Berita Terbaru

Terperangkap dalam Perayaan Kemerdekaan Membosankan

By On Agustus 17, 2026

Perayaan 17 Agustus, lomba balap karung (ilustrasi). 

Oleh: Ija Suntana 

Semangat sebagian masyarakat untuk mengikuti perayaan kemerdekaan tampak tidak lagi seantusias dahulu. 

Apakah itu penanda bahwa rasa cinta masyarakat pada negara menurun? Belum tentu demikian. 

Bisa jadi masyarakat bukan kehilangan cinta kepada Indonesia, melainkan mulai bosan dengan pola perayaan yang itu-itu saja. 

Dari tahun ke tahun, acara yang ditampilkan hampir tidak berubah: tarik tambang, balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, dan beberapa lomba tradisional lainnya. 

Semua itu tentu memiliki nilai kebersamaan dan sejarah tersendiri. Tidak ada yang salah dengan mempertahankannya. 

Namun, masalah muncul ketika seluruh energi perayaan kemerdekaan hanya berputar pada kegiatan sama tanpa inovasi yang berarti. 

Saat ini, generasi muda hidup di zaman berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi, kreativitas digital, kecerdasan buatan, dan berbagai bentuk interaksi sosial yang jauh lebih dinamis. 

Ketika perayaan kemerdekaan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, maka yang muncul adalah kejenuhan. 

Bukan karena mereka tidak mencintai Indonesia, melainkan karena cara merayakan Indonesia tidak lagi mampu menghadirkan pengalaman baru dan mengesankan. 

Sebagian besar masyarakat mungkin tidak mengetahui secara pasti mengapa balap karung atau panjat pinang menjadi simbol perayaan kemerdekaan. 

Bahkan, tidak sedikit yang mengira bahwa lomba-lomba tersebut merupakan bagian resmi dari sejarah perjuangan bangsa. 

Padahal, berbagai bentuk perlombaan itu berkembang sebagai ekspresi kegembiraan rakyat setelah Indonesia merdeka, bukan sebagai simbol utama kemerdekaan itu sendiri. 

Artinya, perlombaan tersebut hanyalah salah satu cara merayakan kemerdekaan, bukan satu-satunya cara harus dipertahankan selamanya. 

Sudah saatnya bangsa ini mulai memikirkan alternatif perayaan lebih relevan dan bermakna. 

Misalnya, lomba inovasi teknologi untuk pelajar, festival ide bisnis bagi generasi muda, atau gerakan nasional membersihkan sungai. 

Termasuk kegiatan memberikan penghargaan sederhana kepada guru mengaji, petugas kebersihan, kader kesehatan, penjaga keamanan, atau warga yang berjasa. 

Banyak pahlawan sosial yang bekerja diam-diam tanpa pernah mendapat penghargaan. 

Bukankah kemerdekaan juga berarti kemampuan bangsa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik? 

Jika demikian, maka merayakan kemerdekaan melalui kreativitas, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat menjadi sangat masuk akal. 

Perayaan dengan cara-cara itu dapat menjadi bentuk penghormatan yang lebih substansial terhadap perjuangan para pendiri bangsa. 

Kemerdekaan tidak hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan. 

Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menjaga tradisi sekaligus berani berinovasi. 

Tarik tambang, balap karung, dan panjat pinang tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya perayaan rakyat. 

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam anggapan bahwa kemerdekaan hanya bisa dirayakan melalui cara-cara tersebut. 

Indonesia telah berubah, masyarakat telah berubah, dan tantangan zaman pun telah berubah. 

Maka, cara kita merayakan kemerdekaan juga perlu berkembang. Kemerdekaan adalah simbol kebebasan, termasuk kebebasan untuk menemukan cara-cara baru mengekspresikan cinta kepada bangsa. 

Karena itu, jika hari ini sebagian masyarakat terlihat kurang antusias mengikuti perayaan kemerdekaan, jangan terburu-buru menuduh mereka kurang nasionalis. 

Mungkin saja mereka membutuhkan adalah pengalaman baru yang membuat mereka kembali merasakan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. 

Sebab, nasionalisme yang hidup bukanlah nasionalisme dipaksa oleh kebiasaan, melainkan tumbuh dari keterlibatan, makna, dan harapan akan masa depan bangsa. 

Ditafsirkan secara Politik

Bisa saja ada tafsir politik dari kekurangan antusiasme perayaan kemerdekaan. 

Sebagian orang buru-buru menafsirkan, rakyat sedang tidak mendukung penguasa. Padahal, bisa jadi persoalannya sederhana, yaitu rakyat sedang jenuh. 

Kata Georg Simmel, sosiolog Jerman, (1903), sesuatu yang terus-menerus diulang akan mengalami blasé attitude, yaitu kondisi ketika orang tidak lagi merasakan gairah terhadap hal yang sebenarnya tetap bernilai. 

Kita harus membedakan antara kebosanan dan perlawanan. Orang bisa sangat mencintai negaranya, tetapi tetap jenuh dengan ritual terus diulang tanpa pembaruan. 

Ibarat seseorang yang tetap mencintai keluarganya meskipun bosan mendengar cerita yang sama selama puluhan tahun. 

Cinta tidak hilang, yang hilang adalah kejutan, makna baru, dan pengalaman menyegarkan. 

Ironisnya, kebosanan rakyat sering dijadikan bahan bakar narasi politik. Ada yang menggorengnya sebagai tanda kegagalan pemerintah. 

Ada pula menganggapnya sebagai bukti kemunduran nasionalisme. 

Dalam konteks perayaan kemerdekaan, menurunnya antusiasme sebagian masyarakat tidak otomatis menunjukkan ketidakberpihakan kepada pemerintah. 

Bisa jadi yang terjadi adalah kejenuhan terhadap bentuk perayaan yang tidak mengalami pembaruan. 

Karena itu, perlu dievaluasi bukan kecintaan rakyat kepada bangsa, melainkan kemampuan kita menghadirkan pengalaman baru yang membuat kemerdekaan kembali terasa relevan, menyentuh, dan bermakna. 

Nasionalisme tidak selalu menurun; kadang yang menurun hanyalah daya tarik ritualnya. Kebosanan bukan selalu gejala politik. 

Kadang-kadang ia hanyalah sinyal bahwa masyarakat sedang meminta kreativitas. 

Yang mengkhawatirkan bukan rakyat yang bosan. Yang mengkhawatirkan adalah ketika negara gagal membaca pesan di balik kebosanan itu. 

Penulis adalah Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Sumber: kompas.com

Renungan Kemerdekaan: Dari Kedaulatan dan Nasionalisme Menuju Kesejahteraan dan Keadilan

By On Agustus 17, 2026

Suasana di sebuah bursa kerja (ilustrasi). 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Pada 24 Oktober 1648, di kota Münster dan Osnabrück, para utusan kekuatan-kekuatan Eropa menandatangani rangkaian perjanjian yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun. Perdamaian tersebut kemudian dikenal sebagai Peace of Westphalia. 

Selama berabad-abad sesudahnya, Westphalia sering diperlakukan sebagai semacam akta kelahiran sistem negara modern, titik ketika Eropa mulai mengenali negara sebagai entitas politik yang memiliki wilayah, pemerintahan dan kewenangan sendiri. 

Namun, sejarah itu sendiri sebenarnya jauh lebih rumit. Para sejarawan dan ahli hukum internasional kini menolak anggapan sederhana bahwa Westphalia tiba-tiba “menciptakan” negara berdaulat. 

Perjanjian Münster dan Osnabrück merupakan campuran antara perjanjian damai internasional dan penyelesaian konstitusional-keagamaan di dalam Kekaisaran Romawi Suci. 

Prinsip kedaulatan, nonintervensi dan kesetaraan negara sebagaimana dikenal sekarang tidak tertulis sebagai paket doktrin dalam teks Westphalia. 

Gagasan itu berkembang secara bertahap jauh sebelum 1648 dan terutama sesudahnya. 

Karena itu, Westphalia lebih tepat dipahami sebagai momen penting dalam evolusi panjang menuju sistem “negara berdaulat”, bukan sebagai tanggal lahir tunggal negara modern. 

Namun, justru karena itulah Westphalia menarik untuk direnungkan menjelang 17 Agustus tahun ini, yaitu peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. 

Perjanjian tersebut mengingatkan kita pada pertanyaan yang sering hilang di tengah upacara, parade, bendera dan pidato tentang patriotisme, yaitu apa sebenarnya arti negara yang berdaulat? 

Secara politik, jawabannya cukup jelas. Negara berdaulat adalah negara yang memiliki kewenangan menentukan urusannya sendiri, menguasai wilayahnya, menjalankan pemerintahan dan mempertahankan kepentingannya tanpa berada di bawah kekuasaan negara lain. 

Dalam pengertian itu, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia bahwa bangsa yang sebelumnya menjadi objek kekuasaan kolonial menyatakan dirinya sebagai subjek politik yang berhak menentukan nasibnya sendiri. 

Namun, kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pada pergantian penguasa. Proklamasi bukan hanya pengumuman bahwa Belanda telah kehilangan hak untuk memerintah atas Indonesia. 

Proklamasi adalah deklarasi bahwa bangsa hendak berdiri sebagai negara yang merdeka, memiliki pemerintahan sendiri dan menentukan masa depannya sendiri. 

Di sinilah nasionalisme memperoleh maknanya. Nasionalisme bukan hanya perasaan haru ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, bukan pula sekadar kebanggaan terhadap bendera, bahasa atau sejarah perjuangan. 

Dalam pengertian politik modern, nasionalisme adalah gagasan bahwa komunitas yang merasa memiliki sejarah, identitas dan nasib bersama berhak menentukan kehidupan politiknya sendiri. 

Dengan kata lain, kedaulatan memberi negara tubuh politiknya, sementara nasionalisme memberinya jiwa. Namun, jiwa bangsa tidak bisa hidup hanya dari ingatan masa lalu. Jiwa bangsa membutuhkan masa depan. 

Dan di sinilah, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, kita perlu mengajukan pertanyaan yang mungkin kurang nyaman untuk ditanyakan hari ini, apakah negara merdeka ini telah memberikan kepada rakyatnya kemampuan yang cukup untuk menentukan masa depan mereka sendiri? 

Pertanyaan ini penting karena kemerdekaan politik dan kebebasan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan. 

Sebuah negara dapat memiliki batas wilayah yang jelas, pemerintahan yang sah, bendera yang berkibar di gedung-gedung internasional dan kursi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa nan jauh di New York sana, tetapi rakyatnya justru masih dapat mengalami ketidakberdayaan yang sangat akut dalam menentukan kehidupan mereka sendiri. 

Seorang anak muda yang telah menempuh pendidikan bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan pekerjaan yang sesuai. Seorang pekerja yang memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya terus tergerus biaya hidup sehari-hari. 

Atau keluarga muda yang bekerja keras, tetapi tidak pernah cukup dekat dengan kemampuan membeli rumah sangat sederhana sekalipun. 

Semuanya menghadirkan pertanyaan yang sama, seberapa substantif arti kemerdekaan jika masa depan di sini terasa semakin sulit dijangkau? 

Kita tentu tidak boleh mengabaikan kemajuan. Indonesia hari ini bukan Indonesia pada 1945. 

Data BPS terbaru menunjukkan, kemiskinan nasional terus turun hingga 8,07 persen dan jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 22,93 juta orang. 

Namun, apakah itu dengan sendirinya berarti semakin banyak rakyat Indonesia merasa memiliki masa depan yang aman dan berdaya? 

Masalahnya, statistik nasional tidak selalu menangkap kegelisahan yang tumbuh di dalam sebuah generasi. Salah satu alarm terpenting justru datang dari pasar kerja anak muda. 

BPS dalam kajiannya tentang mismatch pendidikan-pekerjaan menemukan bahwa tingkat pengangguran pemuda lebih dari dua kali rata-rata nasional. 

Lebih dari sepertiga pemuda yang bekerja juga mengalami ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan pekerjaan mereka. 

Fenomena overeducation dan undereducation itu bukan hanya persoalan statistik ketenagakerjaan, tapi juga membawa konsekuensi berupa penalti upah, inefisiensi ekonomi dan tertundanya mobilitas sosial. 

Di sinilah jargon “bonus demografi” perlu kita perlakukan dengan lebih kritis. 

Bonus demografi bukan hadiah yang otomatis diterima negara hanya karena penduduk usia produktifnya besar. Bonus demografi adalah peluang. 

Dan peluang hanya menjadi keuntungan apabila negara mampu menciptakan pendidikan yang relevan, pekerjaan produktif, produktivitas tinggi, upah layak dan mobilitas sosial yang cukup luas. 

Jika jutaan anak muda memasuki usia produktif, tetapi pasar kerja tidak mampu menyerap mereka dalam pekerjaan yang produktif dan bermartabat, bonus demografi dapat berubah menjadi tekanan demografi. 

Yang semula disebut “dividend” dapat berubah menjadi kecemasan massal tentang masa depan. 

Masalahnya bahkan bukan semata-mata soal pengangguran. Ada persoalan yang lebih pelik, yakni bekerja, tetapi tidak mengalami kemajuan. 

Seseorang dapat memiliki pekerjaan, tapi tetap tidak mampu membangun tabungan. 

Ia dapat memiliki gelar, tetapi bekerja jauh di bawah kompetensinya. 

Ia dapat memperoleh penghasilan, tetapi tidak mampu mengejar harga rumah. 

Ia dapat hidup di kota dengan berbagai fasilitas modern, tetapi merasa semakin jauh dari keamanan ekonomi. 

Dalam situasi seperti itu, persoalan pembangunan tidak lagi hanya soal berapa persen pertumbuhan ekonomi atau berapa juta lapangan kerja tercipta. 

Pertanyaannya berubah menjadi, berapa banyak warga yang benar-benar merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi telah memperbesar ruang kebebasan mereka? 

Itulah sebabnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi sesungguhnya bukan lawan dari nasionalisme. Keduanya justru merupakan fondasi nasionalisme yang sehat. 

Nasionalisme yang hanya meminta rakyat mencintai negara, tetapi tidak cukup peduli pada kesempatan hidup mereka, pada akhirnya akan menjadi nasionalisme yang bersifat seremonial. 

Nasionalisme hanya hidup di panggung, di spanduk, di baliho dan di pidato, tetapi kehilangan daya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebaliknya, negara yang mampu membuka kesempatan, memperluas mobilitas sosial, menciptakan pekerjaan produktif, memberikan pendidikan yang benar-benar bernilai dan memastikan pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu sejatinya adalah negara yang sedang membangun sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar ekonomi yang tumbuh. 

Negara tersebut sedang membangun kepercayaan warga kepada yang namanya negara. 

Di sinilah gagasan kedaulatan perlu diperluas. Westphalia memberi kita gambaran tentang kedaulatan negara, kemampuan suatu entitas politik untuk menentukan urusannya sendiri. 

Kemerdekaan Indonesia membawa prinsip itu ke dalam pengalaman bangsa kita. 

Tetapi pada abad ke-21, kita perlu berbicara pula tentang kedaulatan warga negara atas masa depannya sendiri. 

Sebab apa artinya negara berdaulat jika warganya merasa tidak berdaulat atas kehidupan mereka? 

Apa arti kemerdekaan jika seorang anak muda merasa bahwa tempat lahir, koneksi sosial, kekayaan orang tua atau lokasi geografis lebih menentukan masa depannya daripada pendidikan dan kerja kerasnya? 

Apa arti nasionalisme jika generasi yang akan meneruskan keberlangsungan negara justru melihat masa depan sebagai sesuatu yang semakin mahal, tidak pasti dan sulit diprediksi? 

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk pesimisme. Justru sebaliknya, bentuk patriotisme yang lebih dewasa. 

Patriotisme tidak harus selalu berbentuk pujian. Kadang-kadang hadir sangat dalam berbentuk keberanian untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. 

Para pendiri republik itu tidak memperjuangkan kemerdekaan agar Indonesia sekadar menjadi negara yang diakui dunia. 

Mereka membayangkan republik yang kemerdekaannya memiliki konsekuensi sosial. 


Pembukaan UUD 1945 bahkan menghubungkan kemerdekaan dengan tujuan yang jauh lebih luas, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. 

Maka, setelah 81 tahun usia negeri ini, kita seharusnya tidak hanya bertanya apakah Indonesia masih merdeka? 

Kita juga perlu bertanya apakah kemerdekaan itu semakin bermakna? 

Karena kemerdekaan memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah kebebasan bangsa untuk menentukan nasib politiknya sendiri. 

Wajah kedua adalah kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh ruang yang nyata untuk menentukan masa depannya. 

Yang pertama melahirkan negara. Yang kedua membuat negara itu layak dicintai. 

Mungkin inilah cara paling jujur merayakan 17 Agustus tahun 2026 ini. 

Bukan dengan mengurangi nasionalisme, tapi dengan memperdalam maknanya. 

Kita tetap membutuhkan nasionalisme untuk menjaga republik dari ancaman fragmentasi, dominasi asing dan kepentingan sempit. 

Namun, nasionalisme membutuhkan fondasi material berupa pekerjaan yang layak, pendidikan yang menghasilkan mobilitas, ekonomi yang produktif, kesempatan yang adil, biaya hidup yang masuk akal dan masa depan yang tidak hanya tersedia bagi mereka yang sudah memiliki modal. 

Pada akhirnya, ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya terletak pada apakah bangsa bebas memilih pemerintahnya sendiri. 

Ukuran yang lebih dalam adalah apakah rakyatnya memiliki kemampuan riil untuk memilih kehidupan yang ingin mereka jalani. 

Westphalia membantu dunia memahami pentingnya kedaulatan negara. 

Proklamasi 1945 menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat. 

Tantangan kita sekarang jauh lebih dekat dan sekaligus lebih sulit, yakni memastikan agar kedaulatan negara tidak berhenti di batas wilayah, gedung pemerintahan dan dokumen hukum, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. 

Sebab bendera hanya benar-benar bermakna ketika mereka yang berdiri di bawahnya memiliki masa depan. 

Dan mungkin, setelah 81 tahun merdeka, itulah nasionalisme yang paling perlu kita perjuangkan, bukan hanya kecintaan kepada Indonesia sebagai tanah air, tetapi tekad agar Indonesia menjadi negeri tempat anak-anaknya masih percaya bahwa masa depan mereka layak diperjuangkan. 

Jangan sampai kita merayakan kemerdekaan negara, sementara rakyatnya masih dijajah oleh ketidakpastian masa depan. 

Merdeka bukan hanya soal siapa yang mengibarkan bendera, tapi soal berapa banyak anak bangsa yang masih percaya bahwa masa depan di bawah bendera itu layak diperjuangkan. 

Penulis adalah Pengamat sosial dan kebijakan publik. 

Sumber: kompas.com

Eks Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Divonis Enam Tahun Enam Bulan di Kasus Korupsi

By On Agustus 17, 2026

Tersangka Sugiri Sancoko menjelang sidang vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko divonis enam tahun enam bulan penjara dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi. 

Selain hukuman penjara, Sugiri juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta serta uang pengganti Rp 6,762 miliar. 

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada, didampingi Hakim Anggota Manambus Pasaribu dan Lujianto. 

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan dakwaan pertama belum cukup membuktikan kesimpulan tunggal yang sah. 

Namun, Majelis menilai dakwaan berikutnya telah cukup terbukti untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 

Sugiri dijatuhi pidana penjara selama enam tahun enam bulan. 

Majelis juga menjatuhkan denda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang. 

"Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari," demikian ketentuan dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Selain denda, Sugiri diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6.762.000.000. Pembayaran dilakukan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. 

Jika hasil pelelangan tidak mencukupi, Sugiri harus menjalani tambahan pidana penjara selama dua tahun. 

Majelis Hakim juga menetapkan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Sugiri dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

Barang bukti bernomor 1 hingga 662 juga ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan untuk digunakan dalam perkara. Sementara biaya perkara sebesar Rp 5.000 dibebankan kepada terdakwa. 

Kuasa Hukum Sugiri Sancoko, Indra Priangkasa menyatakan pikir-pikir karena terdapat sejumlah poin dalam pertimbangan hakim yang menjadi keberatan pihaknya. 

Salah satunya berkaitan dengan uang Rp 500 juta yang menurut sejumlah saksi disebut sebagai pinjaman. Namun, pihak terdakwa menilai Majelis Hakim justru mempertimbangkan transaksi tersebut sebagai bagian dari perkara suap. 

"Para saksi menyatakan uang Rp 500 juta tersebut merupakan pinjaman. Ini menjadi salah satu poin yang akan kami kaji dalam upaya hukum," kata Indra. 

Pihak kuasa hukum juga mempersoalkan hubungan antara Sugiri dengan pihak yang disebut berkaitan dengan proyek pembangunan RSUD dr Harjono Ponorogo. 

Menurut mereka, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Sugiri memberikan perintah kepada Yunus Marta maupun Mujib Efendi untuk memenangkan pihak tertentu dalam proyek tersebut. 

Kuasa hukum juga menyoroti persoalan sejumlah uang yang menurut mereka telah dinyatakan sebagai pinjaman oleh pihak-pihak yang terlibat. 

Mereka menilai keberadaan kesepakatan pinjaman tidak semata-mata harus dibuktikan melalui kuitansi atau perjanjian tertulis. 

Selain itu, tim kuasa hukum mempertanyakan dasar penghitungan uang yang dibebankan kepada Sugiri. Mereka menilai sejumlah nominal dalam perkara masih perlu diuji kembali berdasarkan fakta persidangan. 

Atas sejumlah keberatan tersebut, Indra menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk mengajukan banding. 

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Sugiri Sancoko dengan pidana penjara selama tujuh tahun. 

Jaksa juga menuntut denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp 6,7 miliar. 

Perkara yang menjerat Sugiri berkaitan dengan dugaan penerimaan suap secara berlanjut dan gratifikasi, termasuk perkara yang berkaitan dengan jual-beli jabatan serta proyek pembangunan RSUD dr Harjono Ponorogo. 

Putusan yang dibacakan Jumat, 14 Agustus 2026 tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Baik terdakwa maupun penuntut umum memiliki hak mengajukan banding dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan. 

Dengan demikian, pihak Sugiri maupun JPU KPK masih memiliki kesempatan untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut. (*/red)

Kronologi Ledakan Dapur SPPG Mojokerto, Lima Orang Luka-luka

By On Agustus 17, 2026

Garis polisi terpasang di depan gerbang SPPG Mojokerto Puri Medali di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang meledak dan terbakar pada Kamis, 13 Agustus 2026.

MOJOKERTO, KabarXXI.Com - Peristiwa ledakan yang disusul kebakaran hebat melanda dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mojokerto Puri Medali di Dusun Medali RT 6 RW 2, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), Kamis malam, 13 Agustus 2026. 

Peristiwa tersebut mengakibatkan bangunan dapur rusak parah, atap berserakan, kanopi ambruk menimpa kendaraan operasional, serta menyebabkan lima orang mengalami luka-luka. 

Peristiwa berawal pada Kamis malam, 13 Agustus 2026, sekitar pukul 21.00 WIB. 

Saat itu, dapur SPPG Mojokerto Puri Medali sedang dalam tahap persiapan untuk aktivitas memasak yang biasanya dimulai rutin pada pukul 22.00 WIB. 

Di dalam ruangan persiapan yang berada tepat di sebelah ruang penyimpanan tabung gas, sejumlah pegawai dan relawan SPPG sedang sibuk membersihkan sayuran. 

Pada saat bersamaan, tiga teknisi dari pemilik tabung gas sedang melakukan perawatan (service) pada tabung gas yang digunakan sebagai bahan bakar memasak. 

Perawatan ini dilakukan agar fasilitas siap digunakan saat tim pengolahan tiba. 

Robiatul Adawiyah (33), seorang relawan sekaligus pegawai SPPG Mojokerto, menceritakan bahwa seorang petugas kebersihan (office boy) sempat memberi tahunya bahwa isi tabung gas akan dikeluarkan sedikit demi sedikit oleh teknisi agar orang-orang di sekitar lokasi tidak kaget. 

"Sebelum tim pengolahan datang, diservis dulu. Biar nanti saat tim pengolahan datang, itu sudah bisa buat masak," ujar Robiatul kepada wartawan, di kediamannya di RT 6 RW 2, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Meskipun pengeluaran isi tabung merupakan prosedur rutin saat pemeliharaan, suasana mendadak mencekam ketika suara desisan keras (ngewes) tiba-tiba terdengar dari arah ruang penyimpanan gas. 

"Terakhirnya ternyata ngewes-nya besar. Sesss gitu, langsung demm. Setelah itu saya seperti diseruduk api. Seperti terdorong api. Karena posisinya di belakang saya gasnya," ujar Robiatul. 

Dentuman keras terjadi sekitar pukul 20.30 WIB hingga 21.00 WIB. Ledakan tunggal tersebut memicu getaran hebat yang dirasakan oleh warga sekitar pemukiman. 

Yudi (57), warga Desa Medali yang rumahnya berdempetan dengan lokasi SPPG, mengaku merasakan guncangan kuat saat sedang bersantai di dalam rumah. 

"Getar semua di dalam rumah. Saya langsung keluar. Untungnya tidak sampai berdampak. Cuma kerasa guncangannya saja," ujar Yudi kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis, 13 Agustus 2026. 

Hal senada disampaikan oleh Dyah Ayu (30), warga yang tinggal tepat di seberang SPPG. 

Ia menyebut, suara ledakan hanya terdengar sekali namun dampaknya sangat destruktif. 

"Atapnya sampai ambruk. Itu persiapan masak infonya," ujarnya. 

Begitu ledakan terjadi, bangunan dapur SPPG mengalami kerusakan parah. Atap runtuh dan menimpa area di sekitarnya, sedangkan kanopi bagian depan ambruk hingga menimpa kendaraan operasional dapur. 

Di dalam gedung, Robiatul yang terjatuh akibat terlempar gelombang ledakan berusaha merayap dan menyelamatkan diri keluar dari area dapur. 

Saat berupaya melarikan diri, reruntuhan atap sempat mengenai bagian punggungnya. 

Area SPPG kemudian dipasangi garis polisi (police line). 

Hingga Kamis, 13 Agustus 2026,pukul 23.30 WIB, aparat kepolisian masih berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan penyebab pasti ledakan tabung gas tersebut. 

Saat insiden terjadi, terdapat delapan orang di dalam gedung SPPG. Lima orang dilaporkan mengalami luka-luka, terdiri dari tiga teknisi tabung gas yang menderita luka bakar serta dua pegawai/relawan SPPG yang mengalami luka memar akibat tertimpa material bangunan. 

Berikut daftar data korban ledakan SPPG Mojokerto: 

1. Edy Suyanto (Teknisi tabung gas asal Dusun Kalijaring, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis): 

Mengalami luka bakar hingga 90 persen. Pada Jumat (14/8/2026), korban dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya. 

2. Piter Nando (Sopir teknisi asal Porong, Sidoarjo): 

Mengalami luka bakar sekitar 60 persen dan menjalani perawatan di RS Sakinah Kabupaten Mojokerto (direncanakan untuk dirujuk). 

3. Quinlan (Teknisi tabung gas asal Dusun Clangap, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis): 

Mengalami luka bakar sekitar 40 persen dan dirawat di rumah sakit setempat. 

4. Robiatul Adawiyah (33) (Relawan/Pegawai SPPG): 

Mengalami luka memar akibat tertimpa reruntuhan atap. Sempat dirawat di RS Sakinah dan kini diperbolehkan rawat jalan. 

5. Maulin Nikmah (Karyawan SPPG asal Desa Medali, Kecamatan Puri): 

Mengalami luka memar dan telah diperbolehkan pulang/rawat jalan. 

Kepala Puskesmas Puri, Nurul Maslichana membenarkan penanganan medis para korban luka bakar ledakan SPPG tersebut. 

"Yang dirujuk ke RSUD dr. Soetomo karena luka bakarnya sekitar 90 persen. Yang sekitar 60 persen juga rencana mau dirujuk. Tapi belum tahu mau dirujuk ke mana. Sementara yang rawat jalan akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau atau merawat lukanya," ujar Nurul, Jumat, 14 Agustus 2026. (*/red)

Bupati Serang Ratu Zakiyah Kukuhkan Paskibraka Kabupaten Serang 2026

By On Agustus 16, 2026

Bupati Serang, Ratu Zakiyah saat mengukuhkan Paskibraka Kabupaten Serang 2026, di Pendopo Bupati, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Setelah melewati serangkaian tes yang ketat dan pelatihan akhirnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Serang dikukuhkan di Pendopo Bupati, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

Mereka akan bertugas untuk menjadi pasukan pengibar bendera merah putih pada saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tingkat Kabupaten. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah usai pengukuhan mengatakan bahwa mereka yang terpilih agar dapat menjalankan tugas dengan baik pada tanggal 17 Agustus. 

“Alhamdulillah kami baru saja mengukuhkan Paskibraka Tahun 2026. Saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya bagi putra-putri terpilih, putra-putri pilihan yang telah tadi dikukuhkan,” kata Bupati Ratu Zakiyah. 

Bupati Ratu Zakiyah mengucapkan terima kasih kepada leading sector Badan Kesbangpol yang bertanggung jawab terhadap seleksi Paskibraka yang sudah bekerja dengan baik. 

“Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelatih, pembina, dan tentu dukungan para orang tua. Sehingga mereka akhirnya terpilih menjadi anggota paskibraka tahun 2026,” katanya. 

Bupati berharap Paskibraka 2026 ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas nanti. 

“Sehingga tugas yang akan mereka lakukan pada tanggal 17 Agustus 2026 bisa sukses,” ujarnya. 

Bupati menegaskan bahwa Paskibraka terpilih ini adalah putra-putri pilihan yang menjadi teladan bagi generasi muda. Mereka terpilih dari ratusan calon anggota Paskiraka yang berasal dari Kabupaten Serang. 

“Saya sampaikan tadi bahwa tetaplah menjaga nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dan tentu banyak ilmu yang mereka dapatkan selama mereka dilatih dibina oleh para pembina dan pelatih,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol, Haryadi menceritakan bahwa seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Serang berjalan ketat. 

“Dari seleksi awal ada sekitar 700 orang. Kemudian kita seleksi kembali, sampai dengan puncaknya pengumuman untuk Kabupaten Serang sebanyak 55 anggota Paskibraka ini, sehingga pada tanggal 8 Agustus kemarin kita mulai latihan pemusatan bersama gabungan TNI, Polri dan Brimob,” kata Haryadi. 

Haryadi mengatakan, selama delapan hari melaksanakan latihan gabungan diberikan kemudahan kelancaran dan kekompakan. Dengan arahan para pembina, pelatih semuanya berjalan dengan lancar. 

“Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 15 Agustus, yang semula pasukan calon pengibar bendera pusaka ini atau calon Paskibraka ini sekarang sudah dikukuhkan oleh Bupati menjadi Paskibraka Kabupaten Serang,” tegasnya. 

Haryadi berharap, setelah dikukuhkan masih ada dua hari lagi sebelum upacara 17 Agustus. Mereka supaya betul-betul menggunakan waktu untuk beristirahat karena selama delapan hari kemarin pelatihan siang dan sore yang menguras tenaga dan fisik. 

"Oleh karena itu, dengan waktu dua hari ini, mudah-mudahan mereka bisa fresh dan bisa melaksanakan pengibaran bendera di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026,” ujarnya. 

Ia menambahkan, upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Serang akan digealr di Alun-alun Kramatwatu pada tanggal 17 Agustus 2026. 

“Semoga pasukan pengibar bendera ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan untuk bisa mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di Alun-alun Kramatwaktu,” tutupnya. (*/red)

Kapolda Banten Hadiri Pengukuhan Paskibraka dan Pasukan 45 Provinsi Banten 2026

By On Agustus 16, 2026

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki saat menghadiri Pengukuhan Anggota Paskibraka dan Pasukan 45 Provinsi Banten Tahun 2026, di Pendopo Gubernur Banten, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menghadiri Pengukuhan Anggota Paskibraka dan Pasukan 45 Provinsi Banten Tahun 2026, di Pendopo Gubernur Banten, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. 

“Menjadi Paskibraka bukan hanya tentang mengibarkan bendera, tetapi juga tentang disiplin, tanggung jawab dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya. 

Irjen Pol Hengki juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar tetap menjaga kekompakan, kesehatan dan semangat selama menjalankan tugas pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

“Laksanakan tugas dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya. 

Irjen Pol Hengki berharap, semangat nasionalisme yang tumbuh selama mengikuti proses pembinaan Paskibraka dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

“Semoga seluruh anggota Paskibraka dapat menjadi generasi muda yang memiliki karakter, disiplin dan semangat kebangsaan, serta mampu menjadi contoh bagi generasi muda lainnya,” tutupnya. (*/red)

Polres Serang Gelar Doa Bersama Lintas Agama, Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan

By On Agustus 16, 2026

Polres Serang menggelar Doa Bersama Lintas Agama, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Polres Serang menggelar Doa Bersama Lintas Agama, di Aula Ngariung Iman Ngariung Aman, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut diikuti sekitar 100 peserta dan dipimpin oleh Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan. 

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Serang, PJU Polres Serang, para Kapolsek jajaran, personel Polres Serang serta sejumlah Tokoh Agama. 

Adapun Tokoh Agama yang hadir, di antaranya KH Daenuri Dahlan, Ketua MUI Kecamatan Kragilan, Hendra Kule, Tokoh Agama Protestan, serta JRO Mangku Gede Suwono, Tokoh Agama Hindu. 

Dalam sambutannya, Wakapolres Serang menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah sekaligus hasil perjuangan panjang para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. 

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan rasa syukur, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta memperkuat semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

“Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang harus kita rawat dan jaga bersama,” ujar Wakapolres Serang.

Melalui doa bersama tersebut, seluruh peserta memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia senantiasa diberikan keselamatan, kedamaian, persatuan, kemajuan, serta masyarakatnya diberikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan. 

Doa bersama dilaksanakan secara bergantian dengan dipimpin oleh masing-masing tokoh agama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. 

Doa Bersama Lintas Agama selesai pada pukul 16.50 WIB dalam keadaan aman, lancar dan kondusif. 

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polres Serang dalam menjaga toleransi antarumat beragama, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*/red)

Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Gubernur Andra Soni Pastikan Pembangunan Sejalan dengan Pemerintah Pusat

By On Agustus 16, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni menghadiri Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat, 14 Agustus 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Andra Soni mengatakan, sejumlah capaian dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tersebut selaras dengan kebijakan pembangunan yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, di antaranya membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan. 

“Tadi disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah,” kata Andra Soni. 

Gubernur mencontohkan, pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas jalan, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. 

“Banyak capaian-capaian yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dan juga pembangunan konektivitas jalan desa,” ujarnya. 

Andra Soni menegaskan, sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara merata. 

“Alhamdulillah ini linier atau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari agenda DPRD Provinsi Banten dalam memperingati dan mengikuti rangkaian kegiatan kenegaraan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

“Tadi kita melaksanakan kegiatan rapat paripurna, yakni mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia di hari kemerdekaan,” ujar Fahmi. 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang ditandai konflik geopolitik, perang dagang, serta gangguan rantai pasok dunia. 

Menurut Kepala Negara, kemandirian ekonomi menjadi penting agar Indonesia tetap mampu bertahan ketika terjadi perubahan situasi global secara tiba-tiba. 

“Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar, karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek kita tetap harus survive," katanya. 

Di tengah tekanan ekonomi global tersebut, Presiden Prabowo menyebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif. 

Salah satu indikatornya adalah realisasi investasi yang terus meningkat di mana sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. 

Sementara itu, pada semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp 1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. 

Selain investasi, Presiden Prabowo turut menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang tumbuh 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen. 

“Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini,” imbuhnya. 

Dengan capaian tersebut, Kepala Negara optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat ditingkatkan hingga penghujung 2026. 

Presiden juga meyakini target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen dapat dicapai melalui kebijakan yang dinilai tepat dan rasional. 

Meski optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kedua indikator tersebut bukanlah tujuan akhir pembangunan. 

Menurutnya, keberhasilan ekonomi harus diukur dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok masyarakat paling bawah. 

“Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” kata Presiden Prabowo. 

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun Indonesia sebagai bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri. 

Presiden Prabowo menyampaikan upaya mewujudkan kemandirian pangan harus dilakukan dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, termasuk akses terhadap pupuk, harga gabah, serta aturan yang berbelit-belit. 

Pemerintah, kata Prabowo, memilih untuk mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat bagi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. 

Prabowo menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar bekerja secara efisien dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. 

Ia juga mengingatkan bahwa negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat, baik melalui Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. (Welfendry)

Playpark Seru untuk Liburan Seharian, Hanya Satu Jam dari Jakarta!

By On Agustus 16, 2026

Waterfall of Wonder. 

BOGOR, KabarXXI.Com - Liburan keluarga tidak selalu harus diisi dengan berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain. Ada kalanya, satu tempat sudah cukup untuk mengisi satu hari dengan berbagai pengalaman, mulai dari bermain, menikmati alam, berinteraksi dengan satwa, hingga bersantap dan menyaksikan pertunjukan. 

Semangat inilah yang dihadirkan Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia melalui konsep “A Day Well Spent”. Sebagai premium outdoor playpark, Enchanting Valley menawarkan pengalaman rekreasi yang memungkinkan pengunjung menikmati berbagai aktivitas dalam satu kawasan, tanpa harus berpindah destinasi. 

Satu Kawasan, Beragam Pengalaman

Hari di Enchanting Valley bisa dimulai dengan berbagai aktivitas outdoor yang dapat dinikmati bersama keluarga maupun teman. 

Bagi yang ingin langsung menjelajah, Super Wheels mengajak pengunjung berkeliling berbagai zona Enchanting Valley sepanjang sekitar 1,5 kilometer menggunakan kendaraan bergaya mobil klasik. 

Sementara itu, anak-anak dapat bermain air di Bumble Boat Water Play atau mengeksplorasi area Nets Play yang memberikan ruang untuk bergerak dan bermain dengan lebih leluasa. 

Keseruan juga berlanjut di Plaza Carnival yang memiliki tujuh area permainan untuk dinikmati pengunjung dari berbagai usia. 

Bagi anak-anak, The Playground menghadirkan area bermain bertema satwa dengan fasilitas seperti perosotan, ayunan, terowongan, dan monkey bar. 

Bagi yang ingin melihat kawasan dari sudut pandang berbeda, Tree of Life bisa menjadi salah satu tujuan berikutnya. 

Struktur berbentuk pohon raksasa setinggi 32 meter ini membawa pengunjung ke ketinggian untuk menikmati pemandangan 360 derajat kawasan Enchanting Valley dan lanskap hijau Puncak. 

Tidak Hanya Bermain, Ada Alam, Satwa, dan Budaya

Tree of Life. 

Setelah puas bermain, pengunjung bisa mengambil waktu untuk bersantai di Central Park. Area terbuka dengan danau ini menjadi ruang untuk beristirahat sekaligus menikmati udara sejuk khas Puncak. 

Pengalaman kemudian bisa dilanjutkan dengan mengenal satwa lebih dekat di Lila’s Magical World. 

Mengusung konsep petting zoo, area ini memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi, berfoto, dan memberikan makanan kepada satwa. 

Pengalaman tersebut juga dilengkapi Animal Edushow yang menghadirkan edukasi mengenai satwa dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. 

Selain alam dan satwa, pengalaman budaya juga menjadi bagian dari perjalanan di Enchanting Valley. 

Melalui Waterfall of Wonder, pengunjung dapat mengikuti pertunjukan angklung secara interaktif dan memainkan alat musik tradisional tersebut bersama-sama. 

Aktivitas ini menjadi cara yang ringan dan menyenangkan untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia.

Dengan berbagai pilihan aktivitas tersebut, setiap anggota keluarga dapat menemukan hal yang mereka sukai, tanpa kehilangan kesempatan untuk tetap menikmati waktu bersama. 

Pengalaman Kuliner Seru

Setelah menghabiskan waktu untuk bermain dan bereksplorasi, pengunjung tidak perlu meninggalkan kawasan untuk mencari tempat makan. 

Amarta Restaurant menawarkan berbagai hidangan Nusantara, mulai dari sate dan sup hingga hidangan penutup. 

Bumble Boat. 

Untuk suasana yang lebih santai, District Dining menghadirkan pilihan makanan dan minuman dengan konsep yang lebih kasual. 

Sementara Kembang Nona dapat menjadi pilihan untuk menikmati kopi, camilan, atau sekadar beristirahat di ruang terbuka hijau. 

Dengan pilihan kuliner yang tersedia di dalam kawasan, waktu makan tidak harus menjadi jeda dari perjalanan. 

Momen bersantap justru bisa menjadi bagian dari waktu berkumpul sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. 

Menutup Hari dengan Hiburan dan Pesan Konservasi

Menjelang sore, perjalanan di Enchanting Valley dapat ditutup dengan menyaksikan Lila Show, pertunjukan drama musikal teatrikal yang memadukan musik, cerita, dan pesan mengenai konservasi. 

Mengikuti kisah karakter Lila, pertunjukan ini menghadirkan hiburan sekaligus mengajak penonton untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kelestarian alam. 

Setelah seharian bermain, menikmati alam, mengenal satwa, dan menghabiskan waktu bersama, Lila Show menjadi salah satu pilihan untuk menutup hari dengan sebuah cerita yang berkesan. 

“Kami melihat bahwa liburan yang berkesan tidak selalu ditentukan oleh berapa banyak tempat yang dikunjungi, tetapi oleh seberapa banyak momen yang tercipta di dalamnya. Melalui Enchanting Valley, kami ingin menghadirkan ruang di mana keluarga dapat bermain, mengeksplorasi alam, mengenal satwa, menikmati kuliner, hingga menyaksikan pertunjukan dalam satu perjalanan yang utuh,” ujar Allison Williams, General Manager Enchanting Valley dalam keterangannya, Sabtu, 15 Agustus 2026. 

“Inilah semangat A Day Well Spent yang kami bawa, yaitu satu hari yang bisa dinikmati tanpa terburu-buru, dengan berbagai pengalaman yang dapat dilakukan bersama dan menjadi kenangan untuk dibawa pulang,” lanjutnya. 

Pada akhirnya, liburan tidak selalu tentang seberapa banyak tempat yang berhasil dikunjungi dalam satu hari. 

Super Wheel. 

Terkadang, satu destinasi dengan cukup banyak hal untuk dilakukan justru memberikan ruang untuk menikmati waktu dengan lebih santai. 

Melalui konsep A Day Well Spent, Enchanting Valley mengajak pengunjung untuk bermain, menikmati alam, mengenal satwa, mencoba kuliner, hingga menikmati pertunjukan dalam satu perjalanan. 

Dari pagi hingga sore, satu hari pun bisa terasa lebih lengkap ketika dihabiskan bersama orang-orang terdekat. 

Tentang Taman Safari Indonesia

Taman Safari Indonesia adalah taman rekreasi bertema dan situs konservasi kelas dunia yang terletak di enam lokasi dan empat resort di seluruh Indonesia. 

Taman ini memiliki lebih dari 9.325 hewan dari 409 spesies dan menarik lebih dari enam juta pengunjung setiap tahunnya. 

Sejak tahun 1980, Taman Safari Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyelamatkan, merehabilitasi, dan melepaskan ribuan hewan kembali ke alam liar. 

Sebagai hasilnya, Taman Safari Indonesia telah menjadi organisasi konservasi global terkemuka untuk satwa liar endemik Indonesia dan spesies yang terancam punah. 

Taman Safari Indonesia telah meraih empat sertifikasi internasional dan 20 penghargaan nasional atas upayanya dalam bidang konservasi dan rekreasi.

Perjalanan Taman Safari Indonesia dimulai dengan pembukaan area konservasi satwa liarnya yang pertama, The Great Taman Safari Bogor, di Cisarua, Bogor, pada bulan April 1986. 

Seiring berjalannya waktu, Taman Safari Indonesia memperluas jejaknya dengan mendirikan The Grand Taman Safari Indonesia Prigen di Pasuruan, Jawa Timur, pada bulan Desember 1997. 

Keberhasilan dua area konservasi ini menginspirasi Taman Safari Indonesia untuk menciptakan situs tambahan, termasuk The Amazing Taman Safari Bali, The Funtastic Beach Safari di Batang, Jawa Tengah, Jakarta Aquarium & Safari, Solo Safari, dan yang terbaru, Varuna Bali. 

Taman Safari Indonesia juga mengawasi beberapa bisnis terkait pariwisata, seperti Royal Safari Garden, Safari Resort, Baobab Safari Resort, Mara River Safari Lodge, dan Gerai Souvenir Safari Wonders. 

Visi Taman Safari Indonesia adalah menjadi destinasi konservasi satwa liar berbasis pendidikan dan penelitian serta tujuan wisata. (*/red)

Dari Penjual Kacang Keliling hingga Dipanggil Presiden: Kisah Citra Merajut Asa Lewat Sekolah Rakyat

By On Agustus 15, 2026

Citra Nur Ramadhani (10). 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Mengenakan baju bodo khas Sulawesi Selatan lengkap dengan pernak-pernik aksesori, Citra Nur Ramadhani (10) tampil berbeda dari kesehariannya. 

Senyum kecil sesekali mengembang di wajahnya ketika menceritakan pengalaman yang baru saja dilaluinya. 

Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 67 Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, itu baru saja menyaksikan langsung pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Tak disangka, namanya disebut secara khusus oleh Presiden Prabowo di hadapan para peserta sidang. 

Citra diperkenalkan sebagai salah satu siswa Sekolah Rakyat yang memiliki kisah perjuangan dan berhasil menorehkan prestasi. 

Dia pun sangat bahagia lantaran dapat bertemu langsung dengan Presiden. 

“Senang banget karena barusan ketemu Bapak Presiden,” ujarnya. 

Bagi anak berusia 10 tahun itu, kesempatan bertemu Presiden menjadi pengalaman yang membekas. 

Apalagi, Presiden Prabowo sempat menyampaikan apresiasi atas perjuangannya yang hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. 

"Terima kasih, Bapak Presiden,” ujarnya dengan wajah berbinar. 

Ia juga menyampaikan pesan sederhana kepada Kepala Negara. 

“Pak Presiden sehat-sehat ya. Tunggu saya dewasa nanti pakai sabuk hitam,” ucapnya. 

Jauh sebelum mengenakan seragam Sekolah Rakyat dan berdiri di hadapan Presiden, keseharian Citra tidak jauh dari perjuangan membantu keluarga. 

Citra berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih duduk di kelas 2 SD. 

Sementara sang ibu, Hajrah, merupakan orangtua tunggal yang bekerja serabutan, antara lain membersihkan dan menyapu masjid serta menjadi buruh cuci harian. 

Melihat kondisi sang ibu, Citra berusaha ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. 

Ia bahkan berjualan kacang secara berkeliling di sejumlah lokasi di Kota Pangkep. 

"Bantu Mama,” jawab Citra ketika ditanya mengenai kegiatannya sebelum masuk Sekolah Rakyat. 

Kacang yang dijualnya diperoleh dari tetangga yang memiliki usaha. Citra kemudian menjajakannya di sekitar taman kota hingga sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam sehari, ia dapat memperoleh omzet sekitar Rp 200 ribu. 

Menurut Wali Asuh SRT 67 Pangkep, Maysaroh Abdi Gobel, keputusan Citra untuk ikut berjualan muncul dari keinginannya membantu sang ibu. 

"Citra sebelum di Sekolah Rakyat itu benar-benar berjuang membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan di rumah, karena ibunya orang tua tunggal. Dia bekerja sebagai tukang cuci harian dan menyapu di masjid,” kata Maysaroh. 

Citra, kata dia, bahkan berjualan tanpa sepengetahuan ibunya. 

Ia berkeliling hingga malam hari karena merasa perlu membantu keluarga agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Dia melihat ibunya di rumah tidak punya makanan. Terus dia mau makan apa? Supaya dia makan, dia bantu,” ucapnya. 

Kondisi tersebut membuat Citra berada pada titik hampir meninggalkan bangku sekolah. Namun, keadaan berubah ketika ia diterima sebagai siswa Sekolah Rakyat. 

Di Sekolah Rakyat, Citra tidak hanya kembali mendapatkan kesempatan belajar. Ia juga memperoleh lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. 

Kesehariannya kini dimulai sejak subuh. Ia menjalankan ibadah, sarapan, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran dan berbagai aktivitas di sekolah. 

"Bangun subuh, sholat. Makan pagi. Belajar,” ujar Citra menggambarkan rutinitasnya.

Pelajaran yang paling disukainya adalah matematika. Selain kegiatan akademik, Citra juga menemukan minat baru melalui kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya karate. 

Maysaroh mengatakan, bakat Citra di bidang olahraga bela diri mulai terlihat setelah ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Rakyat. 

"Bakat siswa dikembangkan melalui ekskul-ekskul. Banyak ekskulnya di Sekolah Rakyat kami. Salah satunya karate,” katanya. 

Dengan sabuk kuning yang melingkar di pinggangnya, Citra mulai menapaki jalan menuju prestasi di cabang karate. Citra berhasil meraih Juara II tingkat Kabupaten Pangkep. 

"Senang banget,” ujar Citra saat ditanya perasaannya setelah meraih prestasi tersebut. 

Bagi Maysaroh, prestasi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki potensi besar apabila memperoleh kesempatan dan pendampingan yang tepat. 

“Alhamdulillah, setelah di Sekolah Rakyat, Citra sudah mampu berinteraksi dengan baik dan memperlihatkan bakatnya di bidang karate hingga berprestasi,” ujarnya. 

Tidak hanya kemampuan bela diri yang berkembang. Menurut Maysaroh, Citra juga menunjukkan semangat belajar yang tinggi. 

“Citra cepat sekali menghafal. Dia mau tahu segala hal dan mau belajar. Semangat belajarnya tinggi,” kata Maysaroh. 

Perubahan itu juga terlihat dari kondisi fisiknya. Saat mengunjungi rumah Citra, Maysaroh melihat kondisi keluarga yang masih sangat terbatas. 

Setelah tinggal dan belajar di Sekolah Rakyat, Citra mendapatkan makanan bergizi secara teratur, yakni tiga kali makan dan dua kali snack setiap hari. 

"Yang pertama, ibunya melihat dari bentuk badannya sudah berisi. Sebelumnya dia sangat kurus. Di Sekolah Rakyat dia makan tiga kali sehari dan dapat dua kali snack,” ujar Maysaroh. 

Bagi Citra, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat untuk kembali belajar. Di sana ia mendapatkan ruang untuk bermimpi dan mengembangkan kemampuan yang sebelumnya belum sempat ia kenali. 

Kini, ia memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Ia ingin terus belajar, berprestasi, dan suatu hari mengenakan sabuk hitam karate. 

Maysaroh melihat semangat itu sebagai kekuatan terbesar Citra. 

"Semangatnya sangat tinggi. Dia sangat ingin menggapai cita-citanya karena dia ingin memperbaiki derajat keluarganya,” ujar Maysaroh. 

Citra juga ingin melihat ibunya memiliki kehidupan yang lebih baik. 

Di balik keinginannya berprestasi, tersimpan harapan untuk membuat sang ibu bangga sekaligus meneruskan pesan perjuangan yang pernah ditanamkan ayahnya. 

Kisah Citra kemudian mendapat perhatian Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, Presiden menyebut Citra sebagai salah satu contoh anak yang kembali memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi setelah hadirnya Sekolah Rakyat. 

"Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas,” ujar Presiden Prabowo. 

Presiden juga menyinggung prestasi Citra di bidang karate dan memberikan pesan agar Citra terus mengejar prestasinya. 

“Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun? Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu,” kata Presiden di hadapan para peserta sidang. 

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya negara memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan untuk memperoleh pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas belajar, guru, serta lingkungan yang aman. 

Presiden menilai, capaian Citra dan siswa Sekolah Rakyat lainnya membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mencapai prestasi tinggi ketika memperoleh kesempatan, fasilitas, dan bimbingan yang tepat. 

"Kami di sini untuk memastikan kamu punya masa depan dan kesempatan yang baik, tidak ada satupun anak Indonesia yang kita tinggalkan,” tegas Presiden. 

Bagi Citra, pesan tersebut kini bukan lagi sekadar kalimat dari seorang Presiden. Ia merasakannya melalui kesempatan yang ia dapatkan di Sekolah Rakyat. 

Dari seorang anak yang pernah berkeliling menjajakan kacang demi membantu ibunya, Citra kini kembali duduk di bangku sekolah, berprestasi di arena karate, bertemu Presiden, dan berani menyimpan mimpi tentang sabuk hitam. 

"Pak Presiden sehat-sehat ya. Tunggu saya dewasa nanti pakai sabuk hitam,” ujar Citra sekali lagi sebelum kembali bergabung dengan rombongan. (*/red)

Puan Sebut DPR Jadi Korban Manipulasi Konten Hoax

By On Agustus 15, 2026

Ketua DPR RI, Puan Maharani. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut, perkembangan dunia digital menimbulkan masalah baru, yaitu manipulasi konten. 

Puan menyinggung DPR RI yang kerap jadi korban informasi keliru. 

Hal itu dikatakan Puan dalam pidato pembukaan paripurna ke-1 masa persidangan I tahun 2026-2027, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Mulanya Puan menyebut, di tengah derasnya arus informasi, semua pihak harus menjaga ruang publik agar tidak diisi pihak yang mau memecah belah. 

"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," ucap Puan. 

Lalu Puan menyinggung perkembangan digital membuka ruang masyarakat untuk menerima informasi lebih luas dan melakukan kritik. 

Namun arus informasi yang makin besar itu membawa informasi-informasi yang dimanipulasi. 

"Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoax, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," tuturnya. 

Puan juga menyinggung DPR RI juga kerap jadi sasaran informasi yang keliru. Mulai dari kutipan palsu, hingga kemunculan video lama yang tidak sesuai konteks. 

"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," ujarnya. 

Puan meminta kondisi ini perlu disikapi secara kritis. Jangan sampai rakyat diposisikan jadi dua pihak yang bertentangan. 

"DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan," pungkasnya. (*/red)

Prabowo Terima Kasih ke PDI-P: Ini Bukan Prabowonomic, Ini Marhaen!

By On Agustus 15, 2026

Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada PDI-Perjuangan (PDI-P) atas dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

"Terima kasih khusus sekali lagi untuk PDI-P," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Dia bahkan menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar "prabowonomics", melainkan sejalan dengan semangat marhaenisme ala Sukarno. 

Prabowo kemudian menyinggung dukungan PDI-P terhadap rencana pemerintah membangun bursa komoditas sendiri. 

"Sebenarnya ini bukan prabowonomics, ini Marhaen ini. PDI-P susah tidak mendukung ini soalnya," ujarnya. 

Meski mengapresiasi sinergi pemerintah dan DPR, Prabowo menegaskan kerja sama tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan dan kritik dalam demokrasi. 

"Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi. Kita harus diawasi. Kita harus dikritik," kata Prabowo. 

Namun, ia menekankan proses demokrasi harus tetap diiringi dengan kecepatan dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. 

"Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita," ujarnya. 

Prabowo mengatakan pemerintah bersama DPR merencanakan Indonesia memiliki bursa komoditas sendiri mulai 1 Januari 2027. 

Ia meminta DPR segera membahas ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis agar regulasinya dapat diterbitkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

"Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo. 

Menurut Prabowo, rencana tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan DPR. 

Ia menilai kerja sama tersebut penting agar kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dijalankan dengan cepat. (*/red)

Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir, Menkum: Itu Warning

By On Agustus 15, 2026

Menkum Supratman Andi Agtas. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut BUMN bermasalah dalam 30 tahun terakhir. 

Menurutnya, ucapan Prabowo itu disampaikan dalam konteks pemberantasan korupsi secara umum. 

"Terkait pernyataan Bapak Presiden terkait dengan tindak pidana korupsi, kan beliau bicara secara general. Pesan beliau jelas, tindak pidana korupsi itu adalah musuh bangsa, bukan hanya musuh pemerintah, tapi musuh bangsa," ujar Supratman usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Supratman mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola untuk mencegah korupsi. Salah satu upaya, kata dia, menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital. 

"Karena itu diperlukan tata kelola yang baik, bukan hanya sekedar soal menghukum, tapi bagaimana membuat birokrasi kita, beliau kan bicara secara umum soal birokrasi," ujarnya. 

"Karena itu di mana-mana beliau selalu menyatakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi tindak pidana korupsi kalau sama sekali tidak bisa kita bersihkan 100 persen, lakukanlah sistem pemerintahan yang berbasis digital, sambil menyiapkan regulasi untuk membuat lebih jera lagi para orang-orang yang mungkin punya keinginan untuk melakukan itu. Jadi konteksnya sebenarnya di situ Bapak Presiden ingin melakukan," imbuhnya. 

Hingga saat ini, kata dia, belum ada pembahasan pemerintah mengenai pembentukan pengadilan ad hoc khusus BUMN. 

Namun Prabowo, kata dia, selalu menekankan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Ya kan sekarang kelembagaan-kelembagaan kan sudah ada lembaga pengadilannya. Tapi beliau itu selalu menyatakan bahwa bagaimana kita mencegah atau memberantas. Kan ada dua tindakan yang harus di situ. Karena itu pencegahan yang terbaik adalah dengan sistem pemerintahan digital," tuturnya.

Supratman mengatakan, terkait wacana pengadilan ad hoc khusus BUMN, saat ini belum mengarah pada pembentukan lembaga khusus. 

Dia mengatakan, pernyataan Prabowo merupakan warning agar tak melakukan korupsi. 

"Sampai hari ini belum ke sana (bentuk pengadilan ad hoc BUMN) tapi itu warning. Warning dari Presiden kepada semuanya, bukan hanya kepada BUMN tapi kepada semua lembaga negara," ucapnya. 

Dia juga mengatakan, pemerintah belum melakukan kajian khusus terkait pembentukan pengadilan tersebut. Namun, Supratman mengatakan pemerintah siap menjalankan jika nantinya mendapat instruksi dari Prabowo. 

"Belum. Saya katakan konteks Presiden bicara itu adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Beliau bicara secara general. Tapi kalau nanti kami diperintah ya tentu kami siap untuk melakukan itu," tutupnya. 

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget dengan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyaknya jumlah BUMN karena ada anak-anak perusahaan di bawah BUMN tersebut. 

"Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Prabowo mengaku mengira jumlah BUMN hanya 300 atau 400 perusahaan. 

Prabowo menyoroti kinerja BUMN dan berencana membentuk pengadilan khusus (ad hoc) untuk meminta pertanggungjawaban jajaran direksi BUMN. 

"Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tak dianggap. Saya tidak paham, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi, 30 tahun ke belakang mungkin," pungkasnya. (*/red)

Bareskrim Bongkar Judi Online Internasional Modus Pulsa, Nilai Transaksi Capai Rp 890 Miliar

By On Agustus 15, 2026

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Bareskrim Polri mengungkap modus jaringan internasional Judi Online (Judol) yang memanfaatkan transaksi pulsa sebagai kamuflase untuk menyamarkan hasil kejahatan. 

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Wira Satya mengatakan, jaringan tersebut mengoperasikan situs Judol bernama Ujangbet yang menggunakan server di Kamboja. 

Jaringan itu menjalankan aksinya dengan menyediakan sejumlah nomor telepon yang digunakan pemain untuk melakukan deposit judi menggunakan pulsa. 

"Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judol dengan nama Wujangbet. Di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik diketahui server-nya berada di Kamboja,” kata Wira di Bareskrim Polri, Jumat, 14 Agustus 2026. 

Pulsa yang dikumpulkan dari para pemain kemudian dikelola oleh admin yang berlokasi di Kamboja untuk dikonversi menjadi uang melalui distributor pulsa di Indonesia. 

Menurut Wira, jaringan tersebut membeli pulsa dengan harga di bawah tarif resmi dari penyedia layanan. 

Selanjutnya, kata dia, pulsa itu dijual kembali kepada konter atau toko pulsa sehingga hasil perjudian online tersamarkan melalui aktivitas perdagangan pulsa. 

"Kami koordinasi dengan PPATK, bahwa setelah dilakukan akumulasi terhadap transaksi ataupun yang mungkin kita kategorikan sebagai pembelian pulsa yang dilakukan oleh para tersangka pada periode dari April 2025 sampai dengan April 2026," tuturnya. 

Dalam kurun waktu satu tahun, para pelaku tercatat melakukan transaksi senilai lebih dari Rp 890 miliar. 

Uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan pulsa yang sebelumnya dikumpulkan dari para pemain judol. 

Dalam kasus ini, Polisi mengamankan sembilan tersangka, di antaranya berinisial AI, J, FN, LS, KS, AV, N, S, TW, dan RV di sejumlah lokasi, yakni Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kabupaten Tangerang, Pekanbaru, Medan, dan Batam. 

Wira menjelaskan, para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari penyedia rekening, pengendali rekening penampung, admin transfer pulsa, pengendali admin pulsa, penyedia nomor telepon, hingga penampung dan penjual kembali pulsa. 

“Terhadap para pelaku dijerat dengan Undang-Undang terkait masalah perjudian maupun tindak pidana pencucian uang, yang nantinya kami akan melakukan tracing secara mendalam untuk mengungkap ataupun menelusuri aset yang telah mereka dapatkan,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *