Sentimen Negatif Masyarakat ke Gibran Cukup Tinggi Usai Putusan MK

Jakarta, Kabarxxi.com – Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan sentimen negatif dari masyarakat mulai muncul kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diperoleh dari hasil survei soal putusan MK soal persyaratan batas usia capres/cawapres untuk maju di pemilu.

Yunarto menyebut sebanyak 62,3 persen responden mengetahui jika putusan MK tersebut memperbolehkan cawapres berusia di bawah 40 tahun maju di Pemilu. Sedangkan 37,7 persen lainnya tidak mengetahu soal isu putusan MK tersebut.

Selanjutnya, sebanyak 49,9 persen responden mengakui adanya penyalahgunaan wewenang dalam putusan MK tersebut. Sebab dengan putusan itu, Gibran bisa maju sebagai cawapres.

“Mayoritas menyatakan ini tone-nya negatif bahwa ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang, karena kita tahu memang ketua MK nya sendiri ada conflict of interest, sebagai pamannya Gibran,” ujar Yunarto dalam rilis survei Charta Politika bertajuk ‘Peta Elektoral Pasca Putusan MK dan Pendaftaran Capres-Cawapres’ secara virtual, Senin (6/11/2023).

Dia mengatakan, bentuk penyalahgunaan wewenang ini terjadi karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“(Kemudian) adik ipar pak Jokowi yang memang ketika kita uji ke publik, mayoritas mengatakan memang ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang,” sambungnya.

Selain itu, Yunarto juga menanyakan respons perihal apakah publik percaya bahwa dalam putusan MK terdapat campur tangan Jokowi, hasilnya pun cukup mengejutkan, yakni 39,7 persen responden percaya.

“Lagi-lagi mayoritas mengatakan percaya dan ada 37 persen yang bingung, tidak menjawab pertanyaan ini. Tone-nya lagi-lagi negatif,” tegasnya.

Kemudian topik terakhir yang ia tanyakan kepada responden terkait putusan MK ini, yaitu berkaitan dengan isu praktik politik dinasti.

“Saat ditanya apakah bapak/ibu setuju dengan praktik politik dinasti? 59,3 persen menyatakan tidak setuju dan hanya 19,2 persen setuju,” ucap dia.

Tak hanya itu, Yunarto juga turut menyatakan apakah respondennya setuju atau tidak, jika beberapa kalangan menyebut keikutsertaan Gibran sebagai cawapres merupakan bentuk dinasti politik, nyatanya 49,3 persen setuju dan 31,9 persen tidak setuju.

Sebagai informasi, rilis survei Charta Politika ini dilakukan pada 26-31 Oktober terhadap 2.400 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei ini pun dilakukan dengan metode wawancara tatap muka secara langsung dan tingkat margin of error 2 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *