BEKASI, KabarXXI.Com – Ratusan sub kontraktor PT Amarta Karya meradang. Pasalnya, pekerjaan yang sudah mereka selesaikan belum dibayar oleh Perusahaan BUMN tersebut.
Mereka sepakat memperjuangkan nasibnya bersama-sama dengan membentuk presidium yang dinamakan Presidium Mandor dan Vendor Indonesia.
Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Amarta Karya yang berada di Plaza Summarecon Lantai 5, Jl. Bulevar Ahmad Yani Kav. KA001 Kota Bekasi, Kamis, 09 Maret 2023.
Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 orang lebih itu merupakan perwakilan Vendor dan Mandor yang menuntut PT Amarta Karya untuk membayar hak mereka sebagaimana tertuang dalam SPK atas pekerjaan yang sudah mereka selesaikan.
Kordinator aksi, Ali Ramdhan mengungkapkan, pihaknya terpaksa melakukan aksi unjuk rasa karena sudah bertahun-tahun hak-hak mereka digantung tanpa kejelasan dari pihak PT Amarta Karya.
“Aksi ini terpaksa kami lakukan, karena kami sudah lelah bertahun-tahun menanti pembayaran dari pihak PT Amarta Karya yang sampai saat ini belum terealisasi (belum ada niatan membayar-red). Padahal berbagai mediasi sudah kami lakukan, namun hasilnya sama saja nol tanpa realisasi,” ujar Ali.
“Kami sebenarnya tidak menuntut macam-macam, hanya hak kami sesuai SPK harap segera dipenuhi. Karena saat ini kami hadir hanya beberapa perwakilan saja dari total sedikitnya 800 orang yang merupakan vendor dan mandor se-Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu. Kordinator umum presidium Vendor dan Mandor Indonesia, Asep Saepudin menambahkan, perwakilan aksi sudah diterima oleh pihak manajemen PT Amarta Karya, dan ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan.
“Tadi saat aksi demo digelar, kami tiga orang perwakilan presidium diajak musyawarah oleh pihak PT Amarta Karya, dan diajak damai, namun kami tetap tidak mau, sampai ada kejelasan, maka nanti kami akan membuat klausul-klausul untuk proses pembayaran agar bisa secepatnya direalisasikan,” ujarnya.
“Kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan, namun apabila masih buntu, maka terpaksa kami akan lakukan aksi yang lebih besar lagi, dan kami akan bawa masalah ini ke DPR. Kami juga sudah bersurat ke DPR untuk bisa dijadikan perhatian dan kajian dengan adanya kondisi kami ini,” imbuhnya.
Untuk diketahui, kata Asep, ada sekitar 800 vendor dan mandor, mereka merupakan usaha kecil, UMKM, seperti tukang las, yang mencoba menjadi sub kontraktor kegiatan PT Amarta Karya, namun dengan kondisi seperti ini, bukannya untung malah buntung.
“Itu namanya bukan memajukan UMKM, tapi malah membunuh UMKM,” pungkas Asep menahan amarahnya yang secara kebetulan dia dikenal vokal dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan membantu hak-hak masyarakat yang terdolimi. (*/red)
