Bangka, kabarxxi.com — Nama Kamal kembali mencuat dalam pusaran aktivitas pertambangan ilegal di DAS Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, setelah sebelumnya menjadi sorotan dalam dua pemberitaan terkait aktivitas tambang dan dugaan intimidasi terhadap wartawan EM. Selasa (27/1/2026).
Dalam perkembangan terbaru, Kamal justru secara terbuka mengirimkan pesan dan tangkapan layar kepada awak media, yang berisi daftar nama-nama pihak yang disebut sebagai kolektor pembeli timah di wilayah Jada Bahrin.
Langkah Kamal ini menjadi babak lanjutan dari rangkaian polemik sebelumnya. Pada pemberitaan awal, Kamal disebut masih aktif di lingkaran pertambangan DAS Jada Bahrin. Berita berikutnya mengungkap adanya tekanan dan dugaan intimidasi terhadap wartawan EM, yang disebut-sebut terjadi setelah pemberitaan tambang ilegal tersebut mencuat ke publik.
Dalam pesan yang dikirimkan langsung kepada wartawan, Kamal menyertakan daftar belasan nama yang ia klaim sebagai kolektor ilegal di Desa Jada Bahrin dan Dusun Limbung. Kamal menyebut daftar tersebut sebagai pihak-pihak yang selama ini membeli timah dari aktivitas penambangan di kawasan DAS.
Pengiriman daftar ini dinilai sebagai upaya Kamal melempar tanggung jawab ke pihak lain, sekaligus membuka peta aktor jual beli timah di lapangan.
Namun, di balik keterbukaan itu, muncul dugaan motif lain yang lebih besar. Sejumlah sumber menyebut, Kamal diduga tengah membangun skema untuk menjadi kolektor tunggal di wilayah Jada Bahrin.
Skema ini disinyalir dilakukan dengan menggeser kolektor-kolektor lama, sembari menjalin kerja sama dengan “pihak” tertentu yang disebut-sebut pemain lama, bermodal kuat, dan berpengalaman dalam dunia pertambangan ilegal.
Indikasi keterkaitan dengan jaringan pemain lama tambang laut ilegal di wilayah Sungailiat pun mulai menguat. Pola pergerakan, distribusi timah, hingga pendekatan ke penambang dinilai memiliki kemiripan dengan skema tambang laut ilegal yang selama ini sulit disentuh hukum. Jika dugaan ini benar, maka aktivitas di DAS Jada Bahrin bukan sekadar tambang ilegal biasa, melainkan bagian dari ekspansi jaringan lama ke sektor darat.
Situasi ini mempertegas bahwa DAS Jada Bahrin masih menjadi medan konflik kepentingan, bukan hanya antara penegakan hukum dan pelaku tambang, tetapi juga antar pemain yang berebut kendali ekonomi timah.
Sementara itu, dugaan intimidasi terhadap wartawan EM menjadi alarm serius terkait ancaman kebebasan pers di tengah upaya membuka praktik-praktik ilegal tersebut.
Publik kini menanti langkah aparat penegak hukum untuk menelusuri kebenaran daftar kolektor yang dibongkar Kamal, sekaligus mengusut dugaan adanya upaya monopoli kolektor oleh aktor tertentu. Sebab, di balik manuver saling bongkar ini, yang dipertaruhkan bukan hanya timah, tetapi hukum, lingkungan, dan keselamatan jurnalis. (Red*/syahrial)
