Berita Terbaru

Warga Desa Cikotok Minta Direktur PDAM Tirta Multatuli Lebak Benahi Layanan yang Terus Menurun

By On November 22, 2026

Edi Sasmita, Teknisi Senior, di Fasilitas Belendungan PDAM Lebak di Cikarokrok, Cikotok, Kecamatan Cibeber. 

LEBAK, KabarXXI.Com - Pelayanan air bersih PDAM Lebak di wilayah Cikotok belakangan ini terus menurun. 

Dalam beberapa tahun terakhir warga pengguna PDAM di beberapa Desa di Kecamatan Cibeber seperti Desa Ciherang, Desa Cikotok, Desa Cibeber, serta Desa Pasir Gombong (Kecamatan Bayah); hanya menerima kucuran dua hari sekali, bergantian (selang-seling). 

Hal di atas disampaikan Eny Kartikawati, Ketua RW 02, Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Minggu, 22 November 2026. 

Menurut Eny, kucuran yang keluar dari meteran seringkali tidak stabil, putaran meteran kencang tapi yang dipompa bukan air tetapi angin. 

"Bahkan hari Kamis lalu, cuma ngocor sekitar satu jam, setelah itu mati. Padahal hari itu giliran seputar Cikotok yang harusnya air PDAM keluar selama 10-12 jam,” ujarnya. 

Ketua RW 02, yang lingkungan RW-nya berada di Kantor Desa Cikotok dan Polsek Cibeber, asrama polisi, dihuni oleh sekitar 100-an rumah tangga-- 90% merupakan pelanggan PDAM; ini menambahkan. 

“Bahkan tiga hari terakhir ini ngocor hanya sekitar 4 jam. Tentu saja hal ini tidak mencukupi karena tidak setiap warga memiliki toren yang besar untuk menampung air, dan yang harus digunakan selama dua hari," tuturnya. 

Diketahui, layanan air bersih PDAM Tirta Multatuli Kabupten Lebak, untuk pelanggan yang berada di sekitar Cikotok dan Pasir Gombong ini didistribusikan melalui Belendung yang berada di Kp Cikarokrok. Belendung ini menampung air dari sumber air Ciburial. 

Fasilitas Belendung Cikarokrok itu sendiri adalah revitalisasi Sistem Penyediaan Air Bersih Cikotok, Kecamatan Cibeber; merupakan bantuan Program CSR PT Antam Tbk yang diserahkan langsung oleh Vice President Post Mining and Non-Productive Asset Management, Hikmat Gunantara, pada 13 Oktober 2026. 

Saat ini fasilitas Belendung Cikarokrok, yang pengelolaannya berada di bawah cabang PDAM Bayah, dilengkapi dengan empat pompa pengangkat dan pendorong air (distribusi) serta didukung oleh 4 orang sdm: Ade (distribusi), Emis (pencatat meter pengguna) serta Edi Sasmita dan Akung, teknisi—yang bekerja 24 jam secara bergantian, menjaga Belendung. 

Menurut Edi Sasmita, teknisi Belendung Cikarokrok, penyebab layanan Air bersih ke warga Cikotok dan sekitarnya itu tidak bisa maksimal antara lain karena kemampuan pompa pendorong yang hanya bisa bekerja sekitar 10-12 liter per detik. 

”Dulu sewaktu penyerahan dari Antam memang pompa pendorong bisa kerja maksimal hingga 24-25 liter/detik. Setelah itu satu pompa mengalami kerusakan, dan diganti dengan pompa yang kapasitasnya lebih kecil. Maka itu, kemampuannya langsung anjlok separo”, lanjut teknisi senior yang sudah bekerja di Belendung Cikarokrok   sebelum penyerahan oleh Antam, hingga saat ini.

Ditambahkan Edi, pipa jaringan intake dari Ciburial menggunakan pipa 3 inch, akan lebih bagus kalau menggunakan pipa 6 inch agar air yang didistribusikan tidak kewalahan.

"Waktu itu memang listrik lagi mati dan hujan deras”, kata Emis menaggapi keluhan pelanggan terkait air PDAM yang hanya sempat ngocor selama 1 jam. 

Menurut Eny Kartikawati, beberapa bulan belakangan ini, pelanggan atau warga yang mau membayar tagihan langsung ke loket di Belendung Cikarokrok, juga kesulitan karena sudah tidak ada lagi petugas. 

“Dulu masih ada petugas yang melayani langsung, saat ini sudah tidak ada. Kita harus bayar melalui aplikasi di HP, padahal tidak semua warga akrab menggunakan aplikasi di ponsel,” ujar Eny. 

Tarif layanan air bersih yang berlaku saat ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lebak No.7/2022. Untuk kategori Non-niaga (Rumah Tangga A):  pemakaian 0-10 m3 sebesar Rp2450/m3, selanjutnya pemakaian 11-20m3 Rp 3120/m3, pemakaian >20m3 sebesar Rp 4030/m3; kumulatif dan ditambah biaya beban tetap Rp 8000,-. 

Menurut Edi Sasmita, PDAM di Belendung Cikarokrok melayani pelanggan mencapai sekitar 1000 rumah tangga. 

“Dan berpotensi untuk penambahan”. 

Eny Kartikawati berharap pelayanan air bersih PDAM di Belendungan Cikarokrok ditingkat-sempurnakan pelayanannya. 

“Maka itu sebagai warga, juga mewakili Warga RW 02 Desa Cikotok, meminta kepada Direktur PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, untuk memperhatikan aspirasi kami untuk membenahi dan meningkatkan layanannya. Mengingat bahwa PDAM Tirta Multatuli bukan sekedar 'perusahaan', tetapi juga sebagai organ daerah yang berfungsi memberikan layanan dasar kepada warga, yakni layanan dasar air bersih,” ujar Ketua RW yang alumnus FIB UGM ini. (*/red)

Jalin Kemitraan dengan PT CJ Foods Indonesia, Gubernur Andra Soni: PT ABM Terus Bertransformasi Jadi BUMD Produktif

By On November 20, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menerima audiensi terkait rencana penyaluran CSR PT CJ Foods Indonesia, di Aula Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis, 19 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten, PT Agrobisnis Banten Mandiri (PT ABM) Perseroda, saat ini tengah bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang lebih produktif. 

Berbagai langkah kerja sama strategis terus digagas agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. 

​Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni usai menerima audiensi terkait rencana penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) PT CJ Foods Indonesia, di Aula Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis, 19 November 2026. 

​“Alhamdulillah, hari ini kami bersilaturahmi dengan pimpinan PT CJ Foods Indonesia, perusahaan makanan asal Korea Selatan yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1988. Meskipun pabriknya belum berada di Banten, mudah-mudahan ke depan dapat hadir di Banten,” ujarnya. 

​Pertemuan kedua ini diinisiasi oleh PT ABM sebagai tindak lanjut perencanaan kerja sama. Sebelumnya, pada pertemuan pertama, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT ABM dan PT CJ Foods Indonesia dalam rangka menjajaki kerja sama bisnis. 

​“Semoga realisasi dari MoU tersebut dapat segera terwujud. Kami melihat PT CJ Foods Indonesia juga memiliki keseriusan untuk membangun kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Banten melalui PT ABM,” ujarnya. 

Sementara itu, Presiden Direktur PT CJ Foods Indonesia, Nina Ratna Wardani menyampaikan bahwa pihaknya berencana menyalurkan CSR senilai Rp 587 juta dalam bentuk berbagai produk makanan. 

Ia berharap, program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Banten. 

​“Kami percaya, kolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat serta wujud kepedulian sosial akan memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun bagi kami sebagai perusahaan,” tutupnya. (Welfendry)

Kunjungan Kerja Menteri PKP, Bupati Ratu Zakiyah Sampaikan Tiga Usulan RTLH

By On November 20, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat menyambut kunjungan kerja Menteri PKP, Maruarar Sirait, Kamis, 19 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyambut antusias kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Kamis, 19 November 2026. 

Kunjungan Menteri PKP ke Kabupaten Serang sangat penting sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang layak, bagi masyarakat di Kabupaten Serang. 

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak menteri beserta seluruh jajaran atas kunjungan kerja ini,” ujar Bupati Ratu Zakiyah, di lapangan tennis Indoor Pemkab Serang sebagai lokasi menyambut Menteri Ara. 

Di hadapan Menteri Ara- sapaan akrab Maruarar Sirait, Bupati Ratu Zakiyah memaparkan gambaran kondisi dan capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Menurutnya, penanganan RTLH masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Serang. 

Berdasarkan data sadarutilahu, masih ada 7.112 unit RTLH yang membutuhkan penanganan. 

“Kami sudah melakukan upaya penanganan dan masih terus berjalan. Dalam sepuluh tahun terakhir, ada 14.492 unit RTLH telah berhasil ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan, yaitu APBD, APBN, Pemerintah Provinsi, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, dan sumber lainnya,” ujarnya. 

Tahun 2026 ini, ada 2.258 unit RTLH ditargetkan tertangani dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu 1.788 unit dari Kementerian PKP dan 327 unit dari APBD Kabupaten Serang. 

Lalu 29 unit dari APBD Banten, 5 unit dari Baznas Banten, 98 unit dari dua Baznas Kabupaten Serang, dan dua unit dari Koperasi BMI. 

“Selain itu, masing-masing tiga unit berasal dari CSR PT Indah Kiat, PT Wilmar, dan BPR Serang. Jadi pada akhir tahun 2026 masih tersisa 4.854 unit yang membutuhkan penanganan. Dalam upaya tersebut, pemerintah pusat menjadi mitra yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya. 

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya atas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang jumlahnya mencapai 1.788 unit. 

“Kami juga mengapresiasi program lainnya, di antaranya KUR perumahan dengan plafon Rp 400 miliar bagi 300 peserta melalui bank BRI program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, gentengisasi, serta bantuan RTLH,” tuturnya. 

Bupati juga menyampaikan tiga usulan prioritas yang diharapkan memperoleh dukungan dari kementerian PKP. 

Pertama, penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Pontang. Kawasan kumuh Desa Domas termasuk dalam kewenangan penanganan pemerintah pusat dan menjadi salah satu prioritas Pemkab Serang. 

Selain penataan kawasan dan peningkatan kualitas infrastruktur, ada persoalan sosial yang membutuhkan perhatian. 

Ada 125 kepala keluarga bermukim di bantaran sungai dan saluran irigasi, sehingga perlu direlokasi ke hunian yang lebih aman dan layak. 

"Untuk pembangunan rumah relokasi kami telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Habitat for Humanity dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida),” ujar dia. 

Usulan sudah diajukan melalui aplikasi sibaru. dokumen rencana induk (masterplan), detail engineering design (DED), dan dokumen persyaratan lainnya  sebagai kriteria kesiapan (readiness criteria) telah dinyatakan lengkap setelah melalui verifikasi administrasi. 

“Kami memohon dukungan dan fasilitasi kementerian PKP agar penanganan kawasan kumuh Desa Domas segera terealisasi secara terpadu,” ujarnya. 

Usulan kedua, pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande. Sebagai salah satu pusat aktivitas industri di Kabupaten Serang, Cikande memiliki kebutuhan yang besar terhadap hunian bagi para pekerja. 

“Kami mengusulkan pembangunan rumah susun bagi pekerja industri agar tersedia hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan tempat kerja,” ucapnya. 

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab memiliki aset lahan strategis di depan Kawasan Industri Modern Cikande yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun tersebut. 

"Kami berharap usulan ini memperoleh perhatian bapak Menteri,” ungkapnya. 

Usulan ketiga, relokasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana. 

"Kami mengusulkan dukungan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat yang membutuhkan relokasi di Cikeusal dan Kecamatan Pamarayan. Sejumlah rumah warga berada di lokasi yang terancam longsor. Relokasi diperlukan sebagai langkah mitigasi bencana sekaligus memberikan kepastian hunian yang lebih aman bagi masyarakat terdampak,” katanya. 

Ketiga usulan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Serang untuk terus mendukung program tiga juta rumah melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan. 

Sementara itu, Menteri Ara mengatakan, bahwa bedah rumah buat rakyat adalah program pemerintah yang sangat bagus. 

"Jadi bedah rumah tahun lalu 45 ribu, Pak Presiden Prabowo luar biasa, tahun ini adalah 400 ribu, ya," ujarnya. 

Sementara di Kabupaten Serang tahun lalu ada 200 unit dan tahun ini ada 1.788. Unit. 

"Saya rasa belum pernah di Kabupaten Serang ada bedah rumah sebesar itu. Tolong dikawal 31 Desember selesai, Bu. Kerja sama yang baik" tuturnya. 

"Jangan sampai tidak terserap. Ya. Jadi ini waktunya tinggal kurang lebih 45 hari. Saya mohon dikawal supaya itu akan membahagiakan, apalagi warga Ibu sebentar lagi bulan Maret mau lebaran, ya, supaya bisa menikmati lebaran dengan rumah yang lebih layak, baik," imbuhnya. 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang turut hadir dalam acara itu mengapresiasi program bangun rumah Kementerian PKP. 

“Di mana-mana mereka berterima kasih kepada Menteri PKP yang terobosannya luar biasa. Hari ini sungguh kita berbahagia di Kabupaten Serang kedatangan Menteri Ara. Di Kabupaten Serang jumlah desanya 326. Tentu yang butuh perumahan banyak,” ujarnya. 

Menurutnya, program Presiden Prabowo sangat baik yakni menyejahterakan warga. 

“Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung program Bapak Presiden,” ujarnya. 

Dia berharap, Menteri Ara dapat melihat secara langsung kebutuhan dan potensi pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Serang. 

“Besar harapan kami agar ketiga usulan Pemkab Serang segera ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya. 

Turut dihadir dalam kesempatan itu, Plt Dirjen Perumahan dan Pedesaan Tedy Siagian, Staf Ahli Menteri PKP Riadi Aladin,  Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan undangan lain. (*/red)

Polsek Cikande Tindak Lanjuti Informasi Dugaan Penyimpangan Dana Koperasi Karyawan PT PWI 2 yang Viral di Media Sosial

By On November 20, 2026

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

SERANG, KabarXXI.Com - Polsek Cikande, Polres Serang, memberikan perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial, terkait dugaan penyimpanan pengelolaan dana Koperasi Karyawan Makmur PT PWI 2. 

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan adanya dugaan pencairan dana sebesar Rp 20 juta yang tidak masuk ke rekening pihak yang bersangkutan, serta adanya pemotongan dana sebesar Rp 8 juta dan perhitungan hak cuti sebesar Rp 2 juta. 

Unggahan tersebut juga memuat tudingan terhadap oknum tertentu terkait persoalan ketenagakerjaan. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang berkembang dengan mengedepankan langkah klarifikasi dan pengumpulan informasi secara objektif. 

"Kami telah memberikan perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial tersebut. Kami akan melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya," ujar Kompol Rudika Harto Kanajiri, Kamis, 19 November 2026. 

Kapolsek menegaskan, setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan permasalahan hukum harus disikapi secara profesional dan berdasarkan fakta. 

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun menyebarluaskan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. 

"Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan agar dapat menyampaikan pengaduan secara resmi kepada pihak berwenang disertai bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya. 

Polsek Cikande berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memastikan setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat mendapat perhatian secara proporsional. 

Polsek Cikande juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga persoalan dapat ditangani secara bijak tanpa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. (*/red)

Bea Cukai Teluk Bayur Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Emas Senilai Rp 10 Miliar ke Malaysia

By On November 20, 2026

Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan oleh seorang WNA asal Malaysia melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumbar. 

PADANG, KabarXXI.Com - Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).  

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Teluk Bayur, Ade Zirwan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik seorang penumpang yang hendak berangkat ke Malaysia. 

Pelaku berinisial CMG (34), laki-laki berkewarganegaraan Malaysia, diamankan pada Kamis, 12 November 2026. 

Saat itu, ia diduga berusaha membawa emas batangan ke luar negeri tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan. 

"Dari pengungkapan kasus ini kami mengamankan emas batangan dengan berat sekitar empat kilogram sebagai barang bukti," ujar Ade kepada wartawan saat Konferensi Pers di Padang, Rabu, 18 November 2026. 

Menurutnya, pelaku menggunakan sepatu yang dikenakannya untuk menyembunyikan barang tersebut.  

"Dua batang emas disembunyikan pelaku di sepatu kanan, sedangkan dua lainnya di sepatu kiri untuk mengelabui petugas yang berjaga di bandara," ujarnya. 

Ade menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika petugas Bea Cukai di BIM mencurigai gerak-gerik CMG. 

Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan dan analisis terhadap penumpang tersebut. 

"Karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan itu petugas Bea Cukai langsung melakukan pemantauan dan analisis terhadap pelaku," ujarnya. 

Setelah melakukan pemantauan, petugas Bea Cukai berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) BIM untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan empat batang logam berwarna keemasan yang disembunyikan di dalam sepatu pelaku. 

Barang tersebut kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pengujian guna memastikan kandungannya. 

Pengujian dilakukan menggunakan alat deteksi XRF Handheld Type Niton XL 3t merek Thermo Scientific. 

Hasilnya menunjukkan kandungan emas (Au) pada barang bukti tersebut mencapai lebih dari 99 persen. 

"Emas berbentuk batang yang diamankan dari pelaku itu diperkirakan memiliki nilai mencapai sepuluh miliar rupiah (Rp 10 miliar)," ujar Ade. 

Ade menjelaskan, tindakan pelaku diduga melanggar ketentuan kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

Terungkapnya upaya penyelundupan emas tersebut mendorong Polres Padang Pariaman memperkuat pengamanan di Bandara Internasional Minangkabau. 

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Riyana Purwasari mengatakan, pihaknya akan menambah personel yang bersiaga bersama otoritas bandara dan instansi terkait. 

"Kami perlu mempertebal dan memperkuat pengamanan BIM yang berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman," tegas Riyana. (*/red)

Antisipasi Peredaran Narkotika, Kapolda Jatim dan Panglima Koarmada II Jalin Kerja Sama Pengamanan Perairan

By On November 20, 2026

Pertemuan antara Kapolda Jatim dan Koarmada II TNI Angkatan Laut, di Polda Jatim, Surabaya, Selasa, 17 November 2026. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) dan Komando Armada (Koarmada) II TNI Angkatan Laut memperkuat kerja sama pengamanan perairan untuk mengantisipasi peredaran narkotika dan kejahatan laut di wilayah Jatim. 

Kapolda Jatim, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan, sinergi TNI-Polri diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan, terutama peredaran narkotika di Jatim, khususnya Pulau Madura. 

"Kami berharap sinergi TNI-Polri semakin meningkat. Salah satu perhatian utama kami adalah ancaman narkoba di Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi dan memberantas peredarannya," kata Dekananto kepada wartawan, di Surabaya, Selasa, 17 November 2026. 

Selain peredaran narkotika, Dekananto meminta peningkatan koordinasi pengamanan wilayah laut mengingat Jatim memiliki aktivitas perdagangan yang tinggi. 

Dia berharap Koarmada II dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jatim mengintensifkan koordinasi untuk mencegah tindak kriminalitas di perairan. 

"Jatim merupakan gerbang baru Nusantara dengan berbagai aktivitas perdagangan. Untuk itu, kami berharap Koarmada II dan Ditpolairud bersinergi menjaga keamanan laut serta memberantas kejahatan perairan," ujarnya. 

Sementara itu, Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya menyatakan kesiapan jajarannya untuk bekerja sama dengan Polda Jatim dalam pemberantasan kejahatan. 

"Kami siap berkolaborasi bersama Polda Jatim memberantas kejahatan. Melalui kerja sama ini, kami berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jatim senantiasa aman dan kondusif," kata Putu Alit Jaya. 

Kerja sama kedua institusi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pengamanan perairan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan peredaran narkotika dan kejahatan laut di Jatim. (*/red)

Kades di Bangkalan Diduga Jadi Bandar Narkoba, Uang Disamarkan Lewat Bisnis Besi Tua

By On November 20, 2026

Bareskrim Polri mengungkap sindikat narkoba Muzamil. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Muzamil alias Semil menyamarkan uang hasil kejahatan melalui usaha jual beli besi. 

Fantastisnya, perputaran uang dalam bisnis haram itu mencapai triliunan rupiah.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian menyatakan hal itu diketahui saat penyidik berhasil menangkap tersangka MS. 

MS berperan sebagai penampung dan menyamarkan uang hasil narkoba jaringan Muzamil. 

"Kemudian, pada tanggal 9 November 2026, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MS, yang berperan sebagai penampung dan menyamarkan uang hasil narkoba jaringan DPO tersangka M alias S dalam bentuk usaha legal, yakni CV. AJ yang bergerak di bidang jual beli besi," ujar Kristian saat Jumpa Pers, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026. 

Dia mengatakan, CV AJ berkantor di Balaraja, Banten. Perusahaan itu dijadikan cangkang bisnis oleh jaringan Muzamil. 

"Berdasarkan laporan hasil analisa PPATK, perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018-2024 adalah sebesar Rp 2,9 triliun," ujar Krist. 

"Di mana di dalam rekening tersebut telah tercampur antara uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan jaringan tersangka M alias S dengan usaha yang dilakukan oleh CV AJ," imbuhnya. 

Kristian mengatakan, pihaknya telah menyita barang bukti berupa 5.244 butir ekstasi, senjata api, serta sejumlah barang bukti terkait TPPU. Polisi menyita aset bernilai ratusan miliar rupiah. 

"Total nilai aset yang berhasil disita jaringan tersangka M alias S tersebut sejumlah Rp 150 miliar," ujarnya. 

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari analisa jaringan serta pengolahan data intelijen Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri atas pengungkapan sebelumnya. 

Polisi memetakan adanya sindikat yang beroperasi di Madura, Surabaya, dan Kalimantan yang terhubung dengan jaringan internasional Indonesia-Malaysia di wilayah Bangkalan, Madura. 

Sebelum menangkap MS, tim gabungan lebih dulu menangkap dua kaki tangan Muzamil pada 6 November 2026, yakni FA alias F selaku koordinator keuangan dan J alias E selaku koordinator gudang. 

Hingga pada 11 November 2026, tim gabungan berhasil meringkus DPO bandar narkoba Muzamil di Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim). 

Dari hasil pemeriksaan, diketahui Muzamil memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial G yang merupakan warga negara (WN) India di Malaysia. 

"Pada tanggal 11 November 2026, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO tersangka M alias S di Bangkalan, Madura, Jatim" pungkasnya. 

Diketahui, Muzammil alias Semil merupakan mantan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, Jatim, ditangkap setelah diduga terlibat dalam peredaran narkoba jaringan internasional. 

Saat ini, Muzammil tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa karena telah mengajukan pengunduran diri pada 27 Oktober 2026. (*/red)

Produksi Telur Surplus, Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan Rp 2,2 Miliar

By On November 20, 2026

Salah satu peternak ayam petelur yang mendapat bantuan dari Pemkab Mojokerto. 

MOJOKERTO, KabarXXI.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan bantuan senilai Rp 2,2 miliar untuk mendukung pengembangan usaha peternakan ayam petelur. 

Bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas peternak sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pangan asal ternak di daerah. 

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, di Aston Hotel, Rabu, 18 November 2026. 

Bantuan yang disalurkan meliputi bibit ayam kampung sebanyak 600 ekor untuk kandang koloni, pakan, serta obat-obatan ternak. 

Program tersebut menyasar 11 kelompok peternak di Kabupaten Mojokerto. 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Ludfi Ariyono menjelaskan, bantuan bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dengan total anggaran sekitar Rp 2,2 miliar. 

Selain penyaluran sarana produksi, kegiatan tersebut juga disertai pelatihan teknis budidaya ayam petelur. 

Pelatihan diikuti 60 peternak yang berasal dari 20 kelompok tani (poktan) di Kabupaten Mojokerto. 

Wabup Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian mengatakan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan berprotein hewani yang dibutuhkan masyarakat. 

Untuk itu, kata dia, peningkatan produktivitas peternak dinilai perlu mendapat dukungan agar ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat dapat terjaga. 

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, produksi telur selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 108.347 ton. 

Angka tersebut melampaui kebutuhan daerah yang sebesar 70.232 ton, sehingga terdapat surplus sekitar 38.116 ton. 

Surplus juga terjadi pada komoditas daging. Dalam periode yang sama, produksi daging tercatat sebanyak 43.410 ton, sedangkan kebutuhan mencapai 14.664 ton. 

Dengan demikian, terdapat kelebihan produksi sekitar 28.746 ton. Sementara itu, produksi susu tercatat sebanyak 4.010 ton. 

Data tersebut menunjukkan bahwa produksi sejumlah komoditas peternakan di Kabupaten Mojokerto telah melampaui kebutuhan daerah. 

Tantangan berikutnya adalah menjaga kesinambungan produksi, memperkuat posisi peternak, serta memastikan hasil peternakan dapat terserap pasar dengan baik. 

Muhammad Rizal Octavian meminta kelompok penerima memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya dan merawat sarana produksi yang diberikan agar memberikan manfaat jangka panjang. 

"Harapannya, bantuan kegiatan pengembangan ayam petelur dari Kementerian Pertanian ini dapat dipelihara secara maksimal, sehingga hasilnya bermanfaat bagi anggota kelompok penerima maupun masyarakat Kabupaten Mojokerto," ujarnya. 

Dukungan terhadap peternak tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan. 

Pendampingan teknis, pengelolaan usaha, serta kepastian pemasaran menjadi faktor penting agar program pengembangan peternakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak dan ketahanan pangan daerah. (*/red)

Perpol Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit Diterbitkan, Sembilan Aturan Lama Diubah

By On November 20, 2026

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Iya benar,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Perpol tersebut diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra. 

Sementara, Kapolri Suyudi menetapkan Perpol tersebut pada hari serupa. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, yaitu: 

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1; 

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a); 

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 19; 

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 42; 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 59; 

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 74; 

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 98; 

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 109; 

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 111; 

(*/red)

Bareskrim Polri Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete Terkait Kasus Dugaan Makar

By On November 20, 2026

Dittipidum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Dittipidum Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. 

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Penggeledahan berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026. 

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa rumah di kawasan Cipete itu digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi. 

"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yg digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," ujar Susatyo kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Namun demikian, Susatyo tidak merinci  lebih jauh perihal hasil penggeledahan tersebut. 

Dia juga belum memerinci barang bukti apa saja yang disita penyidik dalam proses penggeledahan itu. 

"Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) - Makar akan disampaikan saat presscon lengkap," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan, illegal access, hingga pemusnahan alat bukti elektronik yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk kini telah masuk tahap penyidikan. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, kasus itu ditangani tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Polri. 

Menurutnya, tim tersebut dibentuk untuk mengembangkan dugaan-dugaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. 

"Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Isir usai mendampingi Kapolri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. 

Diketahui, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka itu, di antaranya: 

- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; 

- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta; 

- Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso; 

- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. 

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. 

Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan. 

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. 

Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 04 November 2026. 

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026, dan Eko Hadi pada Selasa, 17 November 2026. 

Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya. (*/red)

Menteri Pigai Sebut Keputusan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon Bukan Resmi dari Pemerintah

By On November 20, 2026

Menteri HAM, Natalius Pigai. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon bukan keputusan resmi pemerintah. 

Menurutnya, pemindahan Badak Jawa baru sekadar wacana.

"Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan Badak ini bukan keputusan resmi pemerintah. Bukan keputusan resmi pemerintah Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” ujar Pigai kepada wartawan, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. 

Dia mencontohkan, salah satu negara Afrika Bagian Timur, yaitu Rwanda yang melakukan konservasi dan kelestarian bagi gorila gunung. 

Dia mengatakan, Indonesia bisa meniru langkah yang dilakukan Rwanda dengan melestarikan hewan dan kekayaan dunia. 

Untuk itu, ia berharap habitat Badak Jawa tidak dipindahkan karena akan berdampak terhadap masyarakat adat di sekitar lokasi. 

"Dan saya ingin sampaikan selain hanya masyarakat, juga masyarakat yang berdampak di situ juga masyarakat adat. Budaya, ekosistem, biota, lingkungan, kita lestarikan. Karena wilayah Banten itu adalah kepalanya Pulau Jawa dalam kepercayaan orang Jawa,” ujarnya. 

Pigai juga menyoroti adanya peraturan Kementerian ESDM terkait wilayah tambah di sekitar Ujung Kulon. 

Dia mendorong agar pemindahan Badak Jawa hanya sebatas wacana. 

"Karena itu, menurut saya, sebaiknya wacana ini ya, itu tetap hanya sebagai sebatas wacana, tapi saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak jawa,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. 

Rencana relokasi Badak Jawa tersebut muncul sebagai upaya melindungi satwa langka itu dari ancaman bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi terjadi akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi Badak Jawa. 

Menurutnya, jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung, populasi Badak Jawa yang saat ini hanya berada di Ujung Kulon berisiko mengalami kepunahan. 

"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah. Maka, ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo," ujar Hashim. 

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim kepada wartawan saat Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), di Antalya, Türkiye, Kamis, 12 November 2026. (*/red)

Anggota DPR RI Asal Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Sebut Ingat Pesan Megawati

By On November 20, 2026

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). 

Dia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa. 

"Sebagai kader PDI-Perjuangan (PDI-P), saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten," kata Bonnie kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Bonnie memahami upaya melindungi Badak Jawa dari ancaman bencana alam. 

Namun dia menilai pemindahan satwa langka harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam. 

"Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan," tuturnya. 

Anggota DPR RI asal Banten ini mengingatkan Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. 

Kawasan tersebut, kata dia, punya nilai ekologis penting, termasuk sebagai habitat alami Badak Jawa. 

"Keberadaan Badak Kawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut," ujar dia. 

Menurut Bonnie, Badak Jawa telah hidup di sana selama berabad-abad. Pelestariannya, kata dia, tidak hanya menyelamatkan populasi, tapi juga menjaga ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. 

"Kalau terdapat perbedaan kondisi geografis antara Ujung Kulon dan Alas Purwo, termasuk pola musim dan curah hujan, justru akan berpotensi memengaruhi kemampuan adaptasi badak dan tidak bertahan lama," ujarnya. 

Bonnie juga menyinggung kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ di dalam kawasan TNUK. 

Menurutnya, peristiwa tersebut harus jadi bahan evaluasi. 

"Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa pemindahan satwa, bahkan dalam lingkup kawasan habitat asal, tetap memiliki risiko yang tidak sederhana," kata dia. 

Untuk itu, Bonnie meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, serta perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon. 

Dia juga meminta wacana pemindahan tidak dilanjutkan tanpa kajian ilmiah yang terbuka dan melibatkan para ahli. 

"Keberadaan Badak Jawa di habitat aslinya harus tetap dijaga. Perlindungan kawasan, penguatan sistem pengamanan, serta upaya mitigasi bencana menjadi hal penting agar kelangsungan hidup satwa langka tersebut tetap terjamin," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jatim, sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru. 

Ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. 

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. 

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut. 

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2026. (*/red)

KPK Periksa Dirjen-Direktur Kementerian ATR/BPN Jadi Saksi Kasus Suap HGB

By On November 20, 2026

Gedung Merah Putih KPK. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 18 November 2026. 

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Mereka yang diperiksa, di antaranya Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo. 

Selain itu, KPK juga memeriksa Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. 

Dalam pemeriksaan kali ini, terdapat satu saksi lain yang turut dijadwalkan untuk diperiksa, yakni R. Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku karyawan swasta. Namun, belum ada informasi mengenai kehadirannya. 

Terkait materi pemeriksaan, Budi belum mengungkapkan hal-hal yang akan didalami tim penyidik lembaga antirasuah dari keterangan para saksi tersebut. 

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. 

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan. 

Delapan tersangka tersebut yaitu: 

1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; 

2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; 

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon; 

4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta; 

5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta; 

6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta; 

7. Erwin (ERW), pihak swasta; 

8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta. 

(*/red)

Dinas Terkait Diminta Segera Panggil H. Maman: Lima Kegiatan Dikerjakan Pelaksana yang Sama, Diduga Disubkontrak

By On November 19, 2026

Pekerjaan kontruksi jalan Teritih - Klodran. 

SERANG, KabarXXI.Com - Sebanyak lima kegiatan penyelenggaraan jalan perbatasan Kabupaten dan Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 disinyalir terjadi praktik subkontrak. 

Penyelenggara program di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), menyampaikan bahwa pelaksana konstruksi jalan tersebut ditetapkan melalui proses lelang. 

“Untuk siapa pelaksana kegiatannya, ketentuannya berdasarkan hasil lelang, dan dipastikan untuk pekerjaan konstruksi jalan tidak ada nama perusahaan yang sama yang melakukan double job pada dua lokasi pekerjaan,” terang penyelenggara. 

Namun, muncul temuan dugaan subkontrak, di mana kelima lokasi kegiatan dikerjakan oleh pelaksana dan orang yang sama. 

Ketika dikonfirmasi di lapangan, Jonson, pelaksana lapangan, ditanya siapa penanggung jawab pekerjaan untuk ruas Jalan Diwung–Ranjeng, Jalan Ciwandan–Cibomo, Jalan Kemanduran–Parung, Jalan Kepuren, dan Jalan Kiara–Citerep, ia menjawab seluruh pekerjaan dikerjakan oleh pihak yang sama. 

“Di lapangannya saya, dan ini semua pekerjaan H. Maman,” jawab Jonson. 

Pernyataan itu menjadi bahan bukti informasi yang perlu ditindaklanjuti. 

Direktur Eksekutif LSM OMBAK, Popi Yousu menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, perlu dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang‑undangan. 

Pekerjaan kontruksi jalan Ciwandan - Cibomo. 

“Bila terbukti, jatuhkan sanksi untuk keduanya, penyedia jasa yang melakukan subkontrak,” ujarnya. 

“Apalagi jika ditemukan nepotisme, di mana lima pemenang lelang adalah keluarga besar H. Maman,” jelas Popi, Kamis, 19 November 2026. 

Untuk diketahui, larangan pengalihan dan subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta jasa konstruksi diatur dalam sejumlah aturan: 

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur pembatasan dan larangan pengalihan pekerjaan; 

2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur rincian teknis larangan penyerahan keseluruhan pekerjaan kepada subkontrak; 

3. Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah melalui Undang‑Undang Cipta Kerja Pasal 54, menegaskan penyedia jasa dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 beserta perubahan PP Nomor 14 Tahun 2021, tentang batasan pelimpahan pekerjaan kepada subkontrak. 

“Apabila ditemukan pelanggaran klausul ini, baik subkontrak tanpa izin PPK maupun praktik pinjam bendera, hal itu dapat berujung pada sanksi pemutusan kontrak sepihak, denda finansial, hingga pencantuman dalam daftar hitam (blacklist),” tegas Popi Yousu. (*/red)

Jenderal Suyudi dan Kepercayaan yang Tak Bisa Dibeli

By On November 18, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

Oleh: Yogen Sogen 

Ada jarak antara merasa dipercaya dan benar-benar dipercaya. Jarak itu tidak selalu terlihat dalam angka survei, tetapi terasa dalam pengalaman masyarakat ketika mencari keadilan, melaporkan perkara, atau meminta perlindungan. 

Kepolisian boleh mencatat kenaikan tingkat kepercayaan, tetapi ukuran sesungguhnya tetap berada pada cara rakyat diperlakukan. 

Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Depok, Senin (16/11/2026), menarik dicermati. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa.” 

Kalimat itu menawarkan sikap seorang Kapolri baru: kepercayaan Polri harus diperoleh melalui kerja, bukan dibentuk melalui angka. 

Survei Bukan Obat

Sejumlah survei memperlihatkan gambaran berbeda. Litbang Kompas pada April 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 82,4 persen, meningkat dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya. 

Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan 67 persen responden percaya kepada Polri. 

Angka itu layak dicatat. Namun, Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menyajikan gambaran berlawanan. Indonesia menempati posisi pertama dari sepuluh negara dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap polisi. 

Sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak percaya kepada polisi, di atas Afrika Selatan 55 persen, Peru 54 persen, dan Meksiko 52 persen. 

Temuan tersebut mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak sesederhana satu angka. Survei diperlukan untuk membaca persepsi masyarakat, tetapi kehilangan makna ketika diperlakukan sebagai alat menggiring opini. 

Angka dapat dipilih dan dipamerkan untuk membangun kesan  keadaan sudah baik, sementara pengalaman warga berkata lain. 

Survei seharusnya menjadi cermin, termasuk ketika pantulannya memperlihatkan wajah institusi yang belum selesai berbenah. 

Publik berhak mempertanyakan angka yang lebih sibuk dirawat daripada kenyataan yang hendak diukurnya. 

Pernyataan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei patut menjadi komitmen yang ditagih. 

Kepercayaan tidak tumbuh dari membayar orang untuk mengukur citra. Ia tumbuh ketika masyarakat menemukan alasan untuk percaya. 

Ujian Ketegasan

Ujian kepemimpinan Suyudi hadir melalui penanganan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Proses hukum masih berjalan; dugaan terhadap para pihak harus diuji melalui pembuktian. 

Publik ingin melihat hukum menelusuri tanggung jawab sampai kepada siapa pun, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi. 

Ketegasan terlihat dari keterbukaan proses, pengungkapan rantai tanggung jawab, dan keberanian penyidik ketika perkara mendekati lingkaran kekuasaan. 

Kewenangan penyadapan rentan disalahgunakan ketika pengawasan longgar. 

Prosedur pemberian izin, penggunaan hasil penyadapan, dan pertanggungjawaban pengendalinya perlu diperiksa. 

Kewenangan yang menyentuh ruang privat warga harus memiliki batas yang jelas. 

Suyudi meminta jajarannya tidak ragu menghadapi dinamika internal. Pesan itu menuntut keberanian membenahi institusi. 

Kuasa polisi untuk memeriksa, menangkap, menahan, dan menggunakan alat paksa harus selalu disertai pertanggungjawaban. 

Kepercayaan Rakyat

Bekerja dengan hati adalah syarat, tetapi kepercayaan publik melekat pada institusi. Ia tidak boleh bergantung pada ketulusan seorang pimpinan dan berubah setiap kali Kapolri berganti. 

Setiap anggota harus memahami batas kewenangan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Pengawasan eksternal, keterbukaan informasi, pengaduan yang mudah diakses, dan sanksi tanpa pandang jabatan harus diperkuat. 

Proses hukum dugaan penyadapan juga harus transparan, termasuk ketika menyentuh orang-orang yang pernah berada di pucuk pimpinan. 

Kepercayaan diuji ketika laporan warga diterima tanpa dipersulit, pelayanan bebas pungutan liar, korban dilindungi, dan anggota yang melanggar diproses adil. 

Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir tanpa menyalahgunakan kewenangan. 

Jenderal Hoegeng dikenang karena kesederhanaan dan integritasnya. Publik melihat kesesuaian antara jabatan, tindakan, dan prinsip. 

Ukuran dasar kepolisian tetap sama: hukum berlaku tanpa memilih siapa yang sedang berhadapan dengannya. 

Ucapan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei akan diuji oleh keputusannya, terutama ketika hukum menyentuh orang-orang dari lingkungan institusi sendiri. 

Rakyat mungkin tidak membaca hasil survei setiap bulan, tetapi mereka mengingat perlakuan polisi ketika datang melapor atau mencari perlindungan. 

Kepercayaan tidak dibeli dengan angka. Ia diperoleh ketika polisi berani menegakkan hukum, termasuk terhadap orang-orang dari rumahnya sendiri. 

Penulis adalah seorang Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik. 

Sumber: kompas.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *