Berita Terbaru

Pertemuan Puncak Trump-Xi, Upaya Menyulap Jurang Jadi Jembatan

By On Mei 17, 2026

Pertemuan Presiden AS, Donald Trump dengan Presiden China, Xi Jinping di Beijing. 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing pada 14-15 Mei 2026, berlangsung pada saat kondisi dunia sedang kritis. 

Di tengah lanskap global yang carut-marut oleh perang Iran dan blokade Selat Hormuz, pertemuan ini menyerupai sidang "Dewan Direktur Dunia". 

Ketika dua pemimpin dengan kekuatan ekonomi terbesar di planet ini duduk bersama di Balai Besar Rakyat, mereka tidak hanya sedang membicarakan tarif dagang, tapi juga sedang merancang arsitektur baru tatanan dunia yang semakin transaksional. 

Beijing memberikan sambutan luar biasa megah, sebuah "diplomasi karpet merah" yang dirancang khusus untuk membuai ego seorang Donald Trump. 

Namun, di balik dentuman meriam penyambutan, terdapat kalkulasi “dingin” tentang bagaimana mencegah keruntuhan ekonomi global akibat disrupsi energi belakangan ini. 

Krisis Hormuz yang bermula pada Februari 2026, setelah Operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel menjadi hantu yang membayangi setiap jabat tangan di Beijing. 

Bagi China, penutupan urat nadi energi dunia oleh Iran adalah ancaman eksistensial terhadap pertumbuhan domestiknya. 

Bagi Trump, lonjakan harga minyak yang memicu inflasi hingga 3,8 persen di Amerika Serikat adalah beban politik yang sangat berat menjelang pemilihan umum paruh waktu. 

Inilah yang memaksa kedua seteru ini untuk sejenak mengesampingkan permusuhan ideologis dan beralih ke meja negosiasi. 

Dengan kata lain, ketidakpastian global telah menciptakan titik temu pragmatis yang tidak terelakkan antara kedua pihak. 

Trump datang dengan membawa rombongan yang lebih mirip delegasi korporat papan atas daripada staf diplomatik tradisional. 

Kehadiran Elon Musk dan Jensen Huang dari Nvidia di dalam Air Force One mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa diplomasi Amerika Serikat di bawah Trump tetaplah "diplomasi bisnis". 

Trump ingin menunjukkan kepada konstituennya bahwa ia adalah negosiator ulung yang mampu membuka pintu pasar China yang selama ini terkunci rapat. 

Sebaliknya, Xi Jinping menggunakan momen ini untuk memproyeksikan China sebagai kekuatan dunia yang stabil dan bertanggung jawab, kontras dengan persepsi volatilitas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

Namun, di balik optimisme yang dicitrakan lewat senyum dan pernyataan "sahabat baik", jurang perbedaan antara Washington dan Beijing tetaplah dalam. 

KTT ini merupakan upaya stabilisasi taktis, jeda di tengah kompetisi panjang yang melelahkan. 

Karena itu, keberhasilan KTT Beijing tidak bisa lagi diukur dari kemegahan jamuan makan malam di Kota Terlarang, tapi dari sejauh mana mekanisme baru yang dibentuk mampu meredam gesekan-gesekan di masa depan. 

Dan dunia sedang menyaksikan lahirnya normalitas baru yang kompetitif, tapi terkendali, di mana setiap kesepakatan adalah hasil dari barter kepentingan yang sangat kental di antara kedua pihak. 

Latar belakang paling krusial yang mempercepat pertemuan ini adalah kegagalan sistem keamanan energi di Timur Tengah. 

Perang Iran 2026 telah mengubah Selat Hormuz menjadi zona kematian bagi perdagangan energi global. 

Ketika Iran merespons serangan Amerika Serikat dengan menanam ranjau laut dan menyerang kapal-kapal tanker, harga minyak Brent melonjak hingga 126 dolar per barel. 

Fenomena ini menghantam jantung ekonomi China yang sangat bergantung pada impor minyak mentah, sekaligus menggerus daya beli warga Amerika Serikat. 

Artinya, KTT Beijing secara fundamental adalah respons terhadap kegawatdaruratan energi ini. 

Amerika Serikat menginginkan China menggunakan pengaruh ekonominya yang besar terhadap Teheran untuk memaksa Iran membuka kembali navigasi secara penuh. 

Sebagai pembeli terbesar minyak Iran, Beijing memegang kunci yang memang tidak dimiliki Washington. 

Trump secara eksplisit meminta Xi Jinping untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam krisis ini. 

Namun, China memiliki posisi tawarnya sendiri. Beijing hanya akan menekan Iran jika Washington bersedia memberikan relaksasi terhadap sanksi-sanksi ekonomi yang selama ini menghambat entitas bisnis China. 

Tarik-ulur ini menunjukkan bahwa krisis regional di Timur Tengah kini telah sepenuhnya menjadi instrumen dalam negosiasi bilateral G2. 

Salah satu perkembangan signifikan yang disepakati secara prinsip dalam pertemuan ini adalah komitmen kedua negara untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi aliran energi bebas. 

Menariknya, Xi Jinping menyatakan minat China untuk meningkatkan pembelian minyak dari Amerika Serikat. 

Langkah ini adalah strategi ganda, di satu sisi untuk mengurangi defisit perdagangan yang selalu dikeluhkan Trump, dan di sisi lain untuk mendiversifikasi sumber energi China agar tidak lagi terlalu bergantung pada jalur Hormuz yang rawan konflik. 

Kesepakatan ini mencerminkan pergeseran peta energi global di mana Amerika Serikat mulai memosisikan diri sebagai penjamin pasokan alternatif bagi China. 

Meskipun demikian, isu Iran tetap menjadi ladang ranjau. Amerika Serikat menuntut China untuk mendukung pelucutan senjata nuklir Iran secara total dan permanen. China setuju bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, tetapi menolak metode "tekanan sepihak" yang dianggap Beijing hanya akan memperburuk situasi. 

Perbedaan taktis ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan tujuan untuk stabilitas, metode yang digunakan kedua negara tetap saling bertentangan. 

China menginginkan stabilitas melalui mediasi multilateral yang melibatkan aktor regional seperti Pakistan, sementara Amerika Serikat lebih percaya pada kekuatan deterensi militer dan sanksi ekonomi maksimal. 

Sisi paling konkret dari KTT Beijing adalah upaya untuk menginstitusikan hubungan dagang melalui pembentukan Board of Trade dan Board of Investment. 

Langkah ini merupakan bentuk pengakuan bahwa perang dagang gaya lama sudah tidak lagi efisien bagi kedua belah pihak. 

Dengan adanya dewan ini, sengketa perdagangan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme teknokratis ketimbang melalui ancaman tarif secara mendadak. 

Trump ingin memastikan bahwa China benar-benar merealisasikan janji pembelian produk pertanian dan pesawat Boeing, sementara China ingin mendapatkan jaminan bahwa investasi mereka di sektor-sektor non-sensitif di Amerika Serikat tidak akan diganggu oleh alasan keamanan nasional yang kabur. 

Pun kehadiran Jensen Huang, CEO Nvidia, menjadi simbol dari pertempuran paling kritis di abad ini, yakni kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor. 

Nvidia sedang berada di bawah tekanan besar karena kontrol ekspor Amerika Serikat yang melarang penjualan chip canggih ke China. 

Di Beijing, Trump secara pragmatis melihat bahwa pelarangan total hanya akan merugikan perusahaan-perusahaan teknologi terbesar Amerika Serikat. 

China, di sisi lain, sangat membutuhkan teknologi tersebut untuk mempertahankan momentum inovasi domestiknya. 

Meskipun belum ada kesepakatan final mengenai pelonggaran ekspor chip, pembentukan dialog keamanan AI yang disepakati dalam KTT ini adalah langkah awal untuk mengelola persaingan teknologi agar tidak berujung pada pemutusan hubungan (decoupling) secara total. 

Kepentingan utama China dalam pertemuan ini adalah untuk mendapatkan prediktabilitas. 

Xi Jinping ingin memastikan bahwa ekonomi China yang sedang melambat tidak lagi diguncang oleh kenaikan tarif yang bersifat reaktif dari Washington. 

China bersedia membuka akses pasar lebih luas bagi produk Amerika Serikat, mulai dari daging sapi hingga jasa keuangan, asalkan Amerika Serikat memberikan kepastian mengenai aturan main perdagangan jangka panjang. 

Bagi Xi, stabilitas eksternal sangat diperlukan untuk fokus pada reformasi struktural di dalam negeri. 

Inilah alasan mengapa China memberikan sambutan luar biasa kepada delegasi bisnis Amerika Serikat, guna meyakinkan para CEO bahwa China tetap menjadi destinasi investasi yang menguntungkan. 

Di sisi lain, kepentingan utama Trump adalah mencetak kemenangan simbolis dan materiil yang bisa dipasarkan di dalam negeri. 

Dengan mengamankan pembelian besar-besaran di sektor pertanian dan energi, Trump dapat mengklaim bahwa ia telah berhasil menyeimbangkan neraca perdagangan. 

Selain itu, isu fentanyl tetap menjadi tuntutan kritis Amerika Serikat. Trump menuntut China untuk melakukan tindakan keras terhadap ekspor bahan kimia prekursor fentanyl yang telah menjadi krisis kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. 

Kesediaan China untuk bekerja sama dalam isu ini digunakan sebagai alat tawar untuk mendapatkan pelonggaran di sektor teknologi, menciptakan pola negosiasi "nyawa manusia ditukar dengan chip canggih". 

Meskipun banyak kemajuan dicapai di bidang ekonomi dan energi, isu Taiwan tetap menjadi titik api yang paling sulit dipadamkan. 

Dalam pertemuan tertutup, Xi Jinping memberikan peringatan keras bahwa Taiwan adalah "masalah paling penting" dan "garis merah" yang tidak boleh dilanggar. 

China merasa terancam oleh paket penjualan senjata senilai 11 miliar dolar AS yang baru-baru ini disetujui oleh pemerintahan Trump. 

Bagi Beijing, dukungan militer Amerika Serikat terhadap Taiwan adalah provokasi yang dapat memicu konflik terbuka. 

Xi secara terbuka menyatakan bahwa jika isu Taiwan salah dikelola, seluruh stabilitas hubungan bilateral akan runtuh, bahkan bisa memicu tabrakan militer yang destruktif. 

Tanggapan Trump terhadap isu Taiwan menunjukkan gaya diplomasinya yang unik. 

Di satu sisi, ia terus memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan, tapi di sisi lain, ia cenderung menghindari retorika ideologis yang tajam demi menjaga kelancaran kesepakatan dagang. 

China berharap Trump akan bergeser dari kebijakan "mengakui" (acknowledge) menjadi "menolak" (oppose) kemerdekaan Taiwan. 

Namun, Amerika Serikat kemungkinan besar akan tetap mempertahankan "ambiguitas strategis" yang selama ini menjadi landasan kebijakannya. 

Ketidakcocokan mendasar dalam isu kedaulatan ini menunjukkan bahwa perdamaian antara kedua adidaya ini hanyalah perdamaian yang masih sangat rapuh. 

Persaingan di Laut China Selatan dan dukungan China terhadap mesin perang Rusia juga menjadi isu sensitif yang sulit ditemukan titik temunya. 

Amerika Serikat melihat aktivitas militer China di kawasan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi. 

Sementara China melihat kehadiran militer Amerika Serikat sebagai bentuk pengepungan. 

Meskipun kedua pemimpin sepakat untuk menjaga saluran komunikasi militer tetap terbuka guna mencegah insiden yang tidak disengaja, ketidakpercayaan strategis antara kedua pihak masih sangat dalam. 

KTT Beijing hanya mampu mengelola gejala dari persaingan ini, bukan menyelesaikan akar permasalahannya. 

Pendeknya, hasil dari pertemuan puncak di Beijing ini adalah sebuah "Gencatan Senjata Besar" yang didorong oleh kebutuhan ekonomi masing-masing pihak. 

Dunia kini memasuki era di mana dua kekuatan utama tidak lagi berusaha untuk saling mengalahkan secara total, tapi belajar untuk hidup bersama dalam kompetisi yang diatur sedemikian rupa. 

Keberhasilan mekanisme Board of Trade dan Board of Investment dalam beberapa bulan ke depan, akan menjadi ujian apakah stabilitas yang dicapai di Beijing hanyalah fatamorgana atau merupakan fondasi riil bagi tatanan dunia baru. 

Bagi masyarakat internasional, jaminan bahwa kedua raksasa ini masih bisa duduk di satu meja dan bernegosiasi di tengah krisis energi adalah kabar baik yang memberikan sedikit ruang bernapas bagi ekonomi global yang faktanya memang sedang terengah-engah.

Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik. 

Sumber: kompas.com

Gubernur Andra Soni Sebut 695 Koperasi Merah Putih di Banten Sudah Operasional

By On Mei 17, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 KDMP secara online di Gerai KDMP Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 16 Mei 2026.  

TANGERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyampaikan, sebanyak 695 Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten sudah operasional danmenjadi bagian dari 1.061 Koperasi Merah Putih yang diresmikan operasionalnya oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

"Sebanyak 155 gerai Koperasi Merah Putih telah selesai dibangun pada tahun 2026,” ujar Andra Soni saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara online di Gerai Koperasi Desa Merah Putih Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 16 Mei 2026. 

“Sebanyak 727 gerai Koperasi Merah Putih masih dalam proses,” imbuhhnya. 

Andra Soni optimis Koperasi Merah Putih mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

"Koperasi Merah Putih juga diharapkan senantiasa terus meningkatkan jumlah desa maju dan desa mandiri di Provinsi Banten," ujarnya. 

Andra Soni juga menyampaikan apresiasi gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ciakar yang telah selesai dibangun. KDMP Ciakar memiliki 560 orang anggota. 

“Gerai Koperasi Desa Merah Putih Ciakar dibangun di atas lahan 1.000 meter per segi. Memiliki unit usaha sembako dengan modal Rp 250 juta,” ujarnya. 

“Sudah memiliki klinik dan gerai apotek. Memiliki pergudangan yang dilengkapi alat transportasi dua sepeda motor roda tiga dan satu truk,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menyampaikan terima kasih atas penunjukan KDMP Ciakar sebagai lokasi peresmian operasional Koperasi Merah Putih tingkat Provinsi Banten. 

Maesyal mengungkapkan, dari 274 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang, sebanyak 250 Koperasi Merah Putih telah operasional. 

"Yang belum operasional, kendala terkait pasokan sembako dan pengurus belum optimal,” ucapnya. 

Diketahui, peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 

“Hari ini adalah hari yang penting, tonggak bersejarah, peresmian operasionalisasi 1.061 lebih Koperasi Merah Putih,” ucapnya. 

Prabowo mengungkapkan, secara fisik mulai dari gedung, sistem, barang, petugas, hingga unsur logistik ada semua. 

"Kita mendirikan dari konsep hingga wujud kurang dari satu tahun. Dari November 2025, dalam tujuh bulan bisa operasional 1.061,” ujarnya. 

"Ini prestasi bangsa Indonesia,” tegasnya. 

Melalui Koperasi Merah Putih, Prabowo optimis pertumbuhan akan nyata dan maju. 

"Tiap desa/kelurahan punya kekuatan sendiri,” ucapnya. 

Prabowo meyakini, Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis berdampak pada rantai pasok dan perputaran ekonomi di perdesaan. 

Dia memberikan hitungan dengan harga per porsi MBG sekitar Rp 15 ribu untuk tiga ribu penerima manfaat, perputaran uang untuk MBG bisa mencapai Rp 45 juta. 

Pada Agustus 2026, Prabowo menargetkan sebanyak 30 ribu Koperasi Merah Putih sudah operasional. (*/red)

27 KDMP Sudah Dibangun, Bupati Serang Lakukan Inventarisir Lahan

By On Mei 17, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah hadiri peresmian operasionalisasi 1.061 KDMP serentak se-Indonesia melalui zoom meeting yang dipusatkan di KDMP Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. 

SERANG, KabarXXI.Com - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Sabtu, 16 Mei 2026. 

Prabowo menyebut, peresmian hari ini sebagai tonggak bersejarah. 

Menurutnya, KDMP/KKMP lengkap memiliki gedung, gudang, sistem, barang, hingga unsur-unsur transportasi-logistik. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," kata Presiden sebelum menekan tombol peresmian. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah turut hadir melalui zoom meeting yang di pusatkan di KDMP Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, bersama Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang. 

Turut hadir, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Serang Maksum, Sekretaris Daerah (Sekda) Zaldi Dhuhana, Kepala Diskoumperindag Adang Rahmat, Kepala DPMD Rudy Suhartanto, dan Plt Kepala BPKAD Agus Firdaus. 

"Alhamdulillah hari ini kita baru saja mendengarkan Bapak Presiden dalam rangka peluncuran operasi gerai KDMP khusus di Kabupaten Nganjuk, umumnya bagi koperasi desa yang sudah berdiri," kata Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang, Kolonel Arm. Oke Kristiyanto. 

Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah menyebut, untuk di Kabupaten Serang, dari 326 desa di 29 kecamatan yang baru selesai dibangun 100 persen ada 27 KDMP, 134 di antaranya belum memiliki lahan. 

"Sisanya kita masih terus menyisir, kita masih terus memetakan sehingga tiap desa kita inginkan semuanya harus ada KDMP," ujarnya.

Adapun untuk upaya desa yang belum memiliki lahan untuk dibangun gerai KDMP, Ratu Zakiyah kembali memastikan bahwa pihaknya akan terus menyisir, menginventarisir kemungkinan ada lahan-lahan yang bisa  digunakan di desa-desa yang saat ini belum memiliki lahan. 

"Jadi kita terus memetakan mulai dari kemarin, sehingga kemudian nanti setiap desa kita menginginkan harus ada KDMP," ujarnya. 

Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, kata Ratu Zakiyah, KDMP merupakan program yang sangat luar biasa, dalam rangka memberikan keadilan bagi warga desa. 

"Tentunya untuk meningkatkan juga pertumbuhan warga di desa-desa," ucapnya. 

Sedangkan untuk waktu mulai beroperasinya KDMP, kata Ratu Zakiyah, akan melakukan koordinasi kembali bersama Kementerian Koperasi sebagai tindak lanjut diluncurkannya saat ini. 

"Kita tunggu informasi dari Kementerian Koperasi. Karena saat ini Kementerian Koperasi sedang mengadakan rekrutmen manager koperasi desa dan kelurahan merah putih. Setelah itu, mungkin nanti kita baru bisa tindaklanjuti lagi," tuturnya. 

Sebagai bentuk dukungan, Ratu Zakiyah mendorong para guru madrasah di Kabupaten Serang untuk menjadi Anggota Kopdes Merah Putih di desanya masing-masing. 

Menurutnya, program KDMP harus didukung bersama-sama, karena semakin banyak anggota koperasi maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

"Masyarakat pasti akan semakin sejahtera, atau semakin baik perputaran koperasi di wilayah itu. Maka tadi saya sampaikan ke guru madrasah untuk bersama-sama menjadi anggota KDMP, sehingga nanti pertumbuhan ekonominya akan meningkat di desa itu," tuturnya. 

Dandim 0602/Serang, Kolonel Arm. Oke Kristiyanto menambahkan, saat ini pihaknya sudah membangun sebanyak 121 KDMP. 

"Kita disini membantu percepatan untuk pembangunan lahan-lahan yang sudah disiapkan oleh Pemda," ujarnya. (*/red) 

Kuras Uang Rp 139 Juta, Dua Pelaku Ganjal ATM Pakai Tusuk Gigi di Serang Ditangkap Polisi

By On Mei 17, 2026

Dua spesialis ganjal kartu ATM berhasil diringkus Tim Resmob Satreskrim Polres Serang. 

SERANG, KabarXXI.Com - Usai menguras uang tabungan nasabah bank BCA hingga Rp 139 juta, dua spesialis ganjal kartu ATM berhasil diringkus Tim Resmob Satreskrim Polres Serang. 

Kedua pelaku, yaitu AA (30), dan HE (42), warga Dusun Johar Baru, Desa Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. 

Kedua pelaku ditangkap saat hendak kembali menjalankan aksinya di depan Indomaret Jalan Raya PLP Curug, Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis sore, 14 Mei 2026. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus pencurian dengan modus ganjal kartu ATM tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban bernama PS (32), warga Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. 

“Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang kehilangan uang tabungan sebesar Rp 139 juta setelah menjadi korban pencurian dengan modus ganjal kartu ATM,” kata Kapolres didampingi Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, Sabtu, 16 Mei 2026. 

Kapolres menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada 15 April 2026 ketika korban hendak mengambil uang di mesin ATM yang berada di dalam minimarket tidak jauh dari rumahnya. 

Saat melakukan transaksi, kartu ATM milik korban tiba-tiba tertelan mesin dan tidak bisa keluar kembali. Dalam kondisi panik, korban kemudian didatangi seseorang yang berdiri di belakangnya dan mengaku membantu. 

“Pelaku kemudian mengarahkan korban untuk menekan salah satu tombol serta memasukkan PIN ATM. Namun kartu tetap tidak keluar sehingga korban akhirnya pulang,” terang Andri Kurniawan. 

Setelah tiba di rumah, korban baru menyadari uang tabungannya di rekening bank sebesar Rp 139 juta telah raib dikuras pelaku. Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Serang. 

Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, Tim Resmob Satreskrim yang dipimpin Ipda Athallah Thoriq dan Aipda Sutrisno akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku. Keduanya kemudian diamankan saat akan kembali beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang. 

“Para pelaku diamankan pada saat akan melakukan aksinya di depan Indomaret Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang,” ujar Kapolres. 

Setelah berhasil mengamankan kedua tersangka, petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan barang bawaan pelaku. 

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah alat yang diduga akan digunakan untuk menjalankan aksi pencurian dengan modus ganjal ATM. 

“Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian dengan modus ganjal kartu ATM,” tuturnya. 

Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengakui telah melakukan aksi pencurian dengan modus ganjal ATM di sejumlah wilayah, termasuk di wilayah hukum Polres Serang. 

Dari hasil interogasi diketahui kedua pelaku merupakan spesialis ganjal kartu ATM yang sudah puluhan kali beraksi. 

Tercatat, mereka telah melakukan aksi serupa di 15 lokasi di wilayah hukum Polres Serang dan 10 lokasi di wilayah Tangerang. 

“Dari pengakuan tersangka, masih ada satu pelaku lainnya yang saat ini masih berada di luar dan dalam pengejaran petugas,” tegas Kapolres. 

Barang bukti yang berhasil diamankan, di antaranya satu unit sepeda motor PCX yang digunakan sebagai sarana, 50 kartu ATM, dua gergaji besi, tujuh potongan tusuk gigi, serta dua bungkus tusuk gigi yang digunakan sebagai alat pengganjal kartu ATM. (*/red)

Optimalkan Ekonomi Desa, Bupati Tangerang Hadiri Peresmian Serentak Koperasi Desa Merah Putih

By On Mei 17, 2026

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri peresmian serentak 1.061 KDKMP.  

TANGERANG, KabarXXI.Com - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri peresmian serentak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), dan diikuti secara virtual dari KDKMP Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 16 Mei 2026. 

Dalam sambutannya, Bupati Moch. Maesyal Rasyid menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak ketiga dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. 

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita harus menggandeng CSR dan pihak ketiga. Alhamdulillah, di Kabupaten Tangerang sebanyak 246 desa dan 28 kelurahan telah mendapatkan dukungan CSR dengan total nilai mencapai Rp27,4 miliar,” ujar Maesyal Rasyid. 

Ia menjelaskan, dari total 274 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, sebanyak 250 KDKMP telah beroperasi secara penuh meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki. 

“Masih ada 24 koperasi yang saat ini dalam proses pembinaan intensif oleh Dinas Koperasi. Kami targetkan dalam waktu dekat seluruhnya sudah dapat berjalan mandiri,” tambahnya. 

Terkait kendala operasional yang dihadapi KDKMP, Bupati Maesyal juga meminta dukungan instansi vertikal guna menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok bagi koperasi desa. 

“Ada beberapa kendala terkait pasokan sembako dari distributor. Kami memohon bantuan Bulog dan Pertamina agar dapat mempercepat dukungan sehingga operasional koperasi di desa-desa tidak terhambat,” ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengapresiasi capaian Kabupaten Tangerang dalam pengembangan Koperasi Merah Putih. 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari bawah yaitu dari tingkat desa. 

“Hingga tahun 2026, sekitar 695 Koperasi Merah Putih telah beroperasi di Provinsi Banten. Koperasi ini merupakan instrumen penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” ujar Andra Soni. 

Ia juga menyampaikan, Kabupaten Tangerang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun provinsi. 

“Ekonomi desa harus bergerak. BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih harus mampu memutar roda perekonomian masyarakat dari bawah sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah hingga nasional,” pungkasnya. 

Usai mengikuti peresmian virtual, Bupati Tangerang bersama jajaran meninjau langsung fasilitas KDKMP Desa Ciakar yang telah dilengkapi gudang, klinik, apotek, armada truk, serta kendaraan roda tiga untuk mendukung distribusi logistik desa. 

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyebut peresmian serentak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tonggak bersejarah dalam penguatan ekonomi kerakyatan. 

“Peristiwa ini hari yang penting, tonggak bersejarah,” ujar Prabowo dalam siaran virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan. 

Presiden menilai, peresmian kali ini juga menjadi momentum penting karena koperasi yang diresmikan telah memiliki kesiapan operasional yang lengkap, mulai dari gedung hingga sarana pendukung lainnya. 

“Secara fisik gedungnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur logistiknya ada, ada truk dan kendaraan roda tiga. Saya kira hari ini cukup penting,” ungkapnya. 

Ia juga menjelaskan, awalnya pemerintah menargetkan peresmian sebanyak 1.300 KDKMP. Namun, setelah dilakukan evaluasi kesiapan, diputuskan sebanyak 1.061 koperasi yang diresmikan secara serentak. 

“Saya bilang cukup seribu saja. Kemudian Dirut Agrinas Palma ingat, saya ini suka angka delapan. Kalau begitu 1.061 saja. Saya kira itu semacam semangat saja,” ujar Prabowo. 

Menurut Presiden, keberhasilan mengoperasikan ribuan koperasi desa dalam waktu kurang dari satu tahun merupakan capaian besar yang menjadi fondasi penguatan ekonomi nasional berbasis desa. (Reno)

Petugas Gabungan Polres Serang Gelar Operasi Penyekatan Truk ODOL Muat Tanah Urugan

By On Mei 16, 2026

Petugas gabungan Polres Serang melaksanakan operasi penyekatan truk ODOL muatan tanah dan pasir, Jumat malam, 15 Mei 2026. 

SERANG, KabarXXI.ComPetugas gabungan yang terdiri dari Personil Polsek Jawilan, Satlantas Polres Serang, Sat Samapta Polres Serang, Pol PP Kabupaten Serang serta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi dan Kabupaten Serang melaksanakan operasi penyekatan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) muatan tanah dan pasir, Jumat malam, 15 Mei 2026. 

Kegiatan penyekatan ini dipusatkan di depan CV ARU, Kp. Cibodas Timur, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, mulai pukul 21.00 WIB. 

Kapolsek Jawilan, AKP Erwan Nurwandi mengatakan, operasi penyekatan itu merupakan upaya responsif terhadap operasional truk sumbu tiga yang kerap melintas dan dikeluhkan warga. 

Erwan menyebut, selama pelaksanaan giat dari pagi hingga malam hari, petugas gabungan berhasil menghentikan dan menindak sebanyak 11 unit mobil sumbu tiga. 

"Kami melakukan penyekatan dan penindakan tegas berupa teguran hingga tindakan langsung terhadap 11 unit truk muatan tanah urugan dan pasir yang melintas, sesuai dengan jam operasional yang berlaku," ujarnya. 

Dalam operasi ini, kekuatan personil gabungan diturunkan untuk memastikan kelancaran kegiatan, terdiri dari empat anggota Polsek Jawilan, dua anggota Sat Lantas Polres Serang, dua anggota Sat Samapta, dua anggota Pol PP dan empat anggota Dishub. 

Hingga berita ini dibuat, giat penyekatan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. 

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan akibat truk muatan berat di wilayah Jawilan. (*/red)

Warga Kragilan Kembali Resah Usai Percobaan Pembobolan Rumah Terjadi Jelang Subuh

By On Mei 15, 2026

Aksi percobaan pencurian kembali terjadi di Perumahan Puri Pratama Cisait RW 05, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan. 

KRAGILAN, KabarXXI.ComAksi percobaan pencurian kembali terjadi di Perumahan Puri Pratama Cisait RW 05, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Jumat, 15 Mei, 2026, sekitar pukul 04.50 WIB.

Peristiwa tersebut membuat warga kembali resah lantaran kasus serupa disebut bukan kali pertama terjadi di lingkungan perumahan tersebut. 

Seorang warga RT 05/RW 05 Blok A1B nyaris menjadi korban setelah terduga pelaku mencoba membobol gerbang rumah saat situasi lingkungan masih sepi menjelang waktu Subuh. 

Korban menuturkan, kejadian pertama kali diketahui istrinya yang mendengar suara mencurigakan dari arah pagar rumah. 

“Awalnya terdengar bunyi klotrek-klotrek dari gerbang. Padahal posisi gerbang sudah digembok dan dikunci,” ujarnya. 

Merasa curiga, korban kemudian mengintip dari jendela rumah. Saat itu terlihat tangan seseorang masuk melalui sela-sela pagar dan mencoba membuka gembok gerbang rumah. 

“Setelah ketahuan, pelaku langsung melarikan diri,” katanya. 

Warga menduga pelaku berjumlah dua orang dan menggunakan satu unit sepeda motor. Setelah diperiksa, kondisi gembok rumah diketahui sudah mengalami kerusakan akibat percobaan pembobolan tersebut. 

Rekaman CCTV lingkungan juga memperlihatkan satu sepeda motor melintas di kawasan perumahan sekitar pukul 04.32 WIB saat suasana masih gelap dan lengang. 

Kejadian itu kembali memicu keluhan warga terkait sistem keamanan lingkungan RW 05. Sejumlah warga meminta patroli keamanan diperketat agar aksi serupa tidak terus berulang. 

“Warga berharap ada langkah nyata untuk meningkatkan keamanan lingkungan supaya masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar salah seorang warga. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengurus lingkungan terkait evaluasi sistem keamanan di wilayah RW 05 Perumahan Puri Pratama Cisait. (*/red)

Buka SMI KOMDA Banten Cup II, Gubernur Andra Soni Sebut Disiplin Jadi Kunci Atlet Raih Prestasi

By On Mei 15, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat membuka Kejuaraan Pencak Silat Championship 2026 SMI KOMDA Banten Cup II, di Gedung Graha Pancasila, Kabupaten Pandeglang, Kamis, 14 Mei 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, pentingnya menanamkan semangat pantang menyerah untuk terus bangkit dan berjuangan dalam mencapai tujuan terbaik, juga perlu diikuti dengan kedisiplinan. 

Hal itu disampaikan Andra Soni saat membuka Kejuaraan Pencak Silat Championship 2026 Satria Muda Indonesia (SMI) KOMDA Banten Cup II, di Gedung Graha Pancasila, Kabupaten Pandeglang, Kamis, 14 Mei 2026. 

“Kalau jatuh, bangkit..Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Itu yang selalu dipesankan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus berjuang,” ujar Andra Soni. 

Andra Soni juga mengatakan, pencak silat bukan sekadar olahraga maupun ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, sportif, dan memiliki semangat juang tinggi. 

“Turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, serta melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang sarat dengan nilai-nilai luhur seperti disiplin, keberanian, pengendalian diri, dan rasa hormat,” ujarnya. 

Andra Soni mengaku bangga melihat kedisiplinan para peserta selama proses pembukaan dan pertandingan berlangsung. 

Menurutnya, disiplin merupakan salah satu kunci untuk mengejar ketertinggalan dan memperbaiki kelemahan. 

“Salah satu cara kita untuk mengejar ketertinggalan, salah satu cara untuk menutupi kekurangan, salah satu cara untuk mempertipis kelemahan, itu adalah dengan disiplin,” ujarnya. 

Andra Soni juga mengingatkan para atlet agar tidak mudah menyerah ketika mengalami kekalahan. Sebab, hasil yang baik tidak pernah mengkhianati proses latihan yang dilakukan secara tekun dan konsisten. 

“Kalau tidak pernah latihan, tidak mungkin juara,” ucapnya. 

Andra Soni juga menyampaikan apresiasi kepada Satria Muda Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kejuaraan tersebut. 

Ia menuturkan, SMI merupakan salah satu perguruan pencak silat yang memiliki sejarah panjang dan telah aktif sejak 1986. Bahkan pendiri SMI merupakan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

“Pendekar itu kesatria, sportif, dan pejuang. Gak ada hasil yang bisa kita capai tanpa perjuangan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Perguruan Pencak Silat SMI KOMDA Provinsi Banten, Habibi Haliburton berharap, kejuaraan tersebut dapat menjadi agenda tahunan sekaligus ajang melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Provinsi Banten. 

“Semoga ini menjadi event tahunan kami. Bulan Juni nanti ada kejurnas, jadi pemenang ini akan kita bawa atas nama SMI KOMDA Banten untuk dapat mengharumkan nama Provinsi Banten di kejuaraan nasional,” ujarnya. 

Habibi mengatakan, para pemenang akan dipersiapkan melalui pemusatan latihan untuk menghadapi Kejuaraan Nasional SMI yang akan digelar di Sentul, Bogor pada bulan Juni 2026. 

“Setelah kita data, nanti kita kumpulkan dalam pemusatan pelatihan Provinsi Banten dan kita siapkan untuk menghadapi kejuaraan nasional SMI di Sentul, Bogor,” ujarnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Harian DPP Perguruan Pencak Silat SMI, Erizal Chaniago meminta kepada juri dan wasit selama pertandingan dapat menjujung tinggi sportivitas dan tidak berpihak kepada salah satu peserta. 

"Saya harap dengan peetandingan ini dapat menunjukan Banten sebagai gudangnya atlet pencak silat, selamat bertanding jaga kesehatan dan sportivitas," pungkasnya. 

Sebagai informasi, Kejuaraan Pencak Silat Championship 2026 Satria Muda Indonesia (SMI) KOMDA Banten Cup II diikuti 343 peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum KONI Provinsi Banten Agus Rasyid, Perwakilan IPSI Banten, Pengirus SMI KOMDA Banten, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Akhmad Syaukani, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Ali Hanafiah, serta tamu undangan lainnya. (*/red)

Polda Jatim Bongkar Modus Sindikat SIM Card Ilegal

By On Mei 15, 2026

Polda Jatim bongkar sindikat SIM card ilegal. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap modus sindikat penerbitan dan pemalsuan SIM card ilegal yang digunakan untuk berbagai kejahatan digital, mulai dari scamming hingga pembuatan akun buzzer. 

Dirressiber Polda Jatim, Bimo Ariyanto, mengatakan, salah satu tersangka berinisial DBS berperan membuat website khusus bernama Fastbit yang menyediakan layanan kode OTP (one time password) dari data pribadi orang lain. 

"Selaku pemilik dan pembuat website Fastbit sejak bulan September 2025 telah membuat kode OTP untuk beberapa aplikasi di antaranya WhatsApp, Instagram, Telegram, Shopee, dan beberapa media sosial lainnya," ujar Bimo kepada wartawan, Selasa, 11 Mei 2026. 

Menurutnya, layanan tersebut disalahgunakan secara sadar oleh tersangka untuk mendukung berbagai tindak kejahatan siber. 

"Yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan seperti scamming, phishing, judi online, pencucian uang, pinjol ilegal, SIM swap, dan pembuatan akun buzzer," ujarnya. 

Saat melaksanakan aksinya, kata Bimo, DBS menggunakan sarana modem pool dan kartu SIM yang terdaftar data orang lain. 

Serta program modem pool manager untuk selanjutnya dijual melalui website Fastbit dengan harga bervariasi antara Rp 500 sampai Rp 8.000 per OTP. 

"Dengan keuntungan (yang diperoleh DBS) secara keseluruhan sekitar Rp 400 juta," imbuhnya. 

Bimo menyebut, untuk keseluruhan keuntungan total sejak September 2025, para DBS dan dua tersangka lain telah meraup keuntungan hingga Rp 1,2 miliar. Hal tersebut hanya bermodal penerbitan kartu SIM dengan OTP orang lain. 

"Mendapat keuntungan Rp 1,2 miliar dari penerbitan kartu SIM yang menggunakan kode OTP orang lain," tuturnya. 

Dia juga menegaskan, DBS dan dua rekannya kerap dan sengaja menyalahgunakan kode OTP untuk dijual. Meski mengetahui OTP itu milik NIK orang lain. 

"Kemungkinan besar bisa dipastikan inilah yang cikal bakal digunakan oleh para pelaku phishing, scamming, dan lain-lain. Artinya, mereka hanya membeli kode OTP. Jadi para pelaku ini membeli kepada pihak mereka itu tanpa mendapatkan fisik kartu SIM-nya," jelasnya. 

Dengan begitu, kata Bimo, layanan yang diberikan oleh DBS lewat Fastbit dan mendapat OTP, lalu warga tang tak bertanggungjawab bisa leluasa dan langsung mengakses media sosial, seperti mengaktifkan WA dan sebagainya. 

Diketahui sebelumnya, sindikat penerbitan kartu SIM ilegal yang memanfaatkan data pribadi milik orang lain dibongkar Ditressiber Polda Jatim. 

Tiga tersangka diamankan dari Bali dan Kalimantan Selatan, setelah Polisi mengendus praktik registrasi SIM card menggunakan NIK hasil curian dari marketplace. 

Dari pengungkapan itu, Polisi menyita puluhan ribu kartu SIM siap edar, modem pool, laptop, hingga perangkat komputer yang digunakan untuk memproduksi dan menjual kode OTP berbasis data ilegal. 

Para pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar. (*/red)

Dinkes Surabaya Ungkap Dugaan Penyebab Keracunan MBG dari SPPG Tembok Dukuh

By On Mei 15, 2026

Dinkes Kota Surabaya ungkap SPPG Bubutan Tembok Dukuh belum mengantongi SLHS. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mengungkapkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bubutan Tembok Dukuh belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

SPPG tersebut sebelumnya membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan 200 siswa keracunan, pada Senin, 11 Mei 2026. 

“Satu hal yang penting SPPG itu kan harus ada SLHS-nya. Nah, itu yang dia belum dapat sampai sekarang,” ujar Kepala Dinkes Surabaya, Billy Daniel Messakh, Kamis, 14 Mei 2026. 

Padahal, kata Billy, SLHS yang menjadi syarat penting dalam pengelolaan MBG sebelum SPPG beroperasi. 

Ia juga menjelaskan, para siswa diduga keracunan makanan lantaran proses melunakkan daging dari kondisi beku (thawing), hanya diletakkan dalam ember dan area yang kotor. 

"Jadi waktu mengelolanya dagingnya masih beku, lalu defrost (dicairkan) langsung disiram pakai air, tapi dapurnya tidak ada plastik yang untuk menyekat,” jelasnya. 

Idealnya, kata dia, proses pencairan daging dari kondisi beku membutuhkan waktu sekitar dua jam dan ditempatkan di wadah bersih yang dialiri air. 

"Jadi dari beku menjadi layak untuk dipotong. Nah itu, itu dugaan kita, di situlah terkontaminasi,” ucapnya. 

Selain itu, ia juga menemukan dapur yang tidak memakai perangkap serangga di area pengelolaan bahan-bahan mentah sehingga rawan serangga seperti lalat dapat masuk dan menghinggapi makanan. 

"Dugaan kita baru seperti itu, kita tidak menuduh, tapi dugaannya baru seperti itu. Nanti kita tetap menunggu hasil lab,” ujarnya. 

Saat ini, kata dia, sampel makanan masih diperiksa guna mengetahui penyebab pasti keracunan makanan tersebut. 

Hasil lab sendiri diperkirakan akan selesai antara lima sampai tujuh hari sejak ditemukannya kasus keracunan MBG pada Senin lalu. (*/red)

Ratusan Ribu Anak Terpapar Judi Online, Komdigi Perkuat Pengawasan

By On Mei 14, 2026

Menkomdigi, Meutya Hafid. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia (RI), Meutya Hafid menyampaikan, pihaknya akan terus gencar memblokir situs dan konten judi online. 

"Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul," ujar Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol-Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, dikutip dari keterangan persnya, Kamis, 14 Mei 2026. 

Meutya menekankan perlu kerja sama lintas sektor yang lebih kuat untuk memberantas judol di Indonesia. 

Ia menyebut, Kementerian Komdigi membutuhkan dukungan dari Polri, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan seluruh platform digital untuk meemrangi judi online. 

Meutya menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. 

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya telah meminta platform Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk bertanggung jawab lebih besar dengan menurunkan konten tersebut. 

"Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Meutya mengungkapkan bahwa hampir 200 ribu anak-anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol) di medsos, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun. 

Menurutnya, angka tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa akan bahayanya media digital. 

"Judi online bukan sekadar hiburan digital, melainkan ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak," ujarya. 

Dia juga mengatakan, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga juga menjadi sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online. 

"Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini. Tolak judol, jaga keluarga, selamatkan masa depan anak," tutupnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Pemutaran Film 'Pesta Babi'

By On Mei 14, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (Nobar) film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. 

Hal ini menyusul adanya pembubaran nobar 'Pesta Babi' di beberapa daerah yang menurutnya disebabkan persoalan administrasi. 

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, Nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, berjalan tanpa halangan apa pun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Mei 2026. 

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. 

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujarnya. 

Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. 

Yusril menganggap wajar adanya kritik tersebut. 

"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' tampak bersifat provokatif," ujarnya. 

Meski demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilainya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. 

Ia menambahkan, Pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. 

"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," tuturnya. 

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," imbuhnya. 

Terkait proyek di Papua Selatan, kata Yusril, pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. 

Proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional. 

"Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," pungkasnya. 

Yusril menjelaskan, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Meski begitu, kata Yusril, Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan. 

"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya. 

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah 'Pesta Babi' dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia mendorong adanya penjelasan rinci terkait makna judul tersebut. 

"Istilah 'Pesta Babi' memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut," ujarnya. 

Yusril menegaskan, keterbukaan tidak hanya dituntut dari Pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk karya film. 

"Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," kata Yusril. 

Yusril kembali menekankan, Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. 

Ia menegaskan, pemerintah tak pernah melarang pemutaran film tersebut. 

"Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu," tutupnya. (*/red)

Nadiem, Harvard, Tuntutan 18 Tahun, dan Birokrasi yang Tak Ia Pahami

By On Mei 14, 2026

Mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. 

Oleh: Mudhofir Abdullah 

Nadiem Anwar Makarim, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 809,5 miliar dan Rp 4,87 triliun—total mendekati Rp 5,7 triliun (Kompas.com, 13/5/2026). 

Tuntutan ini menyentak karena Nadiem berkali-kali menyatakan tidak bersalah. Sementara fakta-fakta persidangan, menurut dia, justru tidak menjadi basis dari surat tuntutan setebal 1.597 halaman itu. 

Ia memakai analogi “mobil biru”: bukti persidangan menunjukkan mobil berwarna biru, tapi Jaksa tetap menyebutnya merah, seakan hanya menyalin-tempel dakwaan awal. 

Kasus pengadaan 1,2 juta unit Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2020–2022 ini, berlapis dimensi, yakni hukum, politik, etika kepemimpinan, hingga benturan budaya korporasi dengan birokrasi. 

Pemimpin muda lulusan Harvard yang dahulu dielu-elukan sebagai simbol keberhasilan anak muda Indonesia tampak runtuh seketika, dengan persepsi publik terbelah antara Nadiem sebagai korban dan sebagai pahlawan yang tersandung. 

Penyesalannya bukan tentang bergabung dengan pemerintah. 

“Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah,” ujarnya usai sidang tuntutan (Kompas.com, 13/5/2026). 

Yang ia sesali adalah setelah pengabdian sepuluh tahun, balasannya berupa tuntutan yang ia rasakan lebih berat daripada pembunuh atau teroris. 

Ia menyebut perasaannya bukan menyesal, melainkan “patah hati” kepada negara. 

Pengakuan introspektifnya pun jujur: ia kurang memahami budaya birokrasi, kurang “sowan” kepada tokoh politik, terlalu banyak membawa profesional muda dari luar sistem sehingga memicu gesekan internal, dan gaya komunikasinya kurang santun. 

Kesadaran ini datang terlambat. Menjadi Menteri rupanya bukan hanya urusan profesional, melainkan ranah politik yang menuntut pikiran dan sikap berbeda. 

Pada titik inilah pengakuannya berbobot. Ia tidak meragukan niatnya, tetapi mempertanyakan caranya. Dan dalam politik, cara seringkali menentukan nasib, bahkan ketika niat sudah lurus. 

Bangunan Quid Pro Quo dan Bantahan dari Google

Inti kerumitan kasus terletak pada konstruksi quid pro quo yang dibangun Jaksa. 

Penuntut Umum berargumen Nadiem mengatur kontrak Chromebook agar Google menanamkan investasi senilai 786,99 juta dollar AS ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), induk Gojek yang ia dirikan. 

Dari skema ini, Nadiem disebut menerima Rp 809,59 miliar melalui PT Gojek Indonesia, sementara kerugian negara Rp 2,1 triliun bersumber dari kemahalan harga Chromebook (Rp 1,56 triliun) dan pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar, terutama di daerah 3T (Tribunnews, 16/12/2025). 

Logikanya sederhana, yakni pertukaran. Google diuntungkan kontrak, Nadiem diuntungkan investasi. 

Jaksa bahkan membaca Permendikbud Nomor 11/2020—yang secara tekstual mengatur pengadaan laptop berbasis Windows—sebagai siasat samaran untuk pada akhirnya mengarahkan pengadaan ke Chrome OS (Suara.com, 11/5/2026). 

Bila narasi ini diterima utuh, kerangka pikirnya rapi, yaitu ada motif, ada perangkat regulasi, ada aliran dana, ada penerima manfaat. 

Namun, konstruksi ini menghadapi bantahan tegas dari “lawan transaksi” yang dituduhkan. 

Google Indonesia menyatakan investasi mereka di entitas terkait Gojek berlangsung 2017–2021, dengan sebagian besar dilakukan sebelum Nadiem menjabat menteri pada Oktober 2019 (Tempo, 11/1/2026). 

"Investasi pada entitas terkait Gojek ini tidak memiliki hubungan apa pun” dengan kerja sama produk Google dan Kementerian Pendidikan, tegas perusahaan itu. 

Mantan Presiden Google Asia Pasifik Scott Beaumont, dalam kesaksian daring di Pengadilan Tipikor, menegaskan tidak ada koneksi antara investasi tersebut dengan pembicaraan apa pun dengan Kementerian Pendidikan (Tribunnews, 20/4/2026). 

Nadiem menambahkan investasi Google pasca-ia menjabat hanyalah upaya menghindari dilusi saham karena banyak investor lain masuk pada ronde yang sama, praktik yang lazim di dunia ventura. 

Soal kekayaan Rp 4,87 triliun, Nadiem mengklarifikasi bahwa itu adalah nilai sahamnya di GoTo saat IPO 2022, kekayaan kertas yang sudah ia laporkan dalam SPT pajak tahunan, bukan uang tunai hasil korupsi (Merdeka, 13/5/2026). 

Adapun Rp 809 miliar, menurut pembelaannya, merupakan transaksi korporasi utang-piutang antar dua anak perusahaan Gojek yang tidak mengalir ke kantong pribadinya. 

Jika bantahan ini bertahan di muka hakim, premis utama tuntutan menjadi rapuh, yakni tidak ada quid yang ditukar dengan quo, sebab pemberi dana menolak adanya pertukaran, dan penerima yang dituduh tak benar-benar menerima. 

Antara Generasi yang Rapuh dan Terobosan yang Tertunda

Di luar pasal hukum, kasus Nadiem berbobot simbolik. Ia mewakili generasi muda yang masuk ke pusat kekuasaan dengan modal kompetensi global, bukan jejaring politik konvensional. 

Ketika simbol itu kini berdiri sebagai pesakitan, pesannya menjalar luas. Bagi sebagian publik, inilah pelajaran tentang “kekuasaan yang menggoda”: sehebat apa pun rekam jejak korporasi, birokrasi negara punya logika sendiri yang dapat menjebak para pemain baru yang meremehkannya. 

Bagi sebagian lain, kasus ini peringatan tentang bahaya menggantungkan reformasi pada figur-figur cemerlang tanpa pengawalan politik yang memadai. 

Sebab tanpa proteksi sistemik, terobosan apa pun rentan diadili belakangan, ketika konstelasi kekuasaan sudah berubah. 

Namun, ada pembacaan ketiga yang tak boleh diabaikan. Jika fakta persidangan, termasuk bantahan Google, kesaksian mantan eksekutifnya, dan klarifikasi sifat transaksi korporasi, memang diabaikan dalam tuntutan, kasus ini berisiko menjadi antiklimaks yang merusak. 

Antiklimaks dalam arti, sebuah terobosan digitalisasi pendidikan yang seharusnya dievaluasi secara administratif justru dikriminalisasi tanpa basis material yang kokoh. 

Dampaknya bukan hanya pada Nadiem, melainkan pada selera anak-anak muda berbakat untuk masuk ke pemerintahan. 

Pesan implisitnya brutal, lebih aman mengelola startup daripada melayani negara, sebab pasar memberi imbalan atas kegagalan eksperimen, sementara birokrasi menghukumnya. 

Nadiem sendiri menyebut kasus mantan konsultannya, Ibrahim Arief (yang divonis empat tahun penjara sehari sebelum tuntutannya dibacakan) sebagai “sinyal bahaya” bagi profesional yang ingin mengabdi. 

Lalu, apa ujung dari kasus ini? Bila Majelis Hakim mengikuti narasi Jaksa secara penuh, Nadiem akan menjadi monumen kehati-hatian, tanda bahwa pemimpin muda lulusan kampus elite pun rapuh di hadapan kompleksitas politik-birokrasi yang tidak ia pahami. 

Namun bila fakta persidangan memenangkan pembelaan dan tuntutan terbukti tidak proporsional, kasus ini justru bisa menjadi titik balik, yaitu pengingat bahwa transformasi kemajuan bangsa menuntut keberanian melindungi terobosan, bukan menghukumnya dengan vonis triliunan rupiah. 

Pertanyaan yang menggantung kini bukan lagi sekadar bersalah atau tidak, melainkan: jika negara begitu mudah merontokkan figur yang dulu ia ciptakan sendiri sebagai simbol harapan, siapa generasi muda berikutnya yang akan berani datang—dan dengan biaya berapa kita bersedia membayar absennya mereka? 

Penulis adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta. 

Sumber: kompas.com

Duduk Perkara Jaksa Tuntut Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun ke Nadiem Makarim

By On Mei 14, 2026

Mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dituntut 18 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). 

Nilai uang pengganti tersebut disebut jauh melebihi kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perdana perkara ini. 

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Jaksa menyebut, angka Rp 5,6 triliun berasal dari penempatan uang sebesar Rp 809.597.125.000 dan peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) senilai Rp 4.871.469.603.758. 

Jaksa menjelaskan, angka Rp 809.597.125.000 merujuk pada aliran dana yang masuk ke PT Gojek Indonesia dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAP) yang dinilai merupakan perusahaan milik Nadiem. 

Jaksa mengatakan, Nadiem memperoleh keuntungan ekonomis dari konflik kepentingannya sebagai Menteri sekaligus pemegang saham PT AKAP terkait investasi Google Asia Pacific. 

“Maka transaksi uang masuk ke perusahaan milik terdakwa sebesar Rp 809.597.125.000 adalah transaksi yang sengaja disamarkan dan tidak ada tujuan bisnis yang jelas sehingga itu bagian untuk menyamarkan keuntungan atau memperkaya terdakwa dari aksi korporasi yang ada di PT AKAP,” ujar Jaksa, Rabu, 13 Mei 2026. 

Sementara itu, nilai Rp 4.871.469.603.758 dinilai Jaksa sebagai peningkatan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya sebagai Menteri. Nilai tersebut didasarkan pada LHKPN tahun 2022. 

JPU menduga lonjakan harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook periode 2020–2022. 

“Bahwa kenaikan harta kekayaan terdakwa Rp 4.871.469.603.758 diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi kaitan dengan pengadaan digitalisasi Chromebook tahun 2020 sampai dengan 2022, yang merupakan bagian skema korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam hal kebijakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim memilih ChromeOS milik Google sebagai bentuk konflik kepentingan atau conflict of interest,” tutur Jaksa. 

Jaksa juga menilai, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak atas nama Nadiem meski tidak tercantum dalam surat dakwaan. 

Menurut Jaksa, hal tersebut telah terungkap dalam fakta persidangan. 

Selain itu, Jaksa menilai, selama persidangan Nadiem gagal membuktikan bahwa harta kekayaannya yang meningkat berasal dari sumber yang sah. 

Nadiem juga dinilai tidak jujur dalam menjelaskan penghasilan sah yang diterimanya selama menjabat sebagai Menteri. 

"Akan tetapi dalam persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, tetapi juga tidak mau secara jujur menjelaskan penghasilan yang sah dari gaji yang terdakwa terima saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Jaksa. (*/red)

PERWAST Kritik Tata Kelola Anggaran Media di Banten, Soroti Nasib Pers Lokal

By On Mei 14, 2026

Foto ilustrasi. 
SERANG, KabarXXI.ComPolemik alokasi anggaran iklan dan advertorial di lingkungan Diskominfo SP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 terus menuai sorotan. 

Selain dugaan ketidaksesuaian klasifikasi pengadaan pada sejumlah paket kategori UMKK, kritik kini datang dari kalangan organisasi wartawan di Kabupaten Serang. 

Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Mansar menilai, perusahaan pers tidak seharusnya dipandang layaknya pelaku usaha mikro biasa dalam skema pengadaan publikasi pemerintah. 

Menurutnya, mayoritas media telah berbadan hukum, memiliki struktur perusahaan resmi, serta menjalankan fungsi jurnalistik yang melekat dengan kepentingan publik dan pengawasan sosial. 

“Media itu bukan UMKM dalam pengertian umum. Kami punya PT, berbadan hukum, ada tanggung jawab jurnalistik dan kode etik. Jadi jangan diposisikan hanya sebagai objek proyek Advertorial,” ujar Mansar kepada wartawan, Rabu, 13 Mei 2026. 

Ia mengatakan, keberadaan media lokal memiliki peran penting dalam menyuarakan persoalan daerah, mengawasi kebijakan publik, hingga menjaga arus informasi di tingkat regional. Karena itu, distribusi anggaran publikasi pemerintah dinilai perlu dilakukan secara proporsional dan transparan. 

“Kalau anggaran hanya berputar di kelompok tertentu, sementara media lokal kesulitan bertahan, tentu ini menjadi perhatian serius. Pemerintah harus melihat pers sebagai bagian dari demokrasi daerah,” katanya. 

Diketahui sebelumnya, sorotan terhadap anggaran publikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencuat setelah data pengadaan kerja sama media tahun 2026 menunjukkan total alokasi mencapai sekitar Rp 5,4 miliar yang tersebar kepada 26 perusahaan media dan penyedia jasa publikasi. 

Berdasarkan data pengadaan yang beredar, terdapat dugaan delapan paket pekerjaan kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dimenangkan oleh perusahaan berstatus non-UMKK. 

Jika temuan tersebut terbukti, kondisi itu dinilai berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa, PP Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur prioritas paket tertentu bagi pelaku usaha kecil. 

Data yang beredar juga menunjukkan dominasi sejumlah perusahaan media besar dalam penyerapan anggaran publikasi pemerintah daerah. 

Wahana Raya Televisi atau Banten TV tercatat menjadi penerima terbesar dengan nilai sekitar Rp 1,35 miliar dari empat paket pekerjaan berbeda. 

Selain itu, sejumlah perusahaan media nasional disebut turut menerima alokasi anggaran publikasi, di antaranya Kompas TV, Tempo, Antara, Detik, GarudaTV, hingga Beritasatu. 

Mansar menilai, pemerintah daerah perlu membuka secara jelas mekanisme penentuan penerima kerja sama media agar tidak menimbulkan persepsi ketimpangan di kalangan perusahaan pers lokal. 

“Media lokal ini yang setiap hari mengangkat isu daerah, sosial, hingga pelayanan publik. Jangan sampai keberadaannya justru tersisih di daerah sendiri,” tegasnya. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Diskominfo SP Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan paket UMKK yang dimenangkan perusahaan non-UMKK maupun mekanisme distribusi anggaran publikasi tahun 2026 tersebut. 

Redaksi masih berupaya meminta penjelasan resmi terkait klasifikasi paket dan penentuan penerima kerja sama media di lingkungan pemerintah daerah itu. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *