 |
| Presiden Prabowo Subianto |
Oleh: G.K. Suhassatya
Pidato Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026 seketika menjadi viral.
Menanggapi kekhawatiran publik atas kenaikan dollar Amerika Serikat, ia berkata ringan: “orang desa tidak pakai dollar.”
Kalimat itu terdengar sederhana, membumi, bahkan menghibur. Tepuk tangan pun pecah. Namun justru di situlah persoalannya.
Ketika krisis ekonomi dijawab dengan retorika simplifikasi, politik sedang bergerak dari ruang rasional menuju panggung populisme emosional.
Pernyataan itu bukan sekadar candaan spontan. Ia adalah cermin cara kekuasaan membaca rakyat.
Dalam satu kalimat pendek, tampak bagaimana negara mencoba membangun ilusi bahwa rakyat kecil berada di luar pusaran kapitalisme global.
Desa diposisikan sebagai benteng moral ekonomi nasional: sederhana, tahan krisis, dan jauh dari gejolak pasar dunia.
Tetapi benarkah demikian? Di sinilah pidato Presiden Prabowo layak dibaca bukan sebagai hiburan politik, melainkan sebagai gejala ideologis.
Populisme dan Penyederhanaan Realitas
Dalam What Is Populism?, Jan-Werner Müller menjelaskan bahwa populisme bekerja dengan menciptakan oposisi moral antara “rakyat murni” dan “elite yang rumit” (Müller, 2016).
Rakyat dipahami bukan sebagai kategori sosial yang kompleks, melainkan simbol politik yang harus terus dipelihara emosinya.
Dalam pidato Presiden Prabowo di Nganjuk, “orang desa” menjadi simbol itu.
Presiden Prabowo sedang membangun narasi bahwa rakyat kecil hidup dalam ekonomi riil, bukan ekonomi abstrak ala pasar global.
Sekilas narasi ini terdengar patriotik. Namun problemnya, ekonomi Indonesia hari ini tidak pernah benar-benar terpisah dari dollar.
Petani desa memang tidak membeli barang dengan mata uang Amerika. Tetapi harga pupuk mereka dipengaruhi impor bahan baku global.
Harga BBM dipengaruhi geopolitik minyak dunia. Harga pakan ternak, obat-obatan, hingga ongkos logistik semuanya berkaitan dengan kurs dolar.
Bahkan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok di warung desa sering kali merupakan efek domino dari ekonomi global yang tak terlihat.
Karena itu, ketika seorang Presiden mengatakan “orang desa tidak pakai dollar,” persoalannya bukan soal literal benar atau salah.
Persoalannya adalah reduksi realitas. Negara sedang menyederhanakan problem struktural menjadi psikologi massa.
Di sinilah populisme bekerja yakni bukan menjelaskan kerumitan, melainkan memproduksi rasa tenang.
Ernesto Laclau dalam On Populist Reason menyebut populisme sebagai praktik membangun “rantai ekuivalensi emosional” antara pemimpin dan rakyat (Laclau, 2005).
Rantai ekuivalensi adalah proses di mana beragam tuntutan yang berbeda-beda disatukan bukan karena memiliki esensi atau ideologi yang sama persis, melainkan karena adanya musuh atau masalah bersama.
Ernesto Laclau mengonseptualisasikan populisme bukan sebagai penyakit atau patologi politik, melainkan sebagai logika diskursif yang membentuk identitas politik.
Rantai ini membutuhkan sebuah penanda kosong (empty signifier) yang kuat secara emosional seperti tokoh karismatik, slogan tertentu, atau narasi besar untuk merepresentasikan seluruh keluhan kolektif.
Dalam hal ini penanda tersebut termanifestasi dalam diri seorang pemimpin yang ada Presiden.
Melalui pengertian tersebut, pemimpin tidak perlu terlalu teknokratis atau kaku; ia cukup menciptakan kedekatan simbolik.
Kumpulan tuntutan yang sebelumnya tercerai-berai dileburkan melalui ikatan emosional menjadi satu identitas bersama yang besar yakni "rakyat" (the people).
Maka lahirlah bahasa politik yang sederhana, spontan, mudah viral, dan emosional.
Namun sejarah menunjukkan bahwa retorika populis sering kali menjadi serigala berbulu domba.
Ini mengartikan bahwa retorika populis menjadi selimut bagi kegagalan negara membaca persoalan secara jujur.
Politik Tontonan dan Krisis Rasionalitas
Pidato Presiden Prabowo di Nganjuk memperlihatkan perubahan besar dalam politik Indonesia kontemporer: dari politik gagasan menuju politik tontonan.
Yang viral lebih menentukan daripada yang substantif. Potongan video “orang desa tidak pakai dolar” jauh lebih ramai dibicarakan dibanding desain konkret Koperasi Merah Putih yang diresmikan hari itu.
Dalam The Society of the Spectacle, Guy Debord mengingatkan bahwa masyarakat modern perlahan menggantikan realitas dengan citra (Debord, 1967).
Debord mengkritik bagaimana kapitalisme modern mengubah pengalaman hidup yang otentik menjadi sekadar tontonan atau citra.
Hubungan antarmanusia tidak lagi langsung, melainkan dimediasi oleh representasi visual atau citra, yang mengaburkan batas antara realitas dan ilusi.
Dalam hal ini, politik berubah menjadi panggung pertunjukan. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui argumentasi rasional, tetapi melalui produksi simbol dan emosi.
Apa yang terjadi di Nganjuk adalah contoh sempurna dari politik spektakel itu.
Presiden tidak sedang berbicara sebagai ekonom negara, melainkan sebagai komunikator populis yang memahami logika media sosial.
Kalimat harus pendek. Harus lucu. Harus bisa dipotong menjadi video pendek, memancing tepuk tangan dan gelak tawa.
Akibatnya, publik perlahan kehilangan ruang diskusi yang serius tentang ekonomi.
Kenaikan dolar bukan lagi dibahas sebagai ancaman terhadap impor pangan, utang negara, dan daya beli rakyat, melainkan direduksi menjadi sebatas slogan optimistik.
Di sinilah bahaya terbesar populisme modern: ia mengubah warga negara menjadi audiens hiburan.
Padahal demokrasi membutuhkan warga yang kritis, bukan sekadar penonton yang larut dalam sensasi pidato.
Ketika persoalan ekonomi dijelaskan retorika simplistic semata, negara justru sedang meremehkan kapasitas intelektual rakyatnya sendiri.
Ironisnya, populisme semacam ini sering efektif secara elektoral. Ia memberikan kenyamanan psikologis di tengah ketidakpastian.
Barangkali dalam pemahaman Presiden dan jajarannya, rakyat lelah mendengar bahasa teknokratik yang dingin.
Rakyat ingin pemimpin yang terdengar dekat dan membumi.
Tetapi kedekatan emosional tanpa keberanian menjelaskan kenyataan hanya akan menghasilkan optimisme semu.
Desa sebagai Mitologi Politik
Ada paradoks besar dalam pidato Presiden Prabowo. Di satu sisi, ia ingin membela desa. Di sisi lain, ia justru meromantisasi desa secara berlebihan.
Desa dibayangkan sebagai ruang steril dari kapitalisme global, padahal desa hari ini justru menjadi korban paling rentan dari ketimpangan ekonomi dunia.
Pemikiran Karl Marx dalam Capital relevan untuk membaca situasi ini. Marx menunjukkan bahwa kapitalisme modern bekerja bukan hanya di pusat industri, tetapi menembus hingga ruang-ruang paling terluar dari pusat kehidupan manusia (Marx, 1867).
Tidak ada ruang yang benar-benar netral dari logika pasar global. Desa Indonesia hari ini telah terintegrasi dalam rantai kapitalisme internasional: dari pupuk, benih, hingga distribusi pangan.
Karena itu, pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” justru memperlihatkan jarak antara retorika negara dan realitas sosial rakyat.
Yang dibutuhkan rakyat desa bukan romantisme populis, melainkan kebijakan konkret: stabilitas harga pangan, subsidi pupuk yang tepat sasaran, perlindungan pasar petani, dan reformasi distribusi ekonomi.
Di titik ini, pidato Presiden Prabowo menjadi cermin dilema besar politik Indonesia hari ini: antara kebutuhan akan harapan dan kewajiban mengatakan kenyataan.
Sejarah berkali-kali mengajarkan satu hal: rakyat mungkin bisa diyakinkan untuk melupakan angka kurs dolar, tetapi mereka tidak pernah bisa dibohongi ketika harga kebutuhan pokok terus naik di pasar desa.
Populisme selalu menjanjikan kenyamanan emosional. Tetapi ekonomi tidak bekerja berdasarkan tepuk tangan.
Penulis adalah Associate Jurnal Prisma.
Sumber: kompas.com
