Berita Terbaru

Jenderal Suyudi dan Kepercayaan yang Tak Bisa Dibeli

By On November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

Oleh: Yogen Sogen 

Ada jarak antara merasa dipercaya dan benar-benar dipercaya. Jarak itu tidak selalu terlihat dalam angka survei, tetapi terasa dalam pengalaman masyarakat ketika mencari keadilan, melaporkan perkara, atau meminta perlindungan. 

Kepolisian boleh mencatat kenaikan tingkat kepercayaan, tetapi ukuran sesungguhnya tetap berada pada cara rakyat diperlakukan. 

Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Depok, Senin (16/11/2026), menarik dicermati. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa.” 

Kalimat itu menawarkan sikap seorang Kapolri baru: kepercayaan Polri harus diperoleh melalui kerja, bukan dibentuk melalui angka. 

Survei Bukan Obat

Sejumlah survei memperlihatkan gambaran berbeda. Litbang Kompas pada April 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 82,4 persen, meningkat dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya. 

Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan 67 persen responden percaya kepada Polri. 

Angka itu layak dicatat. Namun, Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menyajikan gambaran berlawanan. Indonesia menempati posisi pertama dari sepuluh negara dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap polisi. 

Sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak percaya kepada polisi, di atas Afrika Selatan 55 persen, Peru 54 persen, dan Meksiko 52 persen. 

Temuan tersebut mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak sesederhana satu angka. Survei diperlukan untuk membaca persepsi masyarakat, tetapi kehilangan makna ketika diperlakukan sebagai alat menggiring opini. 

Angka dapat dipilih dan dipamerkan untuk membangun kesan  keadaan sudah baik, sementara pengalaman warga berkata lain. 

Survei seharusnya menjadi cermin, termasuk ketika pantulannya memperlihatkan wajah institusi yang belum selesai berbenah. 

Publik berhak mempertanyakan angka yang lebih sibuk dirawat daripada kenyataan yang hendak diukurnya. 

Pernyataan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei patut menjadi komitmen yang ditagih. 

Kepercayaan tidak tumbuh dari membayar orang untuk mengukur citra. Ia tumbuh ketika masyarakat menemukan alasan untuk percaya. 

Ujian Ketegasan

Ujian kepemimpinan Suyudi hadir melalui penanganan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Proses hukum masih berjalan; dugaan terhadap para pihak harus diuji melalui pembuktian. 

Publik ingin melihat hukum menelusuri tanggung jawab sampai kepada siapa pun, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi. 

Ketegasan terlihat dari keterbukaan proses, pengungkapan rantai tanggung jawab, dan keberanian penyidik ketika perkara mendekati lingkaran kekuasaan. 

Kewenangan penyadapan rentan disalahgunakan ketika pengawasan longgar. 

Prosedur pemberian izin, penggunaan hasil penyadapan, dan pertanggungjawaban pengendalinya perlu diperiksa. 

Kewenangan yang menyentuh ruang privat warga harus memiliki batas yang jelas. 

Suyudi meminta jajarannya tidak ragu menghadapi dinamika internal. Pesan itu menuntut keberanian membenahi institusi. 

Kuasa polisi untuk memeriksa, menangkap, menahan, dan menggunakan alat paksa harus selalu disertai pertanggungjawaban. 

Kepercayaan Rakyat

Bekerja dengan hati adalah syarat, tetapi kepercayaan publik melekat pada institusi. Ia tidak boleh bergantung pada ketulusan seorang pimpinan dan berubah setiap kali Kapolri berganti. 

Setiap anggota harus memahami batas kewenangan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Pengawasan eksternal, keterbukaan informasi, pengaduan yang mudah diakses, dan sanksi tanpa pandang jabatan harus diperkuat. 

Proses hukum dugaan penyadapan juga harus transparan, termasuk ketika menyentuh orang-orang yang pernah berada di pucuk pimpinan. 

Kepercayaan diuji ketika laporan warga diterima tanpa dipersulit, pelayanan bebas pungutan liar, korban dilindungi, dan anggota yang melanggar diproses adil. 

Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir tanpa menyalahgunakan kewenangan. 

Jenderal Hoegeng dikenang karena kesederhanaan dan integritasnya. Publik melihat kesesuaian antara jabatan, tindakan, dan prinsip. 

Ukuran dasar kepolisian tetap sama: hukum berlaku tanpa memilih siapa yang sedang berhadapan dengannya. 

Ucapan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei akan diuji oleh keputusannya, terutama ketika hukum menyentuh orang-orang dari lingkungan institusi sendiri. 

Rakyat mungkin tidak membaca hasil survei setiap bulan, tetapi mereka mengingat perlakuan polisi ketika datang melapor atau mencari perlindungan. 

Kepercayaan tidak dibeli dengan angka. Ia diperoleh ketika polisi berani menegakkan hukum, termasuk terhadap orang-orang dari rumahnya sendiri. 

Penulis adalah seorang Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik. 

Sumber: kompas.com

Kepsek SDN Tegal Kembang Dinilai Lalai, Kurang Perhatian Terhadap Muridnya

By On November 18, 2026

Foto ilustrasi. 

KOTA SERANG, KabarXXI.Com - Banyak pihak merasa prihatin atas kejadian yang dialami Mesya Oktaviani (6 tahun), siswi kelas 1A SDN Tegal Kembang, yang terjatuh hingga kepalanya menghantam lantai. 

Kejadian itu terjadi pada Sabtu, 14 November 2026, usai jam pembelajaran. Saat berlari, kaki Mesya terperosok ke dalam lubang saluran sedalam 40 sentimeter, sehingga ia terpelanting dan kepalanya membentur lantai.

Karena khawatir kejadian serupa menimpa murid lain, pada Senin, 16 November 2026, Aerul, orang tua Mesya, meminta izin kepada Samhudi selaku Kepala Sekolah dan menawarkan diri untuk menutup lubang saluran tersebut. 

Aerul bersama rekan kerjanya mengumpulkan dana untuk membeli semen guna menutup saluran, dan pekerjaan itu juga dibantu oleh Iyus, penjaga sekolah. 

"Dikerjakannya malam hari, itu pak Aerul beserta teman sekerjanya," ucap Iyus. 

Namun mirisnya, hingga berita ini ditayangkan, pada Rabu, 18 November 2026, belum ada pihak sekolah yang menanyakan kabar dan kondisi Mesya. 

Kondisi ini mendapat kritik tajam dari Tb. Edi Saputra, aktivis pemerhati anak bangsa, yang meminta persoalan Mesya segera ditindaklanjuti. 

"Persoalan menutup saluran itu menjadi tugas sekolah SDN Tegal Kembang. Semestinya Kepala Sekolah (Kepsek) malu, tugasnya justru dikerjakan orang lain," tegas Edi. 

Menurut Edi, terlihat kelambatan berpikir dan bersikap, serta kelalaian Kepsek dalam memberikan perhatian kepada muridnya. 

"Bila Kepsek sibuk, dia bisa memerintahkan guru lain untuk menanyakan kondisi muridnya. Ini hari keempat, menanyakan kabar saja tidak kepada Mesya. Kenapa sampai lalai memberikan perhatian?" ujarnya. 

Edi juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menjatuhkan sanksi kepada Kepsek, sekaligus memberikan apresiasi kepada Aerul dan rekan‑rekannya. 

"Kepsek SDN Tegal Kembang patut mendapatkan sanksi karena telah lalai," pungkasnya. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Sekolah belum memberikan keterangan resmi. (*/red)

DPW Badak Banten Desak Pemerintah Beri Solusi Legalitas, Tegaskan Tambang Rakyat Penggerak Ekonomi Akar Rumput

By On November 18, 2026

SERANG, KabarXXI.com — Kekayaan sumber daya alam mineral di Indonesia semestinya menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, sektor pertambangan rakyat yang selama ini menjadi sandaran hidup warga kerap berbenturan dengan persoalan regulasi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan, mendesak pemerintah untuk hadir secara objektif dan memberikan solusi konkrit, bukan sekadar penertiban. Ia menilai aktivitas pertambangan rakyat memiliki peran vital dalam menggerakkan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, serta menopang pendapatan masyarakat di wilayah penghasil mineral.

Menurut Riswan, dampak ekonomi (multiplier effect) dari tambang rakyat sangat luas. Mulai dari sektor transportasi, perdagangan eceran, warung-warung kecil, hingga penyedia jasa angkutan material, semuanya hidup dari perputaran uang di sektor ini.

“Tambang rakyat bukan semata-mata persoalan aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, ada pedagang kecil yang mendapatkan penghasilan, dan ada perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar,” ungkap Riswan kepada kabarXXI.com, Rabu (18/11/26). 

Ia menegaskan, penegakan hukum memang harus ditegakkan, namun negara tidak boleh menutup mata terhadap kelangsungan hidup rakyat kecil. Pemerintah harus menempatkan diri sebagai pembina dan fasilitator.

“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar masyarakat bisa menjalankan usaha secara legal,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Riswan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses legalitas melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai koridor perundang-undangan.

Legalitas ini dinilai penting agar penambang memiliki kepastian hukum, mudah diawasi, serta tetap mematuhi standar keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup.

“Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, menggunakan cara-cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan masyarakat. Tetapi jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,” tambahnya.

Mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, Riswan mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir pihak saja.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya,” tandasnya.

Menutup keterangannya, DPW Badak Banten berharap agar para pemangku kebijakan di daerah maupun pusat dapat merumuskan regulasi yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat, disertai pengawasan yang transparan serta akuntabel.

“Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga harus hadir memberikan solusi. Sebab, tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Riswan. (AK-74) 

Gubernur Andra Soni Ajak BAZNAS Kolaborasi Dukung Program Prioritas Pemprov Banten

By On November 18, 2026

Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. 

​Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Selasa, 17 November 2026. 

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS Republik Indonesia Sodik Mudjahid, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin, serta jajaran pengurus BAZNAS kabupaten/kota se-Provinsi Banten. 

​Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa zakat bukanlah pengganti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan instrumen pelengkap pembangunan yang strategis untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. 

​“Zakat bukan pengganti APBD, melainkan pelengkap pembangunan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kolaborasi melalui optimalisasi zakat menjadi semakin penting,” ujarnya. 

​Andra Soni mencontohkan wujud pembagian peran tersebut dalam Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, pada tahun ajaran 2025/2026 program ini telah menjangkau 801 sekolah dengan 60.705 siswa penerima manfaat. 

​Selanjutnya, pada tahun ajaran 2026/2027, program ini berlanjut menyasar 782 sekolah swasta dengan 59.697 siswa. 

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga memperluas jangkauan manfaat kepada sekitar 10 ribu siswa Madrasah Aliyah (MA). Secara keseluruhan, sekitar 120 ribu siswa telah terakomodasi dalam program pembiayaan pendidikan tersebut. 

​Melalui pembagian peran yang jelas, Gubernur Andra Soni berharap BAZNAS dapat menyalurkan bantuan pada aspek kebutuhan pendidikan lainnya yang belum tertangani pemerintah, sehingga program yang berjalan tidak tumpang tindih pada sasaran yang sama. 

​“Jadi, yang tadinya BAZNAS membantu biaya sekolah, sekarang sudah ditanggung pemerintah. BAZNAS dapat membantu kebutuhan lain, mungkin untuk bukunya atau seragam sekolahnya,” jelasnya. 

​Selain pendidikan tingkat menengah, Pemprov Banten juga tengah menjalankan program bantuan pendidikan tinggi melalui skema Satu Desa Satu Sarjana atau Sarjana Pemberdayaan. 

Program ini membiayai kuliah hingga empat tahun bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kolaborasi serupa antara pemerintah dan BAZNAS diharapkan juga menyentuh sektor pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

​Menanggapi arahan tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengapresiasi langkah strategis dan pelaksanaan Rakorda BAZNAS Banten. Ia mendorong optimalisasi penghimpunan zakat dan integrasi program BAZNAS dengan pemerintah daerah. 

"Serta perlunya penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa," kata Sodik. 

​Sementara itu, Ketua BAZNAS Banten Wawan Wahyudin menjelaskan, Rakorda yang berlangsung pada 17–18 November 2026 ini mengusung tema "Konsolidasi Zakat yang Produktif dan Berdampak". 

Melalui kegiatan ini, BAZNAS berkomitmen memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan tata kelola zakat, dan memperluas kemitraan strategis. 

​Wawan menambahkan, BAZNAS Banten selama ini aktif menjalankan program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan—termasuk inisiatif Satu Keluarga Satu Sarjana—serta dakwah dan pemberdayaan ekonomi. 

​"Melalui penguatan kolaborasi ini, pengelolaan zakat diharapkan semakin terarah dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Banten," pungkasnya. (Welfendry)

Ops Zebra Maung 2026 Dimulai, Satlantas Polres Serang Sasar Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Ciruas

By On November 18, 2026

Satlantas Polres Serang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 16 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Maung 2026, di wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 16 November 2026. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan disiplin masyarakat serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). 

Dalam kegiatan tersebut, personel melaksanakan pemantauan arus lalu lintas, pemeriksaan kendaraan bermotor, serta memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. 

Petugas juga mengingatkan pengendara untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta menghindari berbagai perilaku yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

Kasatlantas Polres Serang, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra Maung 2026 merupakan langkah Kepolisian untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya. 

"Operasi Zebra Maung 2026 ini kami laksanakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kami mengedepankan langkah edukatif, preventif, dan penegakan hukum secara humanis terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan," ujar AKP Muhammad Hafizh. 

Ia menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi perhatian seluruh pengguna jalan, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Wilayah Hukum Polres Serang, agar selalu tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Jangan sampai kelalaian dalam berkendara berujung pada kecelakaan," tambahnya. 

Melalui Operasi Zebra Maung 2026, Polres Serang berharap kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. 

Polres Serang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan operasi tersebut demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif di wilayah Kabupaten Serang. (*/red)

Babinsa Koramil 0602-08/Petir Dorong Kerukunan Masyarakat

By On November 18, 2026

Babinsa Koramil 0602-08/Petir, Sertu Erwisyah menghadiri pengajian bulanan, di Masjid Jami Baitul Rahman, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu, 15 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan keagamaan. 

Salah satunya melalui pengajian bulanan yang digelar di Masjid Jami Baitul Rahman, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Minggu, 15 November 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Sertu Erwisyah menyampaikan bahwa kegiatan pengajian bulanan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan serta menjaga kerukunan antarwarga. 

Menurutnya, kebersamaan antara aparat kewilayahan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga tradisi kegiatan keagamaan serta menjadikan nilai-nilai yang disampaikan dalam pengajian sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Ustaz Syabudin mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga hubungan baik antarsesama. 

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, saling menghormati, dan menumbuhkan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Melalui kegiatan pengajian rutin ini, diharapkan terbangun masyarakat yang semakin religius, rukun, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. 

Kegiatan pengajian tersebut menghadirkan Ustaz Syabudin sebagai penceramah dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Negara Padang, Babinsa Sertu Erwisyah, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat setempat. (*/red)

Pengendara Motor Terseret Banjir di Simpang Empat Sumbar, Ditemukan Meninggal Dunia

By On November 18, 2026

Proses evakuasi korban yang terseret air banjir di jalan nasional di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, yang ditemukan meninggal dunia, Minggu, 15 November 2026. 

PASAMAN BARAT, KabarXXI.Com - Taufik Anwar (62), pengendara sepeda motor yang terseret banjir di jalan nasional Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), ditemukan meninggal dunia, Minggu malam, 15 November 2026. 

Korban merupakan warga Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, ditemukan tim gabungan sekitar pukul 20.35 WIB, setelah dilakukan pencarian sejak Minggu sore. 

"Korban ditemukan malam ini sekitar pukul 20.35 WIB dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Zulkarnain kepada wartawan, Minggu malam, 15 November 2026. 

Menurutnya, peristiwa itu bermula ketika korban mengendarai sepeda motor di jalan nasional Simpang Empat, tepatnya di dekat warung Martabak Kubang menuju simpang Kantor Bupati Pasaman Barat. 

Korban terjatuh dan terseret banjir ke gorong-gorong di kawasan tersebut. 

Petugas gabungan segera melakukan pencarian setelah menerima informasi kejadian. Namun, tingginya debit air menjadi kendala dalam proses pencarian. 

"Korban terjatuh pada Minggu sore dan tim gabungan langsung melakukan pencarian. Namun karena debet air tinggi maka pencarian sedikit terkendala," kata Zulkarnain. 

Sementara itu, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pasaman, Novi Yurandi mengatakan, operasi pencarian melibatkan puluhan personel gabungan bersama masyarakat setempat. 

Sebanyak delapan personel BPBD Pasaman Barat, dua personel Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman, 15 anggota Polri, serta lima anggota TNI dikerahkan ke lokasi. 

Pencarian juga dibantu sekitar 50 warga yang ikut menyisir kawasan tersebut.

Menurutnya, petugas menggunakan sejumlah peralatan untuk membantu proses pencarian korban. 

"Pencarian juga menggunakan sejumlah peralatan. Terima kasih atas bantuan masyarakat yang ikut serta mencari korban," ujar Novi. 

Diketahui, banjir yang melanda kawasan Simpang Empat juga berdampak pada permukiman dan aktivitas warga. 

Berdasarkan data sementara BPBD Pasaman Barat, sedikitnya 16 rumah dan toko terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. 

Genangan air juga mengganggu arus lalu lintas di jalan nasional yang melintasi kawasan tersebut. (*/red)

DLH dan Polisi Buru Pembuang Limbah Berbahaya di Mojokerto, Diduga dari Jombang

By On November 18, 2026

Petugas dari DLH memasang garis PPLH di lokasi tumpukan limbah B3. 

MOJOKERTO, KabarXXI.Com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto menerjunkan tim verifikasi lapangan terkait tumpukan karung berisi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis dross aluminium atau abu peleburan yang ditemukan berserakan di lahan milik warga Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). 

Petugas juga memasang garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengisolasi area terdampak dan membatasi akses warga ke titik paparan limbah yang diduga berasal dari Jombang itu. 

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Mojokerto, Elia Sutanti mengatakan bahwa peninjauan lokasi telah dilakukan pada Jumat, 13 November 2026. 

Pihaknya juga menggandeng kepolisian untuk mengusut asal-usul pembuangan limbah ilegal itu sekaligus mempercepat proses pembersihan. 

"Kami memasang PPLH line karena warga khawatir ada yang mendekat. Warga mengeluhkan bau, maka tadi saya sudah koordinasi dengan pihak Polres untuk tindak lanjut agar segera bisa di-clean up," ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026. 

Hasil penelusuran awal petugas di lapangan, indikasi pembuangan limbah berbahaya ini mengarah pada aktivitas industri di dua kecamatan di kabupaten tetangga. 

"Limbah ini diduga berasal dari Sumobito dan Peterongan, Kabupaten Jombang," ujar Elia. 

Saat ini, volume pasti limbah B3 itu masih proses pendataan. Namun, pantauan di lokasi menunjukkan karung-karung berisi abu peleburan itu tersebar di sejumlah titik. 

Kondisi kian berisiko karena sebagian karung ditemukan dalam keadaan robek dan terbuka, sehingga memperbesar potensi pencemaran tanah maupun udara di sekitar permukiman. 

Secara karakteristik kimia, limbah dross aluminium memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap saluran pernapasan dan indra penglihatan. 

Dalam kondisi kering, material ini cenderung tidak berbau. Namun, apabila terkena air, limbah akan bereaksi dan melepaskan gas berbau menyengat yang dapat memicu sesak napas hingga iritasi mata bagi warga yang terpapar. (*/red)

Gubernur Khofifah Kawal Percepatan Pembangunan PT SAI, Investasi Rp 18 Triliun

By On November 18, 2026

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek pembangunan pabrik PT SAI, di Kawasan Industri PIER, Senin, 16 November 2026.  

SURABAYA, KabarXXI.Com - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek pembangunan pabrik PT Surabaya Aluminium Industry (PT SAI) di kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Senin, 16 November 2026. 

Hingga saat ini, progres pembangunan pabrik yang menelan investasi sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 18 triliun tersebut telah mencapai 50 persen. 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan tahapan investasi berjalan sesuai rencana. 

Kedatangan Gubernur Khofifah disambut President Director PT SAI Gavin Cao, Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Indra Nur Fauzi, Direktur Utama PT SIER Alif Abadi, serta Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan. 

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim Sigit Priyanto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jatim Dyah Wahyu Ermawati. 

Gubernur Khofifah mengatakan, investasi PT SAI senilai Rp 18 triliun merupakan bentuk kepercayaan besar investor terhadap iklim investasi di Jatim. 

Untuk itu, kata dia, Pemprov Jatim berkomitmen memberikan dukungan dan fasilitasi agar seluruh tahapan pembangunan hingga operasional pabrik berjalan lancar. 

"Ini merupakan sebuah kepercayaan bagi Jatim. Kami tentu akan memberikan dukungan terhadap berbagai hal yang menjadi bagian dari percepatan pembangunan konstruksi hingga persiapan produksi pertama yang direncanakan pada pertengahan 2027,” ujar dia. 

Menurutnya, keseriusan investor dalam merealisasikan investasi harus diimbangi dengan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam memberikan kemudahan dan fasilitasi yang dibutuhkan. 

Dengan demikian, pembangunan pabrik hingga tahap produksi dapat berjalan sesuai target. 

Selain memastikan kelancaran pembangunan, Khofifah juga menyoroti potensi penyerapan tenaga kerja dari keberadaan pabrik tersebut. 

Untuk itu, ia sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Disnakertrans Jatim guna membahas pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), khususnya dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

"Kami sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan karena sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai kebutuhan tenaga kerja yang bisa direkrut dari lulusan SMK. Nantinya, kedua dinas ini akan melakukan pemetaan agar ketika proses rekrutmen dimulai, tersedia referensi calon tenaga kerja yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan serta keterampilan yang diperlukan PT SAI,” tuturnya. 

Khofifah berharap, seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga PT SAI dapat segera memasuki tahap operasional dan merealisasikan produksi perdana pada pertengahan 2027. 

Sementara itu, Direktur Utama PT SIER, Alif Abadi mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PT SAI di kawasan industri PIER. 

Dukungan tersebut mencakup penyediaan kawasan industri, infrastruktur, hingga fasilitas penunjang kebutuhan operasional perusahaan. 

Salah satu fasilitas yang tengah disiapkan SIER adalah pembangunan dormitory atau asrama karyawan dengan kapasitas 300 kamar. 

Selain itu, SIER juga akan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jatim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan PT SAI. 

“Salah satu dukungan yang tengah kami siapkan adalah pembangunan dormitory dengan kapasitas 300 kamar untuk karyawan. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jatim, Pemkab Pasuruan dan PT SAI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan,” ujar dia. 

Ia menambahkan, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen SIER sebagai anggota Holding Kawasan Industri Indonesia dalam membangun ekosistem kawasan industri yang terintegrasi. 

Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran investasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri di Jatim. (*/red)

KPK Tahan Satu Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

By On November 18, 2026

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein saat Jumpa Pers, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026 (kiri). 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap staf Anggota DPR RI, Anwar Sadad sekaligus pihak swasta Bagus Wahyudyono usai diperiksa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026. 

Bagus Wahyudyono merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Tahun Anggaran 2019-2022. 

"Bahwa kemudian, pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, BGS selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jawa Timur atau pihak swasta,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein saat Konferensi Pers, Senin malam. 

Taufik mengatakan, penahanan terhadap Bagus Wahyudyono merupakan klaster kedua dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pokmas di Pemprov Jatim. 

Taufik mengatakan, dalam perkara ini bermula saat Staf Sekretariat DPRD Jatim melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD, dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD. 

Atas pembagian tersebut, Anggota DPR RI Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar, dengan rincian Rp 48,9 miliar pada 2019, 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022. 

Taufik mengatakan, dari setiap kuota dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ Anwar, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD. 

Dia mengatakan, Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. 

Kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya. 

“Bahwa selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” ujar dia. 

Taufik mengatakan, setelah terjadi kesepakatan, para Korlap yang akan menerima dana hibah ‘jatah’ dari Anwar Sadad selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai 25 persen melalui tiga cara. 

Tiga cara tersebut di antaranya, menyerahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar Sadad, dan diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad. 

“Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” jelasnya. 

Taufik mengatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 sampai 30 persen ‘disunat lagi’ oleh para Korlap. Sehingga, dana hibah yang digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal. 

Untuk itu, KPK melakukan penahanan terhadap Bagus untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 16 November 2026 hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. 

Atas perbuatannya, Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Diketahui sebelumnya, KPK memanggil staf Sekwan sekaligus pihak swasta Bagus Wahyudyono pada Senin, 16 November 2026. 

'Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, hari ini. 

KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis, 02 Oktober 2025. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap STS (Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak) periode 2019-2024). 

"Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” ujar Asep saat Konferensi Pers, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis. 

Asep mengatakan, empat tersangka penerima yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD). 

Kemudian tujuh belas tersangka pemberi hadiah yaitu, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch. Mahrus (Swasta Probolinggo. Lalu, A. Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra. Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M. Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung). (*/red)

Kapolri: Tak Perlu Bayar Survei, Kerja dengan Hati, Rakyat Tak Bisa Dibohongi

By On November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto meminta jajarannya tidak perlu membeli atau membayar lembaga survei untuk mengukur kinerja Polri. 

Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tidak bisa direkayasa karena rakyat bisa menilai langsung kinerja Kepolisian. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa,” ujar Suyudi dalam siaran langsung YouTube Humas Korps Brimob Polri, Senin, 16 November 2026. 

Oleh karena itu, dia meminta para personel untuk bekerja dengan tulus demi kepentingan masyarakat. 

"Yakinlah Polisi akan selalu di hati masyarakat dan kalau Polisi sudah di hati masyarakat, jangan khawatir, Kamtibmas Insya Allah akan aman dan kondusif,” ujar dia. 

Suyudi menyebut, ada sejumlah dinamika yang terjadi di lingkungan Polri dalam satu bulan terakhir. 

Namun, ia meminta seluruh personel tidak ragu atau mundur selama langkah yang diambil bertujuan untuk kepentingan institusi dan bangsa. 

“Karena kebenaran pasti akan datang, dan Polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia!” ujarnya. 

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. 

Tingkat kepuasan terhadap Polri juga meningkat dari 65,1 persen pada 2025 menjadi 67,6 persen pada tahun ini. (*/red)

Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Terkait Penyelundupan BBM di Sulsel

By On November 18, 2026

Bareskrim usut TPPU penyalahgunaan BBM subsidi yang rugikan negara Rp 67,9 miliar. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kasus penyelundupan BBM yang ditangani Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Polri akan mengusut aliran dana dari kasus tersebut. 

"Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026. 

Menurut Suhasto, pihaknya akan melakukan penelusuran uang hasil keuntungan dari praktik penyelundupan BBM tersebut. 

Pihaknya juga akan mengusut aset yang dihasilkan dari dugaan penyelundupan. 

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut," ujar dia.

Suhasto mengatakan, pihaknya akan menggandeng PPATK. 

Menurutnya, ada sejumlah aset yang sudah disita dari kasus ini. 

"Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja," ujarnya. 

Suhasto menyebut, pihaknya tidak akan berhenti pada dugaan tindak pidana asal. 

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini.

"Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnys, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. 

Polisi menetapkan tujuh tersangka dan memasukkan empat orang lainnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan kasus ini dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa, 02 Juni 2026. 

Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. 

Polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang dan enam dump truck. 

Polisi juga menyita 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, dan 1.541 tabung LPG 3 kilogram. 

Untuk BBM subsidi, Polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran di berbagai daerah. (*/red)

Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad Juga Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Dkk

By On November 18, 2026

Najwa Shihab. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Polri menyebut, Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, turut menjadi sasaran penyadapan oleh Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan (Dkk). 

Bukan hanya itu, dua jurnalis, yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova juga menjadi korban penyadapan. 

"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto kepada wartawan, Senin, 16 November 2026. 

Namun demikian, Suhermanto tidak merinci terkait hal tersebut. 

Diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap Pejabat Negara, Tokoh Politik, Media, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pengusaha. 

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. 

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. 

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. 

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. 

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. 

Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana Makar. 

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Makar. 

Atas laporan itu, Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur Makar yang harus dibuktikan secara terpisah. (*/red) 

Prabowo Apresiasi China yang Bela Palestina dan Kepentingan Global South

By On November 18, 2026

Presiden RI, Prabowo Subianto, saat menghadiri KTT ke-49 ASEAN, di Filipina. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengapresiasi konsistensi Tiongkok dalam mendukung kepentingan negara-negara Global South. 

Prabowo juga menyoroti komitmen Tiongkok dalam membela hak-hak rakyat Palestina. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-China di Manila, Filipina, Senin, 16 November 2026. 

Prabowo menilai, dukungan Tiongkok memiliki arti penting di tengah berbagai tantangan global dan dinamika geopolitik yang terus berkembang. 

Menurutnya, Tiongkok selama ini turut memainkan peran dalam mendorong kerja sama multilateral serta memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. 

"Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan Tiongkok yang terus berlanjut dalam membela kepentingan Global South, khususnya dalam kerja sama multilateral dan juga dalam isu Palestina," kata Prabowo. 

Prabowo menegaskan dukungan terhadap penyelesaian damai, kebebasan, dan kesetaraan merupakan prinsip yang penting untuk terus diperkuat dalam hubungan internasional. 

"Tiongkok telah konsisten, selalu memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan penyelesaian secara damai. Tiongkok juga konsisten dalam menentang imperialisme dan kolonialisme," tuturnya. 

Di akhir pernyataannya, Prabowo menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan dan dukungan Tiongkok dalam berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama. 

"Terima kasih atas kepemimpinan Anda yang berkelanjutan," ujar dia. (*/red)

Kasasi Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditolak, Tetap Dihukum Lima Tahun Penjara

By On November 18, 2026

Eks Sekretaris MA, Nurhadi. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara terkait penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Hal itu terungkap usai MA menolak Kasasi yang diajukan Nurhadi. 

"Amar Putusan: Tolak Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa," tulis putusan yang termuat dalam laman MA yang dilihat, pada Senin, 16 November 2026. 

Putusan tersebut teregister dengan nomor: 10010 K/PID.SUS/2026 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo;  Anggota Majelis 1, Ansori; Anggota Majelis 2, Suradi; dan Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam. 

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Sementara pada pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis bersalah dengan pidana penjara selama lima tahun. 

Hakim menilai, Nurhadi terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan TPPU. 

Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari. 

Selain itu, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 137.159.183.940 subsider tiga tahun kurungan badan. 

Vonis yang diterima Nurhadi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *