 |
| Foto ilustrasi. |
Oleh: Jannus TH Siahaan
Di banyak rumah tangga, setiap akhir bulan kini bukan lagi soal berapa sisa anggaran, tetapi soal aplikasi pinjaman mana yang bisa disasar untuk menutupi kebutuhan bulan berikutnya.
Membayar uang sekolah anak, menebus obat di apotek, atau sekadar mengisi gas elpiji, sering kali harus ditambal dengan utang digital yang memang bisa cair dalam hitungan menit saja.
Realitas ini terlalu cepat dihakimi sebagai kelemahan pribadi. Padahal di baliknya ada akar struktural yang membuat utang menjadi satu-satunya jalan keluar yang masuk akal saat ini.
Per Februari 2026, Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pinjaman online atau pinjol menembus angka Rp 100,69 triliun atau naik 25,75 persen secara tahunan.
PT Pefindo Biro Kredit pada periode yang sama melaporkan transaksi paylater tumbuh 86,7 persen menjadi Rp 56,3 triliun.
Total utang masyarakat di dua kanal digital ini sudah menembus Rp 125,64 triliun per Januari 2026 berdasarkan laporan terbaru OJK.
Angka-angka tersebut bukan sekadar tonggak keberhasilan inklusi keuangan digital nasional. Di sisi lain merupakan cermin retak dari kondisi rumah tangga Indonesia yang semakin tipis daya tahan finansialnya dari waktu ke waktu.
Beberapa waktu lalu, kita ramai membahas fenomena makan tabungan dan kini kondisinya telah bergeser satu anak tangga lebih dalam menjadi makan utang.
Skala penetrasi paylater pun bukan main-main, karena jumlah rekening produk ini sudah mencapai 31,23 juta pada Januari 2026.
OJK juga mencatat sekitar 67 persen pengguna pinjol berstatus repeat borrower, yakni mengajukan pinjaman baru sebelum melunasi pinjaman sebelumnya.
Gambaran ini memperlihatkan bahwa ketergantungan pada utang konsumtif sudah menjadi pola bertahan hidup harian bagi banyak rumah tangga di Indonesia.
Pertumbuhan ini juga jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumtif perbankan formal sepanjang 2025.
Data OJK menunjukkan kredit konsumtif perbankan hanya tumbuh di kisaran 7,4-8 persen pada pertengahan tahun 2025.
Ekspansi pinjol dan paylater yang berlipat-lipat di atas angka itu menandakan migrasi peminjam dari kanal formal ke kanal digital yang lebih longgar persyaratannya.
Tingkat kredit macet atau NPL (Non-Performing Loan) pinjol secara agregat juga merangkak naik tajam, dari 2,52 persen pada Januari 2025 menjadi 4,38 persen pada Januari 2026.
Bank Indonesia per Maret 2026 turut mencatat rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat ikut menurun dari 17,7 persen menjadi 17,6 persen.
Dua indikator ini menegaskan bahwa peminjam semakin sulit melunasi kewajiban di tengah ruang menabung yang terus menyempit.
Memang NPL pinjol agregat secara teknis masih dianggap terkendali oleh otoritas keuangan. Namun, angka yang terjaga di atas kertas bukanlah cerminan kesehatan finansial peminjam yang sesungguhnya.
Justru sebaliknya, NPL yang relatif rendah sering dipertahankan dengan cara yang membahayakan, yakni pola gali lubang tutup lubang lintas platform.
Logika gali lubang tutup lubang itu kini nyata dan masif di tengah masyarakat. Cicilan pinjaman satu dibayar dengan utang dua, lalu cicilan dua dibayar dengan utang tiga, dan seterusnya.
Selama rotasi ini berjalan, NPL tetap terlihat sehat di atas kertas, tetapi keuangan rumah tangga di lapangan justru semakin sakit.
Bunga pinjol harian yang lazim berkisar 0,3 persen atau setara sekitar 9 persen per bulan juga menjadi beban tambahan yang berat.
Untuk pinjaman Rp 1 juta bertenor satu bulan, total pengembalian bisa mendekati Rp 1,1 juta belum termasuk denda keterlambatan.
Bagi rumah tangga yang pendapatannya sudah habis untuk konsumsi, bunga sebesar ini menjadi pukulan kedua setelah pokok utang itu sendiri.
Komposisi utang masyarakat juga perlu disorot tajam sebagai akar persoalan utama. Sebagian besar warga tidak meminjam untuk membuka usaha, menambah modal kerja, atau berinvestasi pada aset produktif jangka panjang.
Mereka meminjam justru untuk membayar kebutuhan harian, menutup tagihan listrik, membiayai pendidikan anak, dan konsumsi yang sebetulnya masih bisa ditunda.
Utang konsumtif tidak menciptakan arus kas baru bagi rumah tangga peminjam. Ia hanya memindahkan beban pengeluaran dari hari ini ke hari esok, dengan tambahan beban bunga yang harus dibayar.
Bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah-bawah, mekanisme ini lambat laun berubah menjadi jebakan finansial yang sulit dipatahkan.
Akar struktural fenomena ini terletak pada kemandekan upah riil yang berlangsung sejak 2017.
Rata-rata upah buruh per Agustus 2025 baru menyentuh Rp 3,33 juta per bulan dan hanya tumbuh sekitar 1,94 persen secara tahunan.
Pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen nyaris tidak pernah menetes ke pertumbuhan upah riil di atas 1 persen.
Lapangan kerja yang tersedia pun semakin bersifat survival-based, yakni cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak untuk naik kelas.
Ekonomi gig, pekerjaan informal, dan sektor berproduktivitas rendah menyerap tenaga kerja secara masif di Indonesia.
Sayangnya, jenis pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas bagi para pelakunya.
Konsekuensinya terlihat jelas pada porsi pendapatan yang habis semata-mata untuk konsumsi harian.
Bank Indonesia mencatat proporsi pendapatan untuk konsumsi telah mencapai 75,1 persen pada September 2025 dan terus meningkat lintas kelompok.
Ruang untuk menabung semakin menyempit, padahal konsumsi rumah tangga terus terdorong naik akibat inflasi kebutuhan dasar yang persisten.
Lembaga Penjamin Simpanan memberikan gambaran yang lebih telanjang tentang ketimpangan finansial ini.
Per November 2025, simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 21 persen secara tahunan dan menyumbang 57,35 persen dari total simpanan nasional.
Simpanan di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 0,8 persen, dan justru lapisan inilah yang menjadi pengguna utama pinjol.
Rata-rata simpanan per rekening juga ikut menyusut menurut catatan Bank Indonesia pada Oktober 2025.
Saldo rata-rata kini hanya Rp 6,04 juta per rekening, turun dari Rp 6,58 juta pada periode sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini paling terasa di kelompok menengah, kelas yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan tabungan nasional.
Tekanan terhadap kelas menengah pun bersifat menetap dan terdokumentasi dengan baik di angka resmi.
Badan Pusat Statistik bersama Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Penurunan ini lebih dalam dibanding tahun sebelumnya, dan banyak warga tergelincir ke kelompok rentan miskin.
Di sisi lain, jumlah aspiring middle class atau kelas menuju menengah justru naik dari 137,5 juta pada 2024 menjadi 142,0 juta orang pada 2025.
Kelompok ini setara dengan 50,4 persen total penduduk nasional, dan posisi mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun.
Penurunan kelas menengah disertai pembengkakan kelompok rentan ini memperjelas adanya mobilitas sosial yang bergerak ke bawah, bukan ke atas.
Pertumbuhan konsumsi kelas menengah per kapita pada 2025 tercatat hanya 4,1 persen secara tahunan.
Angka ini bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan konsumsi kelompok miskin sebesar 4,7 persen dan kelompok rentan sebesar 5,0 persen.
Artinya, lapisan yang selama ini menjadi mesin konsumsi nasional justru paling kehilangan napas finansialnya saat ini.
Di sinilah ironi struktural muncul dan terasa paling menyakitkan dalam keseluruhan potret ekonomi kita.
APBN 2026 berukuran Rp 3.842,7 triliun dengan alokasi perlindungan sosial mencapai Rp 508,2 triliun, yang merupakan salah satu pos terbesar dalam belanja negara tahun ini.
Indonesia bukan negara miskin anggaran, dan instrumen fiskal kita seharusnya mampu menjadi buffer sosial yang kokoh bagi kelompok paling rentan di lapisan terbawah.
Pertanyaannya, mengapa anggaran sebesar ini tidak berhasil menjadi penyangga yang nyata di lapangan?
Sebagian besar instrumen perlindungan sosial kita masih bertumpu pada paradigma cash transfer berupa bansos berkala dan bantuan tunai langsung.
Pendekatan ini memang cepat dan terasa langsung di tangan penerima, tetapi sifatnya kuratif dan bukan transformatif.
Bansos hanya mengisi tangki ketika kosong, tapi tidak pernah memperbaiki mesin yang bocor di rumah tangga penerima.
Setelah dana bantuan habis, masyarakat kembali ke posisi semula dan kembali pula menuju aplikasi pinjol di ponselnya.
Tidak heran jika grafik utang konsumtif terus menanjak setiap kuartal, sementara bansos terus disalurkan secara rutin setiap tahun.
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki sederet program produktif yang terlihat menjanjikan di atas kertas.
Kredit Usaha Rakyat, Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Dana Desa, dan berbagai skema kewirausahaan kementerian semuanya telah tersedia.
Namun, di lapangan terdapat jurang besar antara ketersediaan program dan keterjangkauannya bagi warga yang paling membutuhkan bantuan.
Faktor pertama yang mengunci jurang ini adalah asimetri informasi yang akut dan menahun.
Program tersedia di Jakarta, tetapi pengetahuan tentangnya jarang sampai ke kampung dan komunitas akar rumput.
Sosialisasi sering berhenti di tingkat birokrasi daerah, sehingga banyak warga rentan tidak tahu programnya ada atau ragu bahwa dirinya berhak.
Faktor kedua adalah hambatan administratif yang membuat program produktif terasa lebih sulit diakses dibanding pinjol.
Pinjol hanya butuh KTP, swafoto, dan sepuluh menit waktu untuk mendapatkan dana cair di rekening.
Sementara program negara, sebaliknya, menuntut dokumen lengkap, agunan, dan prosedur berlapis yang menyulitkan banyak warga rentan secara administratif.
Faktor ketiga adalah desain program yang sebagian besar masih bersifat top-down dan kurang adaptif.
Program dirancang di kementerian dengan indikator seragam, lalu diturunkan ke daerah tanpa berakar pada kebutuhan riil komunitas.
Petani sering diberi pelatihan digital marketing, padahal kebutuhannya irigasi, dan pelaku UMKM diberi modal padahal hambatannya perizinan distribusi.
Karena itu, fenomena makan utang sesungguhnya bukanlah persoalan literasi keuangan masyarakat semata.
Sungguh tidak adil menyalahkan warga karena dianggap tidak bijak mengelola keuangan, ketika struktur ekonomi tidak menyediakan jalan keluar yang masuk akal.
Yang sedang kita saksikan adalah kegagalan sistemik dalam menerjemahkan kapasitas fiskal negara menjadi daya tahan ekonomi setiap rumah tangga.
Solusinya bukan sekadar menambah jumlah Bansos atau memperketat regulasi pinjol di sisi suplai saja.
Solusi yang lebih mendasar adalah merancang ulang arsitektur belanja negara agar lebih banyak bermuara pada partisipasi ekonomi produktif masyarakat.
Buffer sosial yang tangguh tidak dibangun dengan amplop, melainkan dengan kesempatan kerja, kesempatan usaha, dan kesempatan tumbuh.
Konkretnya, komposisi belanja perlindungan sosial perlu digeser dari dominasi cash transfer ke skema produktif berbasis komunitas.
Akses program harus disederhanakan agar setidaknya mendekati kemudahan pinjol, tanpa kehilangan prinsip akuntabilitas.
Desain program juga perlu dibangun dari bawah dengan melibatkan pemerintah desa, koperasi, dan komunitas lokal sebagai ko-arsitek aktif.
Selama instrumen fiskal berlimpah ini tetap dirancang sebagai obat pereda nyeri belaka, grafik pinjol dan paylater akan terus menanjak tahun demi tahun tanpa tanda akan mereda.
Masyarakat kelas menengah-bawah akan terus mencari pelampung di tempat yang salah, bukan karena mereka tidak cukup pintar untuk membaca risiko.
Republik ini tidak miskin anggaran, yang miskin justru adalah keberanian politik kolektif untuk merancang ulang ke mana anggaran sebesar itu sebaiknya benar-benar mengalir.
Hakikat negara bukanlah menumpuk kekuasaan, melainkan menunaikan janji pelayanan.
Anggaran triliunan rupiah akan kehilangan makna jika tidak diubah menjadi beras di piring rakyat, bangku sekolah yang layak, dan puskesmas yang buka tepat waktu.
Kekuasaan yang lupa tujuannya akan terus sibuk membiayai dirinya sendiri. Padahal, negara didirikan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani di antaranya dengan memastikan setiap rupiah APBN kembali menjadi air bersih, jalan, jembatan, bahan bakar murah dan masa depan yang bisa disentuh rakyatnya.
Penulis adalah Pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
