Beranda Daerah Hukum Wakil Ketua Komisi III MPR RI Khairul Saleh Minta Aparatur Negara Tidak...

Wakil Ketua Komisi III MPR RI Khairul Saleh Minta Aparatur Negara Tidak Korupsi Bantuan Covid-19

Jakarta, kabarxxi.com –  Pangeran H. Khairul Saleh yang juga Sultan Banjar dan Wakil Ketua Komisi III MPR mengimbau  dan mengajak para pejabat agar aparatur negara jangan bermain mata dengan biaya bantuan Covid-19 dari pemerintah. 

“Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari berbagai kelemahan dalam bidang hukum dan menjadi momen pula untuk melakukan perbaikan,” ujar Pangeran H. Khairul Saleh

Dalam pandangannya terkait tantangan dan solusi bagi penegakan hukum di Indonesia di masa pandemi covid-19, dilihat dalam kondisi normal saja penegakan hukum di Indonesia masih butuh berbagai perbaikan, apalagi dengan berbagai keterbatasan, dan implikasi sebagai akibat pandemi covid-19 dan salah satu tantangan terberat adalah kultur melayani yang belum merata oleh semua APH (Aparat Penegak Hukum).

Salah satu cara mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan teknologi dalam berbagai bentuk pelayanan. 

“Pandemi virus (Covid-19) yang bermula terjadi di China pada Desember 2019 memberikan dampak luar biasa kepada Indonesia .

Selama Pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang terpuruk, Salah satunya adalah sektor perekonomian, terutama dalam upaya penanganan penyebaran Virus Covid-19 dan untuk mengatasi hal seperti ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran triliunan rupiah dalam upaya penanggulangan dampak ini .

Tentunya seluruh anggaran ini harus dikelola sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Alokasi anggaran tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran Bantuan Sosial atau jaringan pengamanan sosial.

Baca Juga :  Dibanding Pilbup Serang 2015, Partisipasi Pemilih Naik Tajam

“Penyaluran bansos adalah hal yang rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi serta beliau menyampaikan bahwa pintu masuknya korupsi adalah maladministrasi, sehingga memberikan pelayanan publik dengan mencegah maladministrasi akan otomatis mencegah korupsi,” terangnya.

Baca Juga :  Nama Sembilan Korban Perahu Terbalik di Kedung Ombo Ditemukan

Pangeran  Haji Khairul Saleh menjelaskan dana bansos Covid-19 peruntukannya harus tepat sasaran, sehingga perlu dikelola dengan baik oleh penyelenggara pelayanan secara transparan, dengan akuntabilitas tinggi, sehingga tidak mudah untuk di challenge atau dituduh masyarakat hingga penyelenggara pelayanan dalam penyaluran Bansos harus terbuka.

“Selain itu, peran penting dari pengawas internal daerah seperti inspektorat dibutuhkan untuk menjadi kendali atau kontrol penyaluran bansos dan sejumlah orang telah dijerat pidana penjara karena melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Raffi Ahmad Positif Corona Sembuh dalam 2 Hari, Spesialis Paru Beberkan Cara Cepat Menyembuhkan Covid-19

Para tersangka dijatuhi hukuman pidana dengan tuduhan ikut serta melakukan tindakan korupsi dan dalam hal ini tentunya saya mengimbau tidak boleh terulang pada bantuan sosial dampak pandemi Covid-19 .

Kendati telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk pandemi Covid-19, saya menghimbau agar para penyelenggara pelayanan melakukan pengelolaan dana Bansos secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan guna menutup peluang korupsi dan  Upaya ini menjadi bagian fundamental dalam pencegahan maladministrasi.

“Saya yakin jika APH mengetahui berbagai kelemahan dan mau memperbaiki diri, maka pandemi Covid-19 bukan menjadi penghalang untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan,” tutupnya.

Bagaimana tanggapan anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Viral Video Mesum Parakan 01 Hebohkan Warga

Serang, Kabarxxi.com - Sebuah video yang memperlihatkan dua orang melakukan tindakan mesum di belakang ruko kawasan Asiatex, Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang...

Pak Kapolri, Ini Hasil Pemalakan oleh Oknum Penyidik Bareskrim AKBP Binsan Simorangkir

Oleh: Wilson Lalengke Beberapa waktu belakangan, viral diberitakan tentang dugaan pemalakan yang dilakukan oknum penyidik di Subdit IV Direktorat...

Kades Mekarjaya Dinilai Arogan ‘Aing Mah Fokus Neangan Duit’

Lebak, kabarxxi.com - Saleh selaku Kades Mekarjaya kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat khususnya kaum milenial di Desa tersebut....

DPP Badak Banten Pecat Eli Sahroni Dengan Tidak Hormat

Kota Tangerang, Kabarxxi.com - DPP Badak Banten tindak tegas Eli Sahroni yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten berupa...

PANTAU TERUS !