DEMAK, KabarXXI.Com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi politik bersama pengurus DPC serta PAC se-Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis, 08 Juni 2023.
Dalam kesempatan itu, Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif (Caleg), baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis.
Menurut Muzani, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati. Karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, Caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya. Itu akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik.
“Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan Kabupaten Kota, jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para Caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi. Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu, karena itu sangat berbahaya. Itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para Caleg Gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja, tapi harus realistis,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 kurang dari delapan bulan. Itu sebabnya, para Caleg harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena Partai Gerindra didirikan dengan tujuan sebagai alat penyambung lidah rakyat.
“Urusan di Demak yang tidak pernah kelar itu banjir rob. Dari mana? Dari air laut. Begitu musim panas banjir rob. Begitu musim hujan banjir air hujan. Ini yang menjadi masalah di Demak. Karena itu, sebagai tanggung jawab harus ada penanganan banjir. Itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid,” jelas Muzani.
Dia mengatakan, sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan dengan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB), dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat.
“Jadi masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik. Begitu juga soal pupuk. Pupuk subsidi katanya ada, tapi barangnya nggak ada. Siapa yang bisa selesaikan ini? Itu namanya politik. Kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan selama satu tahun Rp 65 triliun. Negara cuma menyediakan Rp 22-25 T. Sementara kebutuhannya Rp 65-75 T. Tidak cukup. Karena nggak cukup, maka tiap waktu pupuk ini menjadi masalah,” jelas Wakil Ketua MPR itu.
“Penyelesaiannya bagaimana? Ya politik antara eksekutif dan legislatif, antara DPR dan Presiden, duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah pupuk. Kalau Presiden dan DPR-nya berpihak ke petani pasti selesai masalahnya,” imbuh Muzani.
Itu sebabnya pengalaman Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dirasa sudah cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani.
Karena, kata dia, Prabowo pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama tiga periode.
“Pak Prabowo pernah jadi Ketua HKTI. Tiga periode jadi Ketum HKTI. Jadi urusan pupuk, harga gabah, kesejahteraan petani itu menjadi urusan beliau. Kenapa Partai Gerindra didirikan? Karena salah satunya kita harus menjadi partai yang membela orang kecil, membela rakyat yang lemah, kurang mampu, petani, nelayan, buruh, pedagang. Mereka itu orang lemah, yang melindungi adalah kekuatan politik,” tegas Muzani.
“Itu sebabnya Gerindra didirikan. Ketika jadi Ketum HKTI, Pak Prabowo ribuan kali menerima laporan atas kesulitan petani. Pak Prabowo juga pernah jadi Ketua Umum APPSI. Tapi Pak Prabowo merasa bahwa membela petani lewat HKTI dan APPSI belum cukup. Harapannya 2024, Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden. Karena kekuasaan yang dimiliki Pak Prabowo akan digunakan itu, tidak lain tidak bukan untuk membela rakyat kecil,” tutup Muzani. (*/red)
