Berita Terbaru

Hanya Dijanjikan Ganti Rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Mengaku Kesal!

By On November 15, 2026

Hanya dijanjikan ganti rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo mengaku kesal. 

GRESIK, KabarXXI.Com – Sengketa lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), tak kunjung tuntas meski telah berjalan 35 tahun. 

Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk antara Sampet sebagai Penggugat melawan Kepala Desa sebagai Tergugat ini, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. 

Hal itu diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang diterbitkan pada 30 April 2025, ditandatangani Panitera PN Gresik Mohammad Hamidi, S.H., M.H., yang menyatakan perkara tersebut telah diputus dalam sidang terbuka dan telah inkracht. 

Namun, bagi ahli waris pemilik lahan, putusan yang sudah inkracht belum diikuti dengan penyelesaian hak yang konkret. 

Kuasa Hukum Ahli Waris Muslimah, Idham Kholik mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen dari Pemkab Gresik. 

Diketahui sebelumnya, melalui Bagian Hukum, Pemkab disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada tahun 2026, baik melalui penyediaan tanah pengganti maupun ganti rugi.

“Kami butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji. Jika tidak ada perkembangan konkret, kami akan mempertimbangkan permohonan eksekusi sesuai amar putusan dan hukum acara perdata,” tegas Idham. 

Ahli Waris Muslimah, Saifudin mengaku kecewa. Tanah sengketa tersebut diperjuangkan sejak orang tuanya masih hidup, namun hingga sang ibu meninggal dunia, belum ada kejelasan. 

“Kami hanya ingin kejelasan dan penyelesaian yang adil. Hak kami terkatung-katung terlalu lama,” ujar Saifudin. 

Senada, Abu Hasan yang mengaku sebagai saksi hidup sejak awal persidangan, berharap pemerintah bersikap adil kepada masyarakat kecil. 

“Jangan sampai hak wong cilik terabaikan. Perkara ini sudah puluhan tahun, harus ada keadilan dan kepastian hukum,” katanya. 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemkab Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta PN Gresik terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo. (*/red)

Polisi Diminta Razia Motor Knalpot Brong di Kawasan HWB

By On November 15, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, KabarXXI.Com - Razia knalpot brong (knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis) sedang digencarkan oleh pihak kepolisian di berbagai daerah di Indonesia pada November 2026. 

Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, kenyamanan warga, serta merespons keluhan masyarakat terkait suara bising yang mengganggu ibadah dan lingkungan. 

Penggunaan knalpot brong melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 285 Ayat (1) juncto Pasal 106 Ayat (3). 

Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu. 

Selain tilang dan penyitaan, pengendara biasanya diminta langsung melepas knalpot yang tidak sesuai standar di lokasi. 

Penggunaan knalpot brong sangat marak di kawasan Perumahan Hunian Warisan Bangsa (HWB) terutama pada malam minggu, anak-anak muda banyak yang kongkow di kawasan Hunian Warisan Bangsa (HWB) menggunakan sepeda motor knalpot brong. 

Penggunaan knalpot brong bukan hanya persoalan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. 

Terlebih, banyak keluhan yang disampaikan warga terkait kendaraan berknalpot brong yang kerap melintas di kawasan permukiman dan fasilitas umum. 

Salah seorang warga Ciujung City yang namanya enggan disebutkan kepada awak media mengatakan, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera kepada para pelanggar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. 

Ia juga berharap aparat tidak hanya mengedepankan sosialisasi, tetapi melakukan langkah-langkah konkret melalui pengawasan dan penertiban secara berkala. 

“Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kebisingan yang mengganggu. Karena itu, penegakan aturan terkait knalpot brong harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu, 14 November 2026. (*/red)

HUT ke-81 Brimob, Museum Jejak Pengabdian Kapolri Suyudi di Banten Diresmikan

By On November 14, 2026

Kapolda Banten, Irjen Pol Hendra Kurniawan saat meresmikan Museum Letnan Dua Polisi Suyudi Ario Seto, peresmian Gedung KBRN Satbrimob Polda Banten, Sabtu, 14 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri menjadi momentum bagi Satbrimob Polda Banten untuk memperkuat profesionalisme, kesiapsiagaan, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat. 

Kegiatan yang berlangsung di Mako Satbrimob Polda Banten, Sabtu, 14 November 2026, dihadiri Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, serta para pejabat utama Polda Banten. 

Turut hadir Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan sejumlah undangan lainnya. 

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan Kapolda Banten melalui jarmat. Selanjutnya, dilakukan peresmian Museum Letnan Dua Polisi Suyudi Ario Seto, peresmian Gedung KBRN Satbrimob Polda Banten, pemotongan tumpeng, serta pemberian penghargaan kepada personel berprestasi. 

Dalam sambutannya, Kapolda Banten menegaskan bahwa Brimob tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus mampu mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas Kepolisian. 

"Sebagaimana tema HUT Brimob ke-81 yang sejalan dengan tagline dan arahan Bapak Kapolri, Brimob harus siap siaga, terlatih, profesional, serta mengedepankan humanisme. Kita harus humanis dengan seluruh masyarakat. Kita punya kekuatan, tetapi kekuatan itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bisa menyakiti masyarakat," tegas Hendra. 

Kapolda: Brimob Harus Humanis saat Mengawal Aksi Masyarakat

Kapolda Banten juga menyoroti tantangan tugas Brimob yang semakin kompleks, terutama dalam pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. 

Menurutnya, personel Brimob yang memiliki fungsi Pengendalian Huru-Hara (PHH) harus mampu menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. 

"Tantangan Brimob saat ini dan ke depan tentu semakin berat. Contohnya ketika kita menerima atau melayani kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Brimob merupakan pasukan yang paling terakhir. Sebetulnya mereka mengembangkan fungsi PHH, tetapi dituntut untuk tetap humanis dalam melayani masyarakat," ungkapnya. 

Ia mengingatkan bahwa pengamanan aksi masyarakat bukan semata-mata persoalan menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap dihormati. 

"Ini menjadi tantangan terberat. Kita harus memberikan pemahaman kepada anggota Brimob bahwa ini adalah jalan yang kita pilih untuk pelayanan kepada masyarakat. Terutama saat menghadapi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum, sebisa mungkin kita hindari tindakan yang dapat menyakiti masyarakat," tambahnya. 

Museum Suyudi Ario Seto, Mengabadikan Jejak Pengabdian Kapolri

Selain penguatan komitmen Brimob yang humanis, peringatan HUT ke-81 ini juga ditandai dengan peresmian Museum Letnan Dua Polisi Suyudi Ario Seto. 

Museum tersebut menyimpan nilai historis perjalanan pengabdian Kapolri yang pada 1995 pernah bertugas di lingkungan Satbrimob Polda Banten dengan pangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda). 

Kapolda Banten menjelaskan, saat pertama kali berdinas di tempat tersebut, Kapolri pernah tinggal di sebuah bangunan sederhana yang hanya memiliki dua kamar kecil dengan fasilitas terbatas, termasuk kesulitan mendapatkan air. 

"Bapak Kapolri kita pada tahun 1995 pernah dinas di sini. Waktu itu pangkatnya Inspektur Dua Polisi atau Ipda. Beliau pertama dinas di sini, diawali di sini. Kita tadi sama-sama melihat ada satu bangunan, di sanalah beliau tinggal. Isinya hanya dua kamar kecil dan air susah pada saat itu, karena memang fasilitasnya masih terbatas dan belum sebagus saat ini," jelas Hendra. 

Menurutnya, keberadaan museum tersebut bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, melainkan juga pengingat bagi seluruh personel tentang pentingnya perjuangan, proses, dan pengabdian dalam perjalanan karier Kepolisian. 

"Di situlah titik balik beliau melakukan pengabdian. Bagaimana beliau merasakan perjuangan dari bawah dan betul-betul merasakan kondisi saat itu. Harapan kita, dengan berdirinya museum ini, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan ataupun puncak karier bukan sekadar sebuah pencapaian, tetapi merupakan amanah tertinggi yang harus kita jaga marwahnya, karena beliau memahami betul bagaimana kondisi di lapangan," tuturnya. 

Dansat Brimob Polda Banten Perkuat Profesionalisme dan Soliditas Personel

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Banten, Kombes Pol. Hadi Saepul Rahman menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri tersebut. 

Momentum hari jadi ini menjadi kesempatan bagi jajaran Satbrimob Polda Banten untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan kemampuan personel, serta menjaga kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. 

Peresmian Museum dan Gedung KBRN juga menjadi bagian dari penguatan sarana serta pelestarian sejarah di lingkungan Satbrimob Polda Banten. 

Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri ini diharapkan semakin memperkokoh semangat pengabdian seluruh personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Dengan mengedepankan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan humanisme, Satbrimob Polda Banten diharapkan terus hadir memberikan rasa aman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (*/red)

Gubernur Andra Soni Apresiasi Peran Brimob dalam Menjaga Keamanan dan Membantu Masyarakat

By On November 14, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni berharap Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob di Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Banten, Kota Serang, Sabtu, 14 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni turut melakukan pemotongan tumpeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri. 

"Kepada seluruh personel Brimob Polda Banten, teruslah menjadi teladan dalam disiplin, keberanian, dan kepedulian. Kedepankan pendekatan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kepercayaan masyarakat adalah kekuatan terbesar Polri," ujar Gubermur Andra Soni. 

Menurutnya, selama 81 tahun pengabdiannya, Korps Brimob telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri. 

Atas pengabdian tersebut, pada 14 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti Yana Utama kepada Korps Brimob. 

"Semboyan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan menunjukkan bahwa pengabdian Brimob tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk kemanusiaan," katanya. 

Andra Soni menilai, tema peringatan tahun ini, "Brimob Bersama Masyarakat", sejalan dengan peran Brimob yang tidak hanya hadir dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. 

Menurutnya, masyarakat Banten telah merasakan kontribusi Brimob, di antaranya melalui pencarian dan pertolongan korban bencana, evakuasi warga, penyediaan dapur lapangan, kegiatan bakti sosial, serta perbaikan sarana umum. 

Peran tersebut dinilai penting mengingat Provinsi Banten memiliki sejumlah objek vital nasional, kawasan industri, pelabuhan, dan bandara internasional. 

Di sisi lain, Banten juga memiliki potensi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. 

"Kesiapsiagaan dan kecepatan Brimob bersama TNI, BPBD, dan relawan adalah jaminan rasa aman bagi lebih dari 12,5 juta penduduk Banten," ujarnya. 

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. 

Ia menyampaikan bahwa ekonomi Banten pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,72 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. 

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,76 persen dan berada pada posisi terendah ketiga secara nasional. 

"Realisasi investasi Banten tahun 2025 mencapai Rp 130,2 triliun, dan realisasi investasi hingga September 2026 telah mencapai Rp 92,9 triliun. Investor datang karena merasa aman," jelasnya. 

Andra Soni juga menyoroti sejumlah agenda yang memerlukan dukungan pengamanan dan kesiapsiagaan bersama, di antaranya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten di Kota Tangerang Selatan yang berlangsung hingga 23 November 2026 dan melibatkan sekitar 6.500 atlet. 

Selain itu, terdapat agenda pengamanan perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan. 

"Saya berharap sinergi Pemprov Banten dengan Polda Banten, khususnya Satuan Brimob, terus diperkuat dalam pengamanan dan penanggulangan bencana," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan menekankan pentingnya peningkatan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kemanusiaan di lingkungan Korps Brimob. 

Ia meminta seluruh personel senantiasa mengedepankan sikap humanis, responsif, dan profesional dalam menjalankan tugas. 

"Sehingga Polri semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Korps Brimob harus terus hadir memberikan rasa aman dan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Banten juga meresmikan dua museum yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. 

Peresmian tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap perjalanan pengabdian Kapolri yang mengawali penugasannya di Korps Brimob Banten.

Menurut Irjen Pol. Hendra, keberadaan museum tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Ini juga sebagai pengingat kepada seluruh anggota, bagaimana kita harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta loyal terhadap perintah pimpinan selama itu positif dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan," jelasnya. 

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Banten, Kombes Pol. Hadi Saepul Rahman mengatakan, 81 tahun pengabdian Korps Brimob merupakan perjalanan panjang yang diwarnai keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurutnya, Korps Brimob terus berkembang menjadi satuan dengan kemampuan dan jangkauan pengabdian yang semakin luas. Perkembangan tersebut perlu diiringi komitmen seluruh personel untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme. 

"Dari sanalah tertanam sebuah jati diri yang tidak pernah berubah bahwa Brimob berasal dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk rakyat," pungkasnya. (Welfendry)

Polsek Kragilan Bersama Tim SAR Lakukan Pencarian Pelajar SMP Tenggelam di Sungai Irigasi, Ditemukan Meninggal

By On November 14, 2026

Personel Polsek Kragilan bersama Tim SAR dan masyarakat melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Irigasi. 

SERANG, KabarXXI.Com – Polsek Kragilan, Polres Serang, bergerak cepat menangani laporan adanya seorang anak laki-laki yang tenggelam di Sungai Irigasi Kampung Tegal Jaya, RT 018/002, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Jumat, 13 November 2026. 

Mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB, personel piket Polsek Kragilan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan area sekitar guna mendukung proses pencarian korban. 

Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui bernama Micolla Saputra, seorang pelajar SMP PGRI Kragilan, warga Kampung Sentul, Desa Sentul. 

Sebelumnya, korban sedang berenang bersama dua orang temannya di sungai irigasi. Namun, korban kemudian tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan air. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Kragilan segera melakukan koordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat setempat untuk melaksanakan pencarian. 

Upaya pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan menyisir area sungai di sekitar lokasi korban dilaporkan tenggelam. 

Setelah dilakukan pencarian selama beberapa jam, pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, korban akhirnya berhasil ditemukan di lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. 

Kapolsek Kragilan, AKP Ilman Robiana mengatakan, sejak menerima laporan, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan unsur terkait agar proses pencarian dapat segera dilaksanakan. 

"Begitu menerima informasi dari masyarakat, personel kami langsung menuju TKP untuk melakukan pengecekan, meminta keterangan saksi, mengamankan lokasi, serta berkoordinasi dengan Tim SAR dan masyarakat dalam upaya pencarian korban. Alhamdulillah, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Sabtu dini hari," ujar AKP Ilman Robiana. 

Kapolsek menjelaskan bahwa setelah korban ditemukan, personel melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka pada tubuh korban. 

Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut dan membuat surat pernyataan menolak dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. 

AKP Ilman juga menyampaikan apresiasi kepada Tim SAR dan masyarakat yang telah bersama-sama membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah membantu proses pencarian. Sinergi antara kepolisian, Tim SAR, dan masyarakat sangat penting dalam penanganan kejadian seperti ini," tambahnya. 

Kapolsek turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya ketika beraktivitas di sekitar sungai dan saluran irigasi. 

"Kami mengingatkan para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa," tutup AKP Ilman Robiana. (*/red)

Viral Pria Berbaju Koko dan Sarung Tergeletak di Pinggir Jalan, Polsek Pontang Pastikan Kondisinya Sudah Membaik

By On November 14, 2026

Personel Polsek Pontang saat mendatangi lokasi dan memastikan kondisi dan keselamatan pria yang viral tergeletak di pinggir jalan. 

SERANG, KabarXXI.Com – Menindaklanjuti beredarnya video seorang pria mengenakan baju koko dan sarung yang tergeletak di pinggir jalan kawasan Lebak Kepuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Polsek Pontang bergerak cepat mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi dan keselamatan pria tersebut. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam, 13 November 2026, melalui program Commander Wish Kapolda Banten, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian (PECak), setelah video kejadian tersebut menjadi perhatian masyarakat di media sosial Instagram. 

Kapolsek Pontang, AKP Muklas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan keterangan yang diperoleh, pria tersebut diketahui bernama Syahroni (24), warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. 

"Saat itu yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Namun, karena merasa sakit dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ia kemudian berhenti dan terbaring di pinggir jalan," jelas AKP Muklas. 

Personel Polsek Pontang yang dipimpin Kapolsek Pontang bersama anggota langsung melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta memastikan kondisi pria tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum petugas tiba di lokasi, Syahroni telah dibawa oleh warga yang melintas ke Puskesmas Pontang untuk mendapatkan pemeriksaan medis. 

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari pihak Puskesmas, yang bersangkutan mengalami vertigo. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis, kondisinya berangsur membaik dan sudah diperbolehkan pulang," tambahnya. 

Syahroni kemudian dijemput oleh rekannya dan kembali ke rumah. Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana maupun kerugian materiil dan korban jiwa. 

AKP Muklas mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu membawa Syahroni ke fasilitas kesehatan. 

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran personel Kepolisian melalui program PECak merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan respons cepat terhadap setiap informasi dan kejadian yang berkembang di tengah masyarakat. 

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kepolisian melalui layanan Call Center 110 apabila menemukan kejadian yang membutuhkan bantuan kepolisian. Kepedulian dan respons cepat bersama antara masyarakat dan Polri sangat penting untuk menjaga keselamatan serta keamanan lingkungan," tutup AKP Muklas. (*/red)

Terima 28 Laporan Penyalahgunaan BBM, Kapolda Sumbar Perintahkan Kapolres Pantau SPBU

By On November 14, 2026

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari. 

PADANG, KabarXXI.Com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 28 Laporan Polisi (LP) terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumbar. 

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari mengatakan, penanganan dugaan penyalahgunaan BBM menjadi salah satu perhatian Kepolisian, terutama setelah terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa waktu lalu. 

Antrean tersebut tidak hanya dipadati kendaraan kecil, tetapi juga kendaraan berukuran besar. Kondisi itu sempat membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi kesulitan mendapatkan BBM karena harus mengantre lebih lama. 

"Saat BBM langka kemarin, saya perintahkan seluruh Kapolres jajaran saya. Saya perintahkan langsung ke SPBU. Saya suruh video call agar Kapolresnya turun dan bisa cek lokasi, dan saya cek kontrol langsung video call," ujar Jawari kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026. 

Selain Kapolres, sejumlah Direktur di lingkungan Polda Sumbar juga diperintahkan turun ke lapangan. 

Antrean panjang di SPBU menjadi persoalan karena berdampak langsung terhadap masyarakat. 

Salah satu kondisi yang disoroti Kepolisian adalah banyaknya kendaraan besar yang mengantre untuk mendapatkan BBM. 

Jawari mengatakan, situasi tersebut sempat terjadi ketika persoalan distribusi BBM mencuat beberapa waktu lalu. 

"Pembatasan-pembatasan di lapangan, mobil-mobil besar itu kan mengantre semua di SPBU, sehingga kendaraan-kendaraan kecil cukup terdampak. Itu terjadi kemarin. Saat itu saya sudah perintahkan jajaran saya untuk menindak itu dan saya sudah komunikasi dengan Pertamina," tuturnya. 

Terkait ketersediaan BBM, Jawari menyebut, Polda Sumbar telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan di wilayah tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, stok BBM di Sumbar masih mencukupi. 

"Dijawab Pertamina, Insya Allah tidak (langka). Cukup," ujarnya. 

Polda Sumbar menjadikan laporan masyarakat dan hasil pengawasan di lapangan sebagai dasar penanganan dugaan penyalahgunaan BBM. 

"Kalau terkait penyalahgunaan BBM, sementara kami menindak laporan. Terkait penyalahgunaan BBM itu ada 28 laporan polisi," pungkasnya. (*/red)

Pemilik Lapak di Serang Bantah soal Aktivitas Dugaan Penyelewengan BBM Solar Subsidi

By On November 14, 2026

SERANG, KabarXXI.Com -- Terkait tudingan adanya aktivitas penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, pemilik lapak membantah tudingan tersebut. 

Wawan Gogon sebagai pemilik lapak yang berlokasi di kampung Kemeranggen Taman Baru, Kecamatan Kramat Watu, Kota Serang, Banten, itu membantah soal aktivitas di lapaknya seperti yang diberitan di beberapa media online. 

"Dugaan dalam pemberitaan bahwa di lapak saya ada kegiatan perkeliruan BBM Solar itu tidak benar. Karena lapak saya ini sudah lama tidak ada kegiatan. Jadi itu terkesan tendensius, tanpa konfirmasi terlebih dahulu, nama saya ditulis dalam isi berita tersebut," ujar Wawan Gogon. 

"Nomor telepon saya kan teman-teman wartawan sudah banyak yang tau. Alangkah baiknya saya yang namanya akan ditulis di dalam berita seyogyanya saya dikonfirmasi terlebih dahulu, agar pemberitaannya tidak salah atau fitnah," imbuhnya. (*/red)

Gelar Aksi Green Policing, Kapolresta Sidoarjo Ajak Pelajar Jadi Pelopor Pelestarian Lingkungan

By On November 14, 2026

Kapolresta Sidoarjo, AKBP Bobby Adimas Condroputra saat kegiatan penanaman pohon di lingkungan SMAN 1 Sidoarjo, Jumat, 13 November 2026. 

SIDOARJO, KabarXXI.Com - Kapolresta Sidoarjo, AKBP Bobby Adimas Condroputra mengajak generasi muda untuk ikut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. 

Hal itu disampaikan AKBP Bobby Adimas Condroputra saat kegiatan penanaman pohon di lingkungan SMAN 1 Sidoarjo, Jumat, 13 November 2026. 

Kegiatan penghijauan ini merupakan bagian dari dukungan Polresta Sidoarjo terhadap program Kapolri, yakni Green Policing. 

Program tersebut menjadi salah satu upaya Polri untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

AKBP Bobby mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada kalangan pelajar. 

Sebab, kata dia, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di masa mendatang. 

Dia mengatakan, penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap alam sekaligus upaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan. 

"Melalui program Green Policing ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Jadilah pelopor penghijauan dan tumbuhkan kepedulian terhadap alam sejak dini," ujar AKBP Bobby kepada wartawan, Jumat, 13 November 2026. 

Dia berharap, para pelajar SMAN 1 Sidoarjo dapat menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan. 

Hal itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menjaga kebersihan sekolah, merawat tanaman, mengurangi sampah, hingga menerapkan perilaku ramah lingkungan di rumah dan masyarakat. 

Melalui kegiatan tersebut, Polresta Sidoarjo berharap semangat Green Policing semakin berkembang di kalangan generasi muda. 

"Dengan demikian, kesadaran menjaga lingkungan dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama demi mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan," pungkasnya. (*/red)

Pria di Mojokerto Ditangkap Polisi gegara Modifikasi Tangki Mobil untuk Beli Solar Subsidi

By On November 14, 2026

Pelaku penyelewangan solar subsidi saat dihadirkan dalam Konferensi Pers di Mapolres Mojokerto, Jumat, 13 November 2026. 

MOJOKERTO, KabarXXI.Com – Seorang pria berinisial S (67), warga Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, ditangkap Polisi karena diduga menyelewengkan solar subsidi untuk dijual kembali. Dia ditangkap pada akhir Oktober 2026. 

Kapolres Mojokerto, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya mengecek pasokan solar subsidi di wilayah Kabupaten Mojokerto. 

"Akhir-akhir ini sering terjadi kelangkaan-kelangkaan BBM. Kami dari Kepolisian langsung bergerak untuk mengecek apakah ada penyalahgunaan dalam distribusi BBM di Kabupaten Mojokerto,” kata Kapolres saat Konferensi Pers di Mapolres Mojokerto, Jumat, 13 November 2026. 

Dari hasil pengecekan tersebut, Polisi menangkap S yang diduga membeli solar subsidi menggunakan mobil Isuzu Panther LS bernomor polisi S 1675 PQ. 

Kendaraan itu telah dimodifikasi dengan tangki bahan bakar tambahan yang mampu menampung lebih dari 50 liter BBM. 

Tangki tambahan tersebut berada di bagasi belakang mobil dan terhubung dengan saluran pengisian bahan bakar utama kendaraan. 

Setelah tangki terisi, solar subsidi yang dibeli kemudian ditimbun di rumah Suhardi. 

Solar tersebut selanjutnya dijual kepada petani berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar peralatan pertanian.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Bobby Wirawan mengatakan, tersangka S membeli solar subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Mojokerto dengan menggunakan kendaraan yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi. 

Dalam sehari, pelaku bisa membeli solar subsidi hingga 50 liter. 

”Yang bersangkutan itu beli (solar subsidi) di SPBU itu Rp 6.800, perliternya dijual Rp 10 ribu,” ujarnya. 

Tersangka S tidak hanya membeli solar di satu SPBU. Ia berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya dengan menggunakan satu barcode yang telah terdaftar di Pertamina. 

"Satu barcode saja. Jadi bolak balik dia. (Penjualannya) tergantung dari pesanan. Dijual ke petani yang memerlukan bahan bakar untuk tractor,” ujar Bobby. 

Menurut Bobby, Suhardi telah menjalankan bisnis tersebut selama sekitar 21 bulan, sejak 2025. Selama periode itu, keuntungan yang diperoleh Suhardi ditaksir mencapai Rp 84,6 juta. 

Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan tersebut mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Suhardi terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun. (*/red)

Perkuat Kolaborasi Kamtibmas, Kapolda Jatim Silaturahmi ke Pengurus LDII

By On November 14, 2026

Kapolda Jatim Irjen Dekananto silaturahmi dengan pengurus LDII. (Dok. Istimewa) 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jatim. 

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas hubungan baik dan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Polda Jatim dengan LDII. 

Kunjungan pada Rabu, 11 November 2026 itu menjadi bagian dari upaya Polda Jatim mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Kapolda berharap komunikasi dan kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan semangat program "Polisi Bersama Masyarakat", yang mengedepankan kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. 

Kapolda Jatim juga mengajak jajaran LDII untuk terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. 

Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya komunikasi dan pertukaran informasi antara masyarakat dan kepolisian sebagai bagian dari upaya deteksi dini serta pencegahan potensi gangguan Kamtibmas. 

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jatim, Moch. Amrodji Konawi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Kapolda Jatim beserta rombongan. 

Ia menyebut, kunjungan tersebut sebagai suatu kehormatan bagi keluarga besar LDII Jatim sekaligus momentum untuk semakin mempererat hubungan baik dengan Kepolisian. 

"Kami DPW LDII Jatim berkomitmen untuk mendukung berbagai program Polda Jatim, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis," tuturnya. (*/red)

Gerindra Dorong Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran Dipercepat

By On November 14, 2026

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan, partainya menginginkan proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berlangsung cepat dan kondusif. 

Menurutnya, pengisian jabatan Wapres tidak boleh berlangsung terlalu lama meskipun konstitusi memberikan waktu hingga 60 hari kepada MPR untuk mendapatkan pengganti Gibran. 

"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas Fraksi MPR, kita semua pinginnya, istilahnya, berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan, ya," kata Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. 

Habiburokhman mengatakan, percepatan pengisian jabatan Wapres diperlukan karena Presiden Prabowo membutuhkan pembagian tugas dalam menjalankan pemerintahan. 

Menurutnya, Prabowo juga memiliki banyak agenda internasional dan nasional sehingga jabatan Wapres diharapkan segera terisi. 

"Beliau juga berbagi tugas itu dengan Pak Gibran kemarin, ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh Pak Gibran ya, pergi ke daerah-daerah, beberapa daerah dan lain sebagainya," ujarnya. 

Oleh karena itu, MPR akan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon Wapres dalam waktu 14 hari setelah surat permintaan disampaikan. 

Menurut Habiburokhman, MPR akan mengirimkan surat tersebut setelah menggelar rapat gabungan pada Jumat siang ini. 

"Kalau hari ini dikirim dalam waktu 14 hari dari hari ini sudah ada dua nama yang diajukan," kata dia. 

Setelah menerima dua nama tersebut, MPR akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari 34 anggota MPR.

Tim itu bertugas memeriksa persyaratan dan kelengkapan administrasi kedua calon sebelum pemilihan melalui sidang paripurna MPR. 

Terkait waktu pelantikan pengganti Gibran, kata Habiburokhman, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo. 

"Kalau enggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke China, segala macam itu, mungkin perlu disesuaikan,” pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Gibran menyerahkan surat berhenti dari jabatan Wapres kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. 

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat tersebut. 

Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan, Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya dalam pertemuan bersama pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit. 

Muzani menyebut, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan. 

Konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk mendapatkan Wapres definitif pengganti Gibran. 

Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres setelah menerima surat permintaan dari MPR. (*/red)

Wapres Pengganti Gibran Diharapkan Dilantik Sebelum Akhir Desember 2026

By On November 14, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa peluang Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilantik sebelum batas waktu 60 hari. 

Menurutnya, pemerintah menargetkan proses pengisian kekosongan kursi Wapres dapat rampung sebelum akhir Desember 2026. 

"60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini," ujar Yusril kepada wartawan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 November 2026. 

Yusril mengatakan, proses pengisian jabatan Wapres bisa saja lebih cepat dari ketentuan waktu yang diatur dalam konstitusi maupun tata tertib MPR. Ia menekankan 60 hari merupakan batas maksimal. 

"Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya. Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya. 

Yusril menjelaskan, ketentuan waktu 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR. 

Tenggat tersebut, kata dia, merupakan batas maksimal. Artinya, Presiden bisa mengusulkan sebelum 14 hari. 

"Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi Presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa MPR bahwa terjadi kekosongan Wakil Presiden dan Presiden diminta untuk menyerahkan dua nama kepada MPR itu diberi tegang waktu selama 14 hari, tadi juga dipahami bahwa 14 hari itu adalah selama-lamanya 14 hari," tuturnya. 

"Jadi kapan saja dalam tegang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," imbuhnya. 

Diketahui, posisi Wapres kini kosong usai Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR. 

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru. (*/red)

AHY Pastikan Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

By On November 14, 2026

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Partai Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti dari jabatannya sebagai Wapres Republik Indonesia (RI). 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. 

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY saat Konferensi Pers, di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat, 13 November 2026. 

Menurutnya, sikap tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar dia. 

AHY mengatakan, sikap Partai Demokrat tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui panggilan video pada Jumat pagi. 

Selain itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. 

Diketahui sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden setelah mengirim surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi, 12 November 2026. 

Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan, MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut dan menentukan langkah selanjutnya. 

Menurutnya, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran. 

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On November 14, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *