 |
| Ilustrasi penyadapan. |
Oleh: Ari Junaedi
"JABATAN ini yang membuat saya menjadi manusia. Kalau saya khianati Durudana, saya sama saja dengan mengkhianati diri saya sendiri”
Kutipan yang paling terkenal dalam kisah pewayangan di epos Bharatayudha mengisahkan keteguhan Karna, kakak tertua dari keluarga Pandawa.
Saat sang ibunya yang bernama Kunti meminta Karna untuk berpihak kepada saudara-saudara kandungnya, Karna begitu keukeuh dengan pendiriannya.
Bagi Karna, dewa penolongnya adalah Duryudana karena dia adalah orang yang menolongnya sejak kecil.
Walaupun tahu Duryudana itu licik, serakah, dan jalannya melenceng serta paham betul Pandawa adalah saudara-saudara kandungnya, Karna selalu merasa berutang budi kepada Duryudana.
Kunti sudah memohon-mohon kepada Karna agar segera meninggalkan Duryudana, tapi Karna semakin bebal.
Duryudana malah diberi limpahan materi dan jabatan Adipati Awangga. Ujian terbesar bagi Karna justru bukan dari perang Bharatayudha, tetapi saat diberi pilihan. Apakah harus memilih kebenaran atau balas budi dari sebuah jabatan.
Karna harus memilih setia atau sampai mati. Karna akhirnya meregang nyawa di tangan adik kandungnya sendiri, yang bernama Arjuna.
Dalam kisah pewayangan, Karna tetap disebut ksatria yang kalah bukan karena kurang sakti tetapi karena terlalu setia pada jabatan yang salah.
Memahami falsafah politik sepertinya kurang dipahami utuh oleh seorang Listyo Sigit Prabowo. Nama Listyo yang dulu dipuja dan dihormati karena jabatannya yang powerful di kepolisian kini menjadi pesakitan bersama sejumlah jenderal polisi yang menjadi komplotannya.
Kasus penyadapan yang dipimpin Listyo tidak saja menggegerkan jagat politik nasional, tapi juga menjadi headline dan breaking news di media asing.
Padahal saat pagelaran wayang orang yang mengambil judul “Pandowo Boyong” di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 15 Januari 2023 lalu (Kompas.com, 15 Januari 2023), Listyo yang ketika itu masih menjabat Kapolri dengan mantap memilih tokoh Puntadewa.
Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendapuk dirinya menjadi tokoh Bima Sena, sementara KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi Batara Guru; KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Batara Baruna dan KASAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa.
Entah sengaja atau tidak pilihan itu, Listyo cukup mahir mengambil karakteristik Puntadewa dengan kamuflase paling canggih yang dibangunnya selama ini.
Bayangkan menjadi orang nomor satu di kepolisian terlama sepanjang sejarah (5 tahun 8 bulan), menjabat Kapolri di dua era presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto), Kapolri termuda dengan melompati empat angkatan di atasnya, nama yang tidak masuk dalam daftar kandidat Kapolri yang ditelisik Kompolnas, serta masih menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan sebelum kasus penyadapan terbongkar.
Listyo pun juga bukan peraih Adhi Makayasa, anugerah untuk lulusan Akademi Kepolisian terbaik di angkatan 1991.
Puntadewa atau Karna?
Dalam cerita pewayangan, Puntadewa adalah simbol Ketuhanan yang juga selaras dengan sila pertama Pancasila.
Puntadewa digambarkan berhati suci, sabar, tekun, ibadahnya “kenceng”, ikhlas dan jujur. Puntadewa tidak pernah mau berbohong, bahkan saat harus kalah judi dan kehilangan kerajaan. Puntadewa juga sosok pemimpin yang mengedepankan kebijaksanaan dan bukan otot.
Sebagai anak sulung Pandu yang juga kakak dari Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, Puntadewa memang bukan yang paling perkasa, tetapi figur paling dipercaya jadi raja karena memiliki watak Hasta Brata atau memiliki delapan sifat kepemimpinan yang ideal.
Entah kebetulan atau tidak lagi, jargon polisi yang digunakan Listyo saat menjadi Kapolri adalah Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sangat sebangun dengan watak Puntadewa.
Tidak gegabah, tidak main hakim sendiri dan selalu musyawarah dulu. Dan jangan heran, di banyak acara pagelaran wayang orang yang digelar di kepolisian, lelakon Puntadewa atau Wahyu Makutharama yang paling banyak dipilih jadi pementasan wayang di institusi Polri.
Sebagai contoh, dalang Ki Harso Widisantoto pernah diundang untuk mementaskan wayang kulit dengan lakon “Wahyu Makutharama” di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023.
Selain Listyo, acara itu juga dihadiri Panglima TNI ketika itu (Tribratanews, 3 Februari 2023).
Makna pementasan ini mengupas tentang Hastabrata atau delapan sifat alam yaitu matahari, bulan, bintang, awan, bumi, samudera, api, serta angin yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai teladan.
Sampai sekarang pun, Hastabrata masih diajarkan di Lemhanas, Akpol, Akmil dan pelatihan kepala daerah.
Hanya saja, berkaca dari kasus serius yang membelitnya – saya termasuk yang berpendapat bahwa kasus Listyo tersebut termasuk makar – Listyo kurang belajar banyak dan memaknai kearifan dari kisah-kisah pewayangan.
Benedict Anderson dalam bukunya “Mythology and Tolerance of the Javanese” (1965) serta “Language and Power” (1990) adalah peneliti pertama yang membedah kenapa orang Jawa memandang kekuasaan itu seperti wayang.
Bahwa kekuasaan itu menyatu, tidak terbagi, dan siapa yang memegang pusat kekuasaan adalah sakti.
Clifford Geertz dalam bukunya “The Religion of Java “ (1960) serta “Negara : The Theatre State in Nineteenth Century Bali” (1980) menjelaskan, Jawa atau Bali itu seperti panggung wayang. Raja bisa berkuasa karena paham dengan seni pertunjukan.
Soekarno pun dalam pidato-pidatonya dan di buku autobiografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” (1965) kerap merujuk tokoh wayang untuk melegitimasi kekuasaannya dengan sebutan Arjuna atau Kresna.
Tidak ketinggalan Soeharto – besan Presiden Prabowo pun – kerap mengidentikkan dirinya sebagai Semar yakni abdi yang jelek tapi paling bijak yang sebenarnya justru paling sakti daripada raja.
Dan uniknya, wayang pula sebagai alat kritik yang paling aman di zaman Soeharto. Kritik lewat banyolan Punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk dan Bagong; mereka kerap memplesetkan keadaan di lapangan dengan canda kasar Semar kepada Raja.
Jelas Semar tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan, subversif apalagi makar karena dia “cuma badut”. Wayang bukan sekadar tontonan tetapi menjadi “bahasa politik” masyarakat Jawa.
Harus diakui politik Indonesia sampai sekarang pun masih memakai logika perwayangan.
Contoh paling nyata di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 silam, di mana Jokowi sering dibingkai sebagai “Petruk Dadi Ratu” atau “Satrio Piningit” sementara Prabowo Subianto diasosiasikan dengan sosok Bima atau Gatotkaca.
Di masyarakat Jawa, politik tidak dimenangkan hanya dengan program tetapi juga dengan cerita.
Siapa yang berhasil jadi “Pandawa” di benak rakyat, maka dia harus dimenangkan.
Sementara siapa yang dianggap “Kurawa”, dia harus dikalahkan walau logikanya benar sekalipun.
Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Dalang?
Dalam setiap pementasan wayang, peran sentral dalang memang tidak terbantahkan. Dalang memainkan lelakon tokoh.
Tokoh dalam kisah wayang bisa bersiasat, tokoh bisa menang, dan bisa pula takluk.
Dalang atau kingmaker dalam politik Jawa, presiden atau menteri bisa terlihat berkuasa dan terlihat memimpin, tetapi sebetulnya ada “dalang” yang berada di balik layar.
Jika Listyo yang mengobsesikan dirinya sebagai Puntadewa, namun kini telah bertransformasi menjadi Karna, harusnya mulai berani membuka siapa sebenarnya yang menjadi Duryudana atau “dalang” di balik semua kisah penyadapan tersebut ?
Di semua cerita pewayangan, penonton yang menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir pastinya paham siapa kiranya yang menjadi Duryudana atau dalang dari lakon “Puntadewa Menyadap”.
Karna tidak mungkin bertindak sendirian tanpa ada “dalang” yang memainkannya.
Hanya saja, Listyo yang terlalu mengidolakan Puntadewa mungkin melupakan pesan Semar yang selalu disampaikan ke Pandawa : “Ojo rumongso biso nanging biso rumongso”. Atau jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa.
Penulis adalah Akademisi dan konsultan komunikasi.
Sumber: kompas.com
