Berita Terbaru

Gerak Cepat, Babinsa Koramil 0602-03/Walantaka Bantu Padamkan Api Kebakaran Lahan

By On November 09, 2026

Babinsa Koramil 0602-03/Walantaka, Kopka Afendi saat membantu warga dan petugas Damkar memadamkan kobaran api di Perumahan TCP Link Prisen, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Minggu, 08 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Wujud kesigapan TNI dalam membantu masyarakat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 0602-03/Walantaka, Kodim 0602/Serang, Kopka Afendi. 

Dia turun langsung membantu padamkan kebakaran lahan, di Perumahan TCP Link Prisen, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Minggu, 08 November 2026. 

Dalam kejadian tersebut, Kopka Afendi bersama warga dan petugas Damkar bahu-membahu melakukan upaya pemadaman guna mencegah agar api tidak semakin meluas. 

Kehadiran Babinsa di tengah situasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian TNI terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan di wilayah binaannya.

Kopka Afendi mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran dengan memperhatikan keamanan instalasi listrik, penggunaan peralatan rumah tangga, serta memastikan sumber api dalam kondisi aman. 

Sinergi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran. 

Sementara itu, Danramil 0602-03/Walantaka, Kapten Inf Yusrizal, menyampaikan bahwa kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan wujud nyata pengabdian TNI kepada rakyat. 

Ia berharap melalui kebersamaan dan sinergi antara TNI, petugas pemadam kebakaran, serta masyarakat, setiap permasalahan di wilayah dapat ditangani dengan cepat dan baik demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. (*/red)

Tahanan Narkoba Polresta Serang Kota Meninggal Dunia, Diduga Sakit

By On November 09, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, KabarXXI.Com - Polresta Serang Kota membenarkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan kondisi kesehatannya dan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin, 09 November 2026. 

Kasi Humas Polresta Serang Kota, Ipda Raden M. Maulani, membenarkan peristiwa tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa tahanan berinisial RH (36) terhitung dari tanggal 24 Agustus 2026 yang merupakan tersangka kasus narkoba tersebut sempat menjalani aktivitas seperti biasa sebelum mengalami keluhan kesehatan di dalam ruang tahanan Polresta Serang Kota. 

Berdasarkan kronologi, pada Minggu, 08 November 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, RH mengikuti apel malam bersama tahanan lainnya di kamar 01. Saat petugas menanyakan kondisi kesehatan para tahanan, penghuni kamar tersebut menyampaikan bahwa tidak ada yang sakit. Setelah apel selesai, RH kemudian beristirahat seperti biasanya. 

Pada Senin dini hari, 09 November 2026, petugas jaga tahanan membangunkan para penghuni kamar 01 untuk melaksanakan salat Subuh. RH bersama rekan-rekannya kemudian melaksanakan ibadah tersebut. 

Usai salat Subuh, RH sempat berbincang bersama rekan sekamarnya yang berinisial HF dan JI. Selanjutnya, RH mandi, berganti pakaian, kemudian menyantap sarapan pagi.

Setelah sarapan, RH kembali berbincang dengan rekan-rekannya sebelum beristirahat sambil menunggu pelaksanaan apel pagi. 

Menurut keterangan sejumlah penghuni kamar 01, RH sempat melakukan peregangan badan, kemudian terdiam sejenak, menguap, dan kembali berbaring. Saat persiapan apel pagi, rekan sekamarnya berusaha membangunkan RH, namun yang bersangkutan mengeluhkan rasa sakit. 

Mengetahui kondisi tersebut, petugas pengawas (Pawas) segera melakukan pengecekan sekitar pukul 08.27 WIB. RH kemudian langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara oleh personel Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sie Dokkes) Polresta Serang Kota untuk mendapatkan penanganan medis. 

Namun, setelah dilakukan tindakan medis oleh tim dokter Rumah Sakit Bhayangkara, RH dinyatakan meninggal dunia. 

Ipda Raden M. Maulani menyampaikan bahwa pihak Polresta Serang Kota membenarkan kejadian tersebut dan telah melakukan langkah penanganan dengan membawa tahanan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. 

Polresta Serang Kota menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya RH dan akan menangani peristiwa tersebut sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. 

"Menurut keterangan dokter, RH terkena serangan jantung, pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan outopsi dan menyadari serta tidak melanjutkan permasalahan tersebut," terang Kasi Humas Polresta Serang Kota. 

Polresta Serang Kota berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan penanganan terhadap setiap tahanan sesuai standar operasional prosedur serta memperhatikan hak-hak tahanan selama menjalani proses hukum. (*/red)

Polda Banten Ungkap 54 Kasus Curanmor, Amankan 61 Tersangka

By On November 09, 2026

Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus curanmor, dan mengamankan 61 orang tersangka. 

SERANG, KabarXXI.Com - Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 61 orang tersangka dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian Quick Win 2026. 

Operasi tersebut dilaksanakan selama periode 29 Oktober hingga 7 November 2026.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polda Banten dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Polda Banten dalam melaksanakan penegakan hukum. 

“Pengungkapan 54 kasus dengan mengamankan 61 tersangka ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polda Banten bersama seluruh jajaran dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum agar masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,” ujar Zain saat Konferensi Pers di Mapolda Banten, Senin, 09 November 2026. 

Adapun rincian pengungkapan kasus tersebut, dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Banten sebanyak 11 kasus, Polresta Serang Kota 12 kasus, Polresta Tangerang 7 kasus, Polres Serang 10 kasus, Polres Cilegon 5 kasus, Polres Lebak 4 kasus, dan Polres Pandeglang sebanyak 5 kasus. 

Sementara itu, dari total 61 tersangka yang berhasil diamankan, terdiri atas 15 orang oleh Ditreskrimum Polda Banten, 11 orang oleh Polresta Tangerang, 7 orang oleh Polresta Serang Kota, 11 orang oleh Polres Serang, 5 orang oleh Polres Cilegon, 5 orang oleh Polres Lebak, dan 7 orang oleh Polres Pandeglang. 

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SU, MU, KU, YS, AS, HB, MT, MR, AM, RA, AG, JL, SY, GM, KS, AH, ASG, TR, DH, AS, RS, DS, AF, ED, YS, NH, MY, ARP, BH, RK, MS, WH, MF, PP, AP, EK, IJ, AM, SH, MS, KP, ZI, ADKR, AG, MS, KM, RV, MR, NT, CP, KM, NA, MF, YF, EK, AG, YS, RB, WO, dan AR. 

Dari 61 tersangka terdapat empat pelaku yang berperan sebagai penadah. 

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 101 unit kendaraan bermotor roda dua dan unit kendaraan roda empat jenis pick up.

Selain itu, turut diamankan satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir peluru kaliber 9 mm, satu buah senjata airsoft gun, dua bilah senjata tajam jenis badik, dua buah korek api berbentuk pistol revolver, serta sejumlah kunci letter T beserta mata kuncinya.

Adapun rincian barang bukti yang berhasil diamankan masing-masing satuan sebagai berikut: 

Ditreskrimum Polda Banten: 

- 53 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Tiga unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura Pick Up Losbak. 

- Satu pucuk senjata api rakitan beserta 8 butir amunisi. 

- Satu buah airsoft gun model revolver. 

- Dua buah korek api berbentuk pistol revolver. 

- Satu bilah senjata tajam jenis badik. 

- Sejumlah kunci letter T, mata kunci, gembok, pelat nomor kendaraan, serta nomor mesin kendaraan. 

Polresta Tangerang: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Kunci kontak asli dan palsu. 

- Satu unit handphone Oppo A3X. 

- Satu buah golok beserta sarungnya, sepasang sandal, dan tas ransel. 

Polresta Serang Kota: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK. 

- Sejumlah mata kunci T, bahan kunci T, dan gagang letter T. 

- Dua buah tang, satu bilah obeng, serta satu buah tas.

Polres Serang: 

- 15 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Sejumlah kunci letter Y, kunci L, kunci slap, dan mata kunci. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK. 

- Dua unit handphone, termasuk Infinix Note 50 Pro. 

- Pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. 

Polres Cilegon: 

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Sejumlah kunci kontak, kunci palsu, dan kawat untuk menyalakan kendaraan. 

- Satu unit handphone Oppo A12. 

- Satu buah USB flashdisk dan barang lainnya yang berkaitan dengan perkara. 

Polres Lebak: 

- Dua unit sepeda motor, yakni Kawasaki Ninja R dan Honda Beat. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Dua buah kunci kontak Honda. 

- Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV. 

- Satu buah sweater, kunci letter T, dan mesin gerinda. 

Polres Pandeglang: 

- 19 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Satu buah kunci T dan 2 buah mata kunci T. 

- Satu unit handphone Vivo. 

- Satu unit handphone Infinix. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengungkapan perkara, diketahui terdapat beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. 

Pertama, pelaku menggunakan modus meminjam kendaraan milik korban, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur. 

Kedua, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak pagar rumah untuk mengambil kendaraan bermotor. 

Ketiga, pelaku masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil kendaraan bermotor yang berada di dalam rumah maupun halaman rumah. 

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP. 

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Proses tersebut meliputi pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta proses pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Lebih lanjut, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, serta tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa Polda Banten tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan lingkungan demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Banten. (*/red)

Warga Cikotok Minta Hibahkan Tanah dan Bangunan Aset PT Antam yang Sudah Ditempati

By On November 09, 2026


LEBAK, KabarXXI.Com - Warga Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, meminta kepada pihak PT Antam Tbk agar dapat menghibahkan tanah dan bangunan yang telah ditempati selama ini. 

"Kami minta Antam bisa menghibahkan aset Antam (rumah/tanah) yang sudah ditempati/diduduki oleh sekitar 300 KK di Desa Cikotok," ujar Eny Kartikawati, Ketua RW 02 Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

Aspirasi itu disampaikan Eny Kartikawati kepada pejabat Kantor Pusat PT Antam dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam pertemuan di Kp Cikoba, Desa Cikotok, Selasa sore, 03 November 2026. 

Rombongan Kantor Pusat terdiri dari Widodo (Divisi Aset Managemen-Antam); Edi, Adian, Beny, Berto (BPKP), didampingi Asep Wijaya dan Endin R.(Kantor Pasca Tambang Antam Cikotok), saat mengunjungi Desa Pasir  Gombong (Kecamatan Bayah), Desa Cibeber dan Desa Cikotok/Kp. Pasaba dan Kp Cikoba (Kecamatan Cibeber). 

Kunjungan dimaksudkan untuk melihat kondisi lapangan dan menyerap aspirasi dan masukan masyarakat dalam rangka penataan aset PT Antam yang berada di areal bekas Proyek Eksplorasi  dan Pengembangan Emas dan Perak (PEPEP) Cikotok. 

"Kami berkewajiban mendampingi/mengawal penyelenggaraan manajemen risiko pengelolaan tatakelola penataan aset PT. Antam," kata Edi. 

Menurut Widodo, penataan aset dilakukan mengingat di lokasi tapak emplacement PT Antam bukan hanya ada tanah kosong. 

"Di Desa Cikotok saja ada sekitar 300 KK yang menempati rumah/bangunan di atas tanah PT Antam. Itulah yang ingin kita selesaikan dalam penataan aset ini," lanjutnya. 

Eny Kartikawati menyampaikan, setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk pemindah-tanganan aset BUMN kepada masyarakat/warga secara "cuma-cuma", yaitu (1) Peraturan Kepala Badan Pengatur BUMN No.1/2026 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN; serta (2) Peraturan Presiden No.62/2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

Dikatakan Edi, skema penataan aset/redistribusi tanah dengan menggunakan Perpres 62 Tahun 2023 memang bisa digunakan.  

Tapi prosesnya cukup panjang, harus melibatkan Kementerian ATR/BPN. 

"Maka itu dengan menggunakan Peraturan Kepala BP BUMN No.1/2026, proses bisa lebih cepat," ujarnya. 

Adian menambahkan, mekanisme penyelesaian aset dengan masyarakat dalam Perkap BP BUMN itu diatur melalui pemindahtanganan lewat antara lain penjualan, tukar-menukar, ganti-rugi. 

Dikatakan Eny Kartikawati, dari skema itu sekilas yang pas memang ganti rugi. Masyarakat membayar ganti rugi kepada Antam atas pemindahtangan kepememilikikan aset tersebut. 

"Tapi saya meminta kepada manajemen Antam agar aset yang sudah digunakan warga selama puluhan tahun, setidaknya tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, diberikan/dihibahkan saja kepada mereka," ujar Ketua RW O2 ini. 

Eny melanjutkan, bila dicermati isi Pasal 22 Perkap BP BUMN itu, mekanisme pemindahtanganan sebagaimana disebutkan di atas (penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dijadikan penyertaan modal), ada disebutkan juga mekanisme "cara lain". Disinilah hibah/pemberian cuma-cuma bisa diterapkan, tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan dan tatakelola perusahaan yang (good corporate governance/CCG). 

"Maka atas nama pribadi/keluarga, warga RW 02, dan warga Desa Cikotok, sekali lagi meminta agar pemindahtangan itu secara cuma-cuma/hibah saja. Kasihan warga, hidupnya sudah sulit dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja saat ini, inflasi naik terus, daya beli turun; bahkan sudah banyak warga terlilit bank keliling/pinjol. Masak harus diminta ganti-rugi lagi. Toh nilai aset yang diberikan itu mungkin sangat kecil dan tidak signifikan dari total aset, serta tidak akan mengganggu operasional BUMN besar perusahaan Terbuka pertambangan dengan kode emiten ANTM ini, tutup Eny, putri pensiunan pegawai Antam ini, yang tinggal di Kp Cikoba RT 02/RW O2 menempati rumah orang tuanya yang dibangun 29 tahun lalu. (*/red)

Polres Serang Ungkap Kasus Curanmor, 12 Tersangka Diamankan

By On November 09, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat Konferensi Pers pengungkapan kasus Curanmor, di Mapolres Serang, Senin, 09 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Satreskrim Polres Serang berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas) alias 3C. 

Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam Konferensi Pers yang dipimpin Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi didampingi Wakapolres Kompol Andri Surya Kurniawan, Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, Kapolsek Cikande Kompol Rudika Harto Kanajiri, Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda dan Kasi Humas Ipda Novi Supriyatno, di Mapolres Serang, Senin, 09 November 2026.

Pengungkapan kasus yang meresahkan masyarakat tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 Oktober hingga 7 November 2026. 

Dalam perkara tersebut, Polisi berhasil mengamankan 12 orang tersangka dari berbagai wilayah, satu diantaranya adalah penadah. 

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 unit sepeda motor, satu bilah golok, dua buah kunci T, satu kunci Y, serta 14 mata kunci. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, belasan perkara tersebut merupakan bentuk keseriusan jajarannya dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. 

Pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. 

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan, khususnya tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Kapolres. 

Selain kendaraan bermotor, barang bukti lain yang diamankan, yaitu dua unit handphone, satu boks berisi kunci bengkel, serta dua suku cadang sepeda motor hasil pembongkaran kendaraan. 

Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan para tersangka untuk melakukan tindak kejahatan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Kapolres, para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus. 

Pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di halaman rumah kosong pada malam hari. 

Ada juga pelaku yang berkeliling mencari sepeda motor terparkir secara acak, kemudian membobol kunci kontak menggunakan kunci T dan kunci Y. 

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan. Pastikan kendaraan diparkir di tempat aman serta gunakan kunci pengaman tambahan untuk meminimalisasi risiko pencurian,” pungkasnya. 

Selain curanmor, pihaknya juga mengungkap kasus curas dengan modus mengaku sebagai mata elang atau debt collector. 

Pelaku memaksa korban menyerahkan sepeda motornya dengan mengaku sebagai penagih utang sehingga korban merasa takut dan akhirnya menyerahkan kendaraan tersebut. 

Polisi turut mengungkap praktik penadahan kendaraan hasil kejahatan. Para penadah membeli sepeda motor dengan harga jauh di bawah pasaran, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. 

Sebagian kendaraan juga dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang, termasuk ke Pasar Pandean, Kota Serang. 

Dari hasil pemeriksaan, motif para tersangka melakukan kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi. 

“Terhadap para pelaku, kami akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga masih terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut,” ujar Kapolres. (*/red)

Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Budayakan Olahraga untuk Menjaga Kesehatan

By On November 09, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Kejuaraan Nasional Karate Hanshi Nardi T. Nirwanto S.A. Memorial Cup IX di Mal Alam Sutera, Kota Tangerang, Minggu, 08 November 2026. 

TANGERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. 

Menurutnya, aktivitas fisik secara rutin merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus mencegah berbagai penyakit. 

​"Olahraga membuat masyarakat Banten sehat," ujar Andra Soni saat menghadiri Kejuaraan Nasional Karate Hanshi Nardi T. Nirwanto S.A. Memorial Cup IX di Mal Alam Sutera, Kota Tangerang, Minggu, 08 November 2026. 

​Andra Soni mengatakan, berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis pada 2025, ditemukan dua masalah kesehatan utama di tengah masyarakat, yakni diabetes dan hipertensi. 

Kondisi tersebut, kata dia, sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan melalui olahraga. 

​"Supaya sehat, ayo kita berolahraga," ujar Andra Soni didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudhi Budi Wibowo dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni. 

Ia mendorong seluruh Kepala Daerah di Banten untuk kembali menggencarkan gerakan "Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga" demi mewujudkan masyarakat yang bugar dan produktif. 

Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Perkumpulan Pembinaan Mental Karate (PMK) Kyokushinkai Karate-Do Indonesia selaku penyelenggara kejuaraan. 

Ia menilai, ajang ini sangat membantu peningkatan pembinaan dan perkembangan olahraga karate di Tanah Air. 

​"Pembinaan ini turut melahirkan berbagai prestasi. Atlet berprestasi memang harus dicari dan dibina sejak dini," tegasnya. 

​Sementara itu, Ketua Panitia, Norman Naurisa mengatakan, pembinaan prestasi olahraga memerlukan kompetisi yang terarah, sportif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia menyebut, karate sebagai sarana ideal untuk membentuk disiplin, ketangguhan, integritas, dan pengendalian diri. 

​Menurut Norman, kejuaraan tingkat nasional ini tidak hanya menjadi arena unjuk gigi, tetapi juga ruang silaturahmi bagi atlet, pelatih, ofisial, keluarga, dan masyarakat dari berbagai daerah. 

​"Kehadiran perwakilan Kemenpora serta Gubernur Banten, Andra Soni menjadi motivasi tersendiri bagi kami, sekaligus menguatkan pesan pentingnya pembinaan generasi muda melalui jalur olahraga," pungkasnya. 

Diketahui, Kejuaraan Nasional Karate Hanshi Nardi T. Nirwanto S.A. Memorial Cup IX mempertandingkan 40 kelas yang diikuti oleh 183 peserta dari 12 provinsi di Indonesia. 

Rentang usia peserta sangat beragam, mulai dari 8 hingga 69 tahun. 

​Kejuaraan yang berlangsung pada 7–8 November 2026 ini dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Muda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Usman Ali Mustofa. 

Ajang ini diinisiasi oleh PMK Kyokushinkai Karate-Do Indonesia, sebuah perguruan seni bela diri beraliran kontak penuh (full-contact) yang didirikan oleh mendiang Hanshi Nardi T. Nirwanto S.A. (Welfendry)

Hari Terakhir Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Kedepankan Imbauan Humanis dan Bagikan Makanan Ringan

By On November 09, 2026

Personel Polres Serang saat melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Maung 2026, di Simpang Tiga Dukuh Kaung, Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 08 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Memasuki hari ke-13 (hari terakhir) pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang terus mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas serta membagikan makanan ringan kepada para pengguna jalan. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 08 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Ciruas–Petir, tepatnya di Simpang Tiga Dukuh Kaung, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam Operasi tersebut, personel Polres Serang mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif melalui edukasi, imbauan, serta teguran secara humanis kepada para pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil. 

Petugas juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan. 

Selain memberikan imbauan, personel kepolisian turut membagikan makanan ringan kepada para pengendara sebagai bentuk pendekatan humanis dan upaya membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh menyampaikan bahwa Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum secara humanis. 

Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Ia juga menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar senantiasa mengedepankan prinsip Senyum, Sapa, Salam (3S), bersikap humanis, menghindari tindakan arogan, serta menjaga nama baik institusi Polri dan mengutamakan keselamatan selama bertugas. 

Meskipun telah memasuki hari terakhir pelaksanaan operasi, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang belum mematuhi aturan, di antaranya tidak menggunakan kelengkapan berkendara serta melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya. 

Melalui kegiatan tersebut, Polres Serang berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. 

Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. 

Operasi Patuh Maung 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 08 November 2026 ini menjadi salah satu upaya Polri dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. 

Kegiatan berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama pelaksanaan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Satlantas Polres Serang Bersama Stakeholder Benahi Median Jalan di Sentul, Ciptakan Ruang Publik yang Aman

By On November 09, 2026

Satlantas Polres Serang bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ), MMS, Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan pemasangan dan penataan beton barrier sebagai pembatas median jalan, Sabtu 07 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Dalam rangka menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan dilakukan melalui pembenahan fasilitas lalu lintas di kawasan Jalan Raya Jakarta-Serang, tepatnya di Simpang Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. 

Satlantas Polres Serang bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ), MMS, serta Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan pemasangan dan penataan beton barrier sebagai pembatas median jalan, pada Sabtu malam, 07 November 2026. 

Kegiatan yang berlangsung menjelang berakhirnya Operasi Patuh Maung 2026 ini dilakukan untuk mengganti dan menata kembali barrier beton yang sebelumnya sudah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata dengan baik. 

Penataan median jalan tersebut diharapkan dapat memperjelas pemisahan jalur kendaraan, sehingga arus lalu lintas lebih terarah sekaligus mengurangi potensi konflik kendaraan yang dapat memicu kecelakaan. 

Kasat Lantas Polres Serang bersama personel Satlantas turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari pihak MMS hadir Kasi Sarpras Fahmi, sedangkan Dinas PUPR Provinsi Banten diwakili operator Sodikin bersama dua staf. 

Kasat Lantas Polres Serang, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, pembenahan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan melalui penataan fasilitas lalu lintas. 

Menurutnya, kondisi jalan yang tertata dengan baik menjadi salah satu faktor pendukung keselamatan. Karena itu, diperlukan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan peran masing-masing. 

“Harapannya, dengan penataan median jalan ini, arus kendaraan menjadi lebih teratur dan masyarakat yang melintas merasa lebih aman dan nyaman. Ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap keselamatan berlalu lintas,” ujarnya. 

Selama proses pemasangan berlangsung, situasi arus lalu lintas di sekitar Simpang Sentul terpantau kondusif dan lancar. 

Pembenahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi jalur Jakarta-Serang, sekaligus mendukung terciptanya ruang publik yang lebih tertata, aman, dan nyaman. (*/red)

Puluhan Rumah dan Sawah di Padang Pariaman Terendam Banjir

By On November 09, 2026

Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Jumat sore, 06 November 2026, menyebabkan meluapnya Sungai Batang Kamumuan, Sungai Batang Gasan, dan Sungai Batang Paingan, Sumbar. 

PADANG, KabarXXI.Com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa hujan deras disertai angin kencang menyebabkan banjir merendam 81 rumah warga dan 20 hektar lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar). 

Hujan deras sejak Jumat sore, 06 November 2026, membuat air Sungai Batang Kaumuan, Batang Gasan, dan Batang Paingan ini meluap. 

"Luapan sungai memicu banjir yang merendam sekitar 81 unit rumah warga, dua fasilitas ibadah, 20 hektare lahan pertanian," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 07 November 2026. 

Berton juga menjelaskan bahwa banjir juga sempat mengganggu akses jalan Provinsi Padang-Pasaman Barat. 

Gangguan akses jalan tersebut terjadi di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. 

"Serta sempat mengganggu akses jalan Provinsi Padang–Pasaman Barat di tiga kecamatan wilayah Kabupaten Padang Pariaman," jelasnya. 

Meski demikian, tidak ada warga yang dilaporkan mengungsi akibat peristiwa tersebut. 

Menurut Berton, kondisi banjir saat ini telah berangsur membaik. Hujan sudah reda, genangan banjir surut, dan arus lalu lintas kembali normal. 

"Meskipun tidak ada warga yang mengungsi, kebutuhan mendesak seperti terpal, selimut, kasur, kit kebersihan, kit keluarga, dan sembako sangat dibutuhkan," tuturnya. 

"Kondisi mutakhir menunjukkan hujan telah reda, banjir surut, arus lalu lintas kembali normal, dan masyarakat mulai membersihkan sisa material lumpur," pungkasnya. (*/red)

Lima Warung Pangku di Gresik Digerebek Petugas Gabungan, Diduga Jadi Tempat Prostitusi Terselubung

By On November 09, 2026

Sejumlah perempuan diduga pramusaji warung pangku di Gresik didata petugas Satpol PP. 

GRESIK, KabarXXI.Com - Petugas gabungan menggerebek lima lokasi warung pangku yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam operasi itu petugas menemukan sejumlah warung kopi yang dilengkapi bilik-bilik diduga dipakai untuk melayani tamu. 

Operasi gabungan cipta kondisi itu digelar pada Jumat malam, 06 November 2026, Sabtu dini hari, 07 November 2026. 

Kegiatan itu dipimpin Kepala Satpol PP Gresik, Agustin Halomoan Sinaga bersama Kepala BNNK Gresik, AKBP Suharsi. 

Kasatpol PP Gresik, Agustin Halomoan mengatakan, operasi tersebut menyasar lima lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Desa Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, kemudian Kelurahan Sidorukun, Kecamatan Gresik. 

Selain itu, kata dia, lokasi lain yang juga digerebek ada di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun atau kawasan Telaga Ngipik, Kecamatan Duduksampeyan, dan terakhir di Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme. 

"Lokasi itu diduga menjadi tempat aktivitas prostitusi berkedok warung kopi yang meresahkan masyarakat," ujar Sinaga, Sabtu, 07 November 2026. 

Dalam pelaksanaannya, kata Sinaga, petugas mendapati sejumlah warung yang dilengkapi bilik-bilik. 

Menurutnya, bilik tersebut diduga digunakan untuk melayani tamu sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung berkedok warung kopi. 

"Operasi ini merupakan upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mencegah potensi gangguan sosial di wilayah Kabupaten Gresik," ujarnya. 

Sinaga menambahkan dalam operasi tersebut, sebanyak 49 personel Satpol PP Gresik, tiga personel Subdenpom V/4-2 Gresik, tiga personel Polres Gresik, enam personel BNNK Gresik, tujuh personel Dinas Kesehatan Gresik, serta dua orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik. 

"Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Termasuk upaya pencegahan peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang," pungkasnya. (*/red)

Pemilik Usaha Oli Ilegal di Mojokerto Ngaku Tergiur Untung Besar

By On November 09, 2026

Polisi menggiring FR, pemilik usaha produksi oli ilegal di Mojokerto. 

MOJOKERTO, KabarXXI.Com – Polres Mojokerto Kota menangkap FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, karena nekat menjalankan usaha produksi oli ilegal bermerk MARS yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak memiliki SPPT-SNI, serta tidak pernah diuji di laboratorium. 

Selain itu, usaha yang dijalankan FR tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun. 

Menurut pengakuan FR, dia belum setahun mulai menjalankan usaha produksi oli ilegal tersebut. 

Sebelum menjalankan usaha pembuatan oli ilegal, FR mengaku bekerja di sebuah perusahaan oli di Mojokerto. 

Dia bekerja di sana selama 1,5 tahun di bagian formulator atau peracikan. 

Dari pengalamannya bekerja di perusahaan oli itu, FR pun coba-coba untuk produksi oli sendiri. 

”Saya merasa mencoba, terus bisa, jadi saya ingin mengembangkan sendiri,” kaya FR saat dihadirkan dalam Konferensi Pers, di Mapolres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Dalam proses pembuatan oli ilegal itu, FR menjalankan usaha produksi dengan menyewa sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sejak April 2026 lalu. 

Dalam produksinya, oli yang diproduksi FR dibuat dengan cara memanaskan bahan baku oli (base oil) lalu dicampur pengental berupa biji plastik aditif agar terlihat kental seperti oli SAE 40 atau SAE 50. 

Namun, takaran yang dipakai FR dalam produksi itu tidak berdasarkan standar teknis dan tanpa uji laboratorium. 

Setelah jadi, produk oli buatan FR dikemas dalam jeriken 19 liter dan drum ukuran sekitar 190 liter. 

Setelahnya, jeriken dan drum tersebut diberi label merk MARS bertuliskan FULLY SYNTHETIC, kode SAE, kolom NPT yang dikosongkan, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara yang belum berbadan hukum. 

Trik itu dipakai FR agar oli produksinya dipercaya konsumen. Dari usaha tersebut, FR memeroleh pendapatan sekitar Rp 260 juta perbulan. 

Sehingga, jika ditotal sejak mulai produksi pada Mei 2026 hingga Oktober 2026, omzet yang diperoleh FR mencapai Rp 1,56 miliar. 

Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP M. Kevin Ramadhan mengungkapkan bahwa bahan baku oli dibeli tersangka FR dari Gresik dan Semarang. 

Sementara biji plastiknya dibeli tersangka dari Sidoarjo. 

"(Oli yang dipakai) bukan oli bekas. Oli baru. Oli didapat dari Gresik dan Semarang. Untuk biji plastiknya diambil dari Sidoarjo,” kata AKP M. Kevin Ramadhan kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Oli illegal hasil produksi FR itu diperuntukkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, serta kendaraan bermesin diesel. 

Kevin mengatakan, penggunaan oli illegal buatan FR dalam jangka panjang itu bisa berdampak menimbulkan kerusakan bagi mesin. 

"Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan SNI,” ujarnya. 

Diketahui, usaha produksi oli illegal milik FR tersebut terungkap pada 27 Oktober 2026, setelah Polres Mojokerto Kota menggagalkan pengiriman empat jeriken kemasan 20 liter oli merk MARS di Jalan Bypass Kota Mojokerto. 

Oli yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) dan tidak memiliki SPPT-SNI itu hendak dikirim ke pembeli oleh dua orang kurir yang mengendari sepeda motor Spin bernopol S 2855 JX. 

Dari keterangan dua orang kurir tersebut, Polisi menggrebek tempat produksi oli ilegal milik FR di sebuah gudang yang ada di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 

Dari hasil pemeriksaan, oli merk MARS yang diproduksi FR tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak memiliki SPPT-SNI, tidak pemah diuji di laboratorium, dan usaha tersebut tidak memiliki perizinan berusaha apa pun. 

Selanjutnya FR beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. 

Akibat perbuatannya, FR saat ini telah ditahan Polisi. Dia dijerat Pasal 120 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. 

Selain itu, FR juga dikenai Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukumannya penjara lima tahun atau denda Rp 2 miliar. (*/red)

Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, Kapolda Jatim Perintahkan Kapolres Awasi SPBU

By On November 09, 2026

Kapolda Jatim saat Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Jatim akan diperketat. 

Pengawasan dilakukan mulai dari depo Pertamina hingga SPBU untuk mencegah penyelewengan, termasuk pengalihan stok BBM ke luar daerah. 

Dekananto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Jatim, Pertamina, hingga BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. 

Salah satu yang menjadi perhatian yakni memastikan stok BBM yang dialokasikan untuk Jatim tidak justru dikirim ke daerah lain. 

"Stok Jatim harus khusus didistribusikan di Jatim. Jangan sampai nanti ada stok yang untuk Jatim, tetapi justru didistribusikan ke daerah lain," ujar Dekananto saat Konferensi Pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Selain memastikan alokasi stok, Polda Jatim akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina menuju SPBU di sejumlah kabupaten/kota. 

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik penyelewengan selama proses distribusi. 

"Kami juga akan melakukan pengawalan memastikan pengiriman BBM ke beberapa kabupaten dan kota itu kita akan lakukan pengawalan mulai dari depo Pertamina sampai ke SPBU," tuturnya. 

Dekananto mencontohkan temuan di salah satu SPBU di Blitar. Saat itu, kata dia, SPBU menyampaikan stok BBM habis, tetapi ternyata masih terdapat BBM di dalam tempat penyimpanan. 

"Kemarin di Blitar, di SPBU sampaikannya habis. Ternyata di dalam masih ada. Nah, ini juga berpotensi akan dipindahkan ke daerah lain," ujarnya. 

Untuk memperketat pengawasan di lapangan, Dekananto juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di Jatim melakukan pengamanan dan pengawasan di SPBU masing-masing. 

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 22 lokasi di Jatim. 

Dalam kasus itu, Polisi menetapkan 21 tersangka dengan barang bukti 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. 

Dekananto menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada 21 tersangka yang telah ditetapkan. 

Polisi juga akan mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan serta pihak lain yang terlibat. 

Dia menyebut, 21 tersangka tersebut bukan berasal dari satu jaringan. Namun, praktik penyalahgunaan itu dilakukan oleh beberapa jaringan di sejumlah kabupaten/kota dan telah berlangsung cukup lama. 

Bahkan, Polda Jatim berencana menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut. 

"Kita juga akan kenakan TPPU-nya. Karena ini sudah berlangsung cukup lama, para pelaku-pelaku ini bukan pemain baru, sehingga kita akan kembangkan dengan juga terapkan TPPU-nya. Jadi aset-aset hasil daripada kejahatan nanti kita akan lakukan penyitaan," pungkasnya. (*/red)

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On November 09, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Sudaryono Ungkap Alasan Rekrut Pejabat KPK di BGN

By On November 09, 2026

Kepala BGN, Sudaryono saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kemendikdasmen serta peluncuran awal uji coba loka MBG, Jumat, 30 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal itu untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terhindar dari praktik korupsi.

Dua orang tersebut, yaitu Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, yang kini menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. 

Selain itu, ada Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang kini menjabat Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. 

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, penugasan keduanya untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. 

Pengalaman dan kompetensi mereka diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan program MBG yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. 

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat, 06 November 2026. 

Dia menegaskan BGN berkomitmen sistem penyelenggaraan program yang transparansi dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 

BGN, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program MBG. 

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tuturnya. 

Menurutnya, besarnya cakupan dan manfaat program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, hingga mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. 

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," jelasnya. 

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti. 

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkasnya. (*/red)

Dokumen Kasus ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Usut Pegawainya

By On November 09, 2026

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan terdapat dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai KPK untuk mengusut kasus kebocoran tersebut. 

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Menurutnya, pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pengujian sekaligus pengawasan untuk memastikan fungsi check and balances berjalan dengan baik. 

"Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya. 

Budi juga memastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dengan baik. 

"Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *