.

Baca Juga :  Daftar Pertanyaan Janggal Saat Tes Alih Status Pegawai KPK

“Kesehatan TNI mempunyai aturan dalam hal kerja sama antara lingkup nasional maupun internasional dan ini sudah tertuang di suatu keputusan Panglima TNI,” ujarnya.

“Kerja sama bisa dilakukan sesuai dengan fase- fase dari suatu penelitian, kalau kita lihat penelitian ini terutama dalam uji klinis ada beberapa fase mulai dari fase 1, 2, 3 dan 4. Dimana fase-fase tertentu bisa dilakukan dengan suatu multi center study,” jelas Kapuskes TNI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

PANTAU TERUS !