Sanksi Pidana Mati Pelaku Makar kepada Presiden
On November 10, 2026
 |
| Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 24 April 2026. |
Oleh: Agus Riwanto
Kasus dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, apabila terbukti melibatkan institusi Polri atau setidaknya faksi di tubuh Polri, yang alat sadapnya bersumber dari APBN, maka bukan sekadar perkara pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya terkait hak privasi.
Bukan pula hanya melanggar KUHP terkait pidana biasa, namun dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut penyalahgunaan wewenang Polri, spionase, bahkan konspirasi politik untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto yang konstitusional.
Maka pernyataan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Istana yang mengarah pada dugaan makar harus dibaca sebagai sinyal untuk menyelidiki lebih dalam.
Makar Bukan Sekadar Niat Buruk
Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
Melihat dugaan yang dilakukan beberapa jenderal Polri itu dengan menyadap percakapan Presiden Prabowo, maka dapat terpenuhi makna dari makar yang ditentukan dalam Pasal 160 KUHP, yakni pertama, serangan berupa penyadapan; kedua, penyadapan sebagai bentuk serangan telah terwujud berupa data percakapan dan upaya penghapusan; dan ketiga, diwujudkan dalam persiapan, berupa data informasi percakapan akan digunakan untuk kepentingan politik.
Sedangkan berdasarkan Pasal 191, 192, dan 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Terdapat sejumlah ketentuan makar, yaitu pertama, Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Kedua, Pasal 192 menyasar makar untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.
Ketiga, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Konsekuensi sanksi pidananya berat, antara lain Pasal 191 dan Pasal 192 diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Pasal 193 mengancam penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana paling lama 15 tahun.
Apabila salah satu tujuan alternatif dalam Pasal 191 atau Pasal 192 terbukti, tujuan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan sekaligus.
Yang perlu dibuktikan adalah unsur makar, tujuan khusus, perbuatan yang sepadan dengan makar, dan unsur lainnya dapat merujuk pada UU ITE.
Penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi Pasal 191, 192, atau 193. Namun, apabila penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dipersiapkan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan pemerintahan, sudah pasti itu adalah makar.
Pertanyaan kuncinya bukan hanya siapa menyadap siapa, melainkan untuk apa informasi dikumpulkan, bagaimana informasi itu hendak digunakan, siapa yang mengendalikan operasi, dan apakah rangkaian perbuatannya menunjukkan tujuan khusus yang dilarang Undang-Undang.
Karena itu, penyidik perlu membuktikan lebih dari sekadar percakapan mencurigakan atau motif politik.
Rekonstruksi peristiwa, komunikasi elektronik yang autentik, pembagian peran, aliran informasi, saksi, serta bukti pendukung harus memperlihatkan hubungan nyata antara persiapan dan tujuan makar.
Bukti digital harus diperoleh secara sah, dijaga keutuhannya, dan diuji konteksnya.
Pesan yang terpotong, rekaman tanpa autentikasi, atau kesaksian yang hanya mengulang rumor tidak boleh dijadikan fondasi tuduhan sebesar makar.
Jaksa harus membuktikan dakwaan di pengadilan, sedangkan hakim wajib menilai seluruh bukti secara independen.
Sanksi Pidana Mati
Jika bukti mengarah pada rencana melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, pasal makar harus diterapkan secara serius; berikutnya, perlu disanksi tegas dengan hukuman mati.
Pangkat, jabatan, kedekatan dengan mantan presiden, maupun posisi dalam institusi penegak hukum tidak boleh menjadi penghalang.
Sebaliknya, jika tuduhan makar dipaksakan tanpa bukti yang cukup, kerugiannya melampaui nasib tersangka, berupa kepercayaan publik runtuh, institusi keamanan terpolitisasi, dan yang berbahaya, demokrasi akan menjadi alat untuk kepentingan politik.
Penegakan dan pemberian sanksi makar hingga maksimum hukuman mati, sesungguhnya yang dilindungi hukum bukan hanya pribadi Presiden semata, melainkan kekuasaan yang sah secara konstitusional dan juga hak rakyat atas pemerintahan yang sah.
Negara yang membiarkan konspirasi mengancam kekuasaan yang sah secara konstitusi adalah negara yang lemah.
Maka tindakan makar harus dibongkar sampai ke pusat kekuasaan jika buktinya mengarah pada suatu konspirasi besar yang melibatkan institusi lain, orang kuat, mantan-mantan Presiden, para konglomerat pendonor dana makar, politisi, politik kekuasaan global dan asing.
Karena jika makar ini tidak dibongkar, akan berdampak pada lemahnya kekuasaan Presiden.
Bahkan institusi Polri juga rapuh karena terjadi ketidakkonsolidan dan perseteruan antar faksi di tubuh Polri.
Dampak luasnya, institusi Polri hanya akan menjadi alat politik, bukan alat negara untuk melindungi rakyat dan kekuasaan Presiden Prabowo yang sah dan konstitusional.
Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Sumber: kompas.com
