PANDEGLANG, KabarXXI.Com – Dianggap memiliki kekayaan tidak wajar, ratusan massa Mahasiswa dari tujuh kampus, baik universitas dan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Pandeglang. yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang mengepung Kantor Bupati Pandeglang, Kamis, 04 Mei 2023.
Pantauan awak media, saat aksi berlangsung sempat terjadi kericuhan, namun bisa diredam oleh pihak Polres Pandeglang.
Dari mulai aksi di luar halaman kantor Bupati, sampai dengan massa aksi merangsek ke halaman kantor Bupati Pandeglang. Bahkan para pengunjuk rasa sempat menyegel kantor Bupati dengan menggunakan lakban, yang ketika itu pintu masuk dijaga ketat oleh pihak aparat Kepolisian dan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Dalam orasinya, Nova Ihroni mengatakan, harta kekayaan Bupati Pandeglang mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kurang lebih sekitar Rp.11 milyar.
Berdasarkan data laporan LHKPN, tercatat Bupati Pandeglang Irna Narulita mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.62 miliar, juga memiliki 112 bidang tanah dan satu unit kendaran bermotor merk Honda.
“Apakah harta mewah yang dipamerkan oleh keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita atau keluarga Dimyati Natakusumah sudah seluruhnya dilaporkan ke LHKPN? Ini menjadi tanda tanya yang besar mengenai laporan harta kekayaannya,” ucapnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka meneriakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) segera turun ke Pandeglang, guna mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang sangat fantastis dan dinilai tidak wajar.
Sementara di waktu yang hampir bersamaan, Yolan Muzaki dalam orasinya menyampaikan, Bupati dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakatnya.
“Dalam kepemimpinan Irna-Tanto sudah dua periode, apakah sarana pendidikan, kesehatan sudah mumpuni, dianggap nol besar dan hanya terkesan memperkaya diri saja. Seperti program Jakamantulpun terkesan mangkrak, karena masih lebih banyak yang belum tersentuh, hanya sebagaian saja. Sementara sarana kesehatan seperti rumah sakit yang lebih layak disebut rest area, dikarenakan fasilitasnya belum mumpuni, padahal angka yang ada untuk kesehatan cukup fantastis,” teriaknya.
Lebih lanjut dalam orasinya Yolan menyebutkan, mahasiswa sebagai agen of change atau sosial kontrol, sangat geram ketika Kabupaten Pandeglang masih menjadi daerah yang tertinggal sampai dengan hari ini.
Akhirnya para pengunjuk rasa diterima oleh pihak Pemkab Pandeglang, Ramadhani selaku Asisten Daerah (Asda) III, yang langsung memberikan penjelasan pada pengunjuk rasa bahwa pihaknya tidak alergi untuk menerima saran dan kritik, dan semua yang diaspirasikan oleh para pengunjuk rasa terutama program pemerintah yang ada.
Menurutnya, semua sudah masuk dalam rancangan pembangunan jangkan menengah yang tengah berproses.
“Semua tergantung kemampuan keuangan fiskal daerah. Terkait laporan kekayaan para pejabat dari mulai Bupati, Wabup sampai dengan Camat se-Kabupaten Pandeglang, per Januari sudah dilaporkan pada KPK maupun PPATK. Semua ada datanya,” ujarnya.
Reporter: Asep Setiawan
