Jenderal Suyudi dan Kepercayaan yang Tak Bisa Dibeli
On November 18, 2026
![]() |
| Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. |
Oleh: Yogen Sogen
Ada jarak antara merasa dipercaya dan benar-benar dipercaya. Jarak itu tidak selalu terlihat dalam angka survei, tetapi terasa dalam pengalaman masyarakat ketika mencari keadilan, melaporkan perkara, atau meminta perlindungan.
Kepolisian boleh mencatat kenaikan tingkat kepercayaan, tetapi ukuran sesungguhnya tetap berada pada cara rakyat diperlakukan.
Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Depok, Senin (16/11/2026), menarik dicermati.
"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa.”
Kalimat itu menawarkan sikap seorang Kapolri baru: kepercayaan Polri harus diperoleh melalui kerja, bukan dibentuk melalui angka.
Survei Bukan Obat
Sejumlah survei memperlihatkan gambaran berbeda. Litbang Kompas pada April 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 82,4 persen, meningkat dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya.
Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan 67 persen responden percaya kepada Polri.
Angka itu layak dicatat. Namun, Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menyajikan gambaran berlawanan. Indonesia menempati posisi pertama dari sepuluh negara dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap polisi.
Sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak percaya kepada polisi, di atas Afrika Selatan 55 persen, Peru 54 persen, dan Meksiko 52 persen.
Temuan tersebut mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak sesederhana satu angka. Survei diperlukan untuk membaca persepsi masyarakat, tetapi kehilangan makna ketika diperlakukan sebagai alat menggiring opini.
Angka dapat dipilih dan dipamerkan untuk membangun kesan keadaan sudah baik, sementara pengalaman warga berkata lain.
Survei seharusnya menjadi cermin, termasuk ketika pantulannya memperlihatkan wajah institusi yang belum selesai berbenah.
Publik berhak mempertanyakan angka yang lebih sibuk dirawat daripada kenyataan yang hendak diukurnya.
Pernyataan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei patut menjadi komitmen yang ditagih.
Kepercayaan tidak tumbuh dari membayar orang untuk mengukur citra. Ia tumbuh ketika masyarakat menemukan alasan untuk percaya.
Ujian Ketegasan
Ujian kepemimpinan Suyudi hadir melalui penanganan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Proses hukum masih berjalan; dugaan terhadap para pihak harus diuji melalui pembuktian.
Publik ingin melihat hukum menelusuri tanggung jawab sampai kepada siapa pun, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi.
Ketegasan terlihat dari keterbukaan proses, pengungkapan rantai tanggung jawab, dan keberanian penyidik ketika perkara mendekati lingkaran kekuasaan.
Kewenangan penyadapan rentan disalahgunakan ketika pengawasan longgar.
Prosedur pemberian izin, penggunaan hasil penyadapan, dan pertanggungjawaban pengendalinya perlu diperiksa.
Kewenangan yang menyentuh ruang privat warga harus memiliki batas yang jelas.
Suyudi meminta jajarannya tidak ragu menghadapi dinamika internal. Pesan itu menuntut keberanian membenahi institusi.
Kuasa polisi untuk memeriksa, menangkap, menahan, dan menggunakan alat paksa harus selalu disertai pertanggungjawaban.
Kepercayaan Rakyat
Bekerja dengan hati adalah syarat, tetapi kepercayaan publik melekat pada institusi. Ia tidak boleh bergantung pada ketulusan seorang pimpinan dan berubah setiap kali Kapolri berganti.
Setiap anggota harus memahami batas kewenangan dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
Pengawasan eksternal, keterbukaan informasi, pengaduan yang mudah diakses, dan sanksi tanpa pandang jabatan harus diperkuat.
Proses hukum dugaan penyadapan juga harus transparan, termasuk ketika menyentuh orang-orang yang pernah berada di pucuk pimpinan.
Kepercayaan diuji ketika laporan warga diterima tanpa dipersulit, pelayanan bebas pungutan liar, korban dilindungi, dan anggota yang melanggar diproses adil.
Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir tanpa menyalahgunakan kewenangan.
Jenderal Hoegeng dikenang karena kesederhanaan dan integritasnya. Publik melihat kesesuaian antara jabatan, tindakan, dan prinsip.
Ukuran dasar kepolisian tetap sama: hukum berlaku tanpa memilih siapa yang sedang berhadapan dengannya.
Ucapan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei akan diuji oleh keputusannya, terutama ketika hukum menyentuh orang-orang dari lingkungan institusi sendiri.
Rakyat mungkin tidak membaca hasil survei setiap bulan, tetapi mereka mengingat perlakuan polisi ketika datang melapor atau mencari perlindungan.
Kepercayaan tidak dibeli dengan angka. Ia diperoleh ketika polisi berani menegakkan hukum, termasuk terhadap orang-orang dari rumahnya sendiri.
Penulis adalah seorang Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik.
Sumber: kompas.com














