Jangan Tergesa Menghakimi Rocky Gerung
On Oktober 06, 2026
 |
| Akademisi Rocky Gerung memberikan keterangan kepada awak media di Istana Negara, Jumat, 02 Oktober 2026, usai diangkat Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Wantimpres. |
Oleh: Boy Anugerah
Sungguh tak mudah menjadi Rocky Gerung. Ia serupa antitesis bagi tesis kekuasaan.
Dialektika posisi dan peran itu ia mainkan secara apik, ikonik, selama kurang lebih sepuluh tahun lamanya—2014-2024—dengan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai objek tembak pemikiran-pemikiran kritisnya.
Tercatat, ada sedikitnya 26 laporan berdasarkan data Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian dan penghinaan yang dituduhkan kepadanya.
Rocky juga kerap bersitegang dan menarik urat saraf kencang ketika harus menembus “benteng pertahanan” pemerintahan Jokowi yang dikawal ketat oleh para pendukungnya, terutama relawan-relawan politik garis keras.
Apa yang didapatkannya dari posisi yang berjarak dari kekuasaan tersebut? Tak ada.
Yang ia dapatkan hanyalah sinisme dari mereka yang duduk di kekuasaan, hujatan dari para relawan garis keras Jokowi, hingga cercaan dan makian dari kaum pendengung (buzzer) di media sosial.
Jika kita mengukurnya dengan pertimbangan pragmatisme politik, apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang berada di luar batas normal.
Ia bukan tipe penjilat dan penghamba kekuasaan. Sebagai aktivis, ia memiliki daya tahan dan daya lenting yang luar biasa.
Inilah yang membuat namanya gigantis di panggung politik nasional—ditakuti oleh penguasa, dicintai masyarakat, dan dihormati oleh sesama aktivis.
Surat Sakti Keppres Wantimpres
Kini, ia tidak lagi berdiri di luar kekuasaan. Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi “surat sakti” yang mengubah status dan atribut sosialnya dari seorang aktivis bernalar kritis dari jalanan demokrasi menjadi seorang penasihat presiden yang berkewajiban untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis terkait kebijakan.
Reaksi publik beragam. Sebagian besar menyayangkan keputusannya tersebut.
Tak sedikit yang melontarkan kritik dan pandangan sinis bahwa Rocky tak lebih dari para sejawatnya, kaum aktivis yang telah terlebih dahulu dirangkul kekuasaan seperti Budiman Sudjatmiko, Fahri Hamzah, dan lainnya. Kritik yang dilayangkan oleh publik kepadanya direspons dengan cara yang dialektis, khas Rocky.
Ia justru melontarkan pertanyaan balik kepada mereka yang mempertanyakan keputusannya, “Apakah ada alasan untuk menolak?”.
Lagi-lagi memang tak mudah untuk menjadi seorang Rocky Gerung. Lebih gampang menghakimi ketimbang menggunakan telinga terlebih dahulu untuk mendengar dan membuka mata untuk melihat kiprahnya ke depan.
Bagi mereka yang memahami dialektika politik—pemikiran dan praksis, keputusan Rocky untuk bergabung dalam kekuasaan yang dinavigasi oleh Presiden Prabowo adalah sebuah bentuk sintesis politik.
Ia tidak ujug-ujug bergabung ketika Prabowo ditahbiskan sebagai presiden pada 2024 lalu. Ia menyimak dengan tekun jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Sintesis Pemikiran Prabowo dan Rocky
Jika pada akhirnya, setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, Rocky memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan, keputusan tersebut merupakan bentuk kesepahaman dan titik temu antara kebijakan-kebijakan politik Presiden Prabowo dan jalan pemikirannya sebagai seorang intelektual dan aktivis.
Dalam berbagai kesempatan diskusi yang ditayangkan oleh televisi nasional dan kanal siniar, ia berulang kali menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang bercorak sosialis.
Ia menyebut kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah sebagai aksentuasi nyata dari mandat Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945.
Dukungan ini bukan ia letakkan sebagai upaya untuk menjilat kekuasaan. Dukungan yang ia berikan diletakkan ke dalam kerangka keilmuan dan basis argumentasi yang jelas.
Bagi Rocky, sosialisme Prabowo adalah antitesis dari kapitalisme yang selama ini dipraktikkan oleh penguasa sebelumnya tanpa malu-malu.
Selain memberikan dukungan dalam konteks filosofis kebijakan, Rocky juga tak segan mengkritik keberadaan kabinet bayangan yang mengkritisi kinerja kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.
Kritiknya kepada para sekondannya di kabinet bayangan tak bermaksud menghajar atau memberangus.
Dengan nada seorang sahabat, ia mendorong agar mereka yang membentuk kabinet bayangan bersikap lebih tegas apabila hendak menjadi oposan terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Frasa “bayangan” adalah cermin ketidaktegasan tersebut. Jika mereka hendak bersikap kritis, Rocky menyarankan agar mereka langsung menjadi antitesis terhadap kabinet pemerintahan itu sendiri, bukan berdiri sebagai bayang-bayang.
Rocky tak hendak menjadi penghamba kekuasaan, menjadi penjilat jabatan. Kendati ia membela, ia tetap kritis terhadap jalannya kebijakan pemerintahan.
Ia tak sungkan menghardik mereka yang berdiri di jajaran tim komunikasi presiden dalam Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Baginya, Qodari dan tim yang dipimpinnya—pada saat itu Kepala Bakom dijabat oleh Muhammad Qodari—terjebak pada penyakit lama tim komunikasi, yakni sekadar menjadi “mikrofon” atau juru bicara pemerintah.
Bagi Rocky, tugas sebuah tim komunikasi presiden adalah memindahkan isi kepala presiden dengan mulus ke kepala publik, sehingga apa yang diinginkan dan dipikirkan oleh presiden dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh publik.
Dalam pandangan Rocky, yang terjadi selama ini di Bakom pemerintah adalah semacam pemaksaan kehendak, memaksakan kepada publik untuk meyakini dan menerima semua kebijakan pemerintah. Hal ini berdampak buruk terhadap citra presiden.
Fragmen-fragmen politik yang dijalankan oleh Rocky tersebut tak semuanya diketahui, apalagi dipahami oleh publik.
Dengan segala hormat, masyarakat Indonesia belum semuanya memiliki literasi dan pendidikan politik yang baik.
Mereka hanya menilai sosok Rocky dari politik hitam-putih—berada di dalam atau di luar kekuasaan.
Jalan berpikir seperti ini adalah cermin simplifikasi dan bukan wajah kedalaman berpikir.
Kalau harus jujur, Rocky tak pernah mendirikan kelompok relawan pendukung Prabowo-Gibran seperti para sejawatnya yang berada di dalam pemerintahan sekarang.
Rocky pun tak pernah menggubris undangan presiden untuk hadir dan bertemu di Hambalang. Meskipun ia menyatakan mendukung kebijakan, ia masih mengambil posisi berjarak.
Ia mengamati dan mencermati terlebih dahulu. Jika pun pada akhirnya ia menerima tawaran dan memutuskan bergabung dengan pemerintahan, publik tak sepatutnya dengan ringan mengetikkan jari-jemari dan menggoyang lisan untuk melayangkan kritik.
Kita, dan publik perlu mendengar dan menyimak terlebih dahulu secara saksama.
Menunggu Gebrakan Rocky
Rocky memiliki sumber daya yang besar untuk menjadi game-changer dalam politik pemerintahan yang dikayuh oleh Presiden Prabowo.
Sumber daya tersebut adalah pemikirannya, daya nalarnya, dan radikalisme berpikirnya dalam mengupas permasalahan.
Jika kita meneropong ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kendala utama dan mendasar hari ini adalah kurangnya saran dan masukan kritis kepada presiden.
Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa tidak semua pembantu presiden dapat berkomunikasi dan mengakses presiden secara langsung. Presiden Prabowo seakan direstriksi jarak dan komunikasinya oleh segelintir pihak yang sejatinya tak paham betul dalam memberikan masukan kepada presiden.
Dengan bergabungnya Rocky ke dalam Wantimpres, kejumudan komunikasi yang dialami oleh presiden dapat dilebur oleh partisipasi Rocky dan juga koleganya dalam Wantimpres.
Jika suara Rocky dari pinggiran saja bisa bergema kuat di telinga penguasa, maka suara Rocky dalam jantung pemerintahan akan mampu mendobrak kejumudan-kejumudan yang sudah lama terjadi.
Rocky dapat menjadi instrumen untuk membersihkan nalar formulasi kebijakan presiden agar tidak terkontaminasi oleh masukan-masukan dari pihak-pihak yang hanya mementingkan kepentingan sektoral sempit.
Tentu saja Rocky tak sempurna. Oleh karenanya, tekad lurus Rocky untuk bergabung ke dalam kekuasaan harus senantiasa dijaga.
Rocky dan para sejawatnya kaum aktivis tidak boleh putus hubungan, putus dalam berdialektika.
Dialektika antar sesama aktivis harus tetap berjalan agar masukan-masukan dari periferi kekuasaan dapat dikonversi menjadi kebijakan yang lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Di sinilah fungsi Rocky harus digarisbawahi.
Sekali lagi, jangan terburu-buru menghakimi Rocky dan keputusannya.
Yang mengkritik belum tentu mengenal Rocky secara personal.
Yang menghujat belum tentu berada pada level berpikir yang sama dengan Rocky.
Yang menghina belum tentu tahan dengan pahit manis perjuangannya sekian lama berdiri di luar kekuasaan dan mendapatkan tekanan, tanpa mendapatkan imbalan apa-apa.
Jangan kita menjadi publik yang gampang menggoyangkan jari-jemari di media sosial, kolom opini, dan menggoyang lisan untuk menghujat tanpa alasan.
Rocky hanyalah manusia dan kita semua adalah manusia biasa. Tugas kita untuk saling mengingatkan, bukan menghujat.
Penulis adalah seorang Tenaga Ahli di DPR RI.
Sumber: kompas.com
