Babel, kabarxxi.com – berawal adanya perkataan dari narasumber yang tidak mau disebut namanya, Anggoro selaku PPK PUPR BPJN ( Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Babel ) ber-alamat Perumahan Graha Loka Selindung, kota Pangkalpinang. Bagi-bagi uang kepada puluhan oknum Wartawan, Selasa 11 Juni 2024.
Prihal bagi-bagi uang kepada puluhan oknum Wartawan menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat luas dan wajib di ketahui oleh publik tentang asal usul Uang tersebut, “UANG NEGARA ATAUKAH UANG PRIBADI”.
Saat berada di sebuah warung kopi (warkop) ber-alamat jalan Selan, kecamatan pangkalan baru, kabupaten Bangka Tengah. Beberapa oknum wartawan, sempat berbicara dihadapan team media kabarxxi-com (Red) “kami sudah dikasih uang bang sama Pak Anggoro Kementrian BPJN Setiap akhir bulan Selama ini, “ucap seseorang oknum wartawan/Sumber.
Saat Ditanya, berapa dibagikan perorangannya, “kalau Perorangan kita dikasih Rp 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Ada juga yang Rp 200 (Dua Ratus Ribu), “uacapnya
Mendapatkan informasi adanya Bagi-bagi uang, melalui pesan WhatsApp Awak media mengkonfirmasi ANGGORO selalu ppk Kementrian PUPR BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional), bunyi.
“Assalamualaikum selamat sore pak PPK, sya Syahrial dari media kabarxxi.com. Izin konfirmasi terkait adanya info bagi” uang untuk oknum” wartawan. Apakah hal tersebut dibenarkan. Jika dibenarkan. Itu uang apa pak, uang pribadi kah atau uang negara. Mohon tanggapan atas konfirmasi kita. .
Namun disayangkan Enggan menjawab, diam Alias bungkam. dalam hal ini team akan berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak lainnya. Khusus Polda Babel, Kejati Babel agar bisa ditindak lanjut secara hukum yang berlaku.
Berharap kepada BPKP, KPK, Kejagung RI, untuk menindak lanjuti Adanya praktek Bagi-Bagi Uang Oleh Anggoro selaku PPK Karna hal ini bersifat Bertentangan dengan Hukum.
Patut Diduga Berapa Banyak kah Kerugian Negara Terkait Bagi- bagi Uang Tersebut.
Awak media masih berupaya, menelusuri fakta dalam pemberitaan ini, dan akan mengkonfirmasi ke pihak pihak terkait. Agar bisa berimbang dan layak menjadi konsumsi publik(Red).
Reporter: Syahrial/Tim
