Berita Terbaru

Sekolah Ambruk dan Fondasi Pendidikan yang Terabaikan

By On Juli 26, 2026

Siswa menyantap menu MBG dengan latar belakang ruang kelas mereka tanpa atap setelah ambruk berbulan-bulan di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. 

Oleh: Waliyadin 

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program baru yang diluncurkan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuannya merawat fondasi pendidikan yang telah ada. 

Dalam beberapa hari terakhir, berita sekolah ambruk sering muncul. Misalnya, Kompas.com memberitakan ambruknya atap sekolah menyebabkan 165 siswa SDN 1 Anturan Buleleng pindah belajar ke sekolah tetangga (20/7). 

SD di Jakarta Selatan terbengkalai 2 tahun sejak ambruk (21/7) dan sekelompok siswa tengah menyantap menu MBG dengan latar belakang ruang kelas mereka tanpa atap setelah ambruk berbulan-bulan di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Kompas.id, 21/7). 

Masih banyak berita serupa yang memperlihatkan satu hal: ada paradoks dalam arah kebijakan pemerintah kita dan patut menjadi bahan refleksi bersama. 

Bagaimana tidak, 20 persen APBN yang seharusnya murni diperuntukkan pada sektor pendidikan seperti untuk pembangunan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran, justru sebagian besar digunakan untuk program MBG. 

Target sasaran MBG, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah yang memerlukan intervensi gizi meskipun implementasinya terkadang tidak memandang latar belakang ekonomi keluarga siswa. 

Ironisnya, dana MBG yang sangat besar itu menjadi bancakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan ada indikasi korupsi dalam pengelolaannya. 

Tak ayal, menu MBG yang sampai kepada penerima pun alakadarnya, bahkan terkadang di bawah standar gizi yang diharapkan. 

Persoalan tersebut semakin mengundang pertanyaan ketika kebutuhan dasar banyak sekolah justru belum terpenuhi. 

Di sinilah publik mulai membandingkan antara besarnya investasi pada program baru dengan minimnya perhatian terhadap kondisi sekolah dasar negeri yang telah lama berdiri. 

Faktanya, masih banyak sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh rehabilitasi yang memadai. 

Memang, proses renovasi sekolah bukan perkara sederhana. Pengajuan anggaran membutuhkan prosedur birokrasi yang panjang, pelaksanaannya sering memerlukan waktu lama, dan dalam beberapa kasus masih dibayangi persoalan tata kelola sehingga hasil yang diterima sekolah tidak selalu optimal. 

Akibatnya, kerusakan yang seharusnya dapat segera ditangani justru terus berlarut-larut. Padahal, kondisi sekolah yang rusak tidak hanya berhenti pada masalah fisik bangunan sekolah. 

Lebih dari itu, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2024) dalam Learning Environment menegaskan bahwa lingkungan belajar merupakan prasyarat di mana pembelajaran berkualitas bisa berlangsung dan sangat erat kaitannya dengan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. 

Pengabaian pada kebutuhan dasar tersebut sama halnya menutup harapan terjadinya pendidikan yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. 

Ironisnya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak memakan waktu lama untuk segera direalisasikan. 

Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, dan Sekolah Nasional Terintegrasi juga berjalan relatif cepat. 

Lagi-lagi, persoalan sebenarnya adalah soal prioritas kebijakan saja. Perbedaan prioritas tersebut juga tampak dari alokasi pembiayaan. 

Pemerintah memang telah menjalankan program revitalisasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp 13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan di tahun 2026, yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikdasmen, 16/06/2026). 

Namun, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun – Rp 1,2 triliun setiap hari. 

Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan kedua program, melainkan menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar pendidikan belum memperoleh perhatian yang sepadan dengan besarnya investasi pada program baru. 

Tak ayal, dampaknya pun kian jelas terlihat. Banyak sekolah dasar negeri yang kekurangan murid karena orangtua lebih mempercayakan anak-anaknya ke sekolah swasta yang kualitasnya lebih baik dengan sarana dan prasarana belajar yang lebih baik, meskipun dengan mengeluarkan biaya lebih besar. 

Merawat Fondasi, Menata Prioritas

Padahal, sekolah dasar merupakan fondasi seluruh sistem pendidikan. Pada jenjang inilah kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan berbagai kompetensi dasar mulai dibangun. 

Apabila fondasi ini diabaikan, dampaknya akan menjalar ke jenjang pendidikan berikutnya. 

Karena itu, investasi pada pendidikan dasar semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. 

Pemerintah tentu tetap dapat menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Namun, pembiayaan program tersebut seharusnya tidak mengurangi kemampuan negara memenuhi kebutuhan paling mendasar pendidikan, seperti rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana belajar, serta peningkatan kesejahteraan guru. 

Dengan demikian, peningkatan kualitas gizi peserta didik dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas lingkungan belajar mereka. 

Ironisnya, di tengah berbagai persoalan mendasar tersebut, pemerintah justru terus memperkenalkan berbagai program pendidikan baru. 

Tidak dimungkiri bahwa Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, maupun Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari ikhtiar meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 

Program-program tersebut bahkan dapat menjadi legasi penting pemerintahan saat ini. 

Namun, keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya diukur dari lahirnya berbagai program baru, melainkan juga dari kemampuan negara menjaga kualitas institusi pendidikan yang telah lama melayani masyarakat. 

Bukan berarti pemerintah tidak boleh meninggalkan warisan. Namun, setiap legasi yang ditinggalkan perlu dipastikan tidak berdampak buruk pada ekosistem pendidikan di masa depan setelah rezim pemerintahan saat ini berakhir. 

Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, dan Sekolah Nasional Terintegrasi dan yang terbaru Universitas RI (URI) menurut pandangan pemerintah saat ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Namun, program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada komitmen pemerintahan berikutnya. 

Misalnya, ketika pemerintahan saat ini selesai, akan ada rezim pemerintah baru yang memiliki pandangan berbeda dengan rezim pemerintah saat ini. Akibatnya program-program kembali terbengkalai. 

Sedangkan pendidikan memerlukan penanganan yang lebih konsisten dan koheren agar hasilnya benar-benar terlihat. 

Karena itu, pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penciptaan program baru, tetapi juga pada keberlanjutan dan penguatan fondasi pendidikan yang telah ada. 

Negara tentu boleh meninggalkan berbagai legasi melalui program-program baru. 

Namun, legasi terbaik dalam pendidikan bukanlah bangunan atau program yang lahir pada satu masa pemerintahan, melainkan keberhasilan memastikan setiap anak Indonesia dapat belajar di sekolah yang aman, layak, dan berkualitas. 

Sebab, sebelum membangun masa depan, negara terlebih dahulu harus merawat fondasi yang telah dimilikinya. 

Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Sumber: kompas.com

Retret di Magelang, Korupsi di Daerah

By On Juli 25, 2026

Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang. 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Di atas panggung politik nasional, tak banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal memuat pesan simbolik sekuat program Retret Kepala Daerah. 

Retret diklaim bukan hanya agenda orientasi bagi para Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada Serentak 2024, tapi ikhtiar politik untuk membangun kembali watak kepemimpinan daerah. 

Pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak cukup ditentukan oleh besarnya anggaran, kecanggihan birokrasi, atau banyaknya regulasi, tetapi terutama oleh kualitas moral para pemimpin yang mengelolanya. 

Karena itulah, tidak lama setelah pelantikan serentak Kepala Daerah pada awal 2025, pemerintah mengumpulkan mereka di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, dalam sebuah retret nasional yang berlangsung selama sekitar sepekan. 

Akademi Militer dipilih bukan hanya sebagai lokasi, tapi juga sebagai simbol. 

Di tempat yang selama puluhan tahun menempa disiplin para perwira TNI, negara berusaha meminjam nilai-nilai ketegasan, disiplin, loyalitas, pengabdian, dan kepemimpinan untuk ditanamkan kepada para pemimpin sipil yang akan mengelola lebih dari lima ratus pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. 

Retret tersebut disusun dengan agenda yang jauh melampaui seremoni. Hari-hari para kepala daerah diisi dengan apel pagi, pembinaan fisik, kuliah kebangsaan, diskusi kelompok, hingga pemaparan berbagai kementerian dan lembaga negara. 

Presiden Prabowo memberikan pengarahan mengenai arah pembangunan nasional, disiplin pemerintahan, dan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda strategis nasional. 

Menteri Dalam Negeri membahas sinkronisasi pembangunan pusat-daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta pengelolaan fiskal daerah. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Lemhannas, serta kementerian teknis lainnya menyampaikan materi mengenai pencegahan korupsi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan APBD, pelayanan publik, ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, hingga geopolitik dan ketahanan nasional. 

Seluruh rangkaian itu dirancang untuk melahirkan kepala daerah yang bukan hanya cakap mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan. Semangat tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan. 

Pemerintah kembali mempertemukan para kepala daerah dalam forum-forum konsolidasi berikutnya untuk mengevaluasi implementasi program prioritas nasional sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. 

Artinya, Retret bukanlah kegiatan seremonial yang berdiri sendiri, tapi bagian dari pendekatan politik yang lebih luas untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Secara konseptual, gagasan ini hampir tidak menyisakan ruang untuk diperdebatkan. 

Negara yang menganut sistem desentralisasi memang membutuhkan kepala daerah yang tidak hanya memahami arah pembangunan nasional, tetapi juga memiliki integritas dalam menggunakan kewenangan dan anggaran publik. 

Namun, politik selalu mengajarkan bahwa niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. 

Hanya dalam waktu sekitar satu setengah tahun sejak para kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik, paradoks mulai terlihat dengan sangat jelas. 

Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 15 Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, baik melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun proses penyidikan. 

Sebelumnya, hingga Maret 2026, jumlahnya baru sembilan orang. Dalam kurun hanya empat bulan, angka itu melonjak menjadi lima belas Kepala Daerah. 

Mereka berasal dari berbagai wilayah, jenjang pemerintahan, dan latar belakang partai politik yang berbeda. 

Modus yang digunakan pun nyaris seragam, dari suap proyek infrastruktur, pengaturan pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap aparatur, penyalahgunaan APBD, jual beli jabatan, gratifikasi, hingga praktik korupsi yang berkaitan dengan perizinan dan distribusi proyek pemerintah. 

Di luar penindakan KPK, Kejaksaan Agung maupun kejaksaan di berbagai daerah juga menangani perkara korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah lainnya, termasuk kasus yang menyeret Bupati Lombok Barat sebagai kasus terbaru. 

Angka itu sesungguhnya lebih dari sekadar statistik penegakan hukum, yakni cermin yang memantulkan jurang antara cita-cita dan kenyataan. 

Di satu sisi, negara menginvestasikan energi politik yang besar untuk membangun integritas melalui Retret kepemimpinan. 

Di sisi lain, aparat penegak hukum justru terus menangkap Kepala Daerah yang sebagian baru beberapa bulan mengikuti pembinaan tersebut. 

Semakin panjang daftar Kepala Daerah yang terseret korupsi setelah mengikuti Retret, semakin menguat pula pertanyaan publik, apakah pendidikan moral yang dirancang negara benar-benar mampu mengubah perilaku politik, ataukah hanya menjadi jeda seremonial sebelum para pemimpin kembali memasuki ekosistem kekuasaan yang sejak lama memelihara korupsi? 

Pertanyaan itulah yang layak dijawab secara jernih di sini. Sebab persoalan sesungguhnya bukan terletak pada Retret itu sendiri, tapi pada keyakinan bahwa korupsi dapat dikalahkan hanya melalui pembentukan karakter, sementara struktur politik yang melahirkan korupsi dibiarkan tetap bekerja seperti sediakala. 

Dan persis pada titik itulah Retret Kepala Daerah menemukan batas objektifnya. Hampir tidak ada yang keliru dengan materi yang diberikan selama pembinaan di Magelang. Bahkan jika diukur dari standar pendidikan kepemimpinan modern, kurikulumnya tergolong komprehensif. 

Para Kepala Daerah memperoleh pembekalan mengenai etika penyelenggaraan negara, tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi, kepemimpinan strategis, hingga pentingnya menyelaraskan pembangunan daerah dengan kepentingan nasional. 

Seluruh lembaga yang memiliki otoritas dalam menjaga akuntabilitas negara turut hadir memberikan peringatan mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan. 

Dengan kata lain, hampir mustahil seorang kepala daerah dapat berdalih bahwa ia tidak memahami batas-batas etik maupun hukum ketika menjalankan jabatannya. 

Namun, korupsi politik tidak pernah lahir karena kurangnya pengetahuan mengenai mana yang benar dan mana yang salah. 

Sejarah politik, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa pelaku korupsi justru sering kali merupakan orang-orang yang memahami hukum, mengetahui risiko pidana, bahkan pernah mengikuti pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. 

Yang membedakan mereka bukanlah tingkat pengetahuan, tapi lingkungan politik tempat mereka menggunakan kekuasaan. 

Di sinilah Retret mulai kehilangan daya ubahnya. Retret berusaha membentuk individu, sementara persoalan yang dihadapi para Kepala Daerah sesungguhnya berada pada struktur politik yang mengelilingi individu tersebut. 

Penjelasan paling sederhana datang dari Robert Klitgaard, salah seorang pakar antikorupsi paling berpengaruh di dunia. 

Dalam formulanya yang telah menjadi rujukan berbagai lembaga internasional, Klitgaard menyatakan bahwa korupsi tumbuh ketika tiga unsur bertemu dalam satu ruang kekuasaan, yakni adanya monopoli kewenangan, luasnya ruang diskresi pejabat dalam mengambil keputusan, serta lemahnya akuntabilitas. 

Ketiga unsur ini masih melekat kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. 

Kepala Daerah memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan pembangunan, penentuan proyek strategis, distribusi anggaran, hingga berbagai keputusan administratif yang bernilai ekonomi tinggi. 

Pada saat yang sama, mekanisme pengawasan sering kali berjalan lebih lambat dibanding kecepatan pengambilan keputusan politik. 

Dalam situasi seperti itu, Retret hanya memperkuat kesadaran moral seseorang, tetapi tidak mengubah struktur kewenangan yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. 

Karena itulah, muncul paradoks yang sulit dihindari. Seorang Kepala Daerah dapat keluar dari ruang Retret dengan tekad kuat untuk memimpin secara bersih, tetapi ketika kembali ke daerahnya ia segera berhadapan dengan realitas politik yang sama sekali berbeda. 

Ia harus memenuhi janji kepada konstituen, menjaga stabilitas koalisi politik, mengakomodasi kepentingan partai politik pengusung, menghadapi tekanan kelompok usaha, sekaligus memastikan roda birokrasi tetap berjalan. 

Dalam ruang seperti itu, keputusan-keputusan politik tidak lagi diambil dalam situasi yang steril, tapi di bawah tekanan kepentingan yang terus bersaing memperebutkan akses terhadap sumber daya negara. 

Perspektif Pierre Bourdieu membantu menjelaskan mengapa tekanan tersebut begitu sulit dilawan. Menurut sosiolog Perancis itu, perilaku seseorang dibentuk oleh habitus, yakni seperangkat kebiasaan, cara berpikir, dan pola tindakan yang lahir dari pengalaman sosial yang terus-menerus direproduksi. 

Politik lokal di Indonesia telah membentuk habitusnya sendiri selama lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah. 

Di dalamnya tumbuh relasi patronase antara kepala daerah, elite partai, birokrasi, kontraktor, pengusaha lokal, hingga berbagai kelompok kepentingan yang sama-sama bergantung pada distribusi sumber daya publik. 

Seorang Kepala Daerah baru tidak memasuki ruang yang kosong, tapi memasuki arena yang telah memiliki aturan tidak tertulis, ekspektasi politik, bahkan budaya transaksional yang diwariskan dari periode ke periode. 

Dalam arena seperti itu, pembentukan karakter melalui Retret menghadapi lawan yang jauh lebih besar daripada sekadar kelemahan moral individu. 

Ia berhadapan dengan budaya politik yang telah mengakar. 

Habitus tidak dibentuk dalam hitungan hari, melainkan melalui pengalaman panjang, interaksi yang terus berulang, dan kepentingan yang saling menguatkan. 

Maka tidak mengherankan apabila sebagian Kepala Daerah yang baru saja mendengar kuliah mengenai integritas akhirnya kembali menyesuaikan diri dengan budaya politik yang telah lama mereka kenal. 

Yang menang bukanlah nilai yang baru diajarkan, tapi lingkungan yang setiap hari mereka hadapi. 

Analisis tersebut menjadi semakin kuat ketika dilihat melalui teori Michael Johnston mengenai sindrom korupsi, misalnya. 

Johnston menolak memahami korupsi sebagai penyimpangan individual yang dilakukan oleh satu orang pejabat. 

Dalam banyak negara demokrasi berkembang, termasuk Indonesia, korupsi lebih sering beroperasi sebagai jaringan yang melibatkan berbagai aktor politik dan ekonomi.

Kepala Daerah bukan satu-satunya pemain. Di belakang proyek pemerintah yang bermasalah sering kali terdapat kontraktor, pejabat dinas, anggota legislatif, perantara politik, hingga penyandang dana yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap distribusi anggaran. 

Korupsi akhirnya berubah menjadi mekanisme kolektif untuk menjaga keseimbangan kepentingan di antara para elite. 

Pandangan Johnston menjelaskan mengapa OTT KPK hampir selalu memperlihatkan pola yang berulang. Jarang sekali perkara korupsi berhenti pada satu nama. 

Penyidikan hampir selalu membuka hubungan yang lebih luas, memperlihatkan adanya komunikasi antara pejabat pemerintah, pelaku usaha, hingga aktor politik lain yang bekerja dalam satu jaringan. 

Dengan demikian, ketika negara hanya berupaya memperbaiki integritas individu melalui Retret, sementara jaringan politik yang menopang praktik korupsi tetap utuh, hasilnya hampir dapat diprediksi. 

Individu mungkin berubah, tetapi sistem yang mengelilinginya tetap mendorong lahirnya perilaku lama. 

Dalam sosiologi politik, keadaan seperti ini sering disebut sebagai kemenangan struktur atas agensi. 

Individu memang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, tetapi kebebasan itu tidak pernah benar-benar berlangsung di ruang kosong, karena selalu dibatasi oleh tekanan institusi, budaya, relasi kekuasaan, dan insentif ekonomi yang bekerja di sekelilingnya. 

Semakin kuat tekanan tersebut, semakin kecil kemungkinan perubahan perilaku hanya dapat dicapai melalui pembinaan moral. 

Itulah sebabnya daftar Kepala Daerah yang terseret perkara korupsi setelah mengikuti Retret tidak dapat dimaknai hanya sebagai kegagalan personal, tapi indikator bahwa negara masih terlalu fokus membangun integritas individu, sementara pembenahan terhadap ekosistem politik berjalan jauh lebih lambat. 

Selama biaya kontestasi politik tetap sangat mahal, transparansi pengadaan belum sepenuhnya terbuka, pengawasan internal partai politik masih lemah, dan hubungan patronase antara politik dan bisnis terus dipelihara, maka Retret hanya akan menjadi intervensi pada lapisan permukaan persoalan. 

Retret memperbaiki aktor, tetapi belum menyentuh panggung tempat aktor itu memainkan perannya. 

Pendeknya, judul tulisan ini bukanlah permainan diksi, tapi potret tentang paradoks yang sedang dihadapi Indonesia. 

“Retret di Magelang, Korupsi di Daerah” adalah dua lanskap yang bergerak berlawanan dalam satu waktu. 

Di Magelang, negara berusaha menanamkan integritas, disiplin, dan etika kepemimpinan. 

Sementara di daerah, sebagian pemimpin justru kembali terjerat dalam jejaring patronase, transaksi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Jarak di antara keduanya tidak diukur oleh kilometer yang memisahkan Magelang dari ratusan kabupaten dan kota, tapi oleh jurang antara pendidikan moral dan realitas politik. 

Selama negara masih lebih sibuk membentuk karakter individu daripada membongkar ekosistem yang menjadikan korupsi sebagai bagian dari cara kerja kekuasaan, setiap Retret hanya akan menjadi jeda yang khidmat sebelum politik kembali berjalan seperti biasa. 

Sebab sejarah tidak pernah mengingat bangsa dari seberapa megah ruang tempat para pemimpinnya dididik, tapi dari seberapa bersih tangan mereka ketika kembali memegang kekuasaan. 

Penulis adalah Pengamat sosial dan kebijakan publik. 

Sumber: kompas.com

Perjudian Sabung Ayam dan Dadu Bikin Resah, Pengamat Hukum Didi Sungkono: Kapolsek Sedati Harus Bertindak Tegas

By On Juli 25, 2026

Pengamat Hukum, Dr. Didi Sungkono, SH, MH. 

SIDOARJO, KabarXXI.Com - Mengerikan, miris dan menyedihkan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) yang dikenal agamis tempat lahirnya tokoh-tokoh agama, ulama-ulama besar kini citranya semakin terpuruk. 

Bagaimana tidak, perjudian sabung ayam dan dadu beromzet puluhan juta tiap hari seakan dibiarkan oleh aparat penegak hukum. 

Dr. Didi Sungkono, SH, MH, Pengamat Hukum asal Surabaya angkat bicara, keamanan dalam negeri adalah kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polsek mempunyai tugas pengamanan wilayah agar terciptanya situasi yang kondusif dan aman, nyaman bagi masyarakat. 

Namun seakan ada pembiaran, perjudian sabung ayam, marak, taruhan nya tidak sedikit, akibatnya masyarakat resah karena tidak ada tindakan dari Polsek Sedati, Polresta Sidoarjo. 

Perlu masyarakat ketahui, lokasi perjudian terletak di Jl. Raya Bandara Juanda Kabupaten No.52, Dukuh, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, wilayah hukum Polsek Sedati ,tepatnya di belakang kantor BPJS, Jawa Timur. 

"Seakan tidak ada efek jera, dan patut diduga sudah ada pat gulipat dengan oknum-oknum aparat bermental keparat yang perjualbelikan kewenangan untuk mendapatkan kenyamanan dan kemewahan. Ini mental oknum penegak hukum yang tidak bisa dibenarkan dan harus diluruskan," ujar Didi Sungkono. 

Berdasarkan investigasi tim media beberapa pekan, beberapa waktu lalu sempat pihak Polsek Sedati menertibkan lokasi kalangan, buka kembali, bahkan lebih besar dan permanen. 

Warga setempat membenarkan kalau kalangan itu sempat ditertibkan oleh polisi. 

"Ya sempat diterbitkan, tapi sekarang sudah buka lagi dan secara terang-terangan, berarti mas sendiri dah tau kan," ucapnya. 

"Kegiatan aduan ayam dengan taruhan puluhan juta, kalau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau oknum Polsek wilayah Sedati apa berani buka?" imbuh dia. 

Terpisah, salah seorang pemain ayam sebut saja Narto (43) mengaku dirinya sering kekalangan Sedati Agung. 

"Mmemang benar cak, yang kelola kalangan Pak Beny namanya mas," ujarnya. 

"Ya ada yang koordinir, namanya PIR , biasa undang kita komunitas ayam untuk hadir membawa ayam sudah siap diadukan oleh lawan lain," sambungnya. 

"Kita sebagai masyarakat harus lapor kemana mas, ke 110 responnya juga lamban. Harusnya gerak cepat memproses dan membubarkan kalangan perjudian tersebut," keluhnya. 

Didi Sungkono menambahkan, berdasarkan amanat UU No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) adalah tugas Polri, alat negara milik rakyat yang digaji oleh negara dari pajak pajak yang dibayarkan oleh rakyat. 

"Kapolsek Sedati harus bertindak secara keras dan tegas, proses hukum, kalau memang ada oknum TNI yang terlibat, tinggal koordinasi dengan POMAL, POMAD atau POMAD," ujar Didi Sungkono. 

Menurutnya, penyelenggaraan Kamdagri mencakup kegiatan menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. 

"Polri adalah alat negara yang memegang mandat utama untuk mewujudkan dan memelihara Kamdagri secara profesional," pungkasnya. (*/red)

Di Balik Ramainya FJGS 2026, Pengalaman Belanja Dimulai Sebelum Masuk Mal

By On Juli 25, 2026

Secure Parking Indonesia (SPI). 

Secure Parking Indonesia menyoroti bahwa kelancaran mobilitas sejak memasuki kawasan pusat perbelanjaan menjadi bagian penting dari pengalaman berbelanja selama Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026.

JAKARTA, KabarXXI.Com — Dengan target transaksi mencapai Rp 16 triliun di 104 pusat perbelanjaan di seluruh Jakarta, Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026, kembali menjadi salah satu momentum belanja terbesar di ibu kota. 

Di tengah tingginya aktivitas tersebut, Secure Parking Indonesia (SPI) menyoroti pentingnya kelancaran mobilitas sejak pengunjung memasuki kawasan, karena pengalaman berbelanja dimulai bahkan sebelum mereka masuk ke mal. 

Selain menawarkan potongan harga hingga 70 persen, rangkaian program seperti All Day Sale, Midnight Sale, dan berbagai aktivasi belanja turut mendorong meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan selama musim belanja berlangsung. 

Di hampir seluruh pusat perbelanjaan peserta FJGS yang pengelolaan parkirnya dipercayakan kepada SPI, volume kendaraan selama tiga pekan pertama penyelenggaraan meningkat rata-rata sekitar 6,5 persen dibandingkan periode normal. 

Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh momentum libur sekolah yang berlangsung pada periode yang sama. 

Besarnya skala aktivitas selama FJGS menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah musim belanja tidak hanya ditentukan oleh daya tarik promosi, tetapi juga oleh kesiapan seluruh ekosistem pendukung dalam mengakomodasi meningkatnya mobilitas masyarakat. 

Pengalaman berbelanja bersama keluarga sudah dimulai ketika kendaraan memasuki kawasan, menemukan ruang parkir, lalu melanjutkan perjalanan menuju pusat perbelanjaan. 

Bagi pengelola kawasan, peningkatan kunjungan selama FJGS bukan hanya berarti bertambahnya jumlah kendaraan yang masuk, tetapi juga berubahnya pola mobilitas. 

Momentum libur sekolah, program promosi, hingga aktivitas keluarga di pusat perbelanjaan membuat periode kedatangan dan kepulangan pengunjung menjadi lebih panjang dan dinamis dibandingkan hari-hari biasa. 

Kondisi tersebut menuntut pengelolaan operasional yang lebih adaptif sepanjang hari, bukan hanya pada jam-jam sibuk tertentu. 

Ketika Pusat Perbelanjaan Menjadi Lebih Sibuk, Ritme Layanan Ikut Berubah

Pada periode seperti FJGS inilah kualitas layanan diuji oleh kemampuan membaca perubahan kondisi di lapangan, melakukan penyesuaian secara cepat, dan menjaga pengalaman pengunjung tetap konsisten. 

Selama periode FJGS, SPI mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia melalui penempatan petugas yang lebih adaptif, khususnya di area pintu masuk dan pintu keluar, disertai peningkatan pemantauan arus kendaraan serta koordinasi yang lebih erat dengan pengelola pusat perbelanjaan. 

Pendekatan tersebut memungkinkan kualitas layanan tetap terjaga meskipun aktivitas kendaraan meningkat, tanpa memerlukan penambahan manpower maupun perubahan jam operasional. 

"Pada periode seperti FJGS, tantangannya bukan sekadar melayani lebih banyak kendaraan, tetapi memastikan mobilitas tetap mengalir ketika pola kedatangan dan kepulangan pengunjung berubah dibandingkan hari-hari biasa. Karena itu, fokus kami adalah membaca kondisi lapangan sedini mungkin sehingga potensi kepadatan dapat diantisipasi sebelum memengaruhi pengalaman pengunjung,” ujar Andiyanto, General Manager Operation SPI. 

Menurut Andiyanto, indikator keberhasilan operasional tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang dapat dilayani, tetapi juga dari kemampuan menjaga kelancaran sirkulasi kendaraan, waktu antrean yang tetap terkendali, serta kesiapan tim dalam merespons dinamika yang terjadi di lapangan. 

Pengalaman Berbelanja Tidak Dimulai di Dalam Pusat Perbelanjaan

Di tengah persaingan yang semakin ketat, pusat-pusat perbelanjaan tidak lagi hanya bersaing melalui variasi tenan, besarnya program promosi, atau program aktivasi di dalam kawasan. 

Meski demikian, kemudahan akses, kelancaran memasuki area parkir, hingga proses meninggalkan lokasi setelah berbelanja merupakan bagian dari keseluruhan customer journey yang turut membentuk persepsi pengunjung terhadap sebuah destinasi. 

Karena itu, bagi SPI, pengelolaan parkir tidak hanya dipandang sebagai penyediaan ruang bagi kendaraan, melainkan sebagai layanan yang mendukung pengalaman pelanggan sejak awal hingga akhir kunjungan. 

“Pusat perbelanjaan selama ini banyak berinvestasi untuk menghadirkan pengalaman terbaik di dalam kawasan. Namun dari sudut pandang pengunjung, pengalaman tersebut sesungguhnya dimulai jauh sebelumnya. Ketika akses menuju kawasan berjalan lancar, mereka memulai kunjungan dengan suasana yang berbeda dibanding ketika harus menghadapi antrean atau hambatan sejak awal. Karena itu, kami melihat pengelolaan parkir sebagai bagian dari customer journey, bukan sekadar layanan pendukung,” kata Queenta Sylvia, Deputy Managing Director SPI. 

Menurut Queenta, semakin tinggi ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan, semakin penting pula seluruh elemen pendukung bekerja secara konsisten untuk memastikan pengalaman pengunjung tetap positif sejak awal hingga akhir kunjungan. 

Lebih dari Sekadar Tempat Memarkir Kendaraan

Menjelang berakhirnya FJGS 2026, masyarakat mungkin akan mengingat berbagai promo yang dimanfaatkan, produk yang berhasil dibeli, atau waktu yang dihabiskan bersama keluarga selama musim belanja berlangsung. 

Namun di balik seluruh pengalaman tersebut, terdapat berbagai layanan yang bekerja agar setiap perjalanan menuju pusat perbelanjaan dapat dimulai dan diakhiri dengan nyaman. 

Hal serupa juga terlihat pada berbagai agenda belanja berskala besar di Jakarta. 

Jakarta Fair Kemayoran 2026, misalnya, mencatatkan transaksi sekitar Rp 8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung, menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh daya tarik program yang ditawarkan, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendukung dalam mengelola mobilitas pengunjung pada skala yang semakin besar. 

Parkir mungkin bukan alasan utama seseorang datang ke sebuah pusat perbelanjaan. 

Namun ketika akses menuju kawasan berjalan lancar, mobilitas kendaraan tetap tertib, dan pengunjung dapat menikmati seluruh rangkaian aktivitas tanpa hambatan berarti, layanan parkir telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya. 

Bukan sebagai pusat perhatian, melainkan sebagai bagian dari pengalaman berbelanja yang nyaris tidak terlihat, tetapi selalu dirasakan. 

Tentang Secure Parking Indonesia

Didirikan pada 1992, Secure Parking Indonesia adalah pelopor layanan parkir profesional di Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade. 

Perusahaan mengelola ribuan lokasi di berbagai sektor, termasuk pusat perbelanjaan, bandara, rumah sakit, universitas, dan area perkantoran. 

Melalui inovasi seperti Epsilon Parking System (EPS), eNOS, dan Secure Park, Secure Parking terus menghadirkan layanan berbasis teknologi yang aman, efisien, dan dijalankan oleh manusia berintegritas. 

Smart Mobility. Trusted People. Teknologi yang cerdas, dijalankan oleh manusia berintegritas. (*/red)

40 DPK KNPI Kabupaten Bogor Resmi Dilantik, Wahyudi Chaniago: Saya Siap Berdarah-darah Demi Menjaga Marwah Organisasi

By On Juli 24, 2026

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago. 

BOGOR, KabarXXI.Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor resmi melantik 40 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Bogor Periode 2026-2029, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis, 23 Juli 2026. 

Pelantikan serentak tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan kaderisasi kepemudaan hingga tingkat kecamatan, dan tepat di hari lahirnya KNPI dan saat ini menginjak usia ke-53 tahun. 

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua KONI Kabupaten Bogor, para senior KNPI, unsur organisasi kepemudaan (OKP), Camat, serta tamu undangan lainnya. 

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, dalam sambutannya mengajak seluruh Ketua DPK untuk menjaga kehormatan dan marwah organisasi. 

Ia menegaskan bahwa KNPI harus tetap berdiri teguh menghadapi berbagai dinamika organisasi. 

"Kalaupun harus berdarah-darah, kalaupun harus terjatuh, bahkan harus jungkir balik, saya akan menjadi orang pertama yang mempertahankan organisasi ini sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Wahyudi Chaniago. 

Wahyudi juga menginstruksikan seluruh Ketua DPK KNPI agar membangun sinergi dengan pemerintah Kecamatan dan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bogor. 

Menurutnya, setelah resmi dilantik, seluruh pengurus harus langsung bergerak menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"KNPI harus menjadi organisasi yang hadir di tengah masyarakat, membangun kolaborasi dengan pemerintah, dan memastikan program kepemudaan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat Kecamatan," ujarnya. 

Pelantikan serentak 40 DPK KNPI ini diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan peran pemuda dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bogor Istimewa. 

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi Wibhawa, yang juga menjabat sebagai Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kabupaten Bogor berpesan pemuda harus membawa perubahan ke depan. 

"Pemuda adalah anak bungsu bangsa Indonesia dan harus membawa perubahan didepan, sehingga Pemuda saat ini adalah pemimpin masa kini," pungkasnya. (Hari Setiawan)

Kaji Ulang Proyek Situ Cikedal, Warga Pandeglang Butuh Jalan

By On Juli 24, 2026


PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Keputusan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang melakukan pembangunan kawasan Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal memicu kritik dari aktivis dan masyarakat Pandeglang. 

Oleh karena itu, Gubernur Banten, Andra Soni agar mengkaji ulang proyek tersebut yang dinilai tidak sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat Pandeglang. 

Adalah Rifki Basri selaku Koordinator (KMSP) Koalisi Masyarakat Sipil Pandeglang menyampaikan kepada awak media, bahwa sebelum anggaran miliaran itu digunakan lebih baik Gubernur Banten, Andra Soni mengkaji ulang. 

"Mending anggaran yang besar dan miliaran itu dibangunkan untuk infrastruktur jalan. Dari berita yang tersebar anggaran untuk proyek tersebut kurang lebih kisaran Rp 9 miliar," ungkapnya. 

"Mengapa sih Pemprov tidak melihat kebutuhan yang lebih urgent untuk warga Pandeglang. Meskipun alasanya akan dijadikan tempat wisata, itu sangat tidak jelas, karena sejatinya warga sangat ingin pembangunan jalan, khususnya wilayah Pandeglang selatan," imbuhnya. 

Dia juga berharap anggota DPRD Provinsi Banten teritama Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Pandeglang dapat menyampaikan ke Gubernur agar lebih fokus membangun jalan untuk Pandeglang. 

Selama ini, kata dia, warga sudah jenuh dengan kondisi infrastruktur jalan. 

"DPRD Provinsi dapil Pandeglang harusnya lebih tahu apa kebutuhan warga Pandeglang sebenarnya, jangan sampai pembangunan ini tidak memberikan dampak positif buat masyarakat Pandeglang," pungkasnya. 

"Kami harap pak Andra bisa mempertimbangkan ini, kalau memang ingin membangkitkan wisata Pandeglang. pemerintah daerah khsusunya provinsi Banten bisa membangun jalan ke daerah daerah wisata yang kondisinya memperihatinkan," sambung dia. 

Ditambahkan Rifki, Pemprov Banten harusnya melihat kebutuhan warga Pandeglang. Jangan sampai anggaran miliaran terbuang dengan tidak memberikan dampak pada Kabupaten. 

"Karena sebagai warga pasti akan lebih memilih dan mendesak Pak Andra untuk perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih banyak rusak, khususnya di wilayah Pandeglang selatan," harapnya. (Seps)

GMPK DPC Serang Raya Sampaikan Selamat atas Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN

By On Juli 22, 2026

Ketua Dewan Pembina GMPK, Sudaryono. 

SERANG, KabarXXI.Com - Segenap pengurus dan anggota Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serang Raya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A. atas amanah baru yang diemban sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). 

Ucapan tersebut disampaikan secara resmi menyusul penugasan penting yang dipercayakan kepada Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GMPK. 

Dalam keterangannya, Ketua Umum GMPK DPC Serang Raya, Agus Handoko, didampingi Sekretaris Umum Sumarna, mengungkapkan harapan besar atas kepemimpinan Sudaryono di tubuh lembaga baru tersebut. 

GMPK DPC Serang Raya optimistis kehadiran Sudaryono dapat membawa BGN semakin progresif dalam mengawal dan mewujudkan program-program strategis pemerintah. 

"Kami berharap kepemimpinan Bapak Sudaryono dapat membawa Badan Gizi Nasional semakin maju dalam mewujudkan program-program strategis pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," ujar Agus Handoko di Serang, Rabu, 22 Juli 2026. 

Lebih lanjut, keluarga besar GMPK DPC Serang Raya mendoakan agar amanah dan tanggung jawab besar ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Mereka juga menegaskan komitmen penuh untuk terus memberikan doa dan dukungan agar Sudaryono sukses dalam menjalankan tugas serta pengabdian nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono menjadi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. 

Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. 

Pelantikan Sudaryono digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pelantikan Sudaryono. (*/red)

Jakarta Fair 2026: 32 Hari, Jutaan Perjalanan, Satu Tantangan Operasional

By On Juli 22, 2026

Arus Bubaran PRJ - Secure Parking Indonesia. 

Di balik salah satu agenda tahunan terbesar di Indonesia, Secure Parking Indonesia memastikan mobilitas kawasan tetap berjalan tertib agar jutaan pengunjung dapat menikmati Jakarta Fair dengan lebih nyaman. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Selama 32 hari, Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2026 kembali mengubah kawasan JIExpo Kemayoran menjadi salah satu pusat aktivitas terbesar dan terpadat di Indonesia. 

Ribuan pelaku usaha, jutaan pengunjung, pertunjukan hiburan, hingga transaksi ekonomi bernilai triliunan rupiah bertemu dalam satu kawasan yang terus bergerak dari pagi hingga malam hari, menuntut pengelolaan sistem parkir kendaraan yang mumpuni. 

Tahun ini, Jakarta Fair yang berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026, berhasil mencatatkan 6,1 juta pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,2 triliun. Lebih dari 2.800 perusahaan turut berpartisipasi dengan menempati sekitar 1.800 stan yang tersebar di berbagai area pameran, menjadikan Jakarta Fair sebagai salah satu pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara. 

Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam area pameran, tetapi juga tingginya mobilitas masyarakat menuju dan dari kawasan JIExpo Kemayoran sepanjang 32 hari penyelenggaraan. 

Di baliknya, terdapat mobilitas ribuan kendaraan yang terus mengalir setiap hari, membawa pengunjung datang, berpindah, dan kembali meninggalkan kawasan. 

Bagi Secure Parking Indonesia (SPI), menjaga kelancaran mobilitas jutaan pengunjung selama hampir sebulan gelaran yang dulu populer sebagai Pekan Raya Jakarta tersebut merupakan bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan sebuah event berskala besar. 

Mengelola Mobilitas Sebuah Event Berskala Nasional

Berbeda dengan pusat perbelanjaan maupun gedung perkantoran yang memiliki pola kunjungan relatif konsisten, Jakarta Fair menghadirkan dinamika operasional yang berubah setiap hari. 

Volume kendaraan dipengaruhi oleh hari kerja, akhir pekan, jadwal hiburan, hingga waktu kedatangan dan kepulangan pengunjung yang terus bergeser sepanjang penyelenggaraan acara. 

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, SPI mengoperasikan layanan parkir selama 24 jam yang mencakup tiga zona operasional utama di sisi timur, utara, dan barat kawasan JIExpo Kemayoran. 

Secara keseluruhan, operasional didukung oleh 20 pintu masuk dan 15 pintu keluar untuk kendaraan roda empat, serta 21 pintu masuk dan 8 pintu keluar untuk kendaraan roda dua yang memungkinkan distribusi arus kendaraan berlangsung lebih terarah di berbagai titik akses kawasan. 

Tantangan semakin besar mengingat sejak dua tahun ini diberlakukan larangan parkir di badan jalan di sekitar kawasan JIEXpo, mendorong meningkatnya kebutuhan ruang parkir resmi. 

Pada akhir pekan, ketika aktivitas pengunjung meningkat drastis, SPI menugaskan 293 personel operasional, dibandingkan 237 personel yang disiagakan pada hari kerja (weekdays), untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal di seluruh area operasional. 

“Mengelola parkir pada event berskala besar seperti Jakarta Fair bukan hanya soal melayani kendaraan dalam jumlah besar. Tantangan utamanya adalah menjaga agar mobilitas tetap mengalir ketika pola kedatangan dan kepulangan pengunjung terus berubah. Karena itu, setiap titik akses harus terus dipantau sehingga potensi kepadatan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi antrean yang mengganggu kenyamanan pengunjung,” ujar Andiyanto, General Manager Operation SPI. 

Menurut Andiyanto, pengelolaan operasional pada event berskala besar sangat bergantung pada kemampuan tim membaca dinamika di lapangan secara cepat, mengoptimalkan penempatan personel sesuai kondisi aktual, serta menjaga koordinasi antar tim agar setiap perubahan situasi dapat direspons secara tepat. 

Infrastruktur yang Jarang Terlihat, tetapi Menentukan

Ketika membicarakan keberhasilan sebuah event, perhatian publik umumnya tertuju pada jumlah pengunjung, nilai transaksi, ataupun kemeriahan acara. 

Padahal, terdapat berbagai fungsi pendukung yang bekerja secara bersamaan agar seluruh aktivitas tersebut dapat berlangsung dengan tertib. 

Mobilitas merupakan salah satunya. Akses masuk yang lancar, sirkulasi kendaraan yang terkendali, hingga proses keluar kawasan yang tetap tertib menjadi bagian dari pengalaman pengunjung yang sering kali luput dari perhatian. 

Namun ketika salah satu proses tersebut terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh kawasan. 

Karena itu, bagi SPI, pengelolaan parkir tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyediaan ruang kendaraan, melainkan bagian dari infrastruktur operasional yang mendukung kelancaran sebuah event secara keseluruhan. 

“Semakin besar skala sebuah event, semakin penting pula peran infrastruktur pendukung yang bekerja di balik layar. Pengunjung mungkin datang untuk menikmati pameran, konser, atau berbelanja, tetapi seluruh pengalaman tersebut dimulai sejak mereka memasuki kawasan. Ketika mobilitas dapat dikelola dengan baik, seluruh ekosistem acara ikut bekerja lebih efektif,” kata Rustam Rachmat, Managing Director SPI. 

Menurut Rustam, pengelolaan mobilitas kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas penyelenggaraan sebuah kawasan maupun event berskala besar. Bukan hanya untuk memastikan kendaraan dapat ditampung, tetapi juga untuk membantu masyarakat mengakses suatu kawasan dengan lebih aman, tertib, dan nyaman. 

Ketika Sebuah Kawasan Tetap Bergerak

Jakarta Fair menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah event tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam area pameran, tetapi juga oleh kemampuan seluruh sistem pendukung bekerja secara terpadu. 

Selama 32 hari penyelenggaraan, lebih dari 2.800 peserta pameran, 6,1 juta pengunjung, serta aktivitas yang berlangsung hampir tanpa henti membentuk sebuah ekosistem yang terus bergerak setiap hari. 

Ketika pengunjung dapat datang, menikmati acara, lalu kembali pulang tanpa harus memikirkan bagaimana kendaraan mereka dikelola sejak memasuki hingga meninggalkan kawasan, di situlah pengelolaan mobilitas menjalankan perannya sebagaimana mestinya: tidak menjadi pusat perhatian, tetapi memungkinkan seluruh aktivitas di dalam kawasan berlangsung dengan baik. 

Tentang Secure Parking Indonesia

Didirikan pada 1992, Secure Parking Indonesia adalah pelopor layanan parkir profesional di Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade. 

Perusahaan mengelola ribuan lokasi di berbagai sektor, termasuk pusat perbelanjaan, bandara, rumah sakit, universitas, dan area perkantoran. 

Melalui inovasi seperti Epsilon Parking System (EPS), eNOS, dan Secure Park, Secure Parking terus menghadirkan layanan berbasis teknologi yang aman, efisien, dan dijalankan oleh manusia berintegritas. 

Smart Mobility. Trusted People. Teknologi yang cerdas, dijalankan oleh manusia berintegritas. (*/red)

BEM Nusantara Jatim Demo di Kejati, Desak Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diadili

By On Juli 22, 2026

Massa mahasiswa dan ormas demo di Kejati Jatim, Jalan A Yani Surabaya. 

SURABAYA, KabarXXI.Com  - Massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar demo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). 

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan keresahan di kasus eks Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. 

Ratusan masa itu menggelar aksi unjuk rasa sejak pukul 13.45 hingga 15.45 WIB. Selama aksi berlangsung, arus lalin sempat tersendat. 

Terlihat sejumlah petugas keamanan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Mulai dari Polrestabes Surabaya, Polda Jatim, hingga TNI. 

Aksi sempat memanas dan massa aksi terlihat bersitegang lantaran berupaya mendobrak pintu masuk penjagaan Kejati Jatim yang dijaga ketat oleh sejumlah petugas keamanan gabungan. 

Namun, upaya merangsek masuk ke gedung Adhyaksa itu urung lantaran ditemui dan dimediasi oleh Kasipenkum Kejati Jatim Adnan. 

Koordinator BEM Nusantara Jatim, Muhammad Zainur mengatakan, aksi yang dilakukan bersama sejumlah mahasiswa membawa tajuk besar yaitu "Tangkap dan Adili Febri Ardiansyah". 

Menurutnya, ada 5+1 atau panca plus satu tuntutan yang dibawa. 

"Saya akan sebutkan lima yang pertama, yaitu mendesak dan memohon untuk segera menahan dan mengadili Febrie Ardiansyah. Kemudian yang kedua, saya juga menolak skenario dibentuknya tim 9 Kejagung itu. Itu seperti jeruk makan jeruk dalam hal ini, kemudian kita juga mendesak KPK dalam hal ini untuk segera mengambil alih atau men-take over. Karena dikhawatirkan tim 9 ini masih berlarut-larut tidak segera diselesaikan dalam waktu 7×24 jam, maka bisa dibuktikan bahwa mereka bermain sendiri," ujar Zainur kepada awak media di depan Gedung Kejati Jatim, Selasa, 21Juli 2026. 

"Kemudian kami juga mendesak untuk membongkar semua rumah-rumah yang ada harta-harta yang masih disimpan, atau biasanya disebut sebagai safe house scheme dalam tipologi pencucian uang. Kemudian yang kelima, yaitu juga mengecam segala orang yang mengambil atau mengklaim bahwa saya adalah orang istana, orang presiden. Saya sangat tidak sepakat dengan hal itu, terlebih lagi seperti yang disampaikan oleh Hotman Paris pada waktu itu," imbuhnya. 

Terkait tambahan plus satu yang disebut paling krusial adalah pihaknya mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan. 

Dengan begitu, para koruptor disebut akan berpikir berulangkali untuk melakukan aksinya. 

Terkait karangan bunga berisi tulisan duka cita, Zainur menyatakan hal itu sebagai simbol bahwa mahasiswa menyuarakan duka cita atas tumpulnya hukum. 

Menurutnya, hukum hari ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. 

"Sudah terlihat bahwa ada standar ganda. Ada orang yang ditahan dan ada orang yang tidak ditahan dalam hal ini," ujar Mahasiswa semester 10 jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun itu. 

Ia menyebut, ada 100 mahasiswa yang ikut turun aksi. Para mahasiswa berasal dari sejumlah kampus dan mengaku beruntung ada gerakan dari Ormas yang menyuarakan hal serupa.

"Ada dari Unesa, UIN, Untag, WK, dan Ubara. Ada dari daerah lain, dari Ngawi juga ada, dan dari Madiun juga ada, Mas. Kita berangkat sendiri, kemudian ketemu di titik aksi di hari ini, aspirasinya saya lihat juga sama, yaitu juga mendesak agar segera ditangkap Febri Ardiansyah," tutupnya. (*/red)

Atap Sekolah di Malang Ambrol, Puluhan Siswa SD Belajar di Musala

By On Juli 22, 2026

Atap SDN Klepu 2 ambrol. Siswa terpaksa belajar di musala fasilitas umum belakang sekolah. 

MALANG, KabarXXI.Com - Puluhan siswa SD Negeri Klepu 2 Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), terpaksa belajar di musala di permukiman warga. 

Kondisi ini harus dialami para siswa karena atap kelas mereka ambrol. 

Kerusakan itu, yakni dua ruang kelas yang dihuni siswa kelas 4 dan kelas 5 dengan total sebanyak 37 murid. 

Ada sebanyak 18 siswa yang duduk di bangku kelas 4, sedangkan di kelas 5 ada sebanyak 19 siswa. 

Kepala SDN Klepu 2,Edi Iswanto mengatakan, kondisi plafon berbahan asbes itu merosot dan ambrol lantaran penopang balok kayu di bagian atas sudah tidak kokoh serta mengalami kebocoran saat hujan. 

Edi menyebut, balok kayu yang sudah termakan usia dan rapuh itu patah setelah diguncang gempa awal Juli 2026 lalu. 

"Kerusakan sebenarnya belum terlalu lama. Kerusakan parah itu terjadi setelah gempa awal Juli lalu. Inti kerusakannya ada di balok kayu bagian atas yang sambungannya turun, sehingga memicu kebocoran. Kebocoran itu yang membuat plafon asbes ambrol," ujar Edi Iswanto kepada wartawan, Senin, 20 Juli 2026. 

Mengingat potensi bahaya yang mengintai para siswa ketika mengikuti belajar mengajar di ruang kelas pihak sekolah mengambil langkah cepat dengan mengunci dua ruangan kelas yang terdampak. 

Untuk sementara, demi keselamatan anak didik, aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dialihkan sementara waktu ke area pengajian musala fasilitas umum yang terletak di belakang sekolah. 

"Sementara dua kelas ini kita alihkan belajarnya ke musala di belakang sekolah. Apalagi bentar lagi mau musim hujan, kami tidak berani ambil risiko. Jadi ruangannya kami kunci dan anak-anak belajar di ruang pengajian musala. Alhamdulillah musalanya memadai," tutur Edi. 

Edi menambahkan, deretan ruang kelas itu merupakan satu blok bangunan memanjang yang terdiri dari 5 ruang kelas, yakni kelas 1, 2, 4, 5, dan 6. 

Menurut catatan sekolah, rehabilitasi terakhir bangunan itu dilakukan pada 2012. 

Pihak sekolah khawatir pergeseran struktur atap di bagian tengah bisa menjalar ke ruang kelas lain di sekitarnya. 

Menurut Edi, pihak sekolah telah mengajukan proposal perbaikan penuh untuk 5 ruangan kelas itu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 

Pejabat Dinas pendidikan pun telah meninjau langsung kondisi kerusakan di lokasi. 

"Kami sudah mengajukan proposal untuk perbaikan lima lokal kelas sekaligus. Pak Kabid juga sudah dua kali meninjau ke sini. Informasi yang kami terima sudah diusulkan dan diprioritaskan, tinggal menunggu kejelasan solusi anggaran," ujarnya. 

Pihak sekolah sangat berharap penanganan dan perbaikan gedung SDN Klepu 2 dapat segera direalisasikan agar para siswa dapat kembali belajar di ruang kelas dengan aman dan nyaman. 

"Harapan kami tentu ada percepatan penanganan dari pemerintah. Kasihan anak-anak kalau harus terlalu lama belajar di musala. Mudah-mudahan ada solusi anggaran agar perbaikan bisa segera berjalan," pungkasnya. (*/red)

Mendagri Heran Masih Ada Bupati Terjerat Korupsi Padahal Sudah Retret

By On Juli 22, 2026

Mendagri Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku heran dengan fenomena rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah, dan kabar terbaru adalah OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat. 

"Ya saya prihatin karena Kepala Daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," imbuhnya. 

Menurut Tito, pemerintah juga tidak bisa banyak berbuat karena Kepala Daerah dipilih oleh rakyat. 

Kedua, ia menekankan soal integritas masing-masing kepala daerah. 

"Pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tuturrnya. 

Ia berharap kejadian OTT ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. 

"Kepala Daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," tegasnya. 

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam OTT di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin, 20 Juli 2026. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dari 19 orang tersebut, tujuh orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta. 

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian tujuh orang akan di antaranya malam ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

"Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat," imbuhnya. 

Budi mengatakan, dalam OTT tersebut, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen. 

"Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta dan juga beberapa dokumen terkait," ujarnya. 

Budi mengatakan, operasi senyap yang menjerat Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat. 

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ujarnya. (*/red)

Mensesneg Ungkap Keppres Calon Jampidsus Kuntadi Selesai Pekan Ini

By On Juli 22, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, proses usulan Kuntadi menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah bakal diselesaikan pekan ini. 

"Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan prosesnya," ujar Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026. 

Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Kuntadi sebagai Jampidsus. 

"Ya kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujarnya. 

Untuk diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama calon Jampidsus pengganti Febrie Adriansyah kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi yang dikirim pada Selasa 14 Juli 2026. 

Prasetyo juga membenarkan surat dari Jaksa Agung telah diterima pemerintah dan saat ini tengah diproses sesuai mekanisme yang berlaku. 

"Per kemarin, hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. 

Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih harus menjalankan tahapan administrasi melalui Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum Presiden menetapkan pejabat definitif. 

"Karena memang ada mekanisme, istilahnya Tim Penilai Akhir (TPA). Selama ini mekanismenya memang seperti itu," ujarnya. (*/red)

Prabowo: Kita Tidak Akan Tebang Pilih Terhadap Penyelewengan

By On Juli 22, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak berbagai bentuk penyelewengan. 

Menurutnya, praktik korupsi dan penyimpangan harus diberantas secara tegas. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

Prabowo mengakui program-program besar yang dijalankan pemerintah tidak luput dari berbagai kekurangan dan penyimpangan, salah satunya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Saudara-saudara, jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan?" kata Prabowo. 

Prabowo mengaku prihatin masih ada oknum yang memanfaatkan program pemerintah untuk memperkaya diri sendiri. 

Meski demikian, ia menegaskan tindakan hukum tetap akan dilakukan. 

"Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, tapi apa boleh buat. Kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dengan sedih kita tindak ya," ujarnya. 

Prabowo memastikan pemerintah akan terus memberantas penyelewengan tanpa membedakan pelaku. 

Ia mengibaratkan penanganan korupsi seperti mengobati penyakit kanker. 

"Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang, waktunya kapan, bilamana, di mana, bagaimana," ujarnya. 

"Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, potong aja kakinya kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan... kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita," imbuhnya. 

Menurut Prabowo, perekonomian negara memiliki kemiripan dengan tubuh manusia yang harus dijaga kesehatannya. 

Karena itu, praktik korupsi dan berbagai bentuk manipulasi ekonomi harus diberantas agar tidak merusak fondasi ekonomi nasional. 

"Kalau kita memelihara badan kita dengan baik, ekonomi... badan kita akan sehat. Sama. Badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan mark up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki," tuturnya. (*/red)

Setelah 25 Tahun Menanti, Jembatan Piano di Desa Mekarsari Mulai Dibangun

By On Juli 21, 2026

Gubernur Andra Soni meninjau proses pembangunan Jembatan Piano di Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 21 Juli 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, bersuka ria setelah 25 tahun menanti akhirnya Jembatan Piano yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat diperbaiki di era kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. 

Jembatan itu mempunyai peranan yang sangat vital karena merupakan satu-satunya akses penghubung masyarakat Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang. 

Antusiasme dan suka ria ratusan masyarakat Mekarsari itu terlihat ketika Gubernur Andra Soni meninjau proses pembangunan jembatan yang baru mencapai 30 persen, Selasa, 21 Juli 2026. 

Tokoh Masyarakat Desa Mekarsari, Gulamudin mengatakan, Jembatan Piano kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah 25 tahun sejak pertama kali dibangun tidak kunjung diperbaiki. 

Padahal setiap era kepemimpinan, jembatan itu selalu dikunjungi dan dijanjikan akan diperbaiki. 

"Sampai ada janji dari Pak Gubernur untuk memperbaiki pun masyarakat di sini sudah apatis. Sudah cuek aja karena terlalu sering dijanjikan. Tapi ternyata tidak. Setelah dijanjikan, ditinjau kemudian tidak lama lagi langsung diperbaiki. Ini sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Andra Soni," ujarnya. 

Bagi Gulamudin, pembangunan jembatan itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik yang menghubungkan aktivitas masyarakat di dua daerah. Akan tetapi lebih dari itu, ada ribuan anak-anak sekolah, ratusan petani, pegawai serta pedagang yang menggunakan jembatan ini sebagai akses utama aktivitas mereka. 

"Jembatan yang lama itu sudah banyak memakan korban. Motor juga ada yang jatuh, kalau mobil seringnya nyangkut. Apalagi pas musim hujan," pungkasnya. 

Dengan lebar sekitar 2,5 meter dan bentangan 55 meter, Jembatan Piano itu masih digunakan oleh masyarakat. 25 tahun lalu jembatan itu dibangun atas swadaya masyarakat sekitar sebagai akses alternatif yang dapat memangkas waktu perjalanan baik yang akan ke Serang maupun ke Tangerang. 

Saat ini, jembatan yang beralaskan balok kayu itu sudah banyak berlubang. Tata letaknya tidak lagi rapi dan simetris seperti pertama kali digunakan. 

Antara satu balok dengan balok lainnya sudah longgar, sehingga ketika kendaraan melintas terdengar bunyi gesekan antar balok kayu seperti layaknya tuts-tuts piano sehingga warga setempat memberikan penamaan jembatan 'Piano'. 

"Dulunya sebelum ada jembatan ini masyarakat yang melintas menggunakan perahu," ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya, dan saat ini sedang dilakukan pembangunan yang ditargetkan bulan November 2026 nanti sudah selesai dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. 

"Kalau jembatan yang lama itu hanya sekitar 2,5 meter dan dengan kondisi seadanya bisa dilalui oleh satu mobil, di jembatan yang baru ini bisa untuk dua mobil dengan lebar 5 meter dan bentangan sampai 60 meter," ujarnya. 

Andra Soni mengatakan, pembangunan jembatan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi serta membuka aksesibilitas masyarakat baik pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun pertanian. 

"Ini menjadi bagian dari janji kami kepada masyarakat melalui program Jalan Bang Andra," ujarnya. 

Bagi Gubernur, membangun infrastruktur jalan dan jembatan itu merupakan pembangunan yang terus dilakukannya dalam rangka membangun harapan masyarakat. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. 

"Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memberikan harapan untuk anak-anak kita di masa depan," pungkasnya. (Welfendry)

Gubernur Andra Soni Tinjau Pembangunan Jembatan di Desa Mekarsari, Polres Serang Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Kondusif

By On Juli 21, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Selasa, 21 Juli 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Gubernur Banten, Andra Soni melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pada Selasa, 21 Juli 2026, dalam rangka meninjau secara langsung progres pembangunan jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur vital bagi masyarakat setempat. 

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Forkopimcam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, hingga warga Desa Mekarsari. 

Pengamanan dan pengawalan kegiatan dilakukan oleh personel Polres Serang bersama Polsek Carenang guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, Anggota DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin dan A. Yamin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang M. Ronny Natadipraja, Kabagops Polres Serang AKP Heri Wiyono, Kapolsek Carenang AKP Desma Priatna, Danramil Carenang Kapten Inf. Suripto, Camat Carenang Imron, Camat Binuang Mamak Abror, Kepala Desa Mekarsari Nahudi, serta sejumlah Tokoh Agama, Perangkat Desa, pelaksana proyek, dan masyarakat. 

Dalam kunjungannya, Gubernur Andra Soni melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi fisik pembangunan jembatan, meliputi kelayakan material, tingkat keamanan struktur, progres pekerjaan konstruksi hingga tahap pengecoran akhir, serta kekuatan tiang penyangga beton. 

Selain itu, peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan jembatan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Desa Mekarsari dan sekitarnya. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan menyampaikan, pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan optimal pada setiap kegiatan pejabat negara maupun kegiatan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

"Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kunjungan Gubernur Banten berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," ujarnya. 

Kegiatan peninjauan berakhir pada pukul 11.20 WIB. Secara keseluruhan, situasi selama kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. 

Peninjauan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dan perekonomian warga. (Welfendry)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *